Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, bahasa dan agama, dimana pada masa lalu keberagaman ini menjadi perekat dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan juga menjadi dasar negara (Bhinneka Tunggal Ika) didalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.Namun saat ini, terutama pasca reformasi, dalam realitas kehidupan sehari-hari, keberagaman ini bukannya menjadi perekat diantara warga negara Indonesia didalam membangun negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik,justru keberagaman ini menimbulkan benturan yang berujung kepada konflik, seperti misalnya konflik antar suku, etnis, dan konflik antar umat beragama,yang lambat laun dapat menimbulkan dampak terpecahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta berdampak bagi Ketahanan Nasional. Konflik antar umat beragama yang terjadi banyak dipicu oleh perbedaan pandangan, konsep, dan juga masalah tempat ibadah, semakin tahun semakin mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas.Pada dasarnya setiap agama idealnya memiliki tempat dan ruang untuk melakukan ritual peribadahan, dimana wilayah transedental menjadi tujuan utama mengapa masing-masing agama memerlukan tempat ibadah sebagai sarana untuk menghubungkan spiritualis manusia dengan Tuhan, namun yang terjadi adalah ketika tempat ibadah menjadi urusan negara dan urusan publik, maka perlahan-lahan fenomena tempat ibadah menjadi hal yang sangat rentan dengan konflik antar umat beragama terutama ketika dilihat dari sudut pandang kelompok mayoritas dan minoritas.Dalam tesis ini, peneliti mencoba meneliti konflik antar umat beragama yang pernah terjadi dengan tema "Pengaruh Fanatisme Beragama Terhadap Kegiatan Kebebasan Beragama Dan Beribadah Sesuai Agama Dan Kepercayaan Yang Dianutnya, Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional" dengan Studi Kasus : Penolakan Keberadaan Tempat Ibadah Gereja HKBP di Perumahan Pondok Timur Indah Kota Bekasi dan Penolakan Pendirian Tempat Ibadah Gereja GKI di Taman Yasmin Kota Bogor.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer, sumber data sekunder, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan bahan penelitian.

---

Republic of Indonesia is a country that has ethnic diversity, language, culture, language and religion, where in the past this diversity into the adhesive in freedom from the hands of the invaders and also the basis of the State (Bhinneka Tunggal Ika) in maintaining unity and the unity of the nation.But this time, especially after the Reformation, in the reality of everyday life, this diversity instead of being adhesive between the citizens of Indonesia in building the country and people of Indonesia towards the better, thus this diversity gives rise to conflicts which led to conflicts, such as conflicts between the tribes, the ethnic and religious conflicts, which can gradually cause the impact of splitting the unity and the unity of the nation and affects National Security.Thus this diversity gives rise to conflicts which led to conflicts, such as conflicts between the tribes, the ethnic and religious conflicts, which can gradually cause the impact of splitting the unity and the unity of the nation and affects National Security. Conflicts between believers which happen many triggered by differences of view, concept, and also the problem of places of worship, the more years the experience increased both in quantity and quality.Basically every religion should ideally have a place and space to perform the ritual of religious, where the main purpose of the transedental why each religion requires places of worship as a means to connect the man to the spiritualist God, yet what happens is when a place of worship become Affairs of State and public affairs, then slowly a phenomenon a place of worship is very vulnerable with conflicts between religious especially when viewed from the perspective of the majority and minority groups.In this thesis, the researchers tried to examine the religious conflicts that have occurred with the theme of " The Influence of Religious Fanaticism Against Freedom of Religion And Worship According To Religion And Beliefs Adhered, And The Impact of The National Security " with Case Studies: Denial of The Existence of a Place of Worship Church HKBP Pondok Timur Indah of Bekasi City And Rejection of The Establishment of Places of Worship, Church GKI Taman Yasmin of Bogor City.This research was conducted using qualitative research methods to take advantage of primary data source, secondary data sources, as well as studies related to library research materials."

"Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa adanya jaminan yang diberikan kepada Negara terkait dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah nyatanya juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berlandaskan UUD 1945 dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah maka dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Religious Nation State dimana sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya pembedaan besarnya jumlah pemeluk masingmasing. Hal ini yang perlu untuk di buktikan terlebih dahulu, bahwa Negara memang telah memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dengan jalan mengimplementasikannya di dalam kehidupan beragama. Untuk itu penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian Deskriptif-normatif, dengan menyajikan pendekatan data berupa keadaan dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, dan dari beberapa kasus yang ada, di ambil salah satu sampel kasus untuk dapat diteliti penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia.Dari hasil penelitian ini nantinya diperoleh simpulan, bahwa negara lewat aparaturnya telah gagal menjalankan dan mengimplementasikan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Sehingga konstitusi dapat dikatakan hanya bagus diatas kertas. Keadaan ini dibuktikan dari beberapa kasus terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dimana salah satu kasus yang dianalisa adalah kasus yang dialami oleh Jemaat GKI Yasmin Bogor.

---

Indonesian Constitution of 1945 requires that the assurance given to the State concerned in terms of freedom of religion, belief, and worship in Indonesia. The assurance of freedom of religion, belief, and worship in fact also regulated in act no. 39 of 1999 on Human Rights, act no. 12 of 2005 on Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights. Based on the Constitution of 1945 and other laws relating to freedom of religion, belief, and worship it is said that Indonesia is a Religious Nation State in which a religious nation-state that protects and facilitates the development of all religions adopted by people without any distinction of the large number of religious. It is necessary to be proved first, that the State does have the protection and assurance of freedom of religion, belief, and worship by implementing it in the religious life. For the writing of this research is more directed to the descriptive-normative research, the present approach to data is a state of some of the cases that occur in society, and of some of the cases, in one grab sample of cases to be investigated the application of the law under the Act which related to freedom of religion, belief, and worship in Indonesia.

From these results will be obtained conclusion, that the state apparatus has failed to carry through and implement the freedom of religion, belief, and worship. So the constitution is applied only on paper and it is not applied in public life. This situation is evidenced in some cases related to freedom of religion, belief, and worship where one of the cases analyzed is the case that the Church of GKI Yasmin Bogor."

"Cilegon merupakan kota industri yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Beragam kelompok etnis yang memiliki keyakinan agama berbeda-beda datang untuk bekerja maupun menempuh pendidikan di kota ini seperti etnis Tionghoa, Jawa, Batak, Minang, Manado, dan sebagainya. Walaupun demikian, di Kota Cilegon hanya berdiri rumah ibadah umat muslim (masjid atau musholla), dengan kata lain tidak ada satupun rumah ibadah seperti gereja, vihara, dan pura. 7 September 2022, publik dihebohkan dengan berita Walikota Cilegon, Helldy Agustian menandatangani petisi penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Walikota Cilegon menyebut alasan dirinya menandatangani petisi penolakan tersebut untuk menerima aspirasi sebagian besar warga Cilegon (umat muslim) dan menjaga kondusivitas masyarakat Cilegon. Tulisan ini mengkaji konflik pendirian rumah ibadah melalui perspektif hegemony dan counter-hegemony. Melalui perspektif hegemoni, kita bisa melihat sosok dan peran kelompok elit Cilegon (kyai dan jawara) dan tindakan mereka menggagalkan pendirian rumah ibadah (gereja) demi menjaga marwah kota Cilegon sebagai kota santri. Kultur kota santri ini merupakan embrio dari peristiwa sejarah Geger Cilegon 1888, saat para kiai dan santri melakukan pemberontakan melawan kolonial Belanda. Seperti yang kita ketahui, sosok kyai dan jawara di Banten, khususnya Cilegon memiliki kedudukan khusus dalam perjalanan sosio-historis sejak masa kesultanan hingga masa kini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi melalui teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan beberapa subyek. Selain catatan etnografi sebagai data primer, penulis juga menggunakan sumber dari jurnal penelitian, berita media massa, podcast di youtube sebagai data sekunder untuk mendukung data utama penelitian.

