Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak masyarakat oleh pihak pengembang dan Pemerintah Daerah melalui konsep hubungan peran yang terjadi di antara para pelaku. Unit analisisnya adalah masyarakat sebagai konsumen perumahan yang memiliki hak dan sikap terhadap status hukum bangunan rumah; pihak pengembang perumahan sebagai pihak swasta yang memiliki orientasi terhadap keuntungan, namun sekaligus harus bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya; serta Pemerintah Daerah sebagai pelindung hak masyarakat, pembuat kebijakan, pengawas dan pengendali dari berlakunya suatu kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode instrumental case study. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para pemilik rumah yang bangunannya belum memiliki IMB, masyarakat/warga Perumahan X dan Y, pihak pengembang, dan pihak Pemerintah Daerah terkait dengan pembangunan perumahan; observasi; serta studi literatur, baik institusional maupun teori keilmuan.Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Masyarakat sebagai konsumen memiliki kelebihan muatan peran berupa : peran terlalu besar, peran tidak jelas, dan peran saling bertentangan. Konsumen mengembalikan kelebihan muatan peran tersebut kepada pihak pengembang; (2) Terdapat peran yang saling menguntungkan antara pihak pengembang dan Pemerintah daerah ketika dilakukan perubahan site plan yang disebut sebagai negosiasi peran; (3) Pemerintah Daerah menghilangkan peran sebagai pengawas terhadap ketidaksesuaian pembangunan perumahan, dan menguatkan peran dalam mengesahkan dan/atau memberi ijin pembangunan perumahan melalui perubahan site plan, yang memicu terjadinya negosiasi peran.

---

This research focuses on meeting people's rights by the developer and the local government through the concept of the role which occur in the relationship between the actors. The unit of analysis is the community as a residential consumer who has the rights and attitudes towards the legal status of the house; housing developer as private parties who have an orientation towards profit, but at the same time be responsible in conducting its business; and local government as a protector of people's rights, policy-makers, supervisor and controller of the effect of a policy.

This research used a qualitative approach with instrumental case study method. The data was collected through interviews with the homeowners whose property has not yet IMB, community/citizen housing X and Y, the developers, and the local government associated with residential development; observation; and the study of literature, both institutional and scientific theory.

Results reveal that: (1) People as consumers have a role overload: too large a role, the role is not clear, and conflicting roles. Consumer returns that role overload to the developer, (2) There is a mutually beneficial role between the developer and the local government when it made changes to the site plan referred to as a role negotiation, (3) Eliminating the role of local government as a watchdog against mismatches housing development, and strengthen the role in validating and/or give permission housing development through site plan changes, negotiations which led to a role."

"Kampung kota merupakan salah satu bentuk permukiman kumuh yang terdapat di kota-kota besar seperti halnya di Jakarta. Kampung kota ini timbul akibat urbanisasi yang datang dari seluruh pelosok tanah air yang sebagian besar terdiri dan masyarakat desa berpenghasilan rendah dan memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Hal ini terus menerus melanda kota-kota besar seperti Jakarta sehingga banyak warga yang tinggal di permukiman-permukiman padat penduduk. Pada permukiman kampung kota tersebut banyak sekali masalah-masalah yang timbul, dan masalah yang ada biasanya merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menempati permukiman tersebut. Padahal kesehatan merupakan sesuatu yang berharga dan harus dimiliki oteh manusia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Kumuh sering sekali dikaitkan dengan penyakit. Penyakit yang timbul di permukiman kampung kota antara lain penyakit saluran pernapasan, penyakit kulit dan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Hal-hal tersebut timbul karena utilitas seperti sarana air bersih, saluran air kotor, pengudaraan serta sinar matahari tidak terencana dengan baik. Jadi hams dipikirkan suatu sistem utilitas sehat pada suatu permukiman kampung kota agar permukiman tersebut dapat menjadi sehat dan layak dihuni.

---

Kampung Kota represent one of dirty form settlement which is in metropolis city such as Jakarta, this Kampung Kota appeared as result of incoming urbanization from entire remote area in Indonesia, mostly consisted of the village society which is have low salary, low education and low skilled. This matter continuously happened knock over metropolis city like Jakarta, many people live in dense settlement. At Kampung Kota settlement there are a lot of problem arised, and the problem generally represent society health problem. Besides of that, health is valuable and must possessed by human being to do their activity everyday. Slum very often related to a disease. Disease which is arising in Kampung Kota settlement for example bronchi disease, skin disease and disease which is because of mosquito, The things immerge from utility such as clean water, dirty aqueduct, air and also the sunshine which is not unplanned. So, must be thought a healthy utility system at Kampung Kota settlement and then the settlement can become health and dwelt competent."

"Bermula dari perjalanan ke Serambi Mekah. Gempa bumi dan tsunami telah memporak-porandakan Nanggroe Aceh Darussalam 6 bulan sebelumnya. Bencana tersebut menelan korban ratusan ribu jiwa, menghancurkan ribuan rumah dan bangunan lainnya, meninggalkan Aceh rata ke tanah. Pasca bencana, Aceh mulai membangun. Bantuan berdatangan dari berbagai pihak: pemerintah, swasta, LSM, dan dari lembaga-lembaga kemanusiaan internasional.Kerusakan di Aceh sangat hebat, untuk membangunnya dibutuhkan peran serta semua pihak terutama dari masyarakat Aceh sendiri. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan sangat menguras tenaga dan uang bila pemerintah ataupun NGO single-handedty berusaha mengatasi backiog besar- besaran tersebut Maka pemerintah (Badan Rekonstruksi dan Rehabffitasi) dan berbagai NGO yang menangani masalah permukiman, lalu menerapkan konsep pembangunan permukiman dengan peran serta masyarakatTampak dalam pelaksanaannya ditemui berbagai macam "bentuk” dari konsep 'peran serta'. Dari bentuk yang paling ekstrem yaitu "pemberdayaan* masyarakat sebagai pekerja pembangun rumah mereka sendiri tanpa punya andil dalam keputusan apapun, masyarakat menyerahakan sepenuhnya perencanaan pada ahli (pianner) dan tinggal menyetujui, hingga masyarakat betul-betul mempunyai andil, mengambil keputusan mulai dari penataan lingkungan hingga pembangunan. Hal tersebut memancing rasa ingin tahu penulis akan kemungkinan adanya kesalahkaprahan dalam mendefinisikan konsep pembangunan dengan 'peran serta’ masyarakat."

"Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan daerah tempat tinggal meningkat pesat bagi para pelaku ekonomi. Daerah-daerah yang menjadi pilihan orang untuk tinggal di dalam kota sudah terlalu padat. Hal ini mengakibatkan harus adanya pergeseran ke pinggir kota. Sehingga timbulah istilah Sub-Urban, yang mana berarti daerah-daerah tempat tinggal di pinggiran kota. Daerah seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Cibubur adalah beberapa daerah pemukiman yang di pilih bagi para pelaku ekonomi sebagai tempat yang ia tinggali. Hal itu menyebabkan menjamurnya kompleks - kompleks perumahan di daerah penyangga Jakarta tersebut. Keberadaan kompleks perumahan tersebut menimbulkan sisi positif dan negatif, salah satu efeknya adalah keberadaan kompleks tersebut ternyata menimbulkan dampak bagi lingkungan internal dan sekitar, terjadinya masalah banjir, pengelolaan sampah dan masalah lingkungan lainnya ternyata memerlukan perhatian khusus karena tidak sedikit biaya yang harus disediakan untuk merehabilitasinya. Developer sebagai pihak yang paling berperan dengan pembangunan perumahan tersebut, hendaknya memperhitungkan risiko yang akan terjadi dalam proses perencanaan sehingga pada tahap pelaksanaan tidak menimbulkan masalah.Tujuan dari penulisan skripsi yaitu untuk mengidentifikasi faktor risiko dalam aspek lingkungan di perumahan yang akan berpengaruh terhadap biaya developer dan akan mencoba dianalisa penyebab dan bagaimana pengelolaan risiko tersebut untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang terjadi. Proses penelitian dimulai dari identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan tindakan mengelola risiko (treatment atau risk response). Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan risiko dan AHP, serta dengan uji statistik non parametris yakni uji uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan persepsi antar responden.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa : genangan air dan banjir, kerusakan jalan di internal dan eksternal perumahan, keluhan konsumen, dan penyumbatan saluran buangan merupakan risiko dengan peringkat tertinggi, sehingga perlu dilakukan respon terhadap peristiwa tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini bias dijadikan pertimbangan pada saat proses perencanaan dan sebagai awal penelitian selanjutnya yang lebih spesifik.

---

Along the time, need of residence area would increased is fast to all economics perpetrator. An area becoming choice people to stay in town has too solid. This thing results must existence of friction to town periphery. So that Sub-Urban term is familiar, this means suburban residence area. Area like Bekasi, Depok, Tangerang and Cibubur is some settlement areas which in selecting to all economic perpetrators as place which he lived. That thing causes real estate grow in Jakarta buffer zone. Existence of the real estate generates positive side and negativity, one of its effects is existence of the complex simply generates impact for internal area and around, the happening of floods problem, management of other garbage and area problem simply requires special notice because not a few costs which must reserved for rehabilitates it. Developer as side that is very stands with development of the housing shall consider risk which there will be in planning process so that at execution phase doesn't generate problem.

Intention of this research are to identify risk factor in environmental aspect in housing project which will have an effect on to cost of developer and will try to analysed what cause and how the risk management to prevent and minimize impact that happened. Research process started from identification of risk factors, risk analysis, evaluation of risk, and action manages risk (treatment or risk response). Data processing is done with approach of risk and AHP, and with statistic test non parametric namely Kruskal-Wallis test to know difference of perception between responders.

And the result of research is: water pond and floods, damage of internal housing road, consumer sigh, damage of external infrastructure and gagging of discard channel is risk with highest rank, and that event need to be response. Result of this research can be made consideration at the time of planning process and as beginning of next research which more specific."

"RINGKASANProgram Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas IndonesiaTesis, 2001A. NamaB. Judu! TesisYahya AgusmanLINGKUNGAN PERMUKIMANTRANSMIGRASI DAN ADAPTASITRANSMIGRAN.(Studi Kasus: Unit PermukimanTransmigrasi Marabahan, PropinsiKalimantan Selatan).C. Jumlah HalamanXXVi + 169; Ilustrasi: 39 Tabel;13 Gambar; 4 Lampiran D RingkasanProgram transmigrasi merupakan alternatif penting dalarn memecahkan masalah kependudukan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat-istiadat masyarakat asli.Transmigrasi didalam pelaksanaanya banyak dijumpai permasalahan yang dimutai dari masalah lahan yang tidak produktif (marginal'), sarana dan prasarana yang tidak memadai, melimpahnya hasif pertanian yang tidak diimbangi perencanaan pemasaran, sampai dengan pendekatan konsep hunian/tempat tinggal yang berorientasi pada kuwantitas yaitu diproduksi XX 111secara massa! (prototype), baik untuk transmigran dari daerah asal (daerah pengirim) atau transmigran lokal yang berasal dari masyarakat asli setempat (daerah penerima), sampai pada masalan adaptasi yaitu munculnya konflik antara transmigran daerah asal dengan transmigran lokal (masyarakat asli) yang berakhir dengan larinya transmigran ketempat asalnya.Berdasarkan isu tentang kegagalan dan keberhasilan program transmtgrasi dan pemahaman atas permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang perlu diperttmbangkan di dalam perencanaan lingkungan permukiman transmigrasi dan adaptasi transmigran.Sedangkan hypotesis penelitian ini bahwa perencanaan danpembangunan permukiman transmigrasi yangmempertimbangkan konsep sosial budaya masyarakattransmigran dan lingkungan phisik maka akan mempermudahadaptasi transmigran di daerah baruLokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive} dilokasi Unit Permukiman Transmigrasi Marabahan, Kecamatan Marabanan, Kabupaten Barito Koala, Propinsi Kalimantan Selatan, pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan : 1) Lokasi UPT Marabahan merupakan lokasi yang masih dibina (T+4) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2) Pola jenis penempatan merupakan transmigrasi umum, 3) Transmigran berasal dari Jawa (daerah pengirim) dan transmigranlokal/masyarakat asli (daerah penerima), 4) Merupakan UPT« yang direncanakan untuk diserahkan pembinaanya kepada XXIVUntuk mencapai tujuan penelitian, dibuat kerangka konsep penelitian. Yaitu dilakukan pemahaman hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan buatan, hubungan ini didekati dengan teori psikolog arsitektur Irwin Altman (1975) dengan model informasi lingkungan yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok ; 1) Fenomena Perilaku Lingkungan. 2) Kelompok Karakter Pernakai. 3) Tempat/ruang (spatial) dan dasar penelitian ini juga mengikuti model Adaptasi dari Bell et all (1978) yang menjelaskan bahwa :1. Interaksi antara manusia beserta sifat-sifat (nature of) manusia dengan lingkungan beserta berbagai macam atributnya (phisik dan non phisik) akan menimbulkan rangsang (stimulus) yang kemudian muncul reaksi (respons) manusia yaitu reaksi emosional (affect) dan tindakan aktivitas perilaku ruang (spatial) yang disebut persepsi lingkungan.Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan persepsi ini meliputi faktor latar belakang, faktor fisik, faktor spasial/ruang dan faktor psikologi lingkungan/budaya.2. Apabila reaksi (respons) yang terjadi masih dalam batas optimal (terkendali) maka manusia tersebut berada dalam keadaan seimbang (homeostatis), yaitu suatu keadaan yang diharapkan, sedangkan sebaliknya apabila reaksi (respons) diluar batas optimal (tidak terkendali) maka akan terjadi stress yang selanjutnya diikuti dengan perilaku penyesuaian (coping) dan apabila penyesuaian berhasil maka akan terjadi adaptast/adjustment, sebaliknya apabila tidak berhasil akan terjadi stressh^rlanii it-"

