Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis kasus interferensi pada pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk layanan seluler 3G berbasis sistem UMTS akibat pemancaran gelombang radio pada pita frekuensi 1983,125 - 1990 MHz oleh PT. ST yang menggunakan sistem PCS-1900. Hasil penelitian ini mengusulkan konsep penyelesaian terhadap kasus interferensi dimaksud dengan cara mencabut penetapan pita frekuensi radio 1900 MHz dari PT. ST serta menetapkan pita frekuensi radio 2360 - 2375 MHz atau 2375 - 2390 MHz kepada PT. SFT pada 7 Zona Layanan yang ditinggalkan operator BWA 2,3 GHz dan mengarahkan untuk terciptanya konsolidasi pada 8 Zona Layanan lainnya antara PT. SFT dengan operator BWA 2,3 GHz.

---

This thesis analyzes the case of interference on 2.1 GHz band for UMTS-based 3G cellular services due to radio waves emission on 1983.125 - 1990 MHz band by PT. ST which is using PCS-1900 cellular system. Results of this study proposed a solution by revoking the 1900 MHz license from PT. ST and made new assignment on 2360 - 2375 MHz band or 2375 - 2390 MHz band to PT. SFT at 7 Service Zones which left by 2.3 GHz BWA operators and promote the consolidation at the remaining 8 Service Zones between PT. SFT with 2.3 GHz BWA operators."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pada pita frekuensi radio 5 GHz digunakan oleh beberapa jenis service, diantaranya adalah Dinas Tetap dan Dinas Radiolokasi. Untuk pita 5600 - 5650 MHz diperuntukkan bagi Dinas Radionavigasi Maritim, Dinas Bergerak dan Dinas Radiolokasi. Sedangkan untuk Dinas Radiolokasi yang sharing dengan Dinas Tetap di pita 5 GHz dialokasikan di pita 5250 - 5255 MHz, 5255 - 5350 MHz, 5650 - 5725 MHz dan 5830 ? 5850 MHz. Dikarenakan prinsipnya adalah sharing, maka potensi interferensi antara kedua service tersebut sangat mungkin terjadi. Penggunaan frekuensi radio di pita 5 GHz untuk kepentingan Dinas Radiolokasi adalah sangat vital yaitu penggunaan radar cuaca untuk kepentingan penerbangan dan pemantauan cuaca sehingga potensi interferensi tersebut harus diantisipasi dengan membuat strategi mitigasi, diharapkan dengan adanya solusi strategi mitigasi ini potensi interferensi dapat diminimalkan atau dikurangi. Metode pembuatan strategi mitigasi antara Dinas Tetap (RLAN-Radio Local Area Network)) dan Dinas Radiolokasi (Radar) di pita frekuensi radio 5 GHz dilakukan dengan menggunakan framework untuk problem solving.

---

Based on the Regulation of the Minister of Communications and Information No. 29 of 2009 on Radio Frequency Allocation Table Indonesia, the 5 GHz radio frequency band used by some types of service, including Fixed Service and Radiolocation Service. For band 5600 - 5650 MHz is for Maritime Radionavigasi Service, Mobile Service and Radiolocation Service. As for the sharing with Fixed Service and Radiolocation Service at 5 GHz band allocated in the band 5250-5255 MHz, 5255-5350 MHz, 5650-5725 MHz and 5830-5850 MHz. Because of the principle is sharing, then the potential for interference between the two services is very likely to occur.

The use of radio frequencies in the 5 GHz band for Radiolocation Service is very vital that the use of weather radar in the interests of flight and weather monitoring, so that the interference potential to be anticipated to create mitigation strategies, is expected with this mitigation strategies potential interference can be minimized or reduced . Mitigation strategies method between Fixed Service (RLAN - Radio Local Area Network) and Radiolocation Service (Radar) in the 5 GHz radio frequency band is done by using a framework for problem solving."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan.

---

The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference."

