Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengendalian intern pada pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut adalah total aset, pendapatan asli daerah, jenis daerah, opini audit, pendampingan BPKP. Penelitian ini merupakan penelitian mencakup kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan dari enam variabel independen hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan yaitu total aset dan opini audit dari hasil tersebut dinyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern sedangkan opini hasil audit berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

---

ABSTRACTThis research is aiming to find out which factor that influencing internal control local government. These factors is the total assets, revenue, type of area, the audit opinion, mentoring of BPKP. This research using districts / cities in Indonesia from 2007-2010. It is finds out from six independent variable showed only two significant variables that the total asset and audit opinion . Total asset positively affect internal control weaknesses and the audit opinion negatively affect internal control weaknesses."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD. Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda kabupaten dan kota tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian intern dan kerugian daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel pengendali berupa tingkat kemandirian, ukuran, lokasi dan tipe pemda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

---

This study aims to determine the effect of the effectiveness of the government internal control system towards the achievement of the performance of local government in Indonesia. The effectiveness of internal control systems are tested through a number of internal control weaknesses and value of financial loss on local government, while a measure of performance using LAKIP evaluating score and EKPPD score.

The results of multiple regression test at the 1.209 regency and city during 2010-2013 showed that the weakness of internal control and financial loss have a significant negative effect on the performance of local governments. While the control variables such as the level of independence, the size, location and type of local government has a significant positive effect on performance."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untulc menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 1994 sampai 2006 yang antara lain dipengaruhi oleh pengeluaran pemcrintah, kredit perbankan dan angkatan kerja dengan menggunakan metode analisis data panel dcngan mengacu pada Model Solow yang dikembangkan oleh Ram Rati (1986), Data pertumbuhan ekonomi didasarkan pada data PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB tahun 1994 sampai 2006 atas dasar harga konstan tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0067 terhadap permmbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. Peningkatan proporsi belanja pembangunan sebesar 1% absolute mdca PDRB akan bertuznbuh relative sebesar 0,0067% Selain itu proporsi knedit konsumsi terhadap PDRB juga berpengaruh positif dan signiiikan sebesar 0,0096 terhadap pertumbuhan PDRB. Peningkatan proporsi kredit konsumsi sebesar 1% absolute maka PDRB akan bertumbuh relative sebesar 0,0096%. Sedangkan pertumbuhan angkatan kenja berpengaruh positif dan signiflkan terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,2685. Pertambahan angkatan kezja sebanyak 1% akan mendorong pertumbuhan PDRB sebesar 0,2685%. Proporsi bel ja pembangunan, proporsi krcdit konsumsi dan angkatan kexja merupakan faktor yang determinana mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Ptovinsi NTB selama tahun 1994 - 2006. Efek individu kabupaten dan kota dan efek waktu, jika diasumsikan variabel bebas yang tidak berubah maka pada Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif yang tertinggi di Provinsi NTB bail: pada saat pelaksanaan otonomi daerah maupun sebelum otonomi daerah. Hasil penelitian merekomendasikan agar proporsi belanja pembangunan, proporsi kredit modal kelja dan proporsi kredit investasi ditingkatkan nilainya guna mendomng pertumbuhan PDRB yang lebih berarti.

---

The focus of this research is to analyze economics growth of region and municipality in West Nusa Tenggara Province 1994 - 2006 which for example influenced by expenditure of local govemment, banking credit and labor force by using method analyse panel data relateed with Model of Solow developed by Ram Rati (1986). Growth of economics data based on data of GDRP Region and Municipality in West Nusa Tenggara Province for 1994 until 2006 on the basis of constant price of year 2000.

The result of research indicate that proportion of development spending have a positive eifect and significant in 0,0067 value to GDRP growth. Increwing of proportion spending development will have push increase of GDRP growth 0,0067%. ln addition to proportion of consume credit have a positive effect and signiicant to GDR? growth in 0,0096 value. Greating of consume credit proportion 1% absolute will progressively push increase of GDRP growth 0,0096%. The other estimation result indicate that growth of labor force have a positive effect and significant to GDRP growth. Individual effect and time effect of region and municipality evidence at Lombok Timur Region, Lombok Barat Region and Surnbawa Region owning highest growth level relative at the time of autonomy and at the time of outonomy before.

Result of research recommend proportion of development spending, proportion of working capital credit and proportion of investment credit improved by value of utilizing to push a signihcant of GDRP growth."

"Belanja pemerintah yang dianggarkan melebihi pendapatannya berdampak pada terjadinya anggaran defisit yang dialami daerah. Besarnya anggaran deficit ini selayaknya dapat menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh defisit anggaran yang terjadi pada 33 provinsi di Indonesia kurun waktu 2005-2013 dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa deficit anggaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan (α=10%) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa deficit anggaran yang terjadi pada beberapa pemerintah daerah memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada pada daerah yang mengalami surplus anggaran. Sumber deficit anggaran di daerah yang merupakan alokasi dari belanja yang tidak produktif diperkirakan menjadi penyebab dari kecilnya pengaruh deficit anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berdasarkan hasil estimasi model, variable lain yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variable inflasi dan investasi PMA dan PMDN, sedangkan variable tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Government spending which is exceeds than revenue, can influence the budget deficit of the region. The size of the budget deficit should be a stimulus to encourage economic growth in the region. In a study conducted to examine the impact of the budget deficit which occurred in 33 provinces in Indonesia in the period of 2005-2013. Data panel analysis is used to estimate econometric model. The results showed that the provinces experiencing budget deficit have lower economic growth than others have surplus budget. Budget deficit which occurred in the region is estimated to come from unproductive government spending allocation. Based on the results of model estimation, other variables that have a positive and significant impact on economic growth is variable inflation and foreign and domestic investment, while the variable labor and no significant positive effect on economic growth."