"ABSTRAKPermukiman informal telah menjadi salah satu isu paling penting yang dihadapi daerah perkotaan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta menjadi tujuan utama bagi para migran yang mengharapkan peluang kerja dan peningkatkan ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun, faktor tenaga kerja yang murah dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang memadai, mendorong mereka untuk tinggal pada permukiman informal. Permukiman ini menjadi ruang yang mengakomodasi kebutuhan para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi untuk dapat menyesuaikan diri dengan dengan kehidupan kota, melalui penyediaan perumahan. Pada kenyataannya, pemerintah cenderung mengganggap permukiman informal sebagai pengganggu pembangunan kota melalui kebijakan penggusuran. Menggunakan teori informalitas kota, studi ini mencoba mengubah perspektif negatif terhadap permukiman informal, dengan menyoroti potensi yang dimiliki dan kontribusinya terhadap kota. Melalui studi kasus Kampung Muka sebagai permukiman informal di pusat kota, ternyata Kampung Muka tidak hanya sebagai solusi alternatif perumahan bagi para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi, namun juga turut mendukung perkembangan sektor formal yang ada di sekitarnya.

---

ABSTRACTInformal settlements have become one of the most important issues facing urban areas in Indonesia, DKI Jakarta in particular. As the capital of Indonesia, Jakarta is the main destination for migrants who expect job opportunities and economy improvement for a more decent life. However, low-income factor and government limitations in providing adequate housing, encouraged them to live in informal settlement. This settlement become a space that accommodates the needs of migrants with socio-economic constraints to be able to adjust to city life, through the provision of housing. In reality, the government tends to consider informal settlement as a disruption to urban development, therefore the policy that is often carried out is eviction. Using urban informality as a main concept, this study tries to change the negative perspectives on informal settlements by highlighting at its potential and contribution to the city. Through the Kampung Muka case study as an informal settlement in the city center, it turns out that this settlement is not only as an alternative housing solution for migrants with socio-economic constraints, but also contributes to the development of the surrounding formal sector. "

"Permintaan akan ketersedian perumahan semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Dengan adanya permintaan itu maka pemerintah daerah dari masing-masing kota memerlukan ketersediaan lahan yang cukup untuk membangunan perumahan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan pembebasan lahan berupa tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Hal ini tidaklah mudah karena pembebasan tanah (pengadaan tanah) yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun komersial banyak menimbulkan masalah. Masalah tersebut timbul terutama bila tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang, ketidakcocokan harga tanah yang ditetapkan oleh instansi yang terkajt berupa Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dengan harga tanah yang ada di lapangan, perbedaan luas tanah yang ada di bukti hak dengan yang ada di lapangan, minimnya bukti hak atas tanah dari tanah yang dimilikinya, adanya pihak ketiga yang mempengaruhi harga tanah yang akan dibebaskan (preman maupun spekulan tanah).Maksud dari penulisan ini adalah untuk dapat rnengindentifikasi resiko terhadap masalah-masalah (faktor-faktor) yang ada dalam pembebasan lahan (pengadaan tanah) tersebut. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui faktor apa saja pada pembebasan lahan yang berpengaruh terhadap kinerja biaya pada perumahan sederhana. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan observasi, pengumpulan data primer dengan kuisioner atau wawancara, data sekunder yang merupakan data primer yang dikompilasi ataupun data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan pembebasan lahan (pengadaan tanah).Dari beberapa variabel yang berkorelasi, hanya terdapat 3 faktor dominan yaitu kestrategisan letak lokasi tanah yang akan djbebaskan, keterlambatan proses pembayaran uang ganti kerugian, dan lamanya proses pendataan fisik tanah. Selain itu, terdapat variabel penentu lainnya yaitu lamanya proses pendataan kepemilikan tanah.

---

The demand on housing facilities in Indonesia is growing larger as the population growth. These needs insist every state government to provide available land for housing The policy which taken is land acquisition with everything on it. This is not going to be easy, because the land that being acquisited for public or commercial use usually caused several problems. The problems primary exist if the land owned by more than one person, the incompatibility of land price between which issued by related institution (NJOP) with the real one, the difference of land size from the certyicate, the inadequate owning evidences, and the presence of third party (broker/speculator) that influence the land price.The point of this thesis is to identify the risk on the problems (factors) which exist on the land acquisition While the purpose is to found which factors on land acquisition that heavily influenced the cost performance on mass housing.Data collecting done based on observation, primary data collecting with questioner or interview, secondary data that yielded from compilation of primary data or even data from related institutions.From several correlated data, there are three dominating factors, which are the strategic location ofthe land that will be acquisited delay ofthe compensatory money payment, and long process of land physical recognition There is also another influential variable, the long process of registering land ownership."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit."