Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu program pemerintah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektifitas dari musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada penelitian ini untuk melihat efektifitas Musrenbang menggunakan metode post positivist. Tingkat efektifitas Musrenbang dilihat dari berapa banyak usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat yang telah dianggarkan dari alokasi APBD DKI Jakarta. Hasil penelitian ditemukan partisipasi masyaraat dalam perencanaan (Rembuk RW dan Musrenbang) masih terbilang rendah. Selain itu dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota dan Suku Dinas terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa Musrenbang belum cukup efektif karena usulan masyarakat dari hasil Rembuk RW tidak semuanya dapat terakomodir dan terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, kewenangan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Suku Dinas terkait.

---

The Development Planning Discussion (Musrenbang) is a government program where people can give their aspirations directly to meet the needs of the community. This study aims to examine the effectiveness of development planning in East Jakarta Municipality in the local budget. This study to see the effectiveness of planning forums uses the post-positivist method. Musrenbang see the effectiveness of how many proposals that can be accommodated in the ceiling that have been budgeted aspirations of DKI Jakarta local budget allocations.

The research found that participation in planning (Rembuk RW and Musrenbang) is relatively low. In addition, It shows not all of the people can be accommodated in the proposed ceiling aspirations whether they from the village, district or city and related department. Base on the results of existing research, it can be said that it has not been sufficiently effective planning forums for the community hence the results of the proposed Rembuk RW can not be accommodated and realized. This is due to budget constraints, competencies and constraints faced by the Village, District, City and related department."

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yakni efektivitas organisasi BKKBN Wil-Ko Jakarta. Sebagai basis pengukuran, penelitian ini mempergunakan metode CVA, suatu metode pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Quinn dan Rorhbaugh. Dalam mengukur efektivitas organisasi, penggunaan metode CVA lebih menguntungkan dari metode lainnya, karena mampu menjelaskan nilai-nilai sentral konstruk efektivitas organisasi secara eksplisit. Dalam mengungkapkan konsep teoritis penelitian ini terutama mempergunakan data persepsi responden (data subyektif), disamping data obyektif yang dipergunakan untuk mendukung (validasi) hasil data subyektif. Dan sebelum analisis data disajikan, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen dengan mempergunakan sejumlah teknik statistik. Hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen memperlihatkan bahwa instrumen persepsi responden (data subyektif) mengenai 8 kriteria efektivitas ternyata memperoleh tingkat reliabilitas dan validitas internal yang akseptabel, walaupun hanya pada taraf minimal. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa profil BKKBN Wil-Ko secara keseluruhan menunjukkan 6 dari 8 kriteria mempunyai tingkat efektivas tinggi. Profil masing- masing BKKBN Wil-Ko agak bervariasi, namun semua BKKBN Wit-Ko ternyata termasuk dalam tahapan siklus elaborasi struktur. Diketahui pula kriteria fleksibilitas dan PSDM diberi perhatiarn sama oleh semua BKKBN Wil-Ko. Dan tidak ada perbedaan persepsi antara responden dari Unit Kerja yang berbeda."

"Peranan tanah dalam kegiatan pembangunan makin banyak dibutuhkan, sehingga nilainya semakin meningkat. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan manajemen pelayanan, terutama pengurusan sertifikat hak tanah sering membawa permasalahan yang kompleks, antara lain praktek pelayanannya pada Kantor Pertanahan BPN kurang tertib dan kurang memuaskan masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah bagaimana pengerahan sumber daya organisasi dan manajemen pelayanan Kantor Pertanahan BPN, sehingga menyebabkan masyarakat kurang puas. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah kepada masyarakat. Fokus perhatiannya ialah mengkaji hubungan antara faktor iklim organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas dengan efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor iklim kerja organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas, masing-masing terbukti terdapat hubungan yang signifikan terhadap efektivitas tugas pelayanan pada Kantor Pertanahan. Temuan yang lain, terdapat penilaian yang berbeda antara pandangan pihak intern (pegawai Kantor Pertanahan) dengan pihak klien. Karena Kantor Pertanahan BPN terbukti efektif dalam tugas pelayanan, sedangkan dari sudut pandang pihak klien, pada umumnya menilai bahwa Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan masih kurang efektif. Kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa faktor sumber daya organisasi pada umumnya termasuk dalam katagori baik dan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan sertifikat tanah. Namun terdapat indikasi lain, terutama menyangkut faktor teknologi, kondisinya dalam katagori kurang baik. Penggunaan alat-alat mekanis secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, pengetahuan dan keterampilan kerja pegawai kualitasnya lemah, koordinasi dalam pelaksanaan prosedur pelayanan masih kurang konsisten. Pendidikan dan latihan pegawai, kesempatannya masih terbatas. Akibatnya kurang menunjang upaya meningkatkan prestasi kerja, dan tingkat profesionalitas petugas dalam tugas pelayanan masih lemah. Atas dasar temuan tersebut, disarankan agar pada faktor iklim kerja lebih ditingkatkan program pendidikan dan latihan pegawai secara terencana, guna mendukung pengembangan prestasi kerja dan kualitas profesional pegawai. Faktor teknologi organisasi, agar ditingkatkan penyediaan dan penggunaan alat mekaniknya. Aspek prosedur kerja, agar dilakukan penyempurnaan perangkat lunaknya, dan pelaksanaan koordinasi dalam penanganan pelayanan lebih disinkronkan menurut urutan dan ketentuan tata kerjanya."

"Pengetahuan merupakan asset organisasi yang penting disamping asset yang lainnya. Organisasi ditantang untuk mampu mengembangkan dan mengelola pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan pengetahuan. Organisasi yang secara terus menerus menciptakan pengetahuan dimungkinkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang dinamis. Pengetahuan tersebut diperlukan dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kualitas produk atau pelayanan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam mempromosikan penciptaannya berlangsung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pontianak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam penciptaannya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori dari Nonaka dan Takeuchi (1995). Pengetahuan manusia digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis atau bentuk yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge merupakan kunci yang dinamis dalam penciptaan pengetahuan organisasi. Tacit knowledge adalah bentuk pengetahuan yang sulit diartikulasikan ke dalam bahasa formal. Ia merupakan pengetahuan personal yang berada (embedded) dalam pengalaman individu dan mencakup faktor-faktor yang tidak berwujud seperti kepercayaan, cara pandang, dan sistem nilai pribadi. Tacit Knowledge merupakan sumber utama keunggulan perusahaan. Sedangkan, explicit knowledge, yaitu jenis pengetahuan yang dapat diartikulasikan kedalam bahasa formal yang mencakup pernyataan atau ungkapan, rumus matematika, spesifikasi, manual dsb. Spiral pengetahuan terjadi melalui interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang kemudian akan melahirkan 4 (empat) proses utama konversi pengetahuan, dimana keempat proses tersebut secara bersama-sarna membentuk kreasi pengetahuan sebagai berikut: (1) dari tacit ke tacit disebut sosialisasi; (2) dari tacit ke explicit disebut eksternalisasi; (3) dari explicit ke explicit disebut kombinasi dan (4) dari explicit ke tacit disebut internalisasi. Sedangkan kondisi kondusif diperlukan untuk memberikan konteks dalam memfasilitasi individu dan kelompok untuk mengkreasikan pengetahuan dan ketrampilan adalah intensi; otonomi; fluctuation dan creative chaos; redudansi, dan requisite variety.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskripti£ Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PDAM pada bagian umum, keuangan, hubungan langganan, distribusi, perencanaan, perawatan, dan produksi yang berjumlah 248 orang. Melalui teknik purposif besar sampel diambil sebanyak 60 orang (24%).Berdasarkan hasil penelitian, penciptaan pengetahuan pada PDAM Tirta Dharma kota Pontianak ditarik kesimpulan bahwa masih lemahnya kreasi pengetahuan karyawan melalui mode internalisasi, eksternalisasi, dan kombinasi dibandingkan dengan mode sosialisasi. Kemudian, kondisi organisasi dalam penciptaan pengetahuan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum organisasi belum memberikan dukungan dalam pengembangan kreasi pengetahuan karyawan ditinjau dari intensi, otonomi, fluctuation dart creative chaos, redudansi , dan requisite variety.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan bahwa untuk memfasilitasi interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang merupakan kunci dalam penciptaan pengetahuan organisasi maka PDAM hendaknya rnenciptakan lapangan interaksi sehingga terjadi dialog dan berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama karyawan, dan menyediakan berbagai media baik cetak maupun media teknologi komunikasi dan informasi untuk mendorong interaksi karyawan baik di dalam maupun dengan pihak luar, serta membuat struktur organisasi yang adaptif untuk menghadapai perubahan dan tuntutan masyarakat. Kemudian untuk memberikan kondisi kondusif dalam penciptaan pengetahuan maka perusahaan hendaknya membuat kebijakan tentang visi pengetahuan organisasi, memberikan otonorni kcpada karyawan dalam mengkreasikan pengetahuannya, menciptakan kompetisi internal dan melakukan rotasi karyawan sehingga mereka memahami aktivitas organisasi dari berbagai sudut pandang, dan karyawan hendaknya dapat mengakses serta memiliki akses yang sama terhadap keberagaman informasi dari luar untuk mengatasi kompleksitas lingkungan."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada kementerian dan lembaga di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh dari pengumpulan data dari internet yang berupa regulasi pemerintah. Regulasi dianalisis mengenai perkembangan dokumen perencanaan dan peganggaran, serta kesesuaian prosedur penganggaran berbasis kinerja dengan teori.Hasil analisis menyimpulkan perlu penambahan indikator kinerja yang dikaitkan dengan anggaran pada beberapa dokumen. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu penambahan komponen lain untuk melengkapi dokumen perencanaan dan penganggaran Indonesia agar sesuai dengan teori.

---

This research analyzes the performance-based budgeting procedure which are implemented in Indonesia, ministries and institutions. This is a qualitative research which use descriptive designs. The regulations are collected from Indonesia government website. Procedures and regulations are analyzed development and their suitability with the theory.

This research concludes that, several document format can be improved by adding performance indicator compared the budget. The research also concluded that addition of other components necessary to make the planning and budgeting documents fit the theory."

"Pelaksanaan tugas pengawasan dewasa ini merupakan harapan masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan negara sebagai usaha untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang didalam GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita meninjau sejarah pengawasan di negara kita sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan yang dikenal dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) maka sejak itu pula kita mulai melaksanakan dasar-dasar manajemen dalam Administrasi Negara yaitu adanya siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kernbali ke perencanaan. Dalam siklus manajemen itu, perencanaan harus merupakan batasan-batasan bagi pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan perlu diawasi agar sesuai dengan rencana, akhirnya hasil pengawasan merupakan masukan untuk perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga unsur manajemen tersebut merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, mulai Repelita II dan III pelaksanaan tugas pengawasan secara bertahap telah dikembangkan dengan diadakannya penugasan secara bertahap, khususnya kepada Wakil Presiden untuk menangani pengawasan. Secara kronologis tugas pengawasan itu dituangkan dalam berbagai peraturan yaitu dimulai dari Keputusan Presiden No. 31 tahun 1974 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 15 tahun 1966 yang telah mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap departemen. Kemudian dikeluarkan lagi keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 yang membentuk Irjenbang. Dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib dipusat dan di daerah. Kemudian oleh pemerintah diangkatlah seorang menteri yaitu, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III, dan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 yang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Proyek Pembangunan di Daerah, serta demikian juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 29-30 tahun 1984 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada periode kabinet Pembangunan IV pengawasan diharapkan lebih ditingkatkan lagi, karena bertambahnya dana dalam Repelita IV dan makin tumbuhnya kehidupan Konstitusional demokratis serta pengembangan stabilitas yang sehat dan dinamis bagi terwujudnya pembangunan tahun-tahun berikutnya. "

