Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkiraan dampak potensial berbagai skenario ledakan senjata nuklir pada populasi penduduk dan beberapa sungai Jakarta. Pemodelan menggunakan empat skenario daya ledak: 10 kiloton, 500 kiloton, dan 1000 kiloton, dan 5000 kiloton. Skenario yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan tidak langsung dari ledakan senjata nuklir. Hasil menunjukkan perluasan wilayah dampak langsung seiring dengan peningkatan daya ledak senjata nuklir; radiasi panas memiliki cakupan wilayah dan laju perluasan tertinggi, sedangkan radiasi nuklir langsung memiliki laju perluasan terendah; dan perubahan arah wilayah dampak tidak langsung mengikuti pola angin musim normal dan musim terpengaruh fenomena atmosfer seperti badai tropis.

---

The research aims on determining potential effects of several nuclear weapon explosion scenarios on the population and rivers of Jakarta. Modeling used four yield scenarios: 10 kilotons, 500 kilotons, and 1000 kilotons, dan 5000 kilotons. Scenario used were divided into two, direct effects and indirect effects.

Results show expansion of direct effects regions follows yield increase; thermal radiation region has the largest area and highest expansion rate, while direct nuclear radiation region has the lowest; and direction changes of non-direct effects regions follow normal seasonal and tropical storm-affected seasonal patterns."

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta memberikan peluang signifikan untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustanaible city). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tersebut memicu tingginya pertumbuhan penduduk Jakarta yang dapat menciptakan permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan kota, seperti banjir rob, kurangnya ketersediaan air bersih, dan keterbatasan lahan untuk pengembangan bisnis, pemukiman, dan Ruang Terbuka Hijau. Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) sebagai solusi permasalahan tersebut yang diprediksikan dapat mempengaruhi aspek-aspek keberlanjutan Kota Jakarta. Pada penelitian ini, dikembangkan 4 skenario kebijakan JCDS yaitu Jakarta Under Water, Jakarta Goes Green, Jakarta Goes Green Without Reclamation, dan Jakarta Waterfront City. Kemudian, skenario alternatif kebijakan tersebut disimulasikan ke dalam integrasi model T21 Jakarta dan model JCDS yang dikembangkan dengan pendekatan sistem dinamis agar didapatkan hasil yang dapat digunakan untuk menganalisis 4 skenario kebijakan tersebut.

---

Jakarta's economic growth provides significant opportunities for sustainable urban development (sustanaible city). On the other hand, the economic growth trigger high population growth in Jakarta can create problems that affect the development of the city, such as tidal flood, the lack of availability of clean water, and limited land for business development, residential and Green Open Space. In the face of this problems, the Jakarta Government issued Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) policy as a solution to these problems that is predicted to affect the sustainability aspects of Jakarta.

In this study, developed 4 policy scenarios namely Jakarta Under Water, Jakarta Goes Green, Jakarta Goes Green Without Reclamation, and Jakarta Waterfront City. Then, the policy alternative scenarios simulated in the integration of T21 Jakarta model and JCDS model developed with system dynamics approach in order to obtain results which can be used to analyze those policy scenarios."

"Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negara-negara di seluruh dunia memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkan nuklir. Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secara negatif untuk tujuan militer senantiasa mengancam keberadaan serta keamanan umat manusia di seluruh dunia. Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebut maka negara-negara di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasional membentuk suatu konsensus atas adanya sistem serta perangkat peraturan yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus juga menjamin adanya kepastian atas perlucutan serta pelarangan produksi dan penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan konsisten. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPT) yang pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebaran serta produksi dari senjata nuklir sekaligus mendukung adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujuan damai namun sarat dengan beberapa kekurangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, terlebih terkait dengan perkembangan transfer teknologi dan material nuklir, disertai dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepada tidak hadirnya hakekat universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan konsistensi negara-negara peserta NPT khususnya Nuclear Weapon States (NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utama perjanjian ini.

---

Since the dawn of nuclear discovery and the revelation of the benefits of the atom, countries have attempted to acquire nuclear capabilities. However, the military misuse or abuse of the atom has always posed a threat to the existence and safety of humanity. In order to balance the situation, countries as the international community sought to establish a system to encourage the use of nuclear technology for peaceful purposes while simultaneously ensuring the non¬proliferation of nuclear weapons. This thesis specifically addresses some deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (NPT) which is essentially formed to prevent the spread and the production of nuclear weapons and to support the transfer of nuclear technology for peaceful purposes.

This research is a legal study with normative juridical approach and descriptive prescriptive analysis which aim is to illustrate the weakness of the articles of the NPT, especially related to the development of the transfer of material and nuclear technology, along with the solutions or suggestions of the issues. The result of this thesis concludes that the discriminatory nature of the NPT which has an impact on the universality of the NPT, the lack of commitment and consistency of the participating countries, particularly the Nuclear Weapon States (NWS), regarding their obligations set forth in Article IV and VI of the NPT became the major deficiency of this Treaty. "

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."

"Skripsi ini adalah studi kelayakan dari konsep pembangunan kereta api cepat yang bertujuan menyambungkan Jakarta dengan Surabaya menggunakan rel. Analisis dari skripsi ini dimulai dengan merancang beberapa rute yang paling efektif dalam menyambungkan Jakarta dengan Surabaya, lalu memperkirakan biaya konstruksi awal dari pembangunan rel dengan cara benchmarking kepada harga pembangunan dari rel kereta api dari negara-negara lain. Perkiraan harga yang didapatkan lalu dibandingkan dengan rencana harga Argo Cahaya - konsep proyek kereta api Jakarta-Surabaya yang telah dibatalkan pada tahun 2012 karena terlalu mahal. Hasil dari analisis skripsi ini mengindikasikan bahwa rata-rata harga konstruksi yang telah di-benchmark dari negara-negara lain lebih rendah daripada estimasi harga Argo Cahaya. Ini mengatakan bahwa biaya konstruksi Argo Cahaya bisa dibuat lebih rendah. Konsep kereta api cepat Jakarta Surabaya dapat dinyatakan layak.

---

This thesis is a feasibility study of a conceptual project of which the purpose is to connect Jakarta and Surabaya using a high-speed railway that stretches across Java. The analysis starts by developing conceptual routes that are most effective in connecting Jakarta and Surabaya, and then estimating the initial construction cost of building a railway using those routes by benchmarking with past railway project costs from around the world. The estimated costs are compared to the budget of Argo Cahaya - a conceptual Jakarta-Surabaya Railway project that has been cancelled in 2012 due to its budget being considered unfeasible. The results of this analysis indicate that the average benchmarked costs of constructing a railway between Jakarta and Surabaya cost significantly less than what was budgeted in Argo Cahaya’s project, which means that constructing a railway should not have to cost as Argo Cahaya’s budget. The conceptual railway is feasible."

"Summary:Employing a careful and nuanced discussion, Elli Louka explores here the emergence of new threshold nuclear weapon states (TNWS), transparency standards, and precautionary preemption"