Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 009-014/PUU-III/2005 menegaskan INI sebagai satu-satunya organisasi notaris sebagaimana yang diatur UUJN. Dalam Anggaran Dasar INI, salah satu tugas INI dalam meningkatkan kinerja notaris adalah terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Sebelum tahun 2000, INI adalah salah satu konseptor pendidikan kenotariatan di Indonesia, namun setelah tahun 2000, INI tidak terlalu berperan dalam pendidikan kenotariatan, khususnya dalam pemberian rekomendasi pembukaan program studi Magister Kenotariatan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Hal tersebut dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk dapat membuka prodi kenotariatan atas rekomendasi selain dari INI. Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh UUJN, tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Demi meningkatkan profesionalitas notaris, semua pihak terkait kenotariatan wajib tunduk dan menghormati peraturan terkait eksistensi INI termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. A huge authority given to notary, requires restriction and supervision of a professional organization. Notary professional organizations in Indonesia should be united only in one single organization, mean that the government only recognizes the validity of one notary organization,which is the Indonesian Notaries Association (INI). With a single organization will facilitate monitoring of the performance of a Notary. Those mindset become basis of the Constitutional Court in its Decision No. 009-014/PUU-III/2005 this confirmed as the only organization of notaries as written on Law Number 30, 2009 about Notarial Profession regulates (UUJN). In Statutes INI, one task to improve performance is related to notary education. Before 2000, INI is one of the conceptor notary education in Indonesia, but after 2000, INI is not too involve in notary role education, particularly in the opening program of the recommendations in both studies Master of Notary Public Universities and Private Colleges. It is used as a loophole for certain parties to be able to open the notary department of the recommendation from other organization beside INI. Authors interested in the issues raised by conducting research with normative juridical form with data analysis using methods of qualitative analysis. Based on the results of the study can be stated, that the provisions of the organization is governed by UUJN, does not conflict with constitutional 1945, for getting freedom of association and of expression. In order to improve the professionalism of notaries, all parties shall be respect the existence which is included in notary education. "

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kealihan dalam bidang kenotariatan dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembuatan akta yang tidak boleh diperantarakan melalui pihak ketiga. Kasus kerjasama Notaris dengan Konsultan Kenotariaran Pertanahan dalam proses pembuatan akta di Jakarta Utara yang sampai pada saat ini masih terjadi dan harus segera dihentikan. Tesis ini membahas tentang peran Organisasi I.N.I dalam memantau pelaksanaan dan jabatan etika Notaris berkaitan dengan adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan maupun kekuatan, keabsahan, dan dampak hukum pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan. Metode Penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris hanya meliputi, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris saja, serta menunggu laporan dari masyarakat atau rekan sesama Notaris, namun pada praktiknya Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris juga dapat berperan aktif dan turut memeriksa ketika ada isu adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembuatan akta . Kekuatan, keabsahan pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan tetap autentik, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terjadi cacat prosedur dalam proses pembuatan akta  sehingga mengurangi keautentikan akta itu sendiri yang seharusnya penghadap di hadapkan secara langsung di hadapan Notaris sedangkan dampak hukum Notaris yang menjalin kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan dapat berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat tergantung dari kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris akan menelusuri secara internal sebagai upaya pembuktian.

---

A notary as a public official who has expertise in the notarial field and has its own characteristics in making a deed that cannot be brokered through a third party. The case of cooperation between a Notary and a Land Notary Consultant in the process of making a deed in North Jakarta is still happening and must be stopped immediately. This thesis discusses the role of the I.N.I Organization in monitoring the implementation and ethical positions of Notaries related to the existence of a Notary who collaborates with a Land Notary Consultant as well as the strength, validity, and legal impact of making a Notary deed through a Land Notary Consultant. The research method used in this thesis is normative juridical. The result of this research is that the authority of the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council only includes supervision of the implementation of the position and behavior of the Notary, as well as waiting for reports from the public or fellow Notaries, but in practice the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council can also play an active and participate in checking when there is an issue of a Notary collaborating with a third party in the process of making a deed. The strength, validity of making a Notary deed through a Notary Land Consultant remains authentic, but in the field implementation there is a procedure defect in the process of making a deed so that it reduces the authenticity of the deed itself which should appear before a Notary, while the legal impact of a Notary who cooperates with a Notary Consultant Land can be in the form of reprimand, warning, temporary dismissal, respectful or dishonorable dismissal depending on the quantity and quality of violations committed by the Notary and the Notary Honorary Council will investigate internally as an effort to prove."

