Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam usaha meningkatkan kualitas pasar para ahli banyak mengeluarkan ide ide mengenai perencanaan pasar seperti perhitungan antropomtrik untuk mendapatkan ergonomis pada pasar. Dengan mempelajari perhitungan antropometrik pada interior pasar kita dapat melihat apakah nilai ergonomis mutlak diperlukan dalam keberlangsungan pasar. Pada skripsi ini digunakan Pasar Tanah Abang sebagai studi kasus dan blok yang dimati adalah Blok F dan Blok B Tanah Abang. Pada studi kasus ini akan ditampilkan analisis managemen bangunan dan perhitungan antropometrik pada koridor dan unit retail dalam pasar. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kualitas management dan nilai ergonomis dari perhitungan antropometri ini tidak mutlak untuk keberlangsungan pasar tetapi juga kehidupan sosialnya.

---

In an effort to improve the quality of the market many experts coming up with ideas on planning the market such as the anthropometric calculation to get on the ergonomic of market. By studying anthropometric calculations on the interior of market we can see whether the value of ergonomics is absolutely necessary in the sustainability market. In this essay the writer used Tanah Abang Market as a case study and the block he used is a Block F and Block B Tanah Abang. In this case study will be shown building management analysis and anthropometric calculations on the corridor and retail units in the market Based on the analysis conducted can be concluded that the quality of management and ergonomic value of the anthropometric calculations for the sustainability of the market is not absolute but also social life."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Kawasan Pasar Tanah Abang merupakan kawasan yang lukratif. Tidak heran apabila di kawasan ini terjadi pengklaiman dan penguasaan ruang oleh berbagai kelompok dengan tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik-praktik klaim ruang oleh kelompok-kelompok penguasa Kawasan Pasar Tanah Abang serta memetakan teritori yang terbentuk. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data didapatkan melalui studi literatur, observasi dan wawancara. Metode analisis yang diterapkan yaitu triangulasi sumber data. Analisis spasial dilakukan dengan menelaah mental maps ataupun sketsa lapang hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, ada dua bentuk praktik klaim ruang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penguasa di Kawasan Pasar Tanah Abang. Pertama, yaitu klaim langsung dengan cara meletakkan objek, simbol, atau tanda pada ruang. Kedua, yaitu klaim melalui kerjasama dengan pemilik lahan. Batas ruang terwujud dalam bentuk objek-objek seperti bendera, spanduk, tiang, pagar dan tembok. Untuk kelompok formal seperti ormas, batas ini mudah diidentifikasi karena tercantum simbol kelompok yang jelas. Sementara untuk kelompok kecil informal, batas ruang lebih sulit diidentifikasi karena tidak memiliki simbol kelompok. Teritori kelompok ada yang terbentuk mengikuti jalan dan ada yang berbentuk area yang tidak dilewati jalan. Kelompok yang teritorinya mengikuti jalan biasanya saling berbatasan langsung satu sama lain, sementara kelompok yang teritorinya berbentuk area cenderung lebih terpisah dari kelompok-kelompok lain. Secara umum, tempat-tempat yang paling menjadi incaran kelompok penguasa adalah tempat yang dekat dengan pusat keramaian seperti gedung-gedung pasar dan stasiun. Hal ini sebab setiap kelompok memiliki motif ekonomi. Selain motif ekonomi, beberapa kelompok juga memiliki motif sosial dalam melakukan klaim ruang. Kelompok dengan motif sosial memiliki tempat kumpul resmi di teritorinya, yakni berupa pos atau kantor.

---

Tanah Abang Market area is a lucrative area. Thus, it is plausible that there are groups, with certain goals, who would attempt to claim and control this area. This study aims to examine the practices of space claims by the ruling groups of the Tanah Abang Market Area and to map the territories that formed. This research was conducted with a qualitative approach. Data were collected through literature study, observation, and interviews. The analytical method applied was a triangulation of data sources. Spatial analysis was carried out by examining mental maps or field sketches from observations and interviews. Based on the research, there were two forms of space claims done by the ruling groups in this area. The first was direct claims by placing objects, symbols, or signs in space. The second was claims through mutual partnerships with the landowners. Space boundaries were manifested in the form of objects such as flags, banners, poles, fences, and walls. For formal groups such as mass organizations, these boundaries were easy to identify because the group's symbols were displayed. For informal small groups, their boundaries were more difficult to identify because they did not depict the group's identity. Some groups' territories run parallel to the main roads, while others formed as an area without any road passing through it. Groups whose territory runs parallel to the main roads were located directly adjacent to or near each other. Groups whose territory was in the form of areas tend to be more separate from other groups. In general, the places most targeted by them were those with close proximity to the crowds, such as the market buildings and the train station. This was because each group has economic motives. Apart from it, some groups also have social motives. Groups with social motives tend to have official meeting places in their territory, in the form of a guardhouse or office."

