Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fair trade, merupakan sebuah gerakan sosial dengan pendekatan berbasis pasar yang bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat global, mempromosikan sistem perdagangan berkelanjutan dan juga mengedepankan unsur perlindungan lingkungan. Penelitian ini adalah sebuah analisis mengenai pelaksanaan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh para petani kopi anggota Koperasi Permata Gayo (KPG), di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah mendapatkan sertifikasi Fairtrade.Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pemahaman para petani mengenai gerakan fair trade (GFT); menganalisis peran para petani dalam GFT; menganalisis hambatan-hambatan terkait proses perlindungan lingkungan dan mengidentifikasi dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG dalam GFT. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan metode survei berupa wawancara mendalam, snowball dan observasi.Hasil dari penelitian ini mengarah kepada temuan bahwa pemahaman para petani mengenai GFT masih minim, berkisar pada aspek ekonomi dari GFT (premium fee). Akibatnya mobilisasi yang terjadi masih rendah, dan peran petani KPG dalam GFT ini pun masih minim. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para petani terkait perlindungan lingkungan di dalam GFT ini lebih berkisar kepada hambatan-hambatan internal, menyangkut kuantitas dan kualitas SDM. Di sisi lain, terkait dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG, menghasilkan temuan bahwa dampak pada berkurangnya biaya pembelian input kimia (dampak ekonomi) adalah yang paling besar dirasakan oleh petani KPG. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, GFT yang diikuti oleh petani KPG ini sudah mencapai aspek economically profitable dan juga socially acceptable, namun belum mampu mencapai aspek environmentally sustainable dan technologically manageable.

---

Fair trade is a social movement and market-based approach that aims to reduce poverty at the global level, promoting sustainable trading system and also put forward the elements of environmental protection. This research presents an analysis of measures to protect the environment taken by coffee farmers who join local Koperasi Permata Gayo (KPG), a Fairtrade-certified cooperative.Objectives of the research include: identifying how farmers would view the fair trade movement (FTM); analyzing the roles KPG farmers had played in the movement; analyzing constraints KPG farmers were facing in FTM-related environmental protection; and identifying impacts of environmental protection practices on KPG farmers after their participation in FTM. Applying qualitative approach, the research was done by conducting in-depth interviews, taking snowball samples and making observations as part of the survey method, coupled with literature studies.As results of the study led to the findings that KPG farmers showed limited understanding of the FTM which mostly only seen the economic aspects of GFT (a premium fee). Consequently, mobilization that occurs still low and the role of KPG farmers is still limiter. The constraints they had to deal with related to environmental protection were those of internal nature, concerning to the quantity and quality of human resources. At the other side, related to the impact of environmental protection in KPG farmers, the result showed that the impact on reduced chemical input purchase cost (economic impact) is the greatest perceived by KPG farmers. It indicates that in the context of sustainable development, FTM, which followed by KPG farmers has already reached economically profitable aspect as well as socially acceptable aspect, but have not been able to achieve environmentally sustainable aspect and technologically manageable aspect."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis meakkukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kebijakan Daerah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Kehidupan Adat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snow ball technique .Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: terdapat sejumlah Bagian dan Sub Bagian pada organisasi Sekretariat Daerah serta Badan dan Dinas Daerah yang perlu ditiadakan, digabung dan atau disesuaikan. Peniadaan, penggabungan dan atau penyesuaian pada struktur perangkat daerah tersebut merupakan alternatif untuk membangun suatu struktur organisasi perangkat daerah yang ramping, efektif dan mengurangi proses birokrasi yang tumpang tindih, berbelit-belit dan tidak efisien. Oleh sebab itu diperlukan penataan ulang atas struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Terdapat kontradiksi kebijakan perundang-undangan yang menyebabkan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengandung sejumlah masalah, kendala dan konsekuensi yang perlu disikapi secara cermat dan bijaksana.Dalam dimensi kontradiksi kebijakan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan keistimewaan Aceh menjadi kurang efektif dan cenderung melahirkan dualisme, karena pengorganisasian dan manajemen pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999; sedangkan pengorganisasian dan manajemen pemerintahan Daerah Provinsi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.Diperlukan suatu Konsep Jalan Tengah yang dapat mengintegrasikan dan tetap mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Konsep Jalan Tengah dimaksud ditetapkan dengan Qanun yang disusun secara bersama-sama oleh perwakilan pemerintahan Provinsi dan perwakilan dari seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Implementasi Konsep Jalan Tengah tersebut meliputi pelaksanaan otonomi khusus oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berbasis Islam dan penyelenggaraan kehidupan adat yang bernafaskan Islam. Dengan demikian penyelenggaraan keistimewaan Aceh dapat dipandang sebagai faktor perekat dan penguat integritas masyarakat Aceh, tanpa harus terjebak pada permasalahan kontradiksi kebijakan perundang-undangan.Penyusunan Qanun tersebut di atas perlu didasarkan pada kejelasan dan pengaturan hal-hal sebagai berikut: urusan dan kewenangan yang diintegrasikan; struktur kelembagaan perangkat daerah untuk pelaksanaan urusan tersebut; status kepegawaian pada struktur kelembagaan tersebut; pola pembiayaan untuk melaksanakan urusan tersebut; adanya komisi-komisi khusus pada lembaga legislatif yang membidangi keistimewaan Aceh sebagai mitra kerja lembaga-lembaga perangkat daerah tersebut; adanya kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi pada setiap tingkatan lembaga yang menjamin terlaksananya manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel; pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan urusan tersebut.Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi berbagai aspek kehidupan Islam secara kaffah melibatkan seluruh potensi dan partisipasi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, serta menuntut toleransi pihak pihak non muslim, baik yang berdomisili dan atau yang datang dari luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Toleransi ini penting sekali karena terdapat sejumlah konsekuensi sosial psikologis yang harus diperhatikan oleh semua pihak.Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan di Aceh secara umum sudah mewakili prinsip-prinsip pelaksanaan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan dengan pendidikan berjenjang yang menggunakan pengajaran, kurikulum dan aturan-aturan Islam sebagai dasar bagi pelaksanaan pendidikan.Penyelenggaraan kehidupan adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan berpedoman pads Syariat Islam. Dalam pelaksanaan kehidupan adat, lembaga-lembaga adat tetap dipertahankan, dimanfaatkan, diberdayakan dan dipelihara. Peran pimpinan daerah sebagai Pemangku dan Pembina adat dan dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh."

"Pada masa rcformasi sekarang ini telah tejadi pcrgeseran pola pembangunan kesehatan mcnjadi “Paradigma Sehat” yaitu suatu cara pandang yang melihat pemccahan masalah keschatan yang lebih diarahl-can pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang bcrsifat promotifl preventif bukan Hanya kuratif dan rehabilitatif sqia. Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyamkat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping merupakan sindrome kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan tingkat rumah tangga, juga menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mcndukung pola hidup sehat. Analisis SKDN di Kabupaten Aceh Tcngah menunjuklcan untuk Liputan Progmm (K/S) dari bulan Januari hingga Desember 2006 yaitu antam 84% hingga 90%, Kelangsungan Penimbangan (D/K) dari bulan Januari hingga Desembar 2006 yaitu antara 55% hingga 93%, Hasil Penimbangan (N/D) dari bulan Januari hingga Desembar 2006 yaitu antara 63% hingga 76%, Parsitipasi Masyarakat (D/S) dari bulan Ianuari hingga Desembar 2006 yaitu antara 49% hingga 80% dan Hasil Pencapaian Program (N/S) dari bulan Januari hingga Desember 2006 yaitu antara 36% hingga 44%. Penelilian pengembangan sistem informasi pemantauan balita gizi kurang dan analisis wilayah potcnsial rawan gizi di Kabupaten Aceh Tengah ini menggunakan dcsain penelitian dengan pendekatan sistem untuk penyelewian masalah. Langkah- Iangkah pengembangan sistem mengikuti metode .System Development Like Cycle (SDLC) yang mempakan metode umum dalam pengembangan sistem dan melihat kemungldnan-kemungkinan sistem informasi yang sudah ada. Sistem informasi pemantauan balita gizi kurang dan analisis wilayah potensial rawan gizi di Kabupaten Aceh Tengah ini dikembangkan dalam rangka memudahkan input data dan proses analisis data menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan bempa tabel Iaporan penimbangan balita, Iaporan pemantauan status gizi (PSG), grafik indikator SKDN dan peta wilayah potensial rawan gizi di Kabupaten Aceh Tengah. Informasi yang diperoleh diharapkan benar-benar relevan, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat untuk kepentingan program gizi di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga pada akhimya kebliakaxi program gizi menjadi tepal sasaran.

---

In the reformation era nowadays the health development pattem had changed for becoming “Health Paradigm” which is about perspective in managing of health problem solving pointed more at health enhancement, maintenance, and protection not only curative and rehabilitative but promotionally and preventively. The nutrition matter is public health problem could not be overcame only by medical approach and health caring themselves. Nutrition problem is a poverty syndrome related to food available problem at household level on one side, also behavior and knowledge aspect which less support healthy life pattern on the other side.

SKDN analysis in Middle Aceh Regency Rom January till December 2006 showed between 84% to 90% for Program Coverage (K/S), 55% to 93% for Weighing Continuity (D/K), 63% to 76% for Weighing Result (N/D), 49% to 80% for Public Participation (D/S) and 36% to 44% For Program Accomplishment Result (N/S). The development study of monitoring information system of malnutrition child under tive and analysis of potential region of nutrient disturbed in Middle Aceh Regency using study design with system approach in accomplishment of the problem. System development steps based on System Development Life Cycle method (SDLC) which is general method in system development and also noticed possibility of an exist information system.

Monitoring infomation system of malnutrition child under tive and analysis of potential region of nutrient disturbed in Middle Aceh Regency was developed to simplify data input and data analyzing process to information. Resulting Infomation included reporting table of child under five weighing, reporting of nutrient status monitoring (PSG), SKDN graphic indicator and map of potential region of nutrient disturbed in Middle Aceh Regency. Obtained information supposed to be relevance, fast, precise and accurate and benefit for the sake of nutrition program in Middle Aceh Regency, and the last the nutrition program policy got the right oigiectives."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Gema Assalam termasuk hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Program Gema Assalam muncul karena belum ada kebijakan yang melihatkan wanga masyarakat dalam perencanaan untuk masa depannya (perencanaan dan bawah/bottom up planning) serta merupakan pengembangan lebih lanjut dan program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka Mukim Bano terpilih menjadi tempat dilaksanakannya Program Gema Assalam di Kabupaten Simeulue. Program Gema Aasalam merupakan program pemberdayaan masyarakat, yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka keluar dan lilitan kemiskinan.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang melalui proses studi lapangan, wawancara dengan informan, dan pengamatan secara langsung di lapangan. Sementara itu terhadap pemilihan informan dilakukan secara Snowball Sampling, dengan lingkup informan yang mencakup Camat Simeulue Tengah / aparat pemerintahan Mukim Bano,Petugas lapangan,Tokoh masyarakat, Masyarakat kelompok sasaran,LSM Monitoring. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengaitkan kemiskinan, pembangunan daerah, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kebijakan Program Gema Assalam.Dari hasil peneiitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dilakukan melalui beberapa tahap dari sosialisasi sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan, belum mencakup tahap pengendalian dan pelestarian kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program mulai terlihat sejak perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat langsung dilapangan adalah Fasilitator Mukim (FM) dan lmum Mukim yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sebagai anggota kelompok penerima dana bergulir.Pelaksanaan program Gema Assalam mencakup kegiatan, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Penguatan Kelembagaan Mukim. Mengingat dana yang tersedia terbatas maka kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dilaksanakan berupa bantuan dana bergulir dengan penyertaan modal usaha penangkapan ikan/udangPenyertaan modal budi daya ikan/udang di air payau (tambak rakyat). Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kelompok berdasarkan kesamaan mata pencaharian. Pembentukan kelompok ini dilakukan untuk mempermudah proses pemberdayaan kepada warga masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Gema Assalam sesuai dengan petunjuk teknis operasional Gema Assalam, namun terdapat beberapa hambatan dan kendala, pertama. Kondisi Geografis Mukim Bano yang memiliki topografi yang berbukit-bukit dan terletak di daerah yang terpencil di pinggir laut. kedua, Perilaku masyarakat, yang belum terbiasa disatukan dalam suatu kelompok kerja. Selama ini mereka bekerja terbiasa sendiri, ketiga, sumber daya masyarakat yang rendah yang berdampak sulitnya mereka memahami penjelasan yang disampaikan oleh Fasilitator dan masih ada sebahagian yang tidak Iancar menggunakan bahasa Indonesia. Keempat, Iemahnya fungsi koordinasi antar sesama pelaku program. Kendala dan hambatan ini diharapkan menjadi perhatian dan semua pihak yang terkait, dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan pelaksanaan program pada masa yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."