"Kehadiran BUMN yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, telah menjadikannya sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapainya ditunjukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran secara nasional. Tetapi akhir-akhir ini keberadaan badan usaha tersebut mulai diperdebatkan, karena dianggap tidak sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu kegiatannya yang juga dianggap tidak transparan dan tidak efisien dianggap hanya menghamburhamburkan keuangan negara saja. Adanya perubahan global yang terjadi diseluruh dunia, yang diikuti oleh liberalisasi (keterbukaan) dalam bidang ekonomi, menyebabkan terjadinya persaingan baru antar negara didunia. Dengan semakin terbukanya sistem ekonomi dunia tersebut menjadi tuntutan bagi BUMN untuk mampu melakukan persaingan usaha. Persaingan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik ini akan menjadi semakin berat, karena munculnya produk-produk baru dengan kualitas tinggi bahkan dengan harga lebih murah. Dapat dipastikan bahwa produk negara maju akan merajai pasar karena keunggulan yang dimilikinya baik dalam hal mutu, harga maupun teknologinya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa usaha BUMN memang tidak mengikuti mekanisme pasar, disebabkan campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam pengaturan manajemen BUMN. Intervensi yang diberikan dalam bentuk proteksi maupun fasilitas lainnya, telah menjadikan BUMN bekerja secara tidak efisien dan tidak profesianal. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN tersebut, adalah dengan melakukan "Swastanisasi" (privatisasi). Swastanisasi yang dikemukakan oleh Savas dalam bukunya: "Privatization, The key to Better Government" merupakan paradigma baru mengenai perlunya pengurangan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi serta lebih meningkatkan peran swasta. Melihat phenomena yang terjadi, maka diperlukan strategi baru bagi pengembangan produk BUMN untuk mampu melakukan persaingan dengan produk asing. Salah satu strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan produktivitas maupun efisiensi perusahaan. Dengan kedua ukuran tersebut dapat diketahui kemampuan BUMN dalam melakukan efisiensi. Dari hasil pengukuran menunjukan bahwa beberapa BUMN beroperasi secara tidak efisien. Maka untuk meningkatkan efisiensi tersebut diperlukan langkah konkrit bagi pembenahan manajemen BUMN secara menyeluruh dan secara terus menerus, baik dalam organisasi, manajemen, Sumter Daya Manusia, teknologi, harga, kualitas produk, dan mekanisme pasar. Dengan efisiensi tinggi diharapkan BUMN mampu melakukan persaingan pasar secara lebih kompetitif. Swastanisasi yang harus diikuti oleh peningkatan efisiensi perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: pertama, sejauh mana swastanisasi sudah perlu dilakukan; kedua, BUMN mana yang sudah siap untuk siswastakan; dan ketiga, bagaimana bentuk kepemilikan dan status badan usaha yang sesuai. "

