Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPencapaian swasembada gula sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi gula nasional dan pengembangan industri pergulaan nasional Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan pergulaan dan faktor faktor yang mempengaruhi produksi gula nasional yang dilakukan dalam rentang waktu penelitian dari tahun 1975 hingga 2012 dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment dan Ordinary Least Square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di periode monopoli Bulog 1975 1998 serta periode bebas dan transisi 1999 2002 memberikan dampak negatif bagi industri pergulaan di Indonesia sedangkan kebijakan di periode proteksi dan promosi 2003 2012 memberikan dampak positif terhadap industri pergulaan di Indonesia disamping itu produksi gula Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh harga gula dalam negeri produktivitas kebijakan proteksi dan promosi impor serta kebijakan periode non Bulog.

---

ABSTRACTThe achievement of sugar self sufficiency is strongly related with the increasing of national sugar productions and must be supported by the regulations set by the goverment This study tried to analyze the impacts of the sugar policies and factors which affect Indonesian sugar production This study was conducted in a span of year 1975 2012 using Regulatory Impact Assessment and Ordinary Least Squared methods.The study found that policies set in Bulog period 1975 1998 and in free and transition period 1999 2002 have more negative impacts while in protection and promotion period has more positive impacts on our national sugar industry Furthermore the national sugar production is significantly affected by domesti sugar prices productivity import tariff and non Bulog period."

"Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI.Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan key informant yang berkompeten dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen.Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah belum berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil kuisioner dan wawancara yang berhasil dikumpulkan ketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI. Selain itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya kecendrungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HKI berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination and documentation. The objective of this MoU are to support the work of both parties in Based on the above mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four factors: communication, resources, attitudes and organizational structure.disseminating and increasing the public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information.Based on the experts opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication, resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors. This research is descriptive research, using survey and questionnaire. The population and sample in this research were all of 35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature.In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It could be seen from the returned questionaires and conducted interviews that the communication between echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on IPR. Another factor was the lack of goal achivement level. For attitude of staffs, there was tendency that they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least, the increase of coordination and structural beaurocrates."

"Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki tujuan untuk memudahkan perguruan tinggi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, kebijakan ini lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi tertua dan salah satu yang terbaik di Indonesia sudah memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan universitas serta salah satu dari 15 PTN BH yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM di Universitas Indonesia dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik “A model of the Policy Implementation Process” yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia sudah sangat baik karena para pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting seperti harus segera adanya peraturan mengenai pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia supaya program studi yang ada di Universitas Indonesia tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

The Independent Learning Campus Independent Policy (MBKM) is a policy issued by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) which has the aim of making it easier for universities to adapt to changing times. The University of Indonesia as the oldest and best university in Indonesia already has a long history in university management and is one of the 15 PTN BH in Indonesia. Therefore, this study aims to provide an overview of how the MBKM policy implementation at the University of Indonesia uses the theory of public policy implementation "A model of the Policy Implementation Process" which was coined by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, as well as qualitative analysis. The results of this study reveal that the implementation of MBKM at the University of Indonesia has been very good, but there are several things that are important notes such as the urgent need for regulations regarding the implementation of MBKM at the University of Indonesia so that the study program has clear standards."

"Kementerian PPN/Bappenas dijadikan sebagai instansi pertama dan percontohan untuk instansi pemerintah lainnya dalam implementasi flexi work. Implementasi flexi work dianggap dapat menunjang produktivitas dan kinerja para ASN di Pusbindiklatren Bappenas sebagai pembina perencana. Datangnya pandemi COVID-19 menjadi stimulus transformasi cara kerja ke arah digital, namun juga menyebabkan fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19 terbilang cukup berhasil, dilihat berdasarkan dari empat dimensi yang diteliti. Hanya ditemui beberapa masalah di dimensi sumber daya dan disposisi. Hal yang menjadi permasalahan adalah beberapa kerugian yang dirasakan ASN selama implementasi flexi work seperti cenderung overtime, peningkatan tingkat stres akibat isolasi, dan kurang fokus dalam bekerja, serta peserta diklat yang menghadapi kesulitan dalam keahlian penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan peraturan yang sudah berlaku serta komitmen dari atasan/pimpinan. Serta dilanjutkannya konsep flexi work secara seimbang antara kantor dan rumah.

---

Ministry of National Development Planning (Bappenas) was made as the first institution that implements flexi work and served as model for other institutions. The implementation of flexi work is considered to be able to support the productivity and performance of ASN at the Bappenas Pusbindiklatren as supervisor for planners. The arrival of the COVID-19 pandemic became a stimulus for the transformation towards the digital way of work, but also caused the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) phenomenon. This study aims to determine the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic. The research approach used is post-positivist. The data collection technique used is a qualitative method through in-depth interviews and literature study. The theory used in this research is Edward III's policy implementation theory. The results of this study indicate that the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic was quite successful, judging from the four dimensions studied. Some problems are encountered in the dimensions of resources and dispositions. The problem is some of the disadvantages that ASN had during the implementation of flexi work such as: overtime tendency, increased stress levels due to isolation, and lack of focus on work, as well as training participants who face difficulties in using technologies. Therefore, it is necessary to affirm the existing regulations and commitment from superiors/leaders. As well as continuing the concept of flexi work in a balanced way between office and home.

"

"Terjadinya peningkatan jumlah kematian Ibu di Aceh Timur pada Tahun 2015 sebanyak 14 ibu menjadi 21 pada Tahun 2016, dan penurunan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2016, juga merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu Menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa logical framework sebagai kerangka berpikir logis dalam penelitian ini masih belum seluruhnya terlaksana ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan seperti pendampingan ibu hamil, penempatan bidan desa dan masih ada desa yang belum memiliki polindes/poskesdes. Untuk implementasi kebijakan Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan masih didapati kendala dalam Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi Qanun No. 4 Tahun 2010, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan tercapainya tujuan logframe dalam upaya penurunan angka kematian ibu.

---

The increasing of maternal deaths in East Aceh in 2015 by 14 mothers compared to 21 in 2016, and the decrease in coverage of Minimum Service Standards in 2016, is also a health problem faced by East Aceh District. This study aims to obtain in-depth information on Implementation Analysis of Mortality Rate Decrease Policy of Mother Based on Qanun No. 4/2010 concerning Health in East Aceh Regency Year 2017. This research uses qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach, data collecting conducted through in-dept interview and documentation, the number of informants in this study as many as 5 people. Result of logical framework analysis showed health logical thinking in this research is still not fully implemented there are some activities that can not be done such as maternal assistant, placement of village midwife and there are still villages that do not have polindes/poskesdes. For the implementation of Qanun policy No. 4 of 2010 on Health, there are still obstacles in Communication, Resources and Bureaucracy Structure. Some suggestions recommended in this study include socializing Qanun No. 4 of 2010, improving cross-sectoral cooperation and achieving logframe goals in an effort to reduce maternal mortality."

"ABSTRAKPencapaian swasembada gula sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi gula nasional dan pengembangan industri pergulaan nasional. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan pergulaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gula nasional yang dilakukan dalam rentang waktu penelitian dari tahun 1975 hingga 2012 dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment dan Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di periode monopoli Bulog (1975-1998) serta periode bebas dan transisi (1999-2002) memberikan dampak negatif bagi industri pergulaan di Indonesia sedangkan kebijakan di periode proteksi dan promosi (2003-2012) memberikan dampak positif terhadap industri pergulaan di Indonesia. Disamping itu produksi gula Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh harga gula dalam negeri, produktivitas, kebijakan proteksi dan promosi impor serta kebijakan periode non Bulog.

---

ABSTRACT"

"Ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas pendidikan, antara lain hasil nilai tes dan tingkat kehadiran siswa, rasio murid dan guru, serta pencapaian sekolah. Tesis ini mencoba melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah di Indonesia dengan membandingkan periode pengeluaran pemerintah daerah sebelum dan setelah desentralisasi, khususnya untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penerimaan dan pengeluaran di kedua masa tersebut. Dengan menggunakan estimasi OLS dan Fixed Effect, terdapat perbedaan hasil estimasi. Menggunakan estimasi OLS, ditemukan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah. Namun, dengan estimasi Fixed Effect, pengaruh negatif ini hilang dan menunjukkan hubungan positif. Ini berarti terdapat pengaruh karakteristik dan lingkungan masing-masing pemerintah daerah yang menghasilkan variasi dalam strategi anggaran pendidikan antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya sebagai dampak dari desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyusun anggaran di bidang pendidikan."

"ABSTRAKDalam artikel ini, lirik lagu Humain l rsquo;Eau ciptaan Stromae akan dibahas dengan menggunakan pendekatan ekokritik, sebuah cabang dari sastra yang mempelajari produk budaya seperti teks, film, iklan, lagu, serta media lainnya yang memberikan potret tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Hasil analisis menunjukan bahwa lirik lagu ini membahas isu lingkungan dalam berbagai dimensi yang berbeda, yakni ancaman pemanasan global, arus industrialisasi dan modernisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan dominasi kelompok masyarakat dari negara-negara maju dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, serta reaksi yang diberikan kelompok masyarakat marjinal dalam menghadapi masalah lingkungan yang ada.

---

ABSTRACT In this article, the lyrics of the song Humain l rsquo Eau which created by a French Belgian rapper named Stromae will be discussed using the ecocritical approach, a branch of literature that studies cultural products such as texts, films, commercials, songs, and any other media that provides a picture of the human relationship with the environment. Results of the analysis showed that the lyrics of the song contains several environmental issues in a variety of dimensions such as the treath of global warming, the current wave of industrialization and modernization which cause environmental damage, and the domination of the developed countries in the fields of politics, economics, and culture, as well as the reaction given by the marginalized group in dealing with environmental problems that exist nowadays. "

"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

---

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."