"Perjanjian publik merupakan satu bentuk perikatan yang terjadi diantara pemerintah sebagai pengguna jasa dan pihak lain yang bukan merupakan bagian dari pemerintah tetapi merupakan subyek hukum yang memenuhi syarat untuk menjalankan proses pengadaan barang/jasa sebagai penyedia jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut. Untuk dapat milakukan kegiatan sebagai penyedia jasa, subyek hukum yang memenuhi syarat harus mengikuti serangkian proses seleksi yang diadakan oleh pengguna jasa yaitu pemerintah. Biasanya proses seleksi tersebut dilakukan dalam bentuk pelelangan umum, pelelangan terbatas ataupun dengan sistem pemilihan langsung, jarang ditemui suatu proyek pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan sistem penunjukan langsung. PT. Gunung Sibao Membangun telah memperoleh penunjukan langsung dalam proyek pembuatan jalan dan jembatan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, yang menimbulkan berbagai dugaan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian/kontrak, apa akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan perjanjian/kontrak, apa perjanjian tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan. Dengan menggunakan metodologi yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran lengkap dan jelas tentang perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang tertuang dalam perjanjian (kontrak) yang dibuat dan disepakati oleh para pihak menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu dikaitkan dengan teori pengadaan barang/jasa pemerintah dan juga dengan melihat hubungan-hubungan yang terjadi dilapangan yang menyebabkan permasalahan dalam tesis dapat muncul ke permukaan, untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan khususnya keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian dibuat berdasarkan bentuk preskiptif, untuk memberikan jalan keluar dalam bentuk saran atau rekomendasi bagi yang memerlukan. Dalam penelitian yang dilakukan tidak terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian, sehingga penunjukan langsung tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak."

"Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syariat Islam, karena bernuansa islami dan sesuai dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi tindak pidana tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat (mesum). Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap melanggar Hak Asasi Manusia serta merupakan hukuman yang kejam.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan di dalam masyarakat dan didukung oleh data-data di lapangan serta studi kepustakaan.Penelitian ini berpegang pada 2 teori inti, yaitu teori detterence (teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan) dan teori stimulus and respond (teori yang mengembangkan proses pengekalan untuk membentuk perilaku).Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan pidana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga baru yaitu Dinas Syariah yang bertugas sebagai lembaga pengawas dan eksekutor hukuman cambuk. Hukuman cambuk menjadi hukuman alternatif prioritas dengan tetap mempertahankan hukuman penjara bagi kejahatan yang telah diatur di dalam KUHP. Hukuman cambuk hanya diberikan bagi masyarakat yang beragama Islam, sedangkan masyarakat di luar Islam tetap berpegang pada ketentuan KUHP.Pelaksanaan hukuman cambuk menunjukkan bahwa hukuman ini dapat meminimalisasi pelanggaran HAM dan jauh dari kesan kejam dibandingkan pidana lainnya. Hukuman cambuk bertujuan memberikan penjeraan melalui efek malu karena pelaksanaannya dilakukan di depan umum. Selain menunjukkan transparansi dalam penegakan hukum, hukuman ini juga bersifat tunai dan langsung. Pembuat peraturan harus dapat memberikan kepastian hukum untuk mendukung pelaksanaan qanun sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum di Nanggroe Aceh Darussalam.

---

The implementation of caning punishment was establishing the system of Islamic Law in the Government system of Nanggroe Aceh Darussalam. Caning punishment is declare as a worthy punishment due to the Islamic flair and accordance to the Islamic laws it self. It was sentenced to some certain crime which is order to Qanun Number 12 about Khamar (alcoholic), Qanun Number 13 about Maisir (Gambling) and Qanun Number 14 about Khalwat (immoral acts). The background of this research comes from community's pro and contra statement's about implementation of caning punishment, which is indulged as human rights violations and as a cruel punishment.

The research is using qualitative method with descriptive analytical approach which is describe a society condition and supported by field data and library research.

The research complied with two main theories, the theory of deterrence (a theory that stresses the purpose to influence or deter someone from committing crime) and the stimulus and respond theory (a theory that develop the process of deterrent in forming behavior).

The result of this research shows that caning punishment had given a change to the criminal justice system. It was established by the new institution named "Dinas Syariah", who acted both as a watch institution and the executor for caning punishment. Furthermore this punishment becomes a priority alternative within stick to prison as priority punishment in KUHP. The caning punishment was confected to Islamic criminals only.

By the caning punishment, the human right violation could be minimize and categorize as an un-cruel punishment. The caning punishment is aimed to teach offenders a lesson by embarrassing them in public as the punishment carried out by displaying to the public. Hence to show transparency in upholding law, this punishment also deemed instant and immediately. Therefore the lawmaker should give an assurance to the law of the Qanun implementation, so it won't make any law dualism."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan petani kopi dalam menjalankan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan kerja perempuan yang seringkali tidak terlihat dan dihargai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan kerangka teori ekonomi politik feminis, dan teori akses dengan perspektif feminis sebagai lensa analisis. Hasil penelitian menujukan kehidupan perempuan petani kopi di Desa Tribudisyukur tidak dapat dilepaskan dari kesehariannya melakukan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Kerja perempuan dalam reproduksi sosial di ranah keluarga inti, keluarga besar dan komunitas memiliki kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sistem produksi kopi. Untuk menjalankan kerja tersebut, relasi perempuan petani kopi dengan sesama perempuan serta keanggotannya dalam organisasi membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan reproduksi sosial. Selain itu, perempuan memiliki strategi dan negosiasinya untuk menjalankan kerja reproduksi sosial di keseharian mereka. Dalam menjalankan sistem produksi kopi, perempuan membutuhkan akses atas lahan, modal, dan pasar. Akan tetapi, akses mereka atas sistem produksi kopi sangat dipengaruhi oleh dinamika relasi kuasa dari berbagai lapisan relasi sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan produksi kopi tidak dapat berjalan tanpa kerja reproduksi sosial yang dikerjakan perempuan petani kopi di keseharian mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar perempuan petani kopi diposisikan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan terkait produksi kopi.

---

This research examines how women farmers do social work and coffee production. This research aims to show the work of women who are often not seen and appreciated. This study uses a qualitative approach and uses a feminist political economy theory framework and access theory with a feminist perspective as the lens of analysis. The results showed that the lives of the women coffee farmers in Tribudisyukur Village were inseparable from their daily social reproduction and coffee production activities. The role of women in social groups in the realm of the nuclear family, extended family, and society has a significant contribution to the coffee production systems sustainability. The relations of women coffee farmers with other women and their membership in organizations help them meet social reproduction needs to carry out this work. Also, women have strategies and negotiations to carry out social reproduction work in everyday life. In running a coffee production system, women need access to land, capital, and markets. However, their access to the coffee production system is very reliable by the dynamics of power relations from various layers of social relations. This studys conclusions indicate that coffee production cannot be carried out without women coffee farmers social reproduction work in their daily lives. This study aims to position women, coffee farmers, as subjects in making decisions related to coffee production."

"Penelitian dilakukan untuk memetakan persebaran keberadaan zona mineralisasi endapan bijih besi di Kecamatan Penanggalan, Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam menggunakan metode resistivitas dan induced polarization. Terdapat sembilan lintasan pengukuran geolistrik menggunakan konfigurasi Wenner dan Panjang lintasan adalah 235 m. Metode resistivitas digunakan untuk identifikasi zona lemah dan jenis litologi, sementara metode IP yang mengukur parameter chargeability dan metal factor digunakan untuk mengidentifikasi zona mineralisasi bijih besi. Identifikasi zona lemah yang berupa struktur dilakukan karena merupakan faktor terbentuknya endapan bijih besi melalui proses hidrotermal. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode inversi dua dimensi dan pemodelan visual tiga dimensi dengan data hasil gridding. Berdasarkan hasil pengolahan, zona mineralisasi endapan bijih besi pada lokasi penelitian ini memiliki korelasi nilai resistivitas rendah, chargeability tinggi, dan metal factor tinggi. Secara keseluruhan, pola persebaran endapan bijih besi pada lokasi penelitian dapat dibedakan menjadi blok A (TM03, TM05, TM06, TM08, TM10) dan blok B (TM04, TM07, TM09, TM11). Potensi endapan bijih besi pada blok A ditemukan menerus dari TM05 hingga TM10 dan lebih terpusat pada area sekitar TM08 dan TM10. Sementara pada blok B ditemukan spoted pada beberapa zona di sepanjang blok.

---

The study was conducted to map the distribution of the mineralized zone of iron ore deposits in Penanggalan District, Aceh Singkil Regency, Nanggroe Aceh Darussalam using resistivity and induced polarization methods. There are nine geoelectrical measurement paths using the Wenner configuration and the length of the track is 235 m. The resistivity method is used to identify weak zones and lithological types, while the IP method which measures chargeability and metal factor parameters is used to identify iron ore mineralization zones. Identification of the weak zone in the form of a structure is carried out because it is a factor in the mineralization of iron ore deposits through the hydrothermal process. The data processing in this study was carried out using a two-dimensional inversion method and three-dimensional visual modeling with gridding data. Based on the processing results, the mineralized zone of iron ore deposits at the research location has a correlation of low resistivity values, high chargeability, and high metal factor. Overall, the distribution pattern of iron ore deposits at the study site can be divided into block A (TM03, TM05, TM06, TM08, TM10) and block B (TM04, TM07, TM09, TM11). The potential for iron ore deposits in block A is found continuously from TM05 to TM10 and is more concentrated in the area around TM08 and TM10. Meanwhile in block B, it was found spoted in several zones along the block.

"