Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pencapaian program Pendawaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan oleh BKKBN dengan menganalisis data SDKI 1997, 2002-2003 dan 2007. Perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi TFR. Dengan umur kawin yang lebih muda maka akan memperpanjang masa melahirkan pada perempuan. Angka perkawinan usia dini di Indonesia masih tinggi. Sehingga dengan angka perkawinan usia yang tinggi juga menyebabkan tingginya TFR di Indonesia. Tujuan studi ini adalah untuk mempelajari pola, perbedaan pada umur kawin pertama wanita di Indonesia berdasarkan hasil SDKI 1997, 2002-2003 dan 2007. Metode yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif dengan objek penelitian wanita pernah kawin berumur 15-49 tahun di Indonesia. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah lebih dari 50 % wanita pernah kawin di Indonesia menikah di bawah usia 20 tahun. wanita yang mempunyai median umur kawin pertama rendah adalah wanita yang bertempat tinggal di pedesaan, beragama Islam, tidak sekolah danbekerja di bidang pertanian dan mempunyai status ekonomi di kuintil terendah. Berdasarkan program PUP yang dilaksanakan oleh BKKBN, cakupan program melalui kegiatan BKR maupun PIK Remaja masih belum terjangkau di semua wilayah, hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa hanya 28% remaja yang mengetahui tentang program PIK-Remaja. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut masih kurang disosialisakan kepada remaja Indonesia.

---

This study discusses the achievements of Maturation age of Marriage (PUP) held by BKKBN by analyzing the data IDHS, 1997, 2002-2003 and 2007. Marriage is one of the factors that may effect the TFR. With a younger age of marriage then it would prolong women give birth. Number of early marriages in Indonesia is still high. So with a high rate of child marriage also led to high TFR in Indonesia.

The purpose of this study is to learn the pattern, the difference in age at first marriage of women in Indonesia based on Indonesia Demographic and Health Survey 1997, 2002-2003 and 2007. The method of research is descriptive analysis. Women which marriage between 15-49 years old in Indonesia are the object of this research.

The findings generated from this study is more than 50% of women ever married in Indonesia were married under 20years of age. women with a median age at first marriage are lowest residing women in rural areas, are Muslims, not school and work in agriculture and conomic status are the lowest quintile or the poorest.

Based on the PUP program implemented by the BKKBN, the program not cover all areas yet, there’s only 28% of adolescents who know about the PIK R program. This indicates that the program is still lessin socialization to Indonesian youth."

"Menurut MDGs pengetahuan komprehensif HIV/AIDS merupakan pengetahuan mengenai penularan dan pencegahan HIV/AIDS yang terdiri dari 5 kategori. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan komprehensif HIV/AIDS dengan perilaku berisiko pada remaja belum menikah usia 15-24 tahun di Indonesia. Desain studi penelitian adalah desain cross- sectional dengan menggunakan data SDKI-KRR tahun 2012. Hasil uji penelitian ini menunjukkan persentase perilaku berisiko pada responden adalah 7,4% sedangkan persentase remaja yang mengetahui pengetahuan komprehensif adalah 27,5%. Analisis multivariabel menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan komprehensif HIV/AIDS dengan perilaku berisiko HIV pada remaja belum menikah (P = 0,359).

---

Comprehensive knowledge of HIV/AIDS is a knowledge about transmission and prevention of HIV/AIDS are elaborated based on 5 things, namely: HIV can be prevented by having sex only with husband/wife, do not needles sharing, using condom when having sex with risky partner, HIV can?t be spread by eating within on plate with the people effected by HIV, and HIV can?t be spread through mosquito bites. This study was conducted to know how the relationship between comprehensive knowledge of HIV/AIDS with risk behavior of HIV in unmarried adolescent age 15 ? 24 years old in Indonesia. Study design is observational study with cross-sectional design, using the Indonesia Demographic and Health Survey ? Adolescent Reproductive Health in 2012. Total respondents are 17.194 adolescents. Chi-squared test result of this study demonstrate is percentage of risky behavior unmarried adolescent was 7,4% while the percentage of comprehensive knowledge was 27,5%. Multivariate analysis showed there no significant relationship between the comprehensive knowledge of HIV/AIDS with risk behavior of HIV in unmarried adolescent (P = 0,359)."

"Partisipasi pria dalam KB masih sangat rendah yaitu 4,7% tahun 2012. Wanita masih sangat dominan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Efek samping dari penggunaan beberapa metode kontrasepsi dapat menyebabkan beberapa gangguna, seperti disfungsi seksual dan hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pria kawin usia 15-54 tahun dalam KB di Indonesia tahun 2012, menggunakan design studi cross sectional pada 9260 pria kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pria yang berpartisipasi dalam KB adalah pria yang pendidikan tinggi, pengetahuan yang baik mengenai KB, terpapar informasi KB melalui media masa, didukung oleh pasangannya, dan terjadi komunikasi antara pria dengan pasangannya (suami-istri).

---

Male participation in KB is still low in 2012, taht is 4,7%. Women are still very dominant in the use of contraceptives. The use of multiple methods of contraception may cause some side effects, such as sexual dysfunction and hypertension. This study aims to investigate the characteristics of merried men aged 15-54 years for family planning propram participating in Indonesia at 2012, using cross-sectional study desugn to 9260 married men. The result showed that men who participated in family planning program is a man with heigh education, have a good knowledge about family planning, accessing family planning program from mass media, supported by her partner, and communicating their partner as husband and wife."

"Penelitian ini dilakukan di PT PP (Persero) Tbk untuk melihat pengaruh tindakan audit internal terhadap perbaikan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek konstruksi bangunan. Data dikumpulkan dari hasil telaah dokumen audit internal perusahaan. Dampak pelaksanaan audit internal terhadap program K3 dilihat dari status rencana tindak lanjut (RTL) serta dokumentasi berupa foto perbaikan program dari hasil temuan yang dilakukan proyek konstruksi. Penelitian ini menggunkan metode deskriptif dengan hasil penelitian berupa temuan ketidaksesuaian terhadap elemen audit (OHSAS 18001). Hasil temuan audit terbanyak terdapat pada elemen implementation and operation dimana proyek konstruksi tidak melaksanakan implementasi sarana dan prasaran K3. Dengan dilakukannya audit internal, perusahaan dapat memantau pelaksanaan dari program-program K3 di proyek konstruksi.

---

This research is located at PT PP (Persero) Tbk to see the impact of internal audit action to improvement of safety and health program in building construction projects. Data is collected from the review of documents from the internal audit in company. Impact of implementation internal audit for the occupational health and safety program are seen by the follow-up plan and photo documentations of program improvements from findings that construction projects. This study uses the descriptive method with the result as findings of noncompliance with audit elements (OHSAS 18001).

Most of audit findings contained in the implementation and operation of elements which the construction project is not implement of facilities and infrastructure of occupational health and safety. With the internal audit, the company can monitor the implementation of occupational health and safety program in construction projects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Mataram Provinsi NTB tahun 2021. Implementasi kebijakan dianalisis dengan melihat aspek struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan partisipasi masyarakat. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Dasan Agung, dan Puskesmas Karang Pule di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIS-PK masih perlu dioptimalkan kembali. Struktur birokrasi berdasarkan SOP dan fragmentasi masih perlu diperbaiki agar lebih teratur dan menyentuh segala lini. Disposisi atau penerimaan dan motivasi pelaksana sebenarnya di awal sudah baik, tetapi karena banyak kendala yang terjadi menyebabkan semangat pelaksana menurun. Sumber daya dari aspek staf, biaya, dan fasilitas masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PIS-PK khususnya permasalahan aplikasi yang menyebabkan data PIS-PK di salah satu puskesmas yang tidak dapat diinput ke dalam aplikasi. Komunikasi belum berjalan efektif, kejelasan informasi yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas masih perlu diperbaiki. Untuk dukungan lintas sektor dan organisasi profesi masih perlu ditingkatkan kembali. Partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam PIS-PK, tetapi belum mengetahui secara jelas terkait PIS-PK.

---

This study aims to analyze the implementation of the Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK) policy in Mataram City, NTB Province in 2021. Policy implementation is analyzed by looking at aspects of bureaucratic structure, resources, communication, economic, social, and political conditions, and public participation. This research design is qualitative research with in-depth interviews and data analysis. Triangulation of data is done by triangulation of sources and metode. This research was conducted at the NTB Provincial Health Office, Mataram City Health Office, Puskesmas Dasan Agung, and Puskesmas Karang Pule in Mataram City. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK policy still needs to be re-optimized. The bureaucratic structure based on SOPs and fragmentation still needs to be improved so that it is more organized and touches all lines. The disposition or acceptance and motivation of the implementers were actually good at the beginning, but because of many obstacles that occurred, the enthusiasm of the implementers decreased. Resources from the aspect of staff, costs, and facilities still do not fully support the implementation of PIS-PK, especially application problems that cause PIS-PK data in one of the puskesmas that cannot be input into the application. Communication has not been effective, the clarity of information provided by the health office to the puskesmas still needs to be improved. Cross-sectoral support and professional organizations still need to be improved again. Community participation has been involved in PIS-PK, but is not yet clear about PIS-PK.

"

"Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI.Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek.Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar.Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya.Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

---

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia.

During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard.

Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically.

Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on."

"Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disebabkan adanya keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya. Pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 KH dan Angka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per1000 KH. Pemanfaatan pelayanan JAMKESMAS oleh masyarakat miskin di wilayah puskesmas Bukoposo pada tahun 2010 hanya 10,04% untuk pelayanan persalinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan program JAMPERSAL di Puskesmas Bukoposo tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian Crossectional dengan jumlah sampel sebanyak 87 responden. Analisa statistik menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat di lakukan untuk menilai perbedaan proporsi maupun korelasi antar variabel. Uji statistik yang digunakan adalah uji Kai kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya peningkatan pemanfaatan program Jaminan persalinan menjadi 27,3%. Dari enam variabel yang di teliti didapatkan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan program Jampersal, yaitu : Pekerjaan, Pengetahuan dan Aksesibilitas responden. Sedangkan variabel umur, pendidikan dan adanya sarana transportasi tidak berhubungan dengan pemanfaatan program Jampersal. Di harapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta sosialisasi tentang program Jampersal kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media informasi, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat.

---

Low number of labor support coverage by health officer due to fund limitation and unavailability. On 2015, expected number of maternal mortality 2007 decrease from 228 to 102 per 100.000 KH and infant one decrease from 34 to 23 per 1000 KH. Labor Assurance Program (JAMKESMAS) of low income society in Bukoposo public health center area 2010 was only 10.04% for labor program.

This study aims to find out on how JAMPERSAL program utilization in Bukoposo Public Health Center 2012. It is quantitative study by Cross sectional design, with number of samples are 87 respondents. Statistical analysis using univariat and bivariat one. Statistical test using Chi Square.

Study result shows that there is escalation in utilizing labor assurance program becoming 27.3%. From six variables of study, there are three factors that associated with Jampersal program utilization, they are: work, knowledge, and respondent accessibility. Whereas age, education variable, and transportation facility variable do not. It is expected that there is increment of health facility and infrastructure and also promotion about Jampersal program to society either directly or through information media, in order to enhance society knowledge."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.

---

This thesis discusses the implementation of Healthy Living Community Movement at productive age population in South Tangerang in 2018. The research variables refer to Edwards III policy implementation theory, namely implementation aspect, communication, disposition, resource and bureaucratic structure. This research is descriptive analytic research with qualitative approach. The research was conductedthrough in depth interviews, observation, and document review. The implementation ofthis research is April June 2018 in South Tangerang. Referring to Presidential Instruction 1 year of 2017 on Healthy Living Community Movement, the scope of thisresearch is limited to informants responsible for Germas activities at the regional level,ie heads of regions that can be delegated to regional secretaries and or heads ofBappeda and implementers related to Germas activities. Considering research capability both from the aspect of knowledge, resources and time of research, the scope of research is limited to the activities of providing green open spaces and physical activity facilities in it, so that the informants studied are narrowed down to informants from the agencies responsible for Germas and have tasks in the provision of activities green open space and means of physical activity in green open space. The result of the research concluded that generally there are some things that need to be corrected related to the implementation of Germas in the productive age population in South Tangerang because the implementation of Germas is still focused on the local health departement, there has been no policy involvement of Germas in regional policy planning documents, no studies and mapping of Germas activities yet there is a regional regulation on Germas, and there has been no supervision and monitoring of Germas. In terms ofdisposition, the South Tangerang government is committed to providing the means ofphysical activity as part of the realization of Tangerang Selatan as a liveable andenvironmentally sound city."

"Kajian ini menganalisis implementasi Program Bebas Rabies di Indonesia yang belum dapat dikatakan efektif meskipun angka kasus positif rabies pada manusia dan hewan mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2016, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies GHPR . Manajemen pengendalian rabies di area endemik yang sejauh ini hanya terkonsentrasi pada aspek kesehatan publik banyak dibahas di kajian-kajian terdahulu, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial informal pada kebijakan pengentasan rabies di Bali sebagai model pembelajaran di tatanan mikro, mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Hal ini bermuara dari lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut di tatanan makro, yang turut memengaruhi kurangnya kolaborasi multi pemangku kepentingan dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso. Adanya ketidak sepakatan atas proses negosiasi decouple antara elemen formal di tingkat meso dan elemen informal kebiasaan dan kepercayaan di tingkat mikro Nee, 2003 , memperkuat keinginan berpolitik political will yang ternyata memengaruhi tindakan kolektif collective action dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Provinsi Bali dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar serta relasinya dengan institusi akademik Universitas Udayana , organisasi profesi independen Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan organisasi non profit NGO peduli satwa Bali Animal Welfare Association di Bali.

---

This study analyzes the implementation of rabies free program in Indonesia which is yet considered ineffective, although the number of rabies positive cases in humans and domestic animals has decreased significantly in 2016, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported animal bites. Management of rabies control in endemic areas which has been so far concentrated only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health issue at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving community and informal social organization on rabies eradication policy in Bali as a learning model at micro level, indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. This problem has its roots in a macro level context of how weak the state regulations are to put forward the issue, which also leads to the lack of multistakeholder collaboration and cross sectoral coordination at meso level. The contradiction over the process of negotiation decouple between formal elements at the meso level and informal elements custom and belief at the micro level Nee, 2003 , reinforces the political will that influences the collective actions of meso level actors at macro level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial Livestock and Animal Health Department and Division of Livestock and Animal Health of Denpasar Municipality as well as their relations with academic institutions Udayana University , professional organizations Indonesian Veterinary Medicine Association , and animal care NGOs Bali Animal Welfare Association in Bali."