Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 87675 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eri Irawan
"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang strategis sehingga pengelolaannya dikuasai negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam rangka menjaga optimalisasi pemanfaatan frekuensi, terkadang pemanfaatan frekuensi radio perlu dilakukan perubahan peruntukannya yang dikenal dengan realokasi frekuensi radio. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur, buku-buku, peraturan-peraturan serta data-data terkait, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber.
Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan Bagaimanakah Tinjauan Ketentuan Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia Internasional mengatur terkait BHP frekuensi radio dan realokasi frekuensi radio dan bagaimana menurut Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia mengenai pemanfaatan BHP spektrum frekuensi radio sebagai insentif bagi proses realokasi frekuensi radio? dan bagaimanakah efektifitas regulasi yang berlaku saat ini terhadap efektifitas proses realokasi frekuensi radio dan konsep solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proses realokasi frekuensi radio.
Berdasarkan kepada kajian, regulasi eksisting terkait proses realokasi frekuensi radio belum optimal dalam mendukung proses realokasi frekuensi radio,sehingga diusulkan suatu mekanisme serta pemberian insentif dari BHP frekuensi radio agar hasil realokasi frekuensi dapat segera dirasakan oleh masyarakat berupa penetrasi layanan.

Radio frequency spectrum is a strategic and finite resource that controlled by the state for the benefit and prosperity of the people by the Law No. 36 Year 1999 on Telecommunication. In order to maintain the optimum use of radio frequency spectrum, sometimes it is necessary to perform the spectrum reallocation to change the spectrum usage. By using a normative juridical literature study that examined the documents in the form of literatures, books, rules and related data, and also conduct interviews with sources.
This study seeks to answer the question on how legal provisions in the Telecommunications and international best practice organize related matters about spectrum fee and radio frequency spectrum reallocation? How the Law of Telecommunications and the World best practice in using the spectrum fee as an incentive for radio frequency spectrum reallocation? And, how is the effectiveness of current regulation for radio frequency spectrum reallocation processes and concepts that could offer solutions to improve the efficiency and optimization of the radio frequency spectrum reallocation process.
Based on the assessment, the existing regulations related to radio frequency reallocation process is not optimal to support radio frequency spectrum reallocation process, thus proposed a mechanism as well as the provision of incentives from spectrum fee so that the result of radio frequency spectrum reallocation could be immediately reached to the community in the form of penetration.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35866
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Abdul Azis
"
Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya yang terbatas karena itu diperlukan pengelolaan dari regulator agar pemakaiannya bisa seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang handal untuk pengelolaan spektrum frekuensi tersebut. Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai regulator yang bertugas untuk mengelola spektrum frekuensi telah menggunakan sistem informasi manajemen untuk pengelolaan spektrum frekuensi radio sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna frekuensi radio tersebut. Sistem itu dinamakan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF). SIMF merupakan sistem yang sangat penting di Ditjen SDPPI karena mengelola aset berupa PNBP dari BHP Frekuensi yang bernilai trilyun-an rupiah. Namun seiring perkembangan yang pesat di sektor teknologi informasi dan komunikasi serta berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan laporan konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PwC) bahwa SIMF yang dibangun pada tahun 2004 sudah memerlukan peningkatan karena saat ini kondisinya sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan yang ada karena : masih memakai teknologi lama, belum bisa mendukung ke arah pelayanan good governance, adanya restrukturisasi di lingkungan Kemenkominfo serta belum dapat menyajikan secara cepat informasi yang bisa membantu pimpinan dalam merencanakan, mengawasi dan mengambil keputusan. Peningkatan dari SIMF tersebut akan diberi nama Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Untuk menganalisa perubahan dalam peningkatan SIMF diperlukan data yang berhubungan dengan aspek : keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Data tersebut diperlukan untuk menggambarkan kondisi saat ini, selanjutnya diperlukan juga data tentang kondisi yang diharapkan ke depannya. Analisa data pada penelitian ini menggunakan Balanced Scorecard dan Gap Analysis. Dengan menggunakan analisa kualitatif dalam tesis ini, akan diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kualitas SIMF menuju SIMS dengan kemampuan menerapkan e-licensing dan teknologi web base dan cloud computing dapat meningkatkan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio.

