Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi ibu dan anak. Penulis menganalisa fenomena exclusivity, yaitu rumah tangga yang layak namun tidak menerima PKH dan inclusivity, yaitu rumah tangga yang tidak layak namun menerima PKH, serta membedah bagaimana karakteristik rumah tangga yang ter-exclude dan ter-include dari PKH tersebut. Standar kelayakan rumah tangga berdasarkan karakteristik rumah tangga sangat miskin dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data Program Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011. Hasil penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan tidak sepenuhnya tepat sasaran.

---

This thesis is about the appropriateness of targeting the Hopeful Family Program, better known as Program Keluarga Harapan (PKH). This is a Government program aimed at providing social assistance to very poor households in order to improve the human resource quality of mothers and children. Eligibility is based on the definition of very poor households used by the Indonesian National Statistics Board (Badan Pusat Statistik). This study examines the phenomena of exclusivity and inclusivity when poverty is measured according to a wealth index developed by Filmer and Pritchett (2001). Whereas exclusivity refers to households which are eligible for but are not beneficiaries of the program while inclusivity refers to those households which should not be eligible but nevertheless receive program benefits. In addition, the study further assesses relevant demographic and social characteristics of households excluded and included in the program. This is a quantitative study that relies on data compiled for the Social Protection Program in 2011 and it shows that program targeting has not been fully effective."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara status penerimaan PKH terhadap intensi fertilitas perempuan berstatus kawin yang tidak ber-KB usia 15-49 tahun di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitan ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah intensi fertilitas dari perempuan berstatus kawin usia 15-49 tahun yang tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi. Variabel bebas meliputi variabel bebas utama, yaitu status penerimaan PKH dan variabel bebas kontrol yang mencakup faktor individu, yaitu jumlah anak lahir hidup, tempat tinggal (desa/kota), status bekerja perempuan, tingkat pendidikan perempuan, tingkat pendidikan suami, umur perempuan, umur suami, akses terhadap internet, tingkat pendapatan, status kepemilikan rumah, dan faktor kontekstual, yaitu TFR provinsi, IDG provinsi dan CPR provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dikontrol terhadap faktor individu dan faktor kontekstual, intensi fertilitas yang tinggi berasosiasi dengan menerima PKH. Perempuan yang berasal dari rumah tangga penerima bantuan PKH cenderung untuk memaksimalkan bantuan yang diterima dengan menambah jumlah anak (moral hazard). Perilaku moral hazard lebih mencolok pada perempuan dari rumah tangga yang pernah menerima PKH atau yang saat ini menerima PKH tetapi tidak dapat menunjukkan kartu.

---

The purpose of this study is to investigate the relationship between PKH acceptance status and the fertility intentions of married noncontracepting women aged 15-49 years in Indonesia. Data for this study came from the National Socio-Economic Survey (Susenas) 2017. The dependent variable in this study is the fertility intention of married women aged 15-49 years who were not contracepting. The independent variables include the main variable, namely PKH acceptance status and the control variables which include individual factors, namely parity, living area (rural/urban), women's working status, women's education, husband's education, women's age, husband's age, internet access, income, home ownership status, and contextual factors, namely the province TFR, IDG and CPR. The findings showed that after controlling for individual and contextual factors, high fertility intention was associated with PKH acceptance. Women from PKH beneficiary were more likely to maximize the cash assistance by increasing the number of children (moral hazard). Moral hazard behavior was more striking among in women from households who had received PKH or who currently received PKH but were unable to show their cards."

"Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal.

---

Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui pola assessment dilakukan RZ untuk dapat menggali kebutuhan dari penerima manfaat dari sekolah juara dan agar program sekolah juara dapat menyasar ke penerima manfaat yang tepat. Assessment di organisasi berbasis agama biasanya tidak dilakukan dan hanya bergantung pada permintaan donatur. Namun, hal ini tidak dilakukan RZ. RZ melakukan assessment program sekolah juara langsung ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat dan siapa saja yang tepat menerima manfaat tersebut. Tulisan ini meneliti bagaimana pola assessment wilayah, calon siswa dan tenaga pengajar dalam menggali kebutuhan dari penerima manfaat sekolah juara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji dan memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa RZ menggunakan beberapa tahapan dalam menjalankan pola assessment. Dalam assessment wilayah, RZ mengumpulkan data wilayah dan mengujinya dengan turun ke lapangan. Dalam assessment calon siswa, RZ melakukan tahapan sosialisasi, pendaftaran, seleksi administrasi, survey dan wawancara orang tua dan siswa. Dalam assessment tenaga pengajar, RZ melakukan rekrutment dan seleksi untuk calon guru bagi sekolah juara.

---

ABSTRACT

The objective of the research is to find out the assessment pattern conducted by RZ to explore the needs of the beneficiaries of sekolah juara. Assessment in faith based organizations is usually not done and depends only on donor demand. However, this is not done by RZ. RZ conducts assessment of sekolah juara directly to the field to see the needs of the community and beneficiaries. This paper examines how the assessment patterns of areas, prospective students and teachers in exploring the needs of beneficiaries of sekolah juara. This research uses descriptive qualitative research. The results of the study found that RZ used several stages to run an assessment pattern. In regional assessment, the RZ collects regional data and tests it down into the field. In the assessment of prospective students, RZ performs socialization, registration, administration selection, survey and parent and student interviews. In the assessment of teachers, RZ perform recruitment and selection for prospective teachers for the sekolah juara. "

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang ketepatan sasaran dalam Program JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah salahsatu bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin untukmeningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan. Penulismenganalisa fenomena under coverage, yaitu rumah tangga yang layak namuntidak menerima Jamkesmas dan leakage, yaitu rumah tangga yang tidak layaknamun menerima Jamkesmas, serta menjelaskan karakteristik yangmempengