Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang pembentukan P3B Indonesia-Mauritius, analisis pemilihan comprehensive tax treaty, - pemicu terminasi P3B dan skema treaty shopping sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan P3B Indonesia-Mauritius. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pembentukan P3B Indonesia-Mauritius lebih bersifat politis dan belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan P3B, maka mini-agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan tax haven country. Mengingat tingginya investasi Mauritius yang masuk ke Indonesia pada periode implementasi P3B, maka new agreement bisa dibuat sebagai alternatif setelah terminasi untuk mempertahankan tingginya arus masuk investasi Mauritius ke Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan.

---

This thesis discusses the background of the formation of Indonesia-Mauritius tax treaty, analysis of selection of a comprehensive tax treaty, factors that trigger tax treaty termination and the scheme of treaty shopping as one kind of treaty abuse of Indonesian-Mauritius. This research is a descriptive qualitative with research design. The research concludes that background of formation of Indonesia- Mauritius tax treaty is more political and not based on an academic study that is transparent and effective. To avoid the risk of misuse of tax treaty, a miniagreement such as a tax information exchange agreement can be an alternative rather than a comprehensive tax treaty with a tax haven country. Because Mauritius noted as a high investment country into Indonesia on treaty implementation period, so new agreement could be made as an alternative after termination for maintaining in flow investment from Mauritius to Indonesia. Results of this study suggest that in making P3B, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang formulasi, potensi permasalahan yang mungkin terjadi dan ketentuan anti penghindaran pajak terkait berlaku efektifnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Hong Kong sejak 1 Januari 2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi P3B Indonesia - Hong Kong telah dilandasi dasar hukum yang legal namun belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Dengan tujuan utama transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, maka partial/ limited tax agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan "tax haven" country. Terhambatnya pemanfaatan P3B ini, kurang efektifnya pertukaran informasi, residence abuse merupakan beberapa isu yang berpotensi menjadi masalah terkait implementasi P3B Indonesia ? Hong Kong ini.Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan, memberi penegasan atas permasalahan yang berpotensi timbul serta memperkuat domestic anti tax avoidance rules.

---

This research discussed about the background and formulation of Indonesia - Hong Kong Comprehensive Tax Treaty and the potential problems that may arise under that treaty. The research type is descriptive qualitative research design.

The result of this research concludes that the tax treaty has been based on valid legal basis but nut based on transparent and effective academic study. With the ultimate goal of transparency and exchange of tax information, the partial/limited tax information exchange agreements such as tax agreement could be an alternative comprehensive tax treaty with a tax haven country. Inhibition of the tax treaty utilization, lack of effective exchange of information, residence abuse are some of the issues that could potentially be a problem related to the implementation.

This research suggest that in concluding tax treaty, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners, competent authority shoul provides confirmation of the potential problems that arise and to strengthen domestic anti-tax avoidance rules."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh temporary book tax differences terhadap future earning changes yang terdiri dari future changes in pre-tax earnings dan future changes in tax expense dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menguji 686 observasi untuk sub sampel pengujian jangka pendek dan 430 observasi untuk sub sampel pengujian jangka panjang dengan menggunakan regresi data panel. Berdasarkan pengujian disimpulkan bahwa temporary book tax differences berpengaruh negatif terhadap future earnings changes jangka pendek. Berdasarkan pengujian diketahui juga bahwa manajemen laba tidak terbukti memoderasi pengaruh temporary book-tax differences terhadap future earnings changes.

---

This study analyzes the influence of temporary book tax differences toward future earnings which consists of future changes in pre tax earnings and future changesin tax expense with earnings management changes as moderating variables. This study examined 686 observations for the sub sample testing of short term and 430 observations for sub sample testing of long term using panel data regression. Based on testing concluded that there is negative influence of temporary tax book differences toward future earnings changes in short term but earnings management doesn rsquo t affect on the influence of book tax differences toward future earnings."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh multinationality, pemanfaatan tax haven, dan corporate governance terhadap praktik thin capitalization. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sampel dari 178 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan pengaruh signifikan antara pemanfaatan tax haven dengan praktik thin capitalization dengan proksi debt to equity ratio. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki karakter multinationality, proporsi komisaris independen yang lebih tinggi, kepemilikan institusional, serta menggunakan auditor big-4 memiliki hubungan negatif dan pengaruh signifikan dengan praktik thin capitalization.

---

This study aim to examines and analyzes the influence of multinationality, tax havens utilization and corporate governance toward the practices of thin capitalization. This research uses quantitative approach by using data sample of 178 publicly listed companies in Indonesia Stock Exchange year 2013-2015.

The results calculate that there is significant and positive association between the utilization of tax havens with the practice of thin capitalization using debt to equity ratio proxy. Conversely, companies that have the character of multinationality, the higher proportion of independent commissioners, institutional ownership, and big-4 auditor utilization has a significant and negative association with thin capitalization."

"Pada milenium ini bangsa Indonesia bersama bangsabangsa lainnya memasuki era globalisasi yaitu suatu keadaan dimana tingkat ketergantungan kehidupan masyarakat dunia akan sangat elastis. Dari sisi ekonomi akan terjadi integrasi ekonomi dunia dimana faktor-faktor produksi akan mengalir dari / ke suatu negara tanpa hambatan {cross borderless) sehingga faktor-faktor produksi tersebut akan didistribusikan secara efisien, efektif, dan ekonomis.Menyatunya perekonomian dunia di era globalisasi memberikan iklim yang kondusif terhadap perkembangan transaksi internasional. Makin pesatnya perkembangan transaksi internasional membawa keuntungan (benefits) dan sekaligus ancaman (threats). Apabila hal tersebut ditinjau dari sisi penerimaan pajak maka penghasilan yang timbul dari transaksi internasional akan memberikan kontribusi yang besar untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri dan sekaligus meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Di sisi lain kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi dan informasi, perbedaan tarif pajak dan pemberian fasilitas perpajakan, dan perencanaan pajak secara global akan mengakibatkan timbulnya permasalahan, yaitu : pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama yang timbul dari transaksi internasional atau pengenaan pajak berganda terhadap subjek pajak yang sama, mendorong upaya-upaya secara global oleh pelaku bisnis global (misalnya multinational corporation) untuk melakukan penghindaran pajak berganda.Apabila permasalahan hukum di atas tidak segera diatasi maka hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya distorsi terhadap perkembangan transaksi internasional dan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak.Seperti diketahui bahwa hukum internasional tidak mengatur kaidah-kaidah tentang hak pemajakan suatu negara. Sehingga salah satu solusi untuk mengatasi permasahan hukum di atas adalah dengan kesepakatan tax treaty. Tax treaty umumnya mengatur kriteria dual residence, sharing of taxing rights, method of avoidance of double taxation, mutual agreement procedure. Dimana proses negosiasi tax treaty tergantung kebijakan masing-masing negara dan bargaining position dalam bernegosiasi."

"Kemajuan teknologi informasi yang melonjak pesat berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet, meningkat pula jumlah transaksi elektronik di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait transaksi elektronik ini perlu terintegrasi untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan serta memaksimalkan pemasukan negara dari pajak penghasilan, termasuk juga penerapan Persetujuan Pajak Berganda terhadapnya. Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk memastikan kepatuhan pajak bagi para pelaku transaksi elektronik di Indonesia. Belum lama ini sempat disahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun sebelum sempat diberlakukan, PMK tersebut justru dicabut. Dengan pencabutan PMK tersebut, saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai transaksi elektronik melalui Platform Marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah saat ini pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik masih menggunakan ketentuan yang sama dengan pajak penghasilan atas transaksi konvensional. Dari hal tersebut, maka diharapkan setelah ini akan dikeluarkan peraturan baru yang khusus mengatur mengenai perpajakan terhadap transaksi elektronik dan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terhadapnya untuk memaksimalkan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik.

---

The rapid advancement of information technology is directly proportional to the increase in internet users in Indonesia. With the increase in internet users, the number of electronic transactions in Indonesia has also increased. Government policy regarding electronic transactions needs to be integrated to avoid overlapping of regulations and to maximize state revenues from income taxes, including the application of the Double Taxation Agreement. The government in this case has the authority to ensure tax compliance for perpetrators of electronic transactions in Indonesia. Recently, the Minister of Finance released Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 about Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). But before it could take effect, the PMK 210/2018 was actually revoked. With the revocation of the PMK 210/2018, there are currently no regulations that clearly regulate electronic transactions through the Marketplace Platform. This study uses a normative legal research method with a law and literature approach. The conclusion obtained from this study is that currently the collection of income tax on electronic transactions still uses the same provisions as income tax on conventional transactions. From this, it is expected that after this will be issued a new regulation specifically regulating the taxation of electronic transactions and the application of the Double Taxation Avoidance Agreement to maximize the collection of income tax on electronic transactions."

"Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap badan asing pada bentuk usaha tetap (BUT) melalui penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia. Undang-undang pajak penghasilan memberlakukan pembedaan tarif antara badan usaha asing berbentuk BUT dan badan usaha asing yang tidak berbentuk BUT. Pada umumnya kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh subjek pajak luar negeri di Indonesia sering memicu terjadinya pengenaan pajak berganda oleh negara sumber maupun negara domisili subjek pajak luar negeri. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai keberadaan BUT dalam peraturan perpajakan di Indonesia serta penerapan P3B di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemajakan terhadap BUT menurut UU PPh bisa didasarkan pada tarif tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan tarif umum Pasal 17 dan 23 UU PPh. Namun terhadap kegiatan usaha yang belum memenuhi syarat BUT maka pemajakannya mengacu kepada Pasal 26 UU PPh serta kewajiban perpajakannya menjadi tanggung jawab subjek pajak dalam negeri yang membayarkan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri. Selanjutnya melalui keberadaan P3B bertujuan untuk memitigasi pajak berganda dengan menyelaraskan definisi pajak, menetapkan basis pajak, menetapkan hak pemajakan, dan mengatur mekanisme yang akan digunakan untuk menghilangkan pajak berganda dengan melalui metode unilateral dan multilateral. P3B yang disepakati mengacu pada aturan perjanjian yang berkembang didunia saat ini yakni UN Model dan OECD Model.