"Pembahasan pelayanan kebersihan khususnya pelayanan persampahan di wilayah perkotaan merupakan bagian dari pelayanan publik yang terkait dengan upaya pemeliharaan kebersihan, kesehatan, keindahan. Pelaksanaannya berbeda dan ditentukan oleh luas dan fungsi kota, penduduk dan kepadatannya, corak kelembagaan dan peran serta masyarakat.Dengan bentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang berbeda, maka penelitian ini dilakukan melalui studi banding antara Kotamadya DT II Semarang dan Kotamadya DT II Bandung, yang kedua-duanya merupakan ibu kota Propinsi dan pernah meraih Adipura sebagai kota terbersih di Indonesia.Bentuk pelayanan dan corak lembaga berdampak pada pembiayaan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh volume sampah, luas wilayah, kondisi daerah, fungsi lahan yang terbangun dan teknologi pengelolaannya.Untuk mengetahui kinerja manajemen pelayanan persampahan kota, maka penelitian ini mencakup efektivitas investasi, kinerja pengelolaan, sumber pembiayaan, efektivitas pelayanan dan pemenuhan tuntutan pelayanan kebersihan.Pengukuran efektivitas dan efisiensi dilakukan melalui indikator-indikator pembiayaan dan sumber pembiayaan; investasi; efisiensi pelayanan persampahan yang diukur pada luas wilayah pelayanan; retribusi yang dikenakan pada masyarakat berdasarkan pricing policy; biaya perkapita pelayanan; biaya tiap ton berat sampah terkelola.Lembaga pengelolaan di Kotamadya DT II Bandung berbentuk Perusahaan Daerah dan Kotamadya DT II Semarang merupakan Dinas Kebersihan. Keduanya berdampak pada indikator-indikator yang merupakan landasan rekomendasi dari hasil penelitian tesis ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan persampahan kota sulit bersifat menguntungkan (profit center); karena besarnya biaya pengelolaan tidak setara dengan hasil pendapatan retribusi dart masyarakat, maka senantiasa memerlukan subsidi pemerintah Kondisi pelayanan sampah di Kotamadya DT II Bandung menunjukkan indikator bahwa volume sampah, retribusi sampah semakin meningkat dan subsidi pemerintah semakin menurun, perwujudan kebersihan kota semakin meningkat.Kondisi pelayanan persampahan di Kotamadya DT II Semarang me-nunjukkan indikasi bahwa volume sampah yang semakin meningkat, subsidi pemerintah semakin besar, perwujudan kebersihan kota semakin meningkat.Saran yang diajukan untuk mengurangi beban pemerintah terhadap pelayanan kebersihan adalah pada financial option, technological option, dan peran serta masyarakat yang harus ditingkatkan, guna mencapai peningkatan kebersihan, kesehatan, keindahan dan kenyamanan kota."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaman habitus dan implikasinya terhadap efektivitas organisasi. Berdasarkan studi kasus terhadap BKKBN melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan perangkat konseptual arena, modal, dan habitus; penelitian ini berargumen bahwa pertarungan simbolik sebagai hasil dari perbedaan habitus menciptakan infektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pertarungan ini terjadi dalam bentuk negosiasi dan reinterpretasi terhadap nilai-nilai pembatasan anak dalam keluarga berencana (KB) yang berimplikasi pada capaian pekerjaan. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar BKKBN melakukan pembentukan habitus kolektif dan penataan penempatan berdasarkan habitus yang dimiliki anggotanya.

---

ABSTRACT This research aims to analyze how habitus diversity implicates the effectivity of organization. Based on case study of BKKBN analyzed qualitatively with the field, capital, and habitus conceptual framework; this research argue that symbolic conflict created by habitus diversity makes the organization ineffective in regard to attain organization purposes. The conflict is happened by the process of negotiation and reinterpretation of birth limitation value in family planning (KB) programme. This research recommends that BKKBN creating a collective habitus making programme and worker placement system based on the habitus that workers are having."