"Salah satu temuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik mclalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kcwcnangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pernerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan _pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan rdaerah, Serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada Pemerintahdaerah.Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat bempa unconditional grants ditemukan fenomena flypaper efféct yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departcmcn Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan unconditional grants untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adaiah 135 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periods pengamatan.Hasil penelitian : adanya fenomena flypaper efféct yang memmjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk unconditional grants. Untuk setiap tambnhan 1 mniah unconditional grants. pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah Sebesar 0,837 rupiah dan setiap tambahan 1 mpiah PDRB akan mcningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. Flypaper effect menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam penggunakan sumber daya berupa grants dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

---

One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete' information so that the anteeanen of more productive be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form 'of transfer from central government I0 local government.

This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this Study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of' unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently. Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section nom BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation.

The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer Funds in the fonn of unconditional grants, its found that for each additional l mpiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional I rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate 'not prudently' in the use of grants from central government by local governments."

"[Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh persepsi karyawan mengenai penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan agar pemerintah melaksanakan pengendalian intern secara menyeluruh, yang penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian ini merupakan observasi analitis menggunakan survei yang disebarkan kepada pegawai yang bertugas di Dinas dan 16 unit kerjanya. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif persepsi atas penerapan pengendalian intern dan peran manajerial terhadap kinerja keuangan secara simultan, tetapi secara parsial hanya variabel Penilaian Risiko dan Pemantauan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan., This research intends to study the influence of employee’s perception to government internal control system and local financial officers’ managerial roles towards financial performance on Local Agency for Youth and Sport Affairs of Jakarta Provincial Government. Indonesian Law Article 1 of 2004 about National Treasury requires the implementation of internal control system to enhance accountability and the Government Regulation Article 60 of 2008 about Government Internal Control System later reinforces the implementation of the mentioned law. This research is an analytic observation conducted using survey to employees of the agency. Based on the result of hypothesis test using multiple regression analysis, simultaneously both internal control system and managerial roles have positive and significant influences toward government financial performance. Partially, only Risk Analysis and Monitoring have positive and significant influences toward government financial performance.]"

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan implementasinya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjangnya. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Pendekatan model implementasi Grindle dipandang tepat untuk digunakan karena mampu memotret secara komprehensif proses implementasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi disharmoni antar peraturan perundangan dan inkonsistensi kebijakan karena ketidaktegasan pembuat kebijakan aktor kebijakan dan isi kebijakan. Terkait implementasi kebijakan dari aspek content of policy, belum efektifnya implementasi disebabkan belum adanya komitmen dari aktor yang terlibat karena benturan kepentingan confict of interest untuk kepentingan politik. Manfaat dari SPIP belum dirasakan secara optimal yaitu dari opini atas laporan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan masih banyaknya temuan hasil audit BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aspek perubahan yang diharapkan dari SPIP yaitu terwujudnya internal control culture masih jauh dari kenyataan. Faktor kepemimpinan yang kondusif belum terwujud. Faktor yang terakhir dari content of policy adalah lemahnya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai karena rendahnya translation ability dan asumsi bahwa SPIP hanya tugas dari aparat pengawasan serta keterbatasan wewenang dan kapasitas BPKP serta perlunya restrukturasi BPKP dalam pembinaan SPIP. Dari aspek context of policy kekuasaan yang besar dari kepala daerah mengamankan kepentingan politis dengan melemahkan pengendalian, adanya pola hubungan patron dan klien antara pejabat politik dengan birokrasi yang mempengaruhi program dan kegiatan, belum adanya mekanisme penegakan aturan dalam penyelenggaraan SPIP, belum ada sistem yang dapat mendorong pelaksana kebijakan tergerak untuk mengimplementasikan SPIP serta belum adanya program yang dapat menciptakan internal control culture sebagai syarat terwujudnya lingkungan pengendalian yang baik.

---

The purpose of this research is analyzing the content of Government Internal Control System Policy and its implementation at the City and Regency of Tegal and formulating its long term policy direction. The research is using the post positivism and qualitative method. Grindle implementation model is appropriate because it can depict responsively the implementation. There has been a disharmony between regulatuions and a policy inconsistency due to indecisiveness policymakers and the obscurity of policy content. From the content of policy aspect, the ineffectiveness of the implementation is caused by the absence of commitment from the involved actor because of a conflict of interest for political interests. The benefit of SPIP has not been felt optimally from the opinion of BPK to the regional financial report and there are still many findings of the compliance BPK results to legislative regulation. The expected changing from SPIP is far from a reality. The leadership conducive factor has not been realized yet. The last is the weak commitment from the leader and all employees by the poor translation ability and the assumption that SPIP is only a job from inspectorate and the limited authority and BPKP capacity as well as the needs for restructuring in the SPIP supervision. From a context aspect of policy there is the great power of the regional heads secures political interests by weakening control, the existence of patterns of patron and client relationships between political officials and bureaucracies that affect programs and activities, the absence of rules enforcement mechanism in the SPIP implementation, there is no system that could lead the executor policy to implement the SPIP and also there is no program to create the internal control culture as the conditions of a good environmental control."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology.

This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result.

"