"Penggunaan frekuensi radio sebagai sarana telekomunikasi telah berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah Jakarta. Penggunaan kanal frekuensi radio di wilayah Jakarta dapat dikatakan sangat, padat mengingat setiap kanal alokasi frekuensi radio pada setiap layanan yang diperuntukkan diwilayah Jakarta digunakan dan dimanfaatkan secara keseluruhan. Kondisi kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta tersebut menuntut adanya suatu layanan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio dari pemerintah. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Balai Monitor Jakarta) sebagai Unit Kerja Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta. Potensi gangguan dan pelanggaran penggunaan frekuensi radio serta kemampuan monitoring, pengukuran dan validasi penggunaan frekuensi radio, maka Balai Monitor Jakarta perlu menyiapkan suatu strategi untuk memperbaiki kinerja layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio menuju kinerja operasional yang optimal. Dari hasil analisis terhadap organisasi Balai Monitor Jakarta dengan menggunakan eTOM di dapat hasil bahwa untuk dapat menghasilkan kinerja operasional yang optimal, maka perlu diusulkan penambahan satu Seksi pada struktur organisasi Balai Monitor Jakarta, penambahan formasi SDM sebanyak 46%. Dengan strategi menajemen dengan menggunakan BSC menunjukkan terjadi kenaikan anggaran sebesar 46% bagi belanja pegawai dan operasional serta penyediaan call centre dan loket pelayanan pengaduan penggunaan frekuensi radio. Dengan strategi baru tersebut, diharapkan Balai Monitor Jakarta dapat memberikan kinerja operasional yang optimal dalam rangka layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta.

---

The use of radio frequencies as a means of telecommunications have grown rapidly, especially in Jakarta. The use of radio frequency channels in the Jakarta area are fully utilized, that each radio frequency channel allocation in each designated region of Jakarta service is used and exploited as a whole. The use of radio frequency density conditions in the Jakarta region demands a service, monitor and control over the use of radio frequencies from the government.

The First Class Radio Spectrum Monitoring Office of Jakarta (Jakarta Monitoring Office), as the Government's Agency has an important role in providing services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area. Potential for interference and violation of the use of radio frequencies and the ability of monitoring, measurement and validation of the use of radio frequencies, The Jakarta Monitoring Office need to prepare a strategy to improve the performance of services, monitoring and controlling the use of radio frequency become to the optimum operational performance.

From the analysis of the organization of the Jakarta Monitoring Office by using the eTom, it can result an important point, that to be able to generate optimal operational performance, it is necessary for the addition of a section on the organizational structure of the Jakarta Monitoring Office and the addition of human formation as much as 46%. In addition, management strategies using BSC showed an increase in the budget by 46% for personnel expenditure and operations and the provision of call center and complaint service counter use of radio frequencies.

Based on that strategies, it is expected that Jakarta Monitoring Office can deliver the optimum operational performance in the context of services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area."

"Industri telekomunikasi memiliki peluang di bidang IoT dengan menggelar teknologi LPWA sebagai jaringan aksesnya. Teknologi LPWA yang dapat diterapkan oleh operator telekomunikasi adalah teknologi NB-IoT. Teknologi NB-IoT merupakan pengembangan dari teknologi LTE dan dapat diterapkan dalam blok frekuensi LTE dengan mode inband atau guardband dan dapat juga diterapkan dengan mode outband yang menempati blok frekuensi tersendiri yang terpisah dari LTE. NB-IoT dengan mode inband dan guardband memiliki kendala dari sisi penentuan harga BHP yang nilainya berdasarkan harga BHP untuk LTE karena NB-IoT menempati blok frekuensi yang sama. Pembebanan harga BHP layanan legacy untuk NB-IoT menjadi masalah karena BHP masih dihitung dengan skema industri legacy yang berbasis layanan untuk manusia sedangkan pada NB-IoT layanannya digunakan oleh mesin. Perbedaan model bisnis ini membuat harga BHP yang diterapkan belum tentu sesuai untuk bisnis layanan NB-IoT. Permasalahan kedua adalah pada penerapan BHP frekuensi NB-IoT dengan mode outband yang belum memiliki regulasi untuk menentukan besaran BHP-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap kelayakan investasi NB-IoT mode inband yang terbebani dengan harga BHP legacy dan melakukan penghitungan harga BHP frekuensi yang sesuai untuk NB-IoT mode outband. Pengujian dilakukan dengan pendekatan tekno ekonomi untuk menghasilkan angka net present value (NPV) sebagai indikator kelayakan investasi teknologi. Nilai NPV didapat dengan membuat cashflow investasi NB-IoT yang berdasarkan pada proyeksi kebutuhan spektrum, biaya CAPEX dan OPEX serta proyeksi revenue NB-IoT. Pengujian dilakukan dengan periode investasi di tahun 2018 hingga tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta. Uji investasi NB-IoT mode inband memberikan nilai NPV sebesar -27.817.011.428 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,1 GHz di tahun 2017. Uji NPV yang kedua memberikan hasil sebesar -4.018.684 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,3 GHz di tahun 2017. Nilai NPV pada investasi NB-IoT mode outband diuji menggunakan harga BHP ISR dengan pilihan aplikasi jasa wirelss data primer dan hasil NPV yang didapat adalah sebesar 35.466.419.374. Penelitian ini juga melakukan penghitungan untuk mendapatkan harga BHP yang sesuai untuk bisnis LPWA yaitu sebesar Rp. 1.156.833.369,- per MHz.