"Keberadaan olahraga sebagai pendukung proses pembangunan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional, hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP No 16/2007) sebagai peraturan pelaksana UUSKN, diatur mengenai organisasi keolahragaan berbadan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan analisis data kualitatif sehingga penelitian ini berbentuk evaluatif analitis, yang menyimpulkan bahwa melalui peranan Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), organisasi keolahragaan dapat menjadi perkumpulan berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPer dan Staatblad 1870 No 64. Sehingga organisasi keolahragaan dapat memenuhi ketentuan dalam PP No 16/2007 serta dapat mencegah timbulnya permasalahan di bidang olahraga.

---

The existence of sport as a supporter of the process of nation building in the life of society and state should be placed in the national legal system, that?s the basis of the establishment of Law Number 3 of 2005 on the National Sports System (UUSKN). On Government Regulation Number 16 of 2007 (PP No. 16/2007) as the implementing regulations, set the legal status of sports organizations. Through role as a notary public official, in accordance with Article 1868 Book of the Law of Private Law (Civil Code) and Act Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN), so that sports organizations can be incorporated association as provided in section 1653 Civil Code and the Staatblad 1870 No. 64. So that sports organizations can comply with the requirements of Regulation No. 16/2007 and can prevent the onset of problems in the field of sports. In this study, the authors use a normative juridical research, with qualitative data analysis so that this form of evaluative analytical research."

"Tesis ini membahas mengenai Werda Notaris, dimana Werda Notaris ini dapat berperan –aktif di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (yang kemudian disebut I.N.I.) sebagai Anggota Biasa. Di dalam tubuh I.N.I. terdiri dari tiga yaitu Anggota Biasa (Notaris aktif dan Werda Notaris), Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Sebagai Anggota Biasa di I.N.I., Werda Notaris mempunyai peran yaitu: perannya dilihat dari hak dan kewajiban; perannya di dalam Kongres; perannya di dalam Konferensi Wilayah; perannya di dalam Konferensi Daerah; dan perannya sebagai anggota Dewan Kehormatan I.N.I. Namun tidak semua Werda Notaris dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh I.N.I. Hanya yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu saja yang dapat berperan-aktif ikut di dalam kegiatan-kegiatan organisasi I.N.I. Adapun kriteria-kriteria tesebut adalah diberhentikan dengan hormat karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan berhenti atas permintaan sendiri; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Undang-Undang Jabatan Notaris (yang kemudian disebut UUJN) dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 84 dan 85 UUJN; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Kode Etik Notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris; mereka yang ketika masih menjabat sebagai Notaris, turut berperan aktif memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikirannya terhadap organisasi I.N.I; mereka yang aktif mengajar sebagai Dosen di bidang Kenotariatan baik ketika menjabat sebagai Notaris maupun ketika sudah menjadi Werda Notaris. Apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris yang berperan aktif adalah adanya pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan Notaris dan perkumpulan; adanya perlindungan dari Perkumpulan, dan bantuan serta layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen; tidak adanya kewajiban membayar uang pangkal; dan sumbangan lain bagi Werda Notaris.

---

This Thesis discusses about Retired Notary, where these Retired Notary can active in the Indonesian Notary Organization (called Ikatan Notaris Indonesia) as Ordinary Members. This organization has three members, there are : Ordinary Member (active Notary and Retired Notary); Outstanding Member; and Honorary Member. They have roles as an Ordinary Member in this organization, there are : role that seen from they right and they obligation; role in Congress; role in Stake Conference; role in Regional Conference; and role as a member of board of trustees in the organization. But, not all of the Retired Notary can be included in evey organization activity. Only Retired Notary whose meet the criteria that can be actived in every organization activity. Those criteria are : the Retired Notary whose respectfully dismissed because of the age limit of Notary served in age sixty-five years old and can be extended to sixty-seven years old, and quit from Notary position as they own request; the Retired Notary whose never broke the law (Indonesian Notary’s regulation) when they served as Notary, and they never got sanctions that ruled in section 84(eighty four) and 85 (eighty five) Indonesian Notary’s Regulation; the Retired Notary whose never broke the code of conduct (Indonesia Notary’s Code of Conduct), and they never got sanctions that ruled in section 6(six) subsection 1(one) Indonesian Notary’s Code of Conduct; the Retired Notary whose give their power and their ideas for this Organization, when they served as Notary; the Retired Notary whose active teaching as lecture in notary line, in their liveliness or in their retireness. The appreciation of the Indonesian Notaries Association to play an active Notary Werda is the grant of a token of appreciation to members who contributed to the interests of the Notary instituttion and their associations; the protection of the Society, and the assistance and services of the association in order to obtain any materials or documents, no obligation to pay tuition , and other donations from Retired Notary."

"Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu undangundang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kode etik perlu diketahui bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan oleo Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik notaris. untuk meneliti daya mengikat sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan maka penelis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuisoiner. Dalam pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan Citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang diakui. Sebagai pengeaban amanat dan kepercayaan masyarakat, sudah selayaknya notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum."

"Notaris sebagai sebuah profesi, tentunya memiliki sebuah organisasi yang menaunginya yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi ini dibuat dalam bentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yang mana diharuskan untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga guna mengatur anggota yang tergabung di dalamnya. Mahkamah Perkumpulan adalah sebuah alat kelengkapan organisasi baru yang dibentuk setelah adanya perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki fungsi sebagai badan penyelesaian sengketa yang muncul dalam atau sebagai akibat Kongres.

---

Notary as a proffession, must have an organization that shelter them which is Indonesuan Notary Association. This organization is made in the form of associations as legal entity, which are required to have Statutes and Bylaws to regulate members joined in it. Court Assemblage is a new association's fittings which formed after the revision of the Statutes and Bylaws of the Indonesian Notary Association which has a function as a dispute resolution body that appear in or as a result of Congress."

"Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum disebut sebagai Werda Notaris. Dalam praktek, Werda Notaris dapat dituntut atas akta yang pernah dibuatnya selama ia masih menjabat sebagai Notaris. Tuntutan yang dilakukan terhadap Werda Notaris terkait akta yang dibuatnya selama masih menjabat sebagai pejabat umum dapat dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata maupun ketentuan tentang daluwarsa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Werda Notaris. Penulisan ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sedangkan kesimpulan ditarik secara deskriptif analitis sehingga diperoleh data yang akurat untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap Werda Notaris.

---

Notary who no longer running position as a public official called Retired Notary. In practice, Retired Notary shall be prosecuted for any deeds she/he had made while she/he was still in service. Such claims addressed to Retired Notary shall be related to the expiration provisions of the Civil Code Law and/or Criminal Justice Act. This writing is to determine how the legal protection against Retired Notary. This writing is a normative juridical research one which is a study of the existing laws in the legislation in Indonesia, while descriptively analytical conclusions drawn in order to obtain accurate data to address issues regarding the legal protection of Retired Notary."

"Saat ini jasa Notaris di dalam berbagai aktifitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga diperlukan adanya suatu alert bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Karena itu Pemerintah dan masyarakat a memiliki harapan agar pelayanan yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai yang dapat diandalkan.Demi tujuan tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang memuat peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang telah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam lalu lintas hukum. Salah satu peraturan yang menarik adalah Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Masalah yang muncul adalah apakah unsur, hubungan para pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata menurut peraturan perundangundangan selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatan, serta adakah sisi positif dan negatif dari bentuk perserikatan perdata Notaris. Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif dan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur, hubungan pares pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris di dalam melaksanakan jabatannya, balk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri maupun menurut Kode Etik Notaris, walaupun ditemukan pula adanya beberapa ekses positif dari pembentukan perserikatan perdata di antara beberapa prang Notaris itu.

---

Nowadays Notary Public's services are rising as people's necessity. This is because Indonesia is a law country which has a principle to always guarantee the certainty of law, the orderlines of law, and the protection of law that contained with rightness and justness, so that an authentic feast is needed to determine people's rights and duties. Because Hof this reason, the Indonesian Government and the Indonesian people hope that the services which given by Notary Public have reliable values and qualities. In order to that purpose, the Government legislated the new regulations for Notary Public's duties which titled Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. It consists of all regulations for Notary Public and it has appropriated with conditions and necessity of Indonesian people in their law activities.

One of interesting regulation is Article 20 Subsection (I). It tells us that Notary public may perform their duties in civil association. The problem is, are the substances, the relations of the member in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code, in accordance with Notary Public's obligations and justifications, and are there positive and negative excesses of the Notary Public's civil association. To find the answers, the normatical and empirical methods are used together.

The research of this article shows that the substances, the relations of the members in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code are not in accordance with Notary Public's obligations and justifications which regulated either in Notary Public Regulation that is Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 or Notary Public Ethics Code, although the research also found some positive excesses of the Civil Association which founded by more than one Notary Public."

"Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dewasa ini telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.Notaris di Indonesia yang berasal dari sistem latijnse-notariaat berdasarkan sistem hukum civil law tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan notary-public yang berasal dari sistem hukum common law. Perbedaan tersebut tentunya juga berpengaruh dalam praktek jasa yang diselenggarakannya sesuai dengan kultur dan hukum di negara yang bersangkutan. Dengan memanfaatkan teknologi internet, notaris diharapkan dapat melayani tuntutan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, praktis, dan efisien sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.Dewasa ini telah cukup banyak penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik yang ditawarkan melalui websites di internet. Berdasarkan hal tersebut akan timbul pertanyaan bagaimanakah konsep dan sistem jasa notaris secara elektronik yang telah berjalan dalam praktek itu? Selain itu, dapatkah praktek tersebut diterapkan oleh para notaris Indonesia sesuai dengan sistem hukum kenotariatan yang berlaku? Apa saja pula kendala yang dihadapi dan bagaimanakah seharusnya konsep perangkat hukum kenotariatan yang harus disiapkan guna mendukung terwujudnya hal tersebut? Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Tipe penelitian yang digunakan bersifat evaluatif, merupakan suatu problem-identification, dan hasil yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Telekomunikasi yang menjadi basis dari fenomena tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik yang diharapkan, sesuai dengan Undangundang Telekomunikasi yang telah dimiliki Indonesia. Dengan demikian, para notaris Indonesia diharapkan dapat turut ambil bagian sesuai dengan kultur dan hukum kenotariatan yang berlaku di Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis kedudukan covernote yang dibuat oleh notaris. Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat alat bukti berupa akta autentik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dalam melakukan pelayanan masyarakat notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Pada prakteknya, sebagai rekanan bank notaris mempunyai kewenangan lainnya yaitu menerbitkan covernote sebagai pencairan kredit. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan mamakai studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menentukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notaris TRW menerbitkan covernote karena adanya permintaan dari EAP selaku pemilik modal sebagai pegangan karena obyek perjanjian tersebut sedang dalam proses balik lama ke SM selaku penyedia tempat. Covernote telah dijadikan suatu kebiasaan yang dilakukan kalangan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 covernote yang dibuat oleh Notaris E merupakan kewenangan notaris khususnya dalam bidang perbankan yang berkaitan dengan akad kredit dan KPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019. Akan tetapi, covernote tidak dapat disamakan dengan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna. Covernote merupakan surat keterangan yang didalamnya berisikan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan notaris. Apabila covernote notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain, notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, pidana dan dapat dikenakan sanksi administratif. Notaris E berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 Notaris E telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebabkan kerugian keuangaan negara sehingga dijatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi yang bertanggungjawab atas kerugian EAP adalah SM yang merupakan pemilik tanah telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga harus membayar ganti kerugian berupa kerugian dana investasi dan kerugian dari hilangnya potensi keuntungan secara tunai dan sekaligus.

---

This paper analyzes the position of covernotes made by notaries. A notary is a public official authorized to produce evidence in the form of authentic deeds in carrying out his duties to serve the community. In carrying out public services, notaries have other authorities as intended in Article 15 UUJN. In practice, as a bank partner, notaries have other powers, namely issuing covernotes as credit disbursement. This research uses doctrinal research methods. The type of data used is secondary data which was conducted using literature studies and interviews. The results of this research determine that in the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notary TRW issued a covernote because of a request from EAP as the capital owner as a guide because the object of the agreement was in the process of being returned for a long time to SM as the provider. place. Covernotes have become a habit among notaries in carrying out their official duties. Meanwhile, in the Supreme Court decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 the covernote made by Notary E is the authority of the notary, especially in the banking sector relating to credit and mortgage contracts as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2019. However, a covernote cannot be equated with an authentic deed that has perfect proof. A covernote is a statement which contains facts that occurred or were carried out before a notary. If a notary's covernote causes harm to another party, the notary can be held liable civilly, criminally and may be subject to administrative sanctions. Notary E based on the Supreme Court Cassation Decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 Notary E has committed an unlawful act in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law which caused state financial losses, resulting in a prison sentence of eight years and a fine of Rp. 400,000,000 (four hundred million rupiah) and the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi who is responsible for EAP losses is SM, who is the land owner, who has committed an act of default and must pay compensation in the form of loss of investment funds and losses from the loss of potential profits in cash and at once."