Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan ketentuan hukum yaitu pasal 207Undang - Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yangmenyatakan“bahwa setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis,di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yangperuntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/ataupidana denda paling banyak Rp.15.000.000,-“”. Metode yang dipergunakan yaituyuridis empiris. Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia Commuter LineJabodetabek selaku operator telah berusaha dengan berbagai cara dan tindakannyata yang sifatnya persuasif guna menghimbau para penumpang yang tidak taatpada ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan selalumemberikan sosialisasi melalui berbagai media massa maupun komunikasikepada para pengguna jasa kereta rel listrik commuterline Jabodetabek. Untukproses penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan pasal 207 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, memang belum bisa diterapkan mengingat kondisisosial masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Sehingga diperlukankoordinasi semua pihak, khususnya pengguna kereta rel listrik Jabodetabek untuksadar hukum demi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the legal provisions of article 207 of Law -Law No. 23 Year 2007 on Railways which stated "that any person who withoutright inside the cab driver, on the roof of the train, in the locomotive, in wagons,or on the train is not intended for passengers as referred to in Article 183paragraph (1), shall be punished with imprisonment of three (3) months and / or amaximum fine of Rp15.000.000, - "". The method is empirical jurisdiction. In thiscase PT. Indonesian Railway Line Commuter Jabodetabek as operators have triedin various ways and concrete actions that are persuasive appeal to passengers whodo not obey the regulations. Efforts are made either by always providingsocialization through various mass media and communication services to userscommuterline Jabodetabek electric train. For the law enforcement process forthose who violate the provisions of article 207 of Law No. 23 of 2007, has yet tobe implemented due to the social conditions of the people who use this mode oftransportation. So that the necessary coordination of all parties, especially theJabodetabek electric train users to be aware of the law for the sake of safety, orderand comfort together."

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

"UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian merupakan dasar aturan penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Kereta api merupakan salah satu layanan publik yang masih memiliki berbagai masalah. Dalam sistem pengoperasian Commuterline terpadu di wilayah Jabodetabek, penyediaan layanan khususnya sarana dan prasarana masih banyak dikeluhkan penumpang. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sarana dan prasarana Commuterline di salah satu jalur, yaitu Duri-Tangerang. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan pospositivis secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang terjadi dalam proses implementasi masih terkendala komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu Dirjen Perkeretaapian dan PT KAI. Selain itu, kekurangan anggaran mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan rencana kerja yang pada akhirnya memperlambat perbaikan layanan perkeretaapian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana Commuterline Duri-Tangerang belum maksimal dan masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang telah dibuat dengan pelaksanaan.

---

Act Number 23 of 2007 about Railways is the national railway operation rules. The train is one of the public service that still has many problems. Commuterline that integrated in the operating system in Jabodetabek, in particular service delivery facilities and infrastructure are still many passengers complained. This study will further discuss how the implementation of policy management facilities and infrastructure in one pathway Commuterline, Duri-Tangerang. Research conducted with post-positivist approach by descriptive purpose, data collecting by observation, indepth interview and literature analysis. The results showed that the activity that occurs in the process of implementation is still hampered communication between the actors involved, the Director General of Railways and PT KAI. In addition, the budget shortfall affecting human resource fulfillment and work plan ahead, which in can slows the improvement of railway services. There is still a mismacth between the rules that have been made with the implementation in Commuterline Duri-Tangerang."

"Berbagai gejolak di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini telah menimbulkan berbagai permasalahan termasuk gejolak perubahan di bidang transportasi darat khususnya angkutan Kereta Api. Dalam pelayanan jasa yang diselenggarakannya, PT. Kereta Api (Persero) dituntut untuk meningkatkan efisiensi dalam usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai strategi yang akan diterapkan.Penelitian ini mengambil latar belakang kondisi angkutan Kereta Api yang semakin menjadi tumpuan bagi transportasi darat. Dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero) yang selanjutnya diketahui strategi yang harus ditempuh. Diharapkan dengan strategi tersebut, PT. Kereta Api (Persero) akan lebih mampu meningkatkan kualitas pelayanan jasa, peningkatan daya saing, kemampuan memupuk laba, juga lebih mampu menjalankan misi pelayanan umum.Dengan pendekatan kuantitatif melalui penghitungan program expert choice version 8 akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero). Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai strategi dan kebijakannya yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan kuesioner, sedangkan untuk data sekunder digunakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai macam sumber dokumen.Berdasarkan matriks I-E posisi perusahaan terletak pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan stabil dengan skor nilai faktor lingkungan internal 0.561 dan skor nilai faktor lingkungan eksternal 0.8107. Posisi ini memberikan pilihan kepada PT. Kereta Api (Persero) untuk melakukan strategi integrasi vertikal, integrasi horizontal, diversifikasi, serta mergers dan joint venture. Guna melakukan strategi, maka perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak lain atau swasta dalam bentuk kerjasama penanaman modal, merger dan joint venture, kerja sama operasi (KSO), kerja sama manajemen (KSM) dengan kepemilikin saham mayoritas tetap di tangan pemerintah. Selanjutnya Departemen Perhubungan diharapkan masih berperan dalam kesuksesan program privatisasi PT. Kereta Api (persero) untuk membuat pedoman pelaksanaan privatisasi yang menguntungkan dari sisi bisnis dan harus pula memperhatikan kepentingan publik. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan untuk melaksanakan program swastanisasi dengan melalui berbagai tahap yaitu masa konsolidasi, era pra persaingan dan era persaingan sehat dengan perkiraan waktu kurang lebih 10 tahun (2000-2010)."