---

The telecommunication industry has an opportunity in the field of IoT by deploying LPWA technology as its access network. LPWA technology that can be applied by telecommunication operators is NB-IoT technology. NB-IoT technology is a development of LTE technology and can be implemented in LTE frequency blocks with inband or guardband modes and can also be implemented with outband mode that occupies separate frequency blocks from LTE. NB-IoT with inband and guardband modes have constraints from the BHP pricing whose value is based on BHP price for LTE because NB-IoT occupies the same frequency block.

The imposition of legacy BHP service prices for NB-IoT is a problem because BHP is still calculated by the legacy industry-based service scheme for humans while in NB-IoT its services are used by machines. This business model difference makes BHP price applied not necessarily suitable for NB-IoT service business. The second problem is the application of BHP frequency NB-IoT with outband mode that has not been regulated to determine the price of BHP. Therefore, this research will examine the feasibility of investment in NB-IoT loaded with legacy BHP price and calculate the corresponding BHP frequency price for NB-IoT outband mode.

The test is done with techno economic approach to generate net present value (NPV) as an indicator of technological investment feasibility. NPV value is obtained by making cashflow of NB-IoT investment based on spectrum requirement projection, CAPEX and OPEX cost and NB-IoT revenue projection. The test is done with the investment period in 2018 until 2022 within the area of DKI Jakarta. The investment test of NB-IoT inband mode gives the NPV value of -27.817.011.428 with BHP price referring to the 2.1 GHz frequency auction price in 2017.

The second NPV test gives a result of -4.018.684 with BHP price referring to the frequency auction price 2.3 GHz in 2017. The NPV value of the NB-IoT outband mode investment is tested using the BHP ISR price with the application choice of primary data wirelss services and the NPV yield obtained is 35,466,419,374. This research also does the calculation to get the appropriate BHP price for LPWA business which is Rp. 1.156.833.369, - per MHz."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang strategis sehingga pengelolaannya dikuasai negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam rangka menjaga optimalisasi pemanfaatan frekuensi, terkadang pemanfaatan frekuensi radio perlu dilakukan perubahan peruntukannya yang dikenal dengan realokasi frekuensi radio. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur, buku-buku, peraturan-peraturan serta data-data terkait, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan Bagaimanakah Tinjauan Ketentuan Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia Internasional mengatur terkait BHP frekuensi radio dan realokasi frekuensi radio dan bagaimana menurut Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia mengenai pemanfaatan BHP spektrum frekuensi radio sebagai insentif bagi proses realokasi frekuensi radio? dan bagaimanakah efektifitas regulasi yang berlaku saat ini terhadap efektifitas proses realokasi frekuensi radio dan konsep solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proses realokasi frekuensi radio. Berdasarkan kepada kajian, regulasi eksisting terkait proses realokasi frekuensi radio belum optimal dalam mendukung proses realokasi frekuensi radio,sehingga diusulkan suatu mekanisme serta pemberian insentif dari BHP frekuensi radio agar hasil realokasi frekuensi dapat segera dirasakan oleh masyarakat berupa penetrasi layanan.