---

This research discusses issues regarding to the imposition of income tax on foreign entities in the permanent establishment (PE) through the application of the double taxation avoidance agreement (tax treaty). The law of tax income applies a tariff distinction between foreign business entities in the form of PE and foreign business entities that are not in the form of PE. In general, activities or businesses carried out by foreign tax subjects in Indonesia often trigger the occurrence of double taxation by the source country or the domicile country of the foreign tax subject. Therefore, the author wants to analyze the existence of PE in tax regulations in Indonesia and the application of tax treaty in Indonesia. This research uses a juridical-normative research method, named library research conducted on written and unwritten legal rules with descriptive research type. The conclusions obtained from this research are taxation of permanent establishment according to the Income Tax Law in Indonesia can be based on certain tariffs as stipulated in the Decree of the Minister of Finance and general tariffs Article 17 and 23 of the Income Tax Law. However, for business activities that do not meet the PE requirements, the taxation refers to Article 26 of the Income Tax Law and the tax obligations are the responsibility of domestic tax subjects who pay income to foreign tax subjects. Furthermore, the existence of the tax treaty aims to mitigate double taxation by harmonizing the tax definition, establishing a tax base, determining taxation rights, and regulating the mechanism that will be used to eliminate double taxation through unilateral and multilateral methods. The agreement of tax treaty refers to the agreement rules that are developing in the world today, namely the UN Model and OECD Model."

"Dalam tesis ini, penulis melakukan analisis penggunaan instrument keuangan dan transaksi hybrid sebagai bagian dari strategi pembiayaan lintas negara dan perlakuan perpajakan yang mempengaruhinya. Dengan semakin meningkatnya globalisasi arus modal perkembangan produk-produk keuangan dan pilihan lokasi sebagai sumber pembiayaan, perusahaan dapat melakukan serangkaian transaksi dan penerbitan instrument hybrid lintas negara yang menimbulkan perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara tetkait karakter, saat dan sumber penghasilan yang pada akhimya memunculkan timbulnya pengenaan pajak berganda dan tidak adanya pemajakan di kedua negara. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan cross-border tax arbitrage sebagai bentuk perencanaan pajak intenasional untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antara negara. Kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya General Anti Avoidance Rules (GAAR) dan fukus puda Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) di Indonesia, Wajib Pajak dapat menyusun struktur instrumen keuangan dan transaksi hybrid dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun tidak untuk tujuan semata-mata meminimalkan pembayaran pajak di lndonesia. Thin capitalization rule dan Controlled Foreign Corporation Rule tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan terlcait dengan fleksibilitas transaksi dan instrumen keuangan hybrid. Akhirnya, kami menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mernmusbn definisi hutang dan ekuitas untuk tujuan pajak dan menerapkan GAAR baik secam eksplisit dalam rumusan undang-undang perpajakan domestik maupun dikembangkan olen pengadilan pajak dengan pendekatan perposlve interpretation dan tidak hanya mendasarkan pada SAAR untuk mencegah abusive tax planning.

---

In this study, we analyze the use of hybrid financial instrument and hybrid transaction as part of cross border financing strategy and the taxation treatment which influences on such instruments or transactions. With regard to the increasing globalization the capitaJ flow. the development or financing products and the choice of location as the financing center, companies can conduct series of transaction and issue financial instruments that pose different tax treatment among countries due to the type or character, time and source of income. The differences can create double taxation and double non taxation fur hybrid cross border financing and transaction. Such conditions also enable the tax payers to have opportunity in conducting cross-border tax arbitrage as international tax planning to take the advantage of differences in income tax rules between countries. We conclude that the absence of General Anti Avoidance Rules (GAAR) and focus on Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) in Indonesia, taxpayers can structure their transactions whether with related parties or not solely to minimize tax liability through hybrid cross border financing. Thin capitalization rule and Controlled Foreign Corporation Rule may not achieve their intended objectives due to flexibility of hybrid financial instrument and hybrid transactions. To counter tax planning that leads to unacceptable loss of tax revenue or abusive tax planning through cross border hybrid financing, we propose to Government of Indonesia to develop the debt and equity provision and to implement GAAR whether in statutory rule under Income Tax Acts or Tax Court to implement Judicial Anti Avoidance Doctrine with purposive interpretation and not only rely on SAAR to prevent the abusive tax planning."