Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas sengketa tanah di Jakarta Barat antara ahli waris dari pemilik tanah dengan developer. Ahli waris menggugat kepemilikan developer atas sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4067/Kedoya karena ahli waris membantah telah mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Sedangkan developer mendapat hak atas tanah tersebut dari pihak lain berdasarkan akta jual beli yang terjadi tahun 1974. Proses peradilan terjadi dari Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali. Akan tetapi Hakim dalam pertimbangannya lebih melihat kepada hasil laboratorium krim Dit.Seres MABES POLRI yang menyatakan bahwa cap jempol pada akta jual beli tahun 1974 adalah tidak sesuai dengan cap jempol asli pembanding, seharusnya hal yang perlu diteliti kebenarannya yaitu surat keterangan waris yang mendasari dibuatnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk menganalisa kebenaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan developer dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat dari batalnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Developer yang telah kalah pada peninjauan kembali tidak dapat melakukan upaya hukum, namun untuk dapat mempertahankan hak atas objek sengketa, dapat melakukan negosiasi terhadap ahli waris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to review land dispute in West Jakarta between heirs of the land owner and developer. The heirs sued the developer regarding the ownership of certificate Hak Guna Bangunan number 4067/Kedoya. The heirs denied that they have transferred the ownership of land to other parties. On the other hand, developer got the land ownership from another party based on the deed of sale in 1974. The judicial process was conducted from District Court down to Judicial Review in Supreme Court. When the judge in the court reviewed the result of Laboratory of Dit.Serse MABES POLRI, they found out that their thumbprint on the deed of sale in 1974 was not same with the original thumbprint of the heirs. Therefore, an investigation is necessary to be conducted to identify which names in the inheritance letter that were used create the deed of sale number 0025/1974 and the deed of sale number 0026/1974. This thesis is using method of literature research with legal materials premiere and secondary legal materials. It is aiming to analyze the truth oftransferred the land right from the land owner to developer and to find a solution to solve the dispute which was caused by two deeds of sale. Developer who has lost in Judicial Review will not be able to do any legal actions, but will have to retain the rights of land by negotiating it with the heirs."

"ABSTRAKSengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Bkl. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan keperdataan sengketa pertanahan dan perbuatan melawan hukum pada kasus ini antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris seharusnya bisa lebih cermat dan adil lagi dalam memutus kasus ini guna menghindari putusan-putusan yang pertimbangan dan putusannya berkontradiksi satu sama lain. Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan khususnya mengelola dan menginvetarisasi ases-aset daerah sesuai prinsip otonomi daerah haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya dalam menetapkan tanah sebagai asset daerah harus lebih cermat.

---

ABSTRACTLand dispute in which one civil disputes related to land is a dispute between individuals and individuals or may also be between individuals and the Government. This thesis explains the status of land which become the object of dispute in Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 based on the prevailing laws and regulations dispute resolution and application of the principle of justice in the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 juncto Bengkulu High Court Verdict Number 22 PDT 2015 PT BGL juncto District Court Verdict Bengkulu No. 32 Pdt.G 2014 PN Bkl. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory design. The results suggest that the panel of judges who examines and decides cases of civil disputes and land disputes in this case between the Municipal Government of Bengkulu and the heirs should be more careful and fair in deciding the case in order to avoid judgmental decisions and the verdict contradicts each other. The City Government of Bengkulu in order to apply the principles of good governance well. In carrying out government duties and in particular managing and invigorating regional assets according to the principle of regional autonomy should follow the legislation especially in determining the land as a regional asset must be more careful."

"Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi yang bersifat negatif yang berunsur positif. Dalam artian, kepemilkan tanah tersebut masih dapat digugat oleh orang yang sebenarnya berhak, oleh karena Negara tidak menjamin kebenaran datanya yang diajukan oleh Penguasa tanah sengketa pada saat ia mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah yang dikuasai olehnya. Dalam praktek, tuntutan hukum sering kali terjadi akibat peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah. Seperti halnya, putusan pengadilan yang menjadi obyek penelitian tesis ini juga mempersoalkan peralihan hak atas tanah karena hibah yang dianggap telah merugikan kepentingan para ahli waris. Dengan demikian, para ahli waris perlu merasa menuntut hak mereka selaku ahli waris ke muka pengadilan. Tuntutan tersebut diperbolehkan, berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Sip/1974 tertanggal 6/4/1976, yang menyatakan sebagai berikut :?hibah yang menyebakan kerugian bagi ahli waris harus dibatalalkan. Pembatalan peralihan hak karena hibah tersebut tentunya disertai dengan pembatalan akta yang timbul karena terjadinya peralihan hak tersebut.? Merujuk kepada putusan mahkamah agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 2125K/ Pdt/2004, yang menguatakan putusan Judex Facti Nomor 277/Pdt/2003/PT. Sby, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 59/Pdt/2002/PN.Blt adalah putusan yang tepat menurut hukum, karena hibah yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut memang telah merugikan kepentingan ahli waris. Dengan adanya putusan hakim tersebut beranggapan bahwa akta dan surat kepemilikan atas tanah yang timbul akibat peralihan karena hibah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyebabkan akta dan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut menjadi batal demi hukum.

---

Land registration implementation in practice could not give legal certainty for possession of land rights. A certificate which supposed to be a strong evidence of its stake for the owner of the land can be undone passing judgment of a court. It is in place, made possible because of the system of publication land registration is applied in Indonesia is a the negative system publication which has positive elements. In a sense, the land ownership can still be charged by an actual person entitled, by because the state does not guarantee the truth of the data submitted by a ruler in dispute and when he submit a request registration over the land is owned by him. In practice, lawsuits often been caused by the transfer of rights over the ground because heir or grant. As well; judgment of a court which become object of this research thesis also accepted the transfer of rights over the ground for grants deemed to have been detrimental to the interests of the heir apparent. Thus, the heirs need to feel demanding their rights as the heirs to face court..The demands allowed, based on a verdict by the supreme court number 900 K/Sip/197 publish on 6/4/1976, Stating as follows : grants prompting loss for heirs to be annulled. The cancellation of the transfer of rights by grant is certainly accompanied by the cancellation of the deed that arises because of the occurrence of the transfer of such a right. Refer to the verdict, the supreme court then the verdict of the supreme court number 2125K/ Pdt/2004 which amplifies the verdict of the high court in Surabaya, number of verdict 277/Pdt/2003/PT.Sby, and also amplifies the verdict of the state court in Blitar, number of verdict 59/Pdt/2002/PT.Blt are right decision according to the law, because grants become problems in a verdict was indeed has been detrimental to the interests of the heir apparent. With the existence of the award the judge was assume that the deed and the possession of the land that arise due to transfer by operation of grants is not legitimate and do not have the force of law, causing deed and the certificate land rights the dispute shall be declared void for the sake of law."

"Hak atas tanah dapat diperoleh melalui jual beli, hibah ataupun pewarisan. Adanya dasar kepemilikan hak atas tanah yang berbeda terhadap satu objek yang sama dapat menyebabkan adanya saling klaim hak atas tanah yang merupakan awal adanya sengketa tanah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah yang menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan ahli waris serta keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh ahli waris kepada pihak ketiga yang dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PDT.G/2018/PN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PDT/2018/PT.Mks juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2020. Bentuk penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam tesis ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian hibah, perlu memperhatikan pengaturan mengenai status harta benda serta adanya hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris yang dihibahkan. Adapun untuk memperoleh kepastian hukum terkait pihak yang berhak atas tanah waris tersebut hendaknya para pihak menyelesaikan perselisihan mengenai waris tersebut pada Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal memeriksa, memutus dan mengadili mengenai sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris melalui jual beli kepada pembeli yang beritikad baik adalah sah selama syarat materiil dan formil telah terpenuhi. Meski diketahui belakangan bahwa penjual bukanlah orang yang berhak maka terdapat perlindungan untuk pembeli yang beritikad baik di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemilik atau penjual tanah yang tidak berhak tersebut.

