"
ABSTRAKKrisis ekonomi melanda Indonesia sejak Juli 1997, namun sampai dengan saat ini
belum menunjukkan adanya perbaikan, bahkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika terus
melemah. Salah satu jalan yang perlu ditempuh untuk keluar dari krisis ekonomi adalah
mendorong ekspor, terutama ekspor produk industri yang berbasis sumber daya dalam
negeri (basic resource industry). Tanpa mendorong ekspor, mustahil Indonesia dapat
keluar dari krisis ekonomi.
Salah satu industri yang berbasis sumber daya dalam negeri adalah kelapa sawit.
Sejak krisis ekonomi, ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia terus meningkat. Namun
ironisnya pada saat negara membutuhkan devisa, justru ekspor CPO dihambat. Hal ini
tertuang dalam SK Menperindag No.456/MPP/Kep/12/1997, tentang alokasi pasokan di
dalam negeri yang mulai di berlakukan tanggal 19 Desember 1997 dan SK Menkeu No.
622/KMK.01/1997 tentang Pajak Ekspor Tambahan (PET) mulai berlaku sejak tanggal 17
Desember 1997. Karena peluang ekspor sangat menarik kebijakan tersebut tetap tidak bisa
membendung produsen untuk mengekspor CPO, sehingga pada tanggal 30 Desember 1997
pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih keras yaitu menghentikan ekspor CPO dari
bulan Januari sampai dengan bulan Maret 1998. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai
reaksi dan protes dari berbagai pihak terutama pelaku bisnis CPO, akibatnya kran ekspor
dibuka kembali pada bulan April 1998, namun tetap dikenakan pajak ekspor sebesar 40
persen dan dinaikan menjadi 60 persen, pada bulan Juli 1998 melalui SK Menkeu No.
334/KMK/07/1998.
Indonesia mempunyai keunggulan komperatif dalam industri kelapa sawit, saat ini
Indonesia sebagai produsen maupun eksportir terbesar kedua di dunia setelah Malaysia.
Kalau dilihat sebagai produsen terbesar kedua di dunia, seharusnya tidak ada masalah
dengan suplai di dalam negeri. Bahkan di tahun 1996, produksi dikurangi konsumsi masih
surplus 2 juta ton. Namun karena harga CPO dunia terus meningkat, maka produsen lebih
untung mengekspor daripada menjual di dalam negeri. Akibatnya suplai di dalam negeri
terganggu, dan dianggap memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga minyak goreng
di dalam negeri. Sangat disayangkan kebijakan menghambat ekspor tersebut, karena
kontribusi ekspor Indonesia terus meningkat. Sehingga ada kemungkinan citra Indonesia
akan buruk, apabila tata niaga CPO terus dicampuri oleh pemerintah, yang juga berakibat
harga internasional terus meningkat.
Walaupun hal ini merupakan dilema bagi pemerintah, namun sebenarnya ada
kebijakan lain yang mungkin lebih bijaksana yang harus ditempuh. Kebijakan subsidi
minyak goreng yang dilakukan pemerintah selama ini sering tidak tepat sasaran, sebab
orang yang mampu juga diberikan subsidi. Sebaiknya orang yang memang tidak mampu
membeli diberikan bantuan langsung, misalnya dengan operasi pasar. Sebab pemakai
minyak goreng yang jumlahnya besar justru orang mampu, yang tidak perlu di subsidi.
Melihat pasar CPO dunia yang baik, maka prospek agribisnis kelapa sawit
Indonesia cukup cerah. Sebaiknya pemerintah terus mendorong pengembangan industri ini,
karena produksinya terus meningkat. Sedangkan pesaing utama kita, yaitu Malaysia justru
mengalami penurunan produksi. Moment yang baik ini harus bisa dimanfaatkan untuk
melampaui pangsa pasar Malaysia. Namun untuk mendorong pengembangan industri ini
harus dilakukan berbagai reformasi, terutama dalam hal pengurusan perijinan yang terlalu
birokratis, serta koordinasi antar departemen yang masih kurang, yang berakibat tidak
adanya kepastian bagi investor dalam melakukan investasi. Disamping itu, perbankan di
Indonesia seharusnya mulai melirik ke industri ini, untuk membantu modal kerja serta
pembiayaan ekspor. Perbankan harus mau membiayai industri ini karena industri ini
mempunyai prospek yang cerah.
"
