Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Tujuan dari penelitian ini adalah untu k memahami fokus penelitian tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Identifikasi faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembangunan sebuah pemahaman konseptual terhadap kasus pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data dikumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder, analisa data menggunakan metode deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan negara-negara yang berkepentingan di lingkungan internasional, interaksi politik antara aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri Indonesia serta personalitas Presiden Suharto.

---

The focus of this study is on Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. The purpose of this study is to understand the focus of the study by indentifying factors that affect Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. This factors identification is the basis for conceptual understanding on the case of Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975.

This study uses qualitative approach with data gathered from primary as well as secondary sources, data analyzed by using desriptive-analytical method and conclusion reached inductively. This study concludes that the Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975 is affected by policies of interested countries, political interaction between foreign policy-making actors in Indonesia as well as personality of President Suharto."

"ABSTRAKIntervensi militer Rusia ke Ukraina menandai babak baru dari persaingan geopolitik antara Rusia dengan negara-negara barat. Meskipun tindakan tersebut dikecam oleh dunia internasional, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebaliknya, mantan pemimpin Uni Soviet tersebut justru merevisi doktrin militernya dan meningkatkan anggaran militer di tengah krisis ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan di balik intervensi militer Rusia di Ukraina dengan menggunakan paradigma neoclassical realism. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi militer Rusia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional, tetapi juga serangkaian faktor internal, terutama 1) persepsi pemimpin negara, 2) batasan domestik, serta 3) kepentingan negara.

---

ABSTRACTRussian military intervention in Ukraine marks a new phase of its geopolitical rivalry with the West. Despite being condemned by international world, Russia doesn?t show any wavering signs. Instead, the ex-USSR leader has amended its military doctrine and bolstered its military expenditure amidst economic downturn. This work aims to analyze the determinant factors behind Russian military intervention in Ukraine by employing neoclassical realism framework. This study found that Russian military intervention was not only motivated by international system dynamics, but also by a series of internal factors, notably 1) leader?s perception, 2) domestic constraints, and 3) state interests. "

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan.

---

This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."

"Angka migrasi pekerja internasional meningkat setiap tahun, termasuk pekerja Indonesia. Migrasi keluar negeri sering diikuti dengan migrasi kembali. Banyak penelitian yang membahas migrasi internasional pekerja, namun sedikit yang berfokus pada migrasi kembali. Padahal, keuntungan finansial dan modal manusia dapat diperoleh dari migrasi kembali, seperti ide-ide baru dan keterampilan wirausaha. Namun, pekerja migran kembali bisa sulit terintegrasi dengan pasar tenaga kerja domestik karena ketidaksesuaian lapangan kerja atau hilangnya jaringan sosial. Penelitian ini menganalisis hubungan migrasi kembali dengan hasil pasar tenaga kerja domestik, yang diukur melalui tiga aspek, yaitu jabatan, sektor lapangan usaha, dan status pekerjaan utama. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat karakteristik individu para pekerja migran kembali dibandingkan dengan para pekerja non-migran. Hal ini menarik untuk diteliti karena pada dasarnya migrasi merupakan cara seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik, sehingga individu dengan karakteristik individu yang berbeda akan memiliki keputusan migrasi yang berbeda pula. Karakteristik individu yang diamati adalah umur, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan faktor keluarga. Dengan menggunakan model logistik multinomial dan data Sakernas 2019-2022 ditemukan bahwa pekerja berstatus migran kembali memiliki karakteristik tertentu. Peluang pekerja untuk berstatus migran kembali lebih besar dari kelompok umur 25-34 dan 35-44, pekerja pria, berstatus menikah atau bercerai, memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, serta jumlah anggota rumah tangga yang lebih sedikit dibandingkan kelompok lainnya. Dari aspek hubungannya dengan hasil pasar tenaga kerja domestik, ditemukan bahwa para pekerja migran kembali dilihat dari jabatan probabilitasnya lebih besar untuk bekerja sebagai pekerja kasar, pekerja terampil pertanian, dan pekerja pengolahan. Kemudian, ditinjau dari sektor usaha, pekerja migran kembali meningkatkan probabilitas untuk bekerja di sektor konstruksi, industri pengolahan, dan komunikasi. Terakhir, dilihat dari status pekerjaan utama, dengan memiliki pengalaman kerja di luar negeri dan kemudian kembali, ini meningkatkan probabilitas mereka untuk bekerja sebagai wirausaha informal dan pekerja informal. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pekerja dengan pengalaman kerja di luar negeri dan berstatus migran kembali tidak serta merta membuat mereka bekerja di jabatan, sektor, maupun berstatus pekerjaan yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi, walaupun hal ini tetap perlu mempertimbangkan aspek lain, seperti tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan di luar negeri.

---

The number of international migrant workers increases every year, including Indonesian workers. Migration abroad is often followed by return migration. Many studies discuss international labor migration, but few focus on return migration. Yet, financial and human capital benefits can be gained from return migration, such as new ideas and entrepreneurial skills. However, returning migrant workers may struggle to reintegrate into the domestic labor market due to job mismatch or loss of social networks. This study analyzes the relationship between return migration and domestic labor market outcomes, measured through three aspects: job position, business sector, and main employment status. Additionally, it examines the characteristics of return migrant workers compared to non-migrant workers. This topic is intriguing because migration is fundamentally a means to achieve better employment, education, and living conditions, meaning individuals with different characteristics will have varying migration decisions. The observed individual characteristics include age, gender, marital status, education level, and family factors. Using a multinomial logistic model and data from Sakernas 2019-2022, it was found that return migrant workers possess certain characteristics. They are more likely to be aged 25-44, male, married or divorced, have lower education levels, and have fewer household members than other groups. Regarding domestic labor market outcomes, return migrant workers are more likely to work as laborers, skilled agricultural workers, and processing workers. In terms of business sectors, they are more likely to work in construction, manufacturing, and communication sectors. Finally, in terms of main employment status, having overseas work experience increases their probability of becoming informal entrepreneurs and informal workers. The study's findings indicate that having overseas work experience and return migrant status does not necessarily lead to higher productivity and value-added jobs, although other aspects, such as education level and type of job abroad, should still be considered."

"Keterlibatan Indonesia di Timor Timur secara de facto berlangsung sejak tahun 1974 hingga tahun 1999. Namun demikian, periode tersebut bukanlah periode dengan pola kebijakan dan pengambilan kebijakan luar negeri yang konsisten serta teratur. Sekurangnya terdapat lima periode panting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Timur yang memperlihatkan iregularitas serta inkonsistensi dalam pola pengambilan kebijakan serta kebijakan yang dihasilkannya. Periode tersebut adalah periode tahun 1974-1983, 1983-1989, 1989-1991, 1991-1997 serta 1997- 1999. lregularitas yang terjadi pada tiap periode tersebutlah yang menjadi concern dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai faktor apakah yang secara dominan mempengaruhi iregularitas tersebut. Diajukannya military industrial complex sebagai unit eksplanasi untuk menjawab pertanyaan tersebut, terutama didasari pertimbangan bahwa belum ada peneliti Iainnya yang melihat persoalan Timor Timur dari sudut tersebut, disamping karena military industrial complex menjanjikan sebuah jawaban yang lebih komprehensif, yang banyak melibatkan story behind the story, bagi persoalan tersebut. Eksplanasi di dalam penelitian ini diiakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan dasar yaitu "siapa(kah)" yang termasuk dalam unsur militaryindustrial complex, "apa(kah)" kepentingan dari unsur-unsurnya tersebut, dan dengan cara "bagaimana(kah)" unsur-unsur tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri indonesia dalam masalah Timor Timur? Sumber yang digunakan dalam peneiitian ini adalah sumber-sumber primer, yaitu wawancara langsung dengan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah Timor Timur serta menyaksikan langsung berbagai konstalasi politik yang terjadi di Timor Timur terutama selama periode Juli sampai dengan September 1999, sebeium hingga setelah pelaksanaan jajak pendapat. Sementara itu sumber-sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, majalah, jurnal, dan koran. Untuk menjaga aktualita data, penulis juga banyak menggunakan data-data dari berbagai situs intemet terutama yang berkaitan arm transfer baik kualitas maupun kuantitasnya."