"Tesis ini berjudul PENINGKATAN EFEKTIVITAS ORGANISASI POLRI DALAM KERANGKA PROGRAM REINVENTION Dari judul tersebut, masalah yang dirumuskan adalah : 1. Sejauh mana efektivitas organisasi Polri saat ini ? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi Polri saat ini, dan faktor mana yang dominan ? 3. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas organisasi Polri ? Dari permasalahan tersebut, dengan landasan teori tentang Reinventing Government dan efektivitas organisasi, peneliti berupaya mendekati dari nilai-nilai yang bersaingan (the competing value approach), yaitu Rational goal model, human relation model, open system model, and internal process model. Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas Organisasi Polri saat ini, peneliti mendekati dari 7 S Mc Kinsey dan Lingkungan Strategi. 7 S tersebut meliputi Struktur Organisasi (Structure), Strategi (Strategy), sistem (System), Gaya kepemimpinan (Style), personal (Staff), ketrampilan (Skill), dan nilai-nilai yang dipedomani (Shared value). Dengan pokok masalah dan pendekatan tersebut, peneliti memilih metode penelitian kualitatif, dengan peneliti secara langsung mengamati pada kesatuan-kesatuan yang diteliti, serta peneliti duduk dalam jabatan di Polri dan team Pokja (Role taking) peneliti dapat mengamati dan wawancara langsung atau tidak langsung. Disamping itu peneliti dibantu para Pasis Akpol yang sedang melaksanakan latihan kerja di Polres-Polres untuk meneliti dengan pedoman pengamatan, wawancara telah disiapkan terhadap Polres dimana mereka melakukan latihan kerja sebagai Pamapta dan Pa Ur Min Ops Puskodal Ops (Role taking) selama 40 hari. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa organisasi Polri masih belum optimal efektivitasnya, karena walaupun Polri telah dapat menyelesaikan perkara dengan hasil 58 %, namun masih ada "dark number" dan masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Polri masih kurang memuaskan masyarakat. Anggota yang bekerja secara optimal masih terbatas pada pekerjaan tertentu (Lalu-lintas dan Reserse), dan ada yang bekerja belum optimal (Bimmas, Sabhara). Sedangkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor " 7 S " dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitas organisasi Polri diperoleh hasil bahwa Struktur organisasi (structure) baik di Mabes Polri, Polda, Polwil, dan Polres terdapat tumpang tindih tugas yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi; strategi (strategy) yang dibuat masih belum dilaksanakan baik dari proses penyusunan maupun aplikasinya, yang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai; sistem (system) kepolisian belum disusun dengan baik, yang dewasa ini sedang disusun stratifikasi doktrin kepolisian, hal ini dapat berakibat terhadap mekanisme kerja yang kurang baik dan dapat mempengaruhi hasil akhir; gaya kepemimpinan (style) masih adanya yang hanya menitik beratkan pada pelaksanaan tugas, dengan mengabaikan keharmonisan kesatuan, hal ini dapat berakibat seringnya konflik dan hasil belum dicapai dengan optimal; personel (staff) Polri juga ada permasalahan baik pada waktu proses seleksi, pendidikan maupun penempatan, yang sangat mempengaruhi efektivitas organisasi Polri ; ketrampilan (skill) anggota Polri juga sebagian belum mendukung tugas, hal inipun dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasil yang ingin dicapai ; nilai-nilai yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas (Shared value) juga belum dilaksanakan secara konsisten, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasil yang ingin dicapai. Adapun lingkungan strategik yang dikaji dari dokumen-dokumen yang ada di Sesko ABRI, maupun di Polri, setelah dianalisa dengan matrik dampak silang dapat terlihat kemungkinan peningkatan gangguan Kamtibmas yang perlu diwaspadai sejak dini, dan perlu diantisipasi melalui upaya peningkatan efektivitas Organisasi Polri yang meliputi faktor " 7 S " tersebut di atas. Dalam peningkatan efektivitas organisasi Polri tersebut, peneliti mendekati dengan kerangka program Reinventing Government (REGO). Sedangkan program REGO peneliti bebas lebih mendalam adalah Empowering Employees To Get Result, yang selanjutnya dititik beratkan pada pembahasan Personal (staff) dan Kepemimpinan (style). Konsepsi dibidang personel melalui penertiban seleksi dengan saksama untuk menghindari penyalah gunaan wewenang para anggota panitia penerimaan. Di pendidikan perlu diperbaiki dengan mengutamakan para Gadik dan staf kependidikan serta komponen pendidikan lainnya. Dan untuk penempatan personel yang sangat berkaitan dengan pembinaan karier diupayakan dengan penilaian obyektif yang dapat meningkatkan motivasi para anggota. Di bidang gaya kepemimpinan, penulis menyampaikan konsepsi adanya keseimbangan antara keteladanan, pelaksanaan tugas, menjaga kekompakan, dan mengembangkan kemampuan anggota. Sedangkan konsepsi dibidang struktur organisasi, penulis menyampaikan yang berkaitan dengan penstrukturan pada bagian-bagian yang tumpang tindih, baik di Mabes, Polda, Polwil, maupun Polres. Di bidang strategi penulis menyampaikan proses penyusunan strategi sampai pelaksanaan di lapangan dilaksanakan secara konsisten. Di bidang sistem perlu penyusunan sistem kepolisian secara riel, seperti yang sedang dilaksanakan. Untuk meningkatkan ketrampilan, perlu diupayakan latihan-latihan ditiap kesatuan yang materi diarahkan pada kemungkinan gangguan Kamtibmas yang akan muncul. Dan nilai-nilai yang dipedomani, perlu disusun etika profesi kepolisian untuk mengontrol pelaksanaan tugas sehari-hari."