"Penulisan ini disusundalam penjabaranatas penelitian di Pasar Tanah Abang terkait pungutan liar yang telah membudaya, dianalisis secara kriminologis, dan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman mengapa permasalahan tersebut sulit untuk diatasi. Asumsi awal penulis bahwa analisis dapat dilakukan melalui enam focal concernsdari teori budaya kelas menengah ke bawah oleh Walter Miller. Namun, ditemukan bahwa selain enam focal concerns, permasalahan ini terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, informative function of reinforcement, gangguan internal, dan gagalnya pemolisian komunitas. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, penulis mewawancarai beberapa warga kawasan Pasar Tanah Abang sebagai pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan pungutan liar serta melakukan pengamatan di kawasan tersebut agar dapat memberikan penjelasan yang komprehensif. Hingga pada akhirnya setelah memahami mengapa pungutan liar sulit diatasi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dengan efektif.

---

This study is compiled in a form ofelucidation of field research in The Tanah Abang Market, discussed about extortion or illegal payments that has been entrenched, criminology analyzed, and aims to provide an understanding why the problem is difficult to overcome. The initial assumption is the analysis can be done through the six focal concerns of middle-class cultural theory by Walter Miller. However, it was found that in addition to the six focal concerns, this problem occurs because of the ties of kinship, informative function of reinforcement, internal disturbance, and the failure of community policing.

By using primary data collection techniques, the author interviewed several residents around Tanah Abang Market area as the parties who understand and engage directly with the extortion and observed around the region in order to provide a comprehensive explanation. Ultimately, after understanding why the extortion difficult to overcome, this study is expected to be useful in providing the right advices in order to get over these problems effectively."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang diharapkan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, masih menghadapi berbagai masalah terutama masalah permodalan. Tesis ini membahas pengaturan prinsip KYC oleh bank terhadap UMKM, dan bagaimana mekanisme pemberian kredit kepada UMKM serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh UMKM Pakaian Jadi di Pasar Tanah Abang dalam memperoleh pembiayaan dari bank. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan prinsip KYC dilaksanakan dengan ketat oleh bank dan sama untuk semua nasabah termasuk UMKM. Mekanisme pemberian kredit untuk UMKM sama seperti mekanisme pemberian kredit kepada perusahaan tanpa membedakan skala perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan UMKM sulit mendapatkan tambahan modal kerja yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Dalam rangka meningkatkan peran dan daya saing UMKM, perlu dipertimbangkan kembali pengaturan prinsip KYC oleh bank untuk UMKM agar lebih fleksibel tetapi tetap aman bagi bank.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), which are expected to play a significant role in the national economy growth, still faces many problems, particularly the problem of capital. This thesis discusses rules on KYC principles applied by banks to SMEs, loan mechanism for SMEs and the constraints faced by the Garment SMEs in Tanah Abang Market to obtain financing from banks. Normative legal research methods used in this study shows that rules on KYC principles have been executed by the banks strictly and alike for all customers, including SMEs. Loan mechanisms applied for SMEs are similar as those applied for general business form without taking into consideration the scale of the business form. As a result, it is difficult for SMEs to obtain additional working capital as needed to improve or develop its business competitiveness. In order to enhance the role and competitiveness of SMEs, it is necessary to reconsider rules on KYC principles applied by banks to SMEs in a more flexible yet secure approach."

"Semenjak tahun 2010, DJP menggiatkan ekstensifikasi pajak dengan UMKM sebagai salah satu sasarannya. Kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, sehingga pada pertengahan tahun 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggagas gerai layanan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan kepada Wajib Pajak dan juga sebagai media jemput bola. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi gerai layanan pajak di pusat perbelanjaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi gerai telah menunjukkan hasil yang positif namun gerai layanan pajak tidak dapat dijadikan solusi satu-satunya dan masih membutuhkan alternatif kebijakan lain, misalnya Surat Himbauan Pajak

---

Directorate General of Taxation (DGT) has invigorated tax extensification program since 2010. SMEs became one of the program target due to the low level of their tax compliance. Thus, in 2013 Jakarta Tanah Abang Dua Tax Office initiated Tax Service Outlet Program at shopping centre to present services to tax payers closer. The research was conducted by using quantitative approach with survei as data collection technique. This research is aimed to evaluate the Tax Service Outlet program. As the result, this program was measured as positive. However, the program may not be the sole solution. Appeal Letter can be the other alternative to increase tax payer's compliance."

"ABSTRAKPenelitian mengenai pemertahanan bahasa daerah Minang telah dilakukan di Jakarta. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa daerah Minang di Jakarta di luar wilayah pemakaian bahasa Minang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Wawancara dikenakan kepada 51 orang responden yang berdagang di Pasar Tanah Abang Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data dianalisis secara kuantitatif. Analisis meliputi frekuensi pemakaian bahasa dan juga melihat hubungan antara pemakaian bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa...

---

"

"

Penelitian ini bertujuan mendeteksi Unplanned Evasion (UPE) pada wajib pajak orang pribadi di sektor UMKM di Indonesia yang berfokus di Pasar Tanah Abang. UPE adalah manipulasi yang dilakukan oleh WP pada saat melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode Benford’s law dengan data internal DJP. Hasil tes digit pertama dan dua digit pertama menunjukkan bahwa pendapatan yang dilaporkan tidak mengikuti Benford’s law. Untuk mengukur besarnya UPE, digunakan model faktor distorsi, sebesar –11,28%, menyimpulkan bahwa secara agregat ada UPE yang substansial. Studi ini juga mengeksplorasi lebih lanjut heterogenitas berdasarkan jenis kelamin dan usia, menemukan bahwa UPE terkonsentrasi diantara laki-laki dan wajib pajak yang lebih tua.

 

---

This study intends to detect Unplanned Evasion (UPE) among individual taxpayers in MSMEs sector in Indonesia that focus on Tanah Abang Market. UPE refers to manipulation by taxpayers at the time of filing their tax obligations. This research uses Benford's law and internal data from the DGT. The first digit and first two-digit tests showed that reported income did not follow Benford's law. To measure the magnitude of UPE, this study uses a distortion factor model, suggesting distortion of –11.28%, concludes that there is substantial UPE at the aggregate. The study further explores heterogeneity by gender and age, finding that UPE is concentrated among men and older taxpayers.

"

"ABSTRAKPerbedaan tanggapan di antara sesama orang Minangkabau terhadap tradisinya di dunia perdagangan tampak dalam kasus pedagang Minangkabau di pasar Tanah Abang. Jika pedagang Minangkabau masih berorientasi pada tradisi solidaritas kekerabatan matrilineal yang ketat maka gejala yang wajar adalah hubungan antara -mamak dan kemenakan yang erat sebagaimana isi pepatah Minangkabau yang berbunyi: anak dipangku kemenakan dibimbing atau "mamak badaging taba, kamanakan bapisau tajam". Tetapi dalam kasus pedagang Tanah Abang hampir tidak ditemui hubungan kerjasama mamak dan kemenakan dalam usaha dagang. Kekerabatan justru diaktifkan dengan sesama kerabat yang masih satu generasi seperti adik, kakak atau ipar. Di sini nampak gejala perubahan orientasi sekaligus perbedaan pandangan mengenai hubungan antarkerabat di kalangan pedagang Minang. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak menunjukkan berkurangnya fungsi kekerabatan dalam usaha orang Minangkabau. Dengan kata lain, meskipun ada perubahan,kesinambungan tradisi Minangkabau dalam hubungan antarkerabat tampaknya terus dipertahankan. "

"Relokasi Pedagang Kaki Lima ke lantai 3 Blok G Tanah Abang) Tesis ini membahas mengenai Relokasi Pasar Berdasarkan Konsep Plattner & Renfrew, Terhadap Pedagang kaki Lima Blok G Tanah Abang. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam, hasil penelitia ini adalah pertama, dalam penerapan model pertukaran relokasi yang diterapkan pemerintah kepada PKL kurang tepat yaitu metode home base reciprocity seharusnya pemerintah dalam merelokasi tetap mempergunakan atau mempertahankan metode Down the line Trade, sebagai ciri model pertukaran PKL. Kedua model home base reciprocity akan dapat dijalankan apabila terpenuhinya 3 unsur untama yaitu Regulasi (keteraturan), Adeguacy (Kecukupan), Security (Keamanan), dan ketiganya akan berjalan apabila didukung Sosial budaya, politi dan ekonomi berjalan dengan baik. Kata Kunci : Relokasi, Kebijakan Pemerintah, Pedagang Kaki Lima

---

This thesis discusses/examines about relocating markets, based on Plattner and Renfrew concept, toward street vendors at Blok G in Tanah Abang. The research uses a qualitative approach while the data collection technique is obtained by interviewing. The results are first, the decision applying home base reciprocity model for relocating street vendors is improper, the government should still use down the line trade as street vendors' exchange model characteristic. Second, home base reciprocity model can work well by doing three main elements which are Regulation, Adequacy, and Security, and these three can be worked well if socio-cultural, politic, and economy have been done well."