---

Cilegon is an industrial city situated at the westernmost tip of Java Island. It attracts various ethnic groups with diverse religious beliefs who come to work and study, including the Chinese, Javanese, Batak, Minang, Manadonese, and others. However, the city only has Muslim houses of worship, such as mosques or prayer rooms, and lacks churches, monasteries, or temples. On September 7, 2022, the public was shocked by news that the Mayor of Cilegon, Helldy Agustian, signed a petition rejecting the establishment of the HKBP Maranatha Cilegon church. Mayor Agustian stated that he signed the rejection petition to honor the aspirations of the majority of Cilegon residents (who are Muslims) and to preserve the harmony of Cilegon society. This research explores the conflict surrounding the establishment of places of worship from the perspectives of hegemony and counter-hegemony.Through a hegemonic perspective, I observed the role and influence of the elite group in Cilegon (including kyai and jawara) and their efforts to prevent the establishment of places of worship (specifically churches) to uphold the prestige of Cilegon as a city known for kota santri. This culture of kota santri traces back to the historical event of Geger Cilegon in 1888 when kyai and students from Islamic boarding schools rebelled against Dutch colonialism. Notably, kyai and jawara in Banten, especially Cilegon, hold a significant position in the socio-historical journey from the sultanate era to the present day. The approach used in this research is an ethnographic approach using involved observation techniques and in-depth interviews with several subjects. Apart from ethnographic notes as primary data, the author also uses sources from research journals, mass media news, and podcasts on YouTube as secondary data to support the main research data."

"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak sipil dasar dari setiap manusia. Setiap individu memiliki kebebasan meyakini kepercayaan atau agama sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk terhindar tindakan represi dari pemerintah ataupun suatu kelompok masyarakat terkait dengan masalah beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat memunculkan konflik di dalam masyarakat, mengurangi perdamaian, bahkan menghambat aktivitas bisnis dan perekonomian serta menurunkan kesejahteraan. Penelitian ini mencoba mencari tahu pengaruh kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kesejahteraan menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda berbasis Two Stage Least Square 2SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Selain itu, variabel yang mewakili aspek pendidikan, aspek kesehatan dan lingkungan hidup, dan aspek peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD juga turut berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan.

---

Freedom of religion and belief are the basic civil rights of every human being. Every individual has the freedom to believe in a belief or religion according to his her conscience, as well as the right to free from repression undertaken by government or a group of community related to religious and belief issues. Violations of religious freedom and beliefs can lead to conflicts within society, reducing peace, even hampering business and economic activity and degrading wellbeing.

This research tries to find out the influence of freedom of religion and belief on wellbeing using panel data from 33 provinces in Indonesia from 2010 until 2016. The method used in this research is multiple linear regression based on Two Stage Least Square 2SLS.

The results showed that freedom of religion and belief has a positive and significant influence on wellbeing. In addition, the variables that represent aspects of education, health environmental aspects, and the role of Regional Peoples Representative Assembly also significantly influence the wellbeing. "

"The occurrence of perception is without a doubt a crucial part in our existence in the world The body in its ever present and compatible nature to the soul deals with abstract information all the time. Our perception comes in neither uniform profile nor intensity let alone is consistent over intervening periods Our judgment abilities enable us to be conscious and reason with our brain to function properly in response to the environment made known to us in blood and flesh. The question mark lingers 'How do we perceive beyond the created that is the Creator'. It exists outside our physical reach but it is there and it is felt Here I will seek the connection between the material object that is us and the spiritual being that is our object of worship using an architectural approach and the Jakarta Cathedral as the case of study "

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengejawantahkan apa yang ada di dalam Kovenan tersebut. Namun, belum ada harmoni antara kewajiban internasional Indonesia dengan hukum nasionalnya dan implementasi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada masih bersifat diskriminatif dan menghilangkan esensi dari hak tersebut. Kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan tumpang tindihnya peran negara dalam perkawinan lintas agama dan kepercayaan adalah cerminan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum dilindungi sepenuhnya.

---

Freedom of religion and beliefs is protected by Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified. It creates international obligation for Indonesia to put the Covenant into effect. However, there is inconsistency between Indonesia international obligation with its national law and the implementation in society. It can be reflected by many discriminative national laws that degrading the essence of the right to freedom of religion and beliefs. Violence towards Ahmadiyah people and mixed administration in interfaith marriage demonstrated that the right to freedom of religion and beliefs has not yet been fully protected in Indonesia."