---

Land rights can be obtained through buying and selling, grants or inheritance. The existence of different basic land rights ownership of the same object can lead to mutual claims of land rights which is the beginning of land disputes. The problems raised in this study are related to the transfer of land rights through grants which cause disputes between grantees and heirs as well as the validity of the transfer of land rights through buying and selling carried out by the heirs to third parties which can be found in the Makassar District Court Decision Number 4 /PDT.G/2018/PN.Mks in conjunction with the Makassar High Court Decision Number 504/PDT/2018/PT.Mks in conjunction with the Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2020. The form of this research is normative juridical, using a statutory approach and a case approach. The data analysis method used in this thesis is qualitative using secondary data. The results of this study can be seen that in granting, it is necessary to pay attention to the regulation regarding the status of the property and the rights of the heirs to the inheritance of the heirs who are donated. As for obtaining legal certainty regarding the parties entitled to the inheritance land, the parties should settle disputes regarding the inheritance at the Religious Courts which are authorized in terms of examining, deciding and adjudicating on inheritance disputes between Muslim people. Furthermore, the legal act of transferring land rights carried out by the heirs through buying and selling to buyers with good intentions is valid as long as the material and formal requirements have been met. Although it was later discovered that the seller was not the rightful person, there is legal protection for buyers who had a good faith, so the original owner could only file a claim for compensation to the owner or seller of the land who was not entitled."

"Wasiat atau testament merupakan akta atau surat yang memuat kehendak terakhir dari pewaris. Kehendak ini dapat juga berupa hibah wasiat (legaat) maupun pengangkatan waris (erfsteling). Hibah wasiat adalah pemberian melalui surat wasiat kepada orang tertentu atas barang tertentu. Pemberian hibah wasiat sering kali menimbulkan permasalahan karena pada saat pembuatan aktanya sering terjadi kesalahan dalam menentukan siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terlebih mengenai siapa saja legitimaris yang memiliki legitime portie. Seperti contohnya dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385 K/Pdt/2012 yang membahas mengenai pelanggaran terhadap kepentingan harta yang sebenarnya memang benar adanya adalah milik tergugat dikarenakan ketidak jelasan kepemilikan pada peraturan yang ada saat itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

---

Testament is deed or letter about the last will of the deceased. The form of the last wills are devided into probate grant(legaat) and erfstelling). Probate Grant (legaat) is grant through the testament for certain people. Probate grant (legaat) often causes any disputes because of the mistakes on determining the interested parties, especially the legitimate heirs who have legitime portie. For example, the case study of The Supreme Court of Republic of Indonesia Judgement Number: 1385 K/Pdt/2012 that discussed the violation of the interests of the real property is true is unclear due to the defendant's possession at the time the existing regulations. The method used in this thesis is normative, the research literature by using secondary data."

"Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pemegang Hak Atas Tanah yang mendaftarkan tanahnya akan diberikan suatu sertifikat, yang di dalamnya tercantum nama pemegang hak bersangkutan. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar. Setiap peralihan hak atas tanah akan dicatat dalam sertifikat. Begitu pentingnya pendaftaran hak atas tanah, terutama untuk tanah bekas Hak Barat, harus didaftarkan dan dikonversi menjadi hak yang dikenal dalam UUPA. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang tanah bekas Hak Barat adalah Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, jika tidak diperpanjang maka tanah kembali menjadi Tanah Negara. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3640/K/PDT/2016, Penggugat merupakan penghuni tanah warisan, namun tidak pernah mendaftarkan haknya. Sedangkan Tergugat merupakan pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Dalam penulisan ini akan dibahas analisa mengenai siapa yang merupakan ahli waris yang berhak atas Tanah Sengketa dan bagaimana status hukum dan kepemilkan hak atas tanah tanah Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis menggunakan metode kualitatif. Dari hasil analisa terhadap Putusan dapat disimpulkan bahwa Putusan dan pertimbangan telah sesuai dengan Hukum Waris yang berlaku, UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris yang berhak atas tanah dan tanah dilekati Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat.