---

Radio frequency spectrum is a strategic and finite resource that controlled by the state for the benefit and prosperity of the people by the Law No. 36 Year 1999 on Telecommunication. In order to maintain the optimum use of radio frequency spectrum, sometimes it is necessary to perform the spectrum reallocation to change the spectrum usage. By using a normative juridical literature study that examined the documents in the form of literatures, books, rules and related data, and also conduct interviews with sources.

This study seeks to answer the question on how legal provisions in the Telecommunications and international best practice organize related matters about spectrum fee and radio frequency spectrum reallocation? How the Law of Telecommunications and the World best practice in using the spectrum fee as an incentive for radio frequency spectrum reallocation? And, how is the effectiveness of current regulation for radio frequency spectrum reallocation processes and concepts that could offer solutions to improve the efficiency and optimization of the radio frequency spectrum reallocation process.

Based on the assessment, the existing regulations related to radio frequency reallocation process is not optimal to support radio frequency spectrum reallocation process, thus proposed a mechanism as well as the provision of incentives from spectrum fee so that the result of radio frequency spectrum reallocation could be immediately reached to the community in the form of penetration."

"Peneliian ini menjelaskan aspek hukum aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telelomunikasi dalam memanfaatlan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio efejtif dan efisien. Efektifitas dan efisien pemanfaatan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan hukum single preserence policy on telecommunication sector (kepemilikan tunggal) di mana satu pihak hanya menjadi pemeggang saham pengendali pada satu badan hukum penyelenggara telekomunikasi. Pengaturan hukum tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan restruktuisasi penyelenggara telekomunikasi agar memperoleh struktur penyelenggata yang idel. Pengaturan hukumingle preserence policy on telecommunication sector wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan, hukum telekomunikasi dan hukum persangan usaha yang sehat"

"ABSTRAKSkripsi ini berisikan tentang adanya potensi persaingan usaha tidak sehat pada Rancangan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi 2,1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Pita frekuensi radio merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang menjadi penghubung adanya satu media dengan media lainnya. Suatu pita frekuensi radio terdiri atas spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas. Sebagai sumber daya alam yang terbatas, diadakan lelang untuk penggunaan spektrum frekuensi tersebut. Lelang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, salah satunya dalam Rancangan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi 2,1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Namun, dalam Pasal 7 Rancangan Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa adanya pembatasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan antara pengaturan lelang spektrum frekuensi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Dimana dalam perbandingan tersebut, di Indonesia, diperlukan adanya ketentuan hukum yang mengakomodir edukasi kepada Peserta Seleksi terkait mekanisme lelang pada tahap pra lelang agar Peserta Seleksi lebih dapat memahami lebih baik mengenai lelang tersebut. Edukasi ini dapat dilakukan melalui Online Tutorials and Training agar lebih efektif dan efisien secara waktu dan biaya seperti yang sudah diterapkan di Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThis thesis contains about the potential of unfair business competition in the Ministerial Regulation Draft on the Procedures of Selection of 2.1 GHz Frequency Band User and 2.3 GHz Radio Frequency Band for the Implementation of Mobile Cellular Network. The radio frequency band is an electromagnetic wave that connects the presence of one medium with other media. A radio frequency band comprises a radio frequency spectrum that has a certain width. The radio frequency spectrum is a limited natural resource. As a limited natural resource, an auction is held for the use of the frequency spectrum. The auction is regulated in the Minister of Communication and Informatics Regulation, one of which is in the Ministerial Regulation Draft of 2.1 GHz Frequency Users Selection Procedure and 2.3 GHz Radio Frequency Band for the Provision of Mobile Cellular Network. However, in Article 7 of the Ministerial Decree, it is explained that there are restrictions on business actors that have the potential to create unfair business competition. In addition, this thesis also discusses the comparison between a frequency spectrum auction arrangement in Indonesia and in the United States. Where in the comparison, in Indonesia, there is a need for legal provisions that accommodate education to the Selection Participants regarding auction mechanism in the pre auction phase so that the Selection Participant can understand better about the auction. This education can be done through Online Tutorials and Training to be more effective and efficient in time and cost as already applied in the United States."