ABSTRACT
Frequency Radio Spectrum is a limited resource because it required manage from regulator so that use can be as effective and efficient as possible so as to provide maximum benefit to the prosperity of the people. Because that, this requires a powerful management information system for the management of the spectrum frequency. Currently Ditjen SDPPI as a regulator whose job is to manage the frequency spectrum has been using management information systems for the management of radio frequency spectrum as well as to provide services to the public using the radio frequency. The system is called Systems Information Management Frequency (SIMF). SIMF system is very important in Ditjen SDPPI for managing assets in the form of tax revenues Frequency BHP's worth trillions of rupiah. But with the rapid development in information and communications technology sector as well as based on examination of Badan Pemeriksaan Republik Indonesia (BPK RI) and reports of the internasional consultant Price Waterhouse Coopers (PwC) that SIMF which built in 2004 already requires improvement because the current conditions are no longer able to meet the needs that exist because: still using old technology, has not been able to support the ministry towards to good governance services, the restructuring in the Ministry of Communication and has not been able to quickly present information that could assist management in planning, control and decision making. The improvement of SIMF will be named as System Information Management Spectrum (SIMS). To analyze the change in the increase SIMF required data related to aspects: financial, customer, internal business process and learning and growth. The data needed to describe the current conditions, are needed also data on the condition that expected in the future. Analysis of the data in this study using the Balanced Scorecard and Gap Analysis. By using the qualitative analysis of this thesis, it would be concluded that the increase in the quality obtained SIMF into SIMS with the ability to implement e-licensing and technology web-based and cloud computing can improve the radio frequency spectrum license service.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T34976
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Karuniawan
"ABSTRAK
Salah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

ABSTRACT
One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Esmining Mitarum
"ABSTRAK
Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) merupakan organisasi pemerintahan setingkat eselon dua di bawah Direktorat Jenderal SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian SDPPI melakukan monitoring terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di tiap wilayah di Indonesia dan merekam hasil monitoring tersebut ke dalam suatu sistem report online. Berdasarkan analisis terhadap data hasil monitoring, teridentifikasi beberapa permasalahan mengenai kualitas data, yakni adanya data yang tidak konsisten, tidak standar, dan tidak akurat, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pembuatan kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, evaluasi kematangan kualitas data saat ini dilakukan. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pejabat dan analis data monitoring di Direktorat Pengendalian SDPPI. Evaluasi dilakukan merujuk pada kerangka kerja Loshin. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen harapan kualitas data, kebijakan informasi, prosedur, tata kelola data, standarisasi data, teknologi, dan pengelolaan kinerja berada di level 1 (initial) sedangkan komponen dimensi kualitas data berada di level 2 (repeatable). Harapan kematangan kualitas data berdasarkan pedoman tata kelola Teknologi Infromasi Kementerian Kominfo dan pejabat Direktorat Pengendalian SDPPI berada di level 3 (defined). Analisis kesenjangan kematangan kualitas data saat ini dengan target yang diharapkan dilakukan. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi peningkatan kualitas data penggunaan spektrum frekuensi. Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan prosedur kegiatan monitoring, perumusan kebutuhan kualitas data, perumusan aturan validasi data, penyusunan kebijakan tata kelola data, menetapkan service level agreement (SLA), melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kualitas data, menyusun standarisasi data, mengelola metadata, dan mengimplementasikan tools kualitas data.

ABSTRACT
Directorate of Spectrum Management System and Law Enforcement is echelon II government organization under Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics, Ministry of Communication and Informatics. One of its task and function is to watch over and control the use of frequency spectrum in Indonesia. In doing so, Directorate of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics Control monitors radio frequency spectrum usage at every region in Indonesia and record the result to an online report system. Based on analysis of data resulted from such monitoring, data quality problems are identified, i.e. the occurence of inconsistent, nonstandard, and inaccurate data, which in turn may complicate policy making in the field of national radio frequency spectrum. Supported by inverview with related stakeholder, further analysis is done to evaluate existing data quality maturity using Loshins Data Quality Maturity Model. The evaluation result show that for data quality expectations, policies, procedures, data governance, data standardization, technology, and performance management are on level 1 (initial) and dimension of data quality is on level 2 (repeatable), while the expected level is on level 3 (defined). Based on the gap analysis between as is and to be condition, recommendations to improve data quality of frequency spectrum usage is formulated. The recommendations are formulating procedures, data quality requirements, data validation rules, data governance policy, SLA, data satandardization, education and training, metadata management, and data quality tools implementation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional. Radio komunitas yang dalam penyiarannya menggunakan alokasi frekuensi pada tiga kanal yaitu 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 MHz disadari adanya keterbatasan alokasi frekuensi ini perlu didukung kebijakan yang dapat mengembangkan dan mensukseskan penyiaran radio komunitas dalam menjangkau anggota komunitasnya. Kebijakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan perkembangan dan kelangsungan penyiaran radio komunitas seiring dengan perkembangan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan induktif dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian. Seiring dengan kemanjuan konvergensi (penyatuan) pada ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika, maka kebijakan dalam radio komunitas dalam pemilihan yang digunakan untuk operasional penyiaran dapat melalui alternatif konvensional, siaran dengan menmanfaatkan streaming radio atau hanya streaming radio saja. Melalui studi ini diharapkan kebijakan yang ada dapat mendukung berkembangnya radio komunitas seiring perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. "
BPT 12:1 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Naufan Raharya
"[Tesis ini membuat model kompatibilitas atau frequency sharing antara Unmanned Aircraft System (UAS) dan Fixed Service (FS). UAS adalah sistem pesawat tanpa awak yang terdiri dari pengendali dan wahana udara yang dikendalikan. UAS memiliki kondisi BLOS dan LOS. FS adalah sistem komunikasi terrestrial antar dua titik di permukaan Bumi. Kompatibilitas antara FS dan UAS dimodelkan dengan interferensi antara dua sistem tersebut. Skenario interferensi tersebut diamati ketika UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau UA (Unmanned Aircraft), wahana udara yang dikendalikan, berada dalam kondisi BLOS dan terbang diantara sistem FS. Skenario interferensi ini terdapat dua macam, yaitu interferensi dari UAV ke FS dan interferensi dari FS ke UAV. Kompatibilitas antara FS dan UAS yang direpresentasikan oleh UAV dibutuhkan untuk mendukung operasi BLOS. BLOS (Beyond Line of Sight) diperlukan karena sinyal dari UACS (Stasiun Pengendali Pesawat tanpa Awak) memiliki keterbatasan dalam kondisi LOS (Line of Sight). Keputusan akhir dalam penetapan pita frekuensi untuk UAS ditentukan pada WRC-15 di tahun 2015. Spektrum BLOS direncanakan dengan memanfaatkan pita frekuensi dari FSS (Fixed Satellite Service). Hal ini berarti bahwa UAS akan menggunakan satelit sebagai sarana sistem kendali dalam kondisi BLOS. Masalah utama dari penyebaran UA (Unmanned Aircraft) atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) adalah kompatibilitas dengan sistem yang incumbent. Alokasi spektrum FSS di region 3 ITU (Asia dan Oceania) berada di pita frekuensi 12,2- 12,5 GHz. Frekuensi ini terbagi dengan sistem FS (Fixed Service). Simulasi dilakukan untuk menyelidiki interferensi dari emisi pengirim FS ke penerima UAV. Hasil simulasi menunjukkan bahwa interferensi dari FS ke UAV dan sebaliknya (vice versa) tidak melewati batas (threshold). Implikasinya frekuensi 12,2-12,5 GHz aman digunakan untuk UAV.;This thesis creates the compatibility model or frequency sharing between Unmanned Aircraft System (UAS) and Fixed Service (FS). UAS is a unmanned aerial vehicle system that consists of the control station and the controlled vehicle (UAV or UA). UAS has BLOS and LOS condition. FS is the terrestrial communication system between two points or more on the earth surface. The compatibility between FS and UAS is modeled by the interference between those two systems. The interference path is observed when the UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), the controlled vehicle, has been in BLOS condition and flies above the FS tower. The interference scenario in this thesis has two conditions, the interference from UAV to FS and the interference from FS to UAV. The Compatibility of FS and UAS (represented by UAV) is required to support BLOS (Beyond Line of Sight). The BLOS condition is required since the signal is often bounded in LOS condition. The final decision in the establishment of UAS frequency band is determined in WRC (World Radiocommunication Conferece)-15 in 2015. The BLOS spectrum is planned to use FSS (Fixed Satellite Service) frequency band. The main problem of the unmanned aircraft (UA) or unmanned aerial vehicle (UAV) deployment is the compatibility with the incumbent system. The allocation of FSS spectrum in the region 3 (Asia and Oceania Region) is in the band 12.2- 12.5 GHz. This frequency band is shared with the frequency of FS (Fixed Service). The simulation is conducted to investigate the interference from the FS emission into the UAV receiver. The results of simulation present that the interference from the FS to UAV and vice versa will be harmless as it does not exceed specific threshold. This suggests that the 12,2-12,5 GHz frequency band is safe for UAS Application, This thesis creates the compatibility model or frequency sharing between Unmanned Aircraft System (UAS) and Fixed Service (FS). UAS is a unmanned aerial vehicle system that consists of the control station and the controlled vehicle (UAV or UA). UAS has BLOS and LOS condition. FS is the terrestrial communication system between two points or more on the earth surface. The compatibility between FS and UAS is modeled by the interference between those two systems. The interference path is observed when the UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), the controlled vehicle, has been in BLOS condition and flies above the FS tower. The interference scenario in this thesis has two conditions, the interference from UAV to FS and the interference from FS to UAV. The Compatibility of FS and UAS (represented by UAV) is required to support BLOS (Beyond Line of Sight). The BLOS condition is required since the signal is often bounded in LOS condition. The final decision in the establishment of UAS frequency band is determined in WRC (World Radiocommunication Conferece)-15 in 2015. The BLOS spectrum is planned to use FSS (Fixed Satellite Service) frequency band. The main problem of the unmanned aircraft (UA) or unmanned aerial vehicle (UAV) deployment is the compatibility with the incumbent system. The allocation of FSS spectrum in the region 3 (Asia and Oceania Region) is in the band 12.2- 12.5 GHz. This frequency band is shared with the frequency of FS (Fixed Service). The simulation is conducted to investigate the interference from the FS emission into the UAV receiver. The results of simulation present that the interference from the FS to UAV and vice versa will be harmless as it does not exceed specific threshold. This suggests that the 12,2-12,5 GHz frequency band is safe for UAS Application]"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2015
T44386
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rifqisani
"Peneliian ini menjelaskan aspek hukum aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telelomunikasi dalam memanfaatlan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio efejtif dan efisien. Efektifitas dan efisien pemanfaatan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan hukum single preserence policy on telecommunication sector (kepemilikan tunggal) di mana satu pihak hanya menjadi pemeggang saham pengendali pada satu badan hukum penyelenggara telekomunikasi. Pengaturan hukum tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan restruktuisasi penyelenggara telekomunikasi agar memperoleh struktur penyelenggata yang idel. Pengaturan hukumingle preserence policy on telecommunication sector wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan, hukum telekomunikasi dan hukum persangan usaha yang sehat"
Jakarta: Badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia kementrian komunikasi dan informatika, 2015
384 JPPKI 6:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rifki Nugroho
"Industri telekomunikasi memiliki peluang di bidang IoT dengan menggelar teknologi LPWA sebagai jaringan aksesnya. Teknologi LPWA yang dapat diterapkan oleh operator telekomunikasi adalah teknologi NB-IoT. Teknologi NB-IoT merupakan pengembangan dari teknologi LTE dan dapat diterapkan dalam blok frekuensi LTE dengan mode inband atau guardband dan dapat juga diterapkan dengan mode outband yang menempati blok frekuensi tersendiri yang terpisah dari LTE. NB-IoT dengan mode inband dan guardband memiliki kendala dari sisi penentuan harga BHP yang nilainya berdasarkan harga BHP untuk LTE karena NB-IoT menempati blok frekuensi yang sama.
Pembebanan harga BHP layanan legacy untuk NB-IoT menjadi masalah karena BHP masih dihitung dengan skema industri legacy yang berbasis layanan untuk manusia sedangkan pada NB-IoT layanannya digunakan oleh mesin. Perbedaan model bisnis ini membuat harga BHP yang diterapkan belum tentu sesuai untuk bisnis layanan NB-IoT. Permasalahan kedua adalah pada penerapan BHP frekuensi NB-IoT dengan mode outband yang belum memiliki regulasi untuk menentukan besaran BHP-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap kelayakan investasi NB-IoT mode inband yang terbebani dengan harga BHP legacy dan melakukan penghitungan harga BHP frekuensi yang sesuai untuk NB-IoT mode outband.
Pengujian dilakukan dengan pendekatan tekno ekonomi untuk menghasilkan angka net present value (NPV) sebagai indikator kelayakan investasi teknologi. Nilai NPV didapat dengan membuat cashflow investasi NB-IoT yang berdasarkan pada proyeksi kebutuhan spektrum, biaya CAPEX dan OPEX serta proyeksi revenue NB-IoT. Pengujian dilakukan dengan periode investasi di tahun 2018 hingga tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta. Uji investasi NB-IoT mode inband memberikan nilai NPV sebesar -27.817.011.428 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,1 GHz di tahun 2017.
Uji NPV yang kedua memberikan hasil sebesar -4.018.684 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,3 GHz di tahun 2017. Nilai NPV pada investasi NB-IoT mode outband diuji menggunakan harga BHP ISR dengan pilihan aplikasi jasa wirelss data primer dan hasil NPV yang didapat adalah sebesar 35.466.419.374. Penelitian ini juga melakukan penghitungan untuk mendapatkan harga BHP yang sesuai untuk bisnis LPWA yaitu sebesar Rp. 1.156.833.369,- per MHz.

The telecommunication industry has an opportunity in the field of IoT by deploying LPWA technology as its access network. LPWA technology that can be applied by telecommunication operators is NB-IoT technology. NB-IoT technology is a development of LTE technology and can be implemented in LTE frequency blocks with inband or guardband modes and can also be implemented with outband mode that occupies separate frequency blocks from LTE. NB-IoT with inband and guardband modes have constraints from the BHP pricing whose value is based on BHP price for LTE because NB-IoT occupies the same frequency block.
The imposition of legacy BHP service prices for NB-IoT is a problem because BHP is still calculated by the legacy industry-based service scheme for humans while in NB-IoT its services are used by machines. This business model difference makes BHP price applied not necessarily suitable for NB-IoT service business. The second problem is the application of BHP frequency NB-IoT with outband mode that has not been regulated to determine the price of BHP. Therefore, this research will examine the feasibility of investment in NB-IoT loaded with legacy BHP price and calculate the corresponding BHP frequency price for NB-IoT outband mode.
The test is done with techno economic approach to generate net present value (NPV) as an indicator of technological investment feasibility. NPV value is obtained by making cashflow of NB-IoT investment based on spectrum requirement projection, CAPEX and OPEX cost and NB-IoT revenue projection. The test is done with the investment period in 2018 until 2022 within the area of DKI Jakarta. The investment test of NB-IoT inband mode gives the NPV value of -27.817.011.428 with BHP price referring to the 2.1 GHz frequency auction price in 2017.
The second NPV test gives a result of -4.018.684 with BHP price referring to the frequency auction price 2.3 GHz in 2017. The NPV value of the NB-IoT outband mode investment is tested using the BHP ISR price with the application choice of primary data wirelss services and the NPV yield obtained is 35,466,419,374. This research also does the calculation to get the appropriate BHP price for LPWA business which is Rp. 1.156.833.369, - per MHz.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
T51256
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adis Alifiawan
"Tesis ini menganalisis kasus interferensi pada pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk layanan seluler 3G berbasis sistem UMTS akibat pemancaran gelombang radio pada pita frekuensi 1983,125 - 1990 MHz oleh PT. ST yang menggunakan sistem PCS-1900. Hasil penelitian ini mengusulkan konsep penyelesaian terhadap kasus interferensi dimaksud dengan cara mencabut penetapan pita frekuensi radio 1900 MHz dari PT. ST serta menetapkan pita frekuensi radio 2360 - 2375 MHz atau 2375 - 2390 MHz kepada PT. SFT pada 7 Zona Layanan yang ditinggalkan operator BWA 2,3 GHz dan mengarahkan untuk terciptanya konsolidasi pada 8 Zona Layanan lainnya antara PT. SFT dengan operator BWA 2,3 GHz.

This thesis analyzes the case of interference on 2.1 GHz band for UMTS-based 3G cellular services due to radio waves emission on 1983.125 - 1990 MHz band by PT. ST which is using PCS-1900 cellular system. Results of this study proposed a solution by revoking the 1900 MHz license from PT. ST and made new assignment on 2360 - 2375 MHz band or 2375 - 2390 MHz band to PT. SFT at 7 Service Zones which left by 2.3 GHz BWA operators and promote the consolidation at the remaining 8 Service Zones between PT. SFT with 2.3 GHz BWA operators."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T38697
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>