---

Inheritance is an affair that can caused transfer Land Rights. Article 19 UUPA emphasizes that it is compulsory to every Land Rights holder to register their right, in order to guarantee the right certainty and the legal certainty, also to provide information for the party in needs, including the Government. Land Registration regulated specifically on Government Regulation Number 24 the Year 1997, that complement the previous regulation, Government Regulation Number 10 the Year 1961. Land Rights holder who register their land will be given a certificate, which consists the name of the person holds the land right. Certificate is an absolute evidence, meaning as long as it cannot be proved otherwise, physical and legal data written on it shall be considered true. Every transition of land rights will be noted on the certificate. Land registration is so important, especially for the former Colonial Land Rights, that is has to be registered and converted to the rights that recognized by UUPA. One of the rights that can be given to the holder of former Colonial Land Rights is Building Rights. Building Rights can be given for as long as 30 years, and if it is not extended then the land status is returned to the State and consider as States`s Land. In a case which is written in Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Number 3640 K PDT 2016, a dispute occurs because Plaintiff`s, whom lived on an Inheritance Land, does not asked for approval from Defendant when the Defendant is going to sell the land. Defendant feels they have the rights to sell the land since his her name is written on the land certificate. Research method used in this Thesis is juridical normative, data type used is secondary data and method of analysis used is qualitative method. The results of the analysis concluded that the verdict has been in accordance with Indonesia Inheritance Law, UUPA and Government Regulation Number 24 the Year 1997 about Land Registration, that Plaintiff is not the rightful heir of the land and the Inheritance Land status is under Building Rights on behalf of Defendant."

"Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai sengketa kepemilikan tanah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ciketing Udik, seluas 32.215 M2 yang terdaftar atas nama PT. Bosaeng Jaya berkedudukan di Jakarta , terhadap sebagian tanah Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu seluas 7.300 M2 dipermasalahkan oleh Nyonya Sanem dan Nyonya Samah. Perkara tersebut di atas telah mendapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut belum dapat menyelesaikan sengketa, karena berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Bekasi, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Untuk mengakhiri kasus sengketa tanah tersebut para pihak sepakat menyelesaikan secara damai. Dengan membuat akta perdamaian secara notariil. Akta Perdamaian tersebut selanjutnya didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai dasar permohonan penghapusan perkara.

---

The arise of legal dispute begins from a complaints from such party (person / body of law) which contains of objections and indictment for land rights either on the status of land, priority or its ownership in the expectation for administrative settlement in accordace with the pertaining regulations. This research discusses the dispute over land ownership on the certificate of the Rights

to Build number 9/Ciketing Udik, covering an area of 32 215 m2 which registered in the name of PT. Bosaeng Jaya located in Jakarta, topartial of land of such rights to build of 7.300 m2, disputed by Mrs Sanem and Mrs Samah. The above case has received a verdict has not been able to resolve the dispute, because based on the Minutes Execution of Districh Court of Bekasi, such decition cannot be executed (non executable). This study uses the method of juridical normative with prescriptive typology. To end such land dispute case the parties agree resolve peaceful term. By produce settlement agreement in a notary deed. Such settlement agreement is then registered to the Land Office of

Bekasi as the foundation of case nullification petition."

"ABSTRAKSertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnyamenjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannyaseringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkanoleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur danKantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yangdimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak diketemukan titik koordinatnyaatas tanah dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yangtertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154PK/TUN/2010. Sertipikat ganda ini berawal dari permohonan penjelasanmengenai status tanah sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang, dikarenakan terhadap tanah tersebut telah dikuasai olehpihak lain dan telah berdiri bangunan di atasnya. Di dalam Surat Jawabannyamenyatakan bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6957/Bencongan luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana diatas tanah sertipikat Hak Milik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan datasekunder melalui studi kepustakaan. Untuk menyelesaikan sengketa sertipikatganda dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, jika tidak dapat diselesaikanmaka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketakepemilikan melalui Peradilan Umum (Perdata).

---

ABSTRACTCertificate of land rights is strong evidence that where in it describes the state ofthe land. But in reality often because of the emergence of a dispute dualcertificate. It is caused by defects in the administration of the law because thecertificate is not mapped, measured and Land Office did not perform repeatedmeasurements as requested by the owners of the land on the grounds coordinatepoints is not found aver the land. It can be seen as in the case set forth in thedecision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 154 PK/TUN/2010. This dual certificate request originated froma description of the status of the certificate of land ownership rights to The Headof Tangerang District Land Office, due to the land has been occupied by othersand has been building standing on it. In the reply letter has been issued acertificate stating that the right to build a number 6957/Bencongan, spacious4,400 m² was recorded on behalf PT. Tunggal Reksa Kencana on land propertycertificates. The research method used is the method of normative research thataims to get secondary data through library research. To resolve disputes multiplecertificates can be reached by consensus, if not resolved then the aggrieved partycan file a lawsuit over ownership through general court (civil)."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang jual beli hak atas tanah bersama yang dilakukan setelah perceraian oleh salah satu pihak didasarkan pada hukum pertanahan.Oleh karena merupakan harta bersama, analisa dalam tesis ini juga menggunakan berbagai sumber hukum lain seperti hokum perkawinan dan hokum perdata untuk menganalisa keabsahan transaksi jual beli tanah hak atastanahbersamatersebut. Jual beli hak atas tanah bersama oleh salah satu pihak setelahperceraian dalam prakteknya merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat dan sangat mudah dijumpa dalam kehidupan sehari-sehari. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui aturan-aturanhukum yang mengaturhal tersebut, sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum yang tidak disengaja akibat kurangnya pengetahuan masyarakat awamakanhukum. Oleh karena itu kasus ini dapat memberikan penyuluhan hokum secara sederhana kepada masyarakat yang tidak mengerti atau tidak mengetahui adanya aturanhukum yang mengatur mengenai jual beli hak atas tanah bersama setelah perceraian tersebut.Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normative karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hokum dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya.Tipe penelitian dalam tesis ini adalah tipe penelitian preskriptif yang memberikan saran atau opini hukumdalammenyelesaikans uatupermasalahan hukum.Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai akibat hokum terhadap hak atas tanah bersamasetelah perceraian menurut hukum yang berlaku dan keabsahan transaksi jualbeli tanah sebagai hartabersama yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah perceraian diputuskan.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce.;This thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce.;This thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce.;This thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce.;This thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce.;This thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce.;This thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce., This thesis is discussing about the rights of selling and buying land which came after a divorce by one side and it is based on the law of the land. Because of a joint, this thesis is also using the analysis of many other laws like the marriage of civil law and legitimacy to analyze the purchase of land and rights of the land. The rights of selling and buying the land by purchase rights of either party after a divorce is common in practice, carried out by community and is easily be found in daily life. But society might not know the rules of law to regulate this case, so that unintentional violation of a law community easily happened due to a lack of common law education. Thus, this case can provide simple explanation to the society who doesn't understand the rule of law that regulates about the rights of selling and buying land after a divorce. This thesis is using the juridical normative because it emphasize research literature that focusing on research that examines theories of the law, systematic law and law synchronization with analyze it .Type of research in this thesis is prescriptive research that gives legal advice or opinion to resolve a legal issue .The problems that is discussed in this thesis is about the impact of laws against the rights of the land after divorce. According to applicable laws and the validity of the transactions purchase of the land as a sharing- property-together that is be done by one party after a divorce.]"

"Tesis ini membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 dengan melakukan studi pada perkara antara Bank Syariah X dengan Nasabahnya. Terhadap perkara antara Bank Syariah X dengan nasabahnya ini sendiri telah diputus melalui Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PDT.G 2013/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2013 ('Putusan Sela'). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan analisis terhadap Putusan Sela, sehingga melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan menjadi rujukan bagi hakim yang tengah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait pnyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta yang saat ini tengah memeriksa perkara di tingkat banding yang diajukan oleh Nasabah Bank Syariah X.

---

This thesis discusses the Islamic Banking’s dispute resolution after the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93/PUU-X/2012 by conducting a case study on the dispute between Islamic Bank 'X' with its Customers. This dispute between the Islamic Bank 'X' with its Customers has already enacted by the Decision of Central Jakarta District Court No. 42/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dated August 28, 2013. The method used is the method of normative legal research with the type of evaluative research to analyze the Decision, so that through this study is expected to provide recommendations and a reference for the Judge who is examining, decide and resolve the dispute resolution proceedings in respect of Islamic banking, in particular judge who is currently examining the case on appeal filed by the Islamic Bank Customer."