"Gereja merupakan sarana bagi umat Kristiani untuk menjalankan kegiatan ibadahnya. Dalam menjalankan ibadahnya beberapa gereja menggunakan alat musik band. Lokasi gereja yang menggunakan alat musik band yang berada di daerah perumahan menyebabkan beberapa warga di sekitar gereja merasa terganggu saat ibadah dijalankan. Metode pengendalian kebisingan yang dlakukan oleh pihak gereja adalah dengan menutup celah-celah yang memungkinkan suara keluar serta menjauhkan alat musik dari dinding yang berhimpit dengan rumah warga namun hasil yang diperoleh tidaklah optimal. Skripsi ini membahas bagaimana pengendalian kebisingan lingkungan di daerah sekitar gereja dan evaluasinya. Gereja yang dievaluasi adalah Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman meruya Ilir dan Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman Cibodas yang keduanya berlokasi di tengah-tengah pemukiman warga. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur tingkat kebisingan, membandingkan hasil pengukuran dengan standar kebisingan yang diperbolehkan serta menganalisis hasil penelitian secara arsitektural. Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penanggulangan kebisingan di daerah sekitar gereja.

---

Church is the place for the Christian to do the spiritual activity. In doing the spiritual action some church using band instrument to support the activity. Church located in housing area that using band instrument makes some resident fell disturbed by the sound of music. Noise control methods conducted by the church is to minimize the gaps that allow sound exit and located the music instruments far from the church's wall that close with the resident house wall but they don't work their best.

This thesis discuses how to control noise at the housing area around the church and its evaluation. The church that evaluated are Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman meruya Ilir and Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman Cibodas that both of this located in housing area. This research was conducted by measuring the noise level, comparing the results with a standard measurement noise which is allowed, and analyzing the results with architectural studies. The results of this study are expected to help control the noise at the are around the church."

"Studi ini berupaya menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengkonstruksi proses konflik (1992-1998) maupun sekularisasi internal, serta relasi diantara keduanya di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Kerangka konseptual Penelitian ini merujuk pemikiran M. Chaves tentang internal secularization untuk menganalisis dan mencermati dinamika relasi antara para rohaniawan/ti (religious authority) dengan jemaat awam (agency structure) dalam konflik dan sekularisasi internal internal HKBP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi case study. Informasi hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan terpilih merupakan data primer sedangkan dokumen-dokumen serta litertur lainnya sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penafsiran rohaniawan/ti (religious authority) maupun jemaat awam (agency structure) atas otoritas gereja (Sahala ni Huria) memiliki resonansi dengan konsep tradisional Batak Toba (Domain Riil). Gaya kepemimpinan otokratik, rekonsiliasi semu dari konflik-konflik sebelumnya, campur tangan eksternal dan ambisi personal/kelompok atas resources (kehormatan, Pengakuan, Jabatan, fasilitas, kekayaan serta symbolic capital lainnya) menyebabkan terjadinya peristiwa konflik kekuasaan (Domain Aktual). Aturan/Peraturan yang dibuat, mendukung persaingan bebas (Darwinisme Sosial: gereja menjadi lebih sekuler) dan mendorong friksi antar kelompok (Domain Empiris). Pada domain ini juga terdapat peran dan pengaruh jemaat awam dalam pembuatan peraturan yang meng-katalisasi potensi friksi antar kelompok. Penelitian ini menemukan bahwa sekularisasi internal HKBP menyebabkan konflik dan pada gilirannya konflik menyebabkan HKBP semakin tersekularisasi.

---

This study aims to shed light analyses on the underlying factors and to construct the process of conflicts and internal secularization of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) church in the period of 1992-1998. The study employs the concept of internal secularization from M. Chaves as its conceptual framework. The study also uses Roy Bhaskars critical realism as its analytical tool to look at the dynamic relationship between religious authority structure and agency structure that shaped the conflicts and internal secularization. The approach used in this study is a qualitative case study research. The research discovers that in Domain of the Real, there are interpretation of the concept of Religious Authority (Batak: Sahala ni Huria) both of clergy (religious authority structure ) and lay church (agency structure) that resonates closely with the Batak magical concept. In Domain of the Actual, there are conflicts of power caused by a multiple of factors, namely autocratic leadership style, false reconciliation of previous conflicts, external intervention and personal ambitions on resources (glory, honor, recognition, position, gold and other symbolic capital). In Domain of the empirical, there are drafting legislation that supports free competition (Social Darwinism: The church become more secular) and creating friction among groups. In this domain are also found the role of lay church that affect drafting legislation and even catalyze friction among groups. The study finds out that internal secularization causes conflict, and conflicts in turn lead to a more internal secularization. The research suggests the need for corrections on the interpretation of religious authority to avoid its resonance with the Batak magical concept. the lack of compliance with the rules and regulations of its bureaucratic organization demand for reform (recruitment, regeneration of leader, succession mechanism, and sanction for violations."