"Stasiun Sudirman merupakan salah satu stasiun tersibuk di Jakarta. Berdasarkan penjualan tiket di Stasiun Sudirman, setiap harinya jumlah penumpang mencapai 15.000-20.000 orang terutama pada hari Senin sampai Jumat. Terdapat kenaikan jumlah penumpang mencapai 15% dibandingkan pada awal tahun 2011. Dengan jumlah penumpang yang meningkat tiap tahunnya maka akan terjadinya kepadatan yang mempengaruhi pergerakan penumpang di Stasiun Sudirman. Oleh karena itu perencanaan evakuasi di stasiun kereta sangat penting karena dapat memantau pergerakan manusia serta dapat mencegah dan juga dapat meminimalisir jatuhnya korban apabila terjadinya kondisi ekstrim yang terjadi di stasiun. Kondisi ekstrim terjadi ketika terjadinya penumpukan penumpang karena kondisi tertentu. Berbagai cara untuk mempermudah perencanaan evakuasi salah satunya adalah dengan menggunakan pemodelan evakuasi sebagai panduan evakuasi. Pemodelan evakusi berupa simulasi yang berguna sebagai gambaran proses evakuasi ketika terjadinya kondisi tertentu dan juga sebagai masukan untuk strategi evakuasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai evakuasi di Stasiun Sudirman pada kondisi normal dan kondisi ekstrim. Dengan menggunakan software Pathfinder Simulator, diharapkan dapat memberikan gambaran secara 3D pengenai pergerakan manusia untuk melakukan evakuasi tanpa melalui uji evakuasi secara praktikal.

---

Sudirman Station is one of the busiest stations in Jakarta. Based on ticket sales in the Sudirman station, every day the number of passengers reached 15.000-20,000 people especially on a Monday through Friday. The number of passengers increased until 15% compared to the beginning of 2011. While passenger numbers increasing each year, it will affect the movement of passengers in the Sudirman station. Therefore the evacuation train station is very important because it can monitor the movement of people as well as to prevent and also to minimize the casualties when the extreme conditions that occurred at the station. Extreme condition occurs when the accumulation of passengers due to certain conditions. Different ways to facilitate the evacuation plan is to use one of them as a guide evacuation evacuation modeling. Evakusi form of simulation modeling as a useful overview of the evacuation process as well as the occurrence of certain conditions as input to other evacuation strategies. This study aims to provide an overview of the evacuation in Sudirman Station in normal and extreme conditions. Using Pathfinder Simulator software, is expected to provide an overview of human movement in 3D pengenai to evacuate without going through the practical test evacuation."

"ABSTRAKStasiun kereta api merupakan salah satu pelayanan publik yang sudah seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi mengenai kinerja Stasiun UI berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bersumber dari PM. 48 Tahun 2015. Selain membandingkan dengan SPM, evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Dari hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar fasilitas sudah memenuhi standar dan tingkat kesesuaian antara harapan dengan kinerja adalah sebesar 77% yang artinya pengguna stasiun secara keseluruhan merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Stasiun UI.

---

ABSTRACT

The train station is a public service which should provide maximum service to the public. The study aims to provide evaluation of the performance of UI Station based on Minimum Service Standards (SPM), which comes from the PM No. 48 Year 2015. In addition to comparing with SPM, the evaluation is done by using Importance Performance Analysis (IPA). The results showed that most of the facilities are already meet the standards and the conformity degree is 77%, which means the users have generally felt quite satisfactions among them with the services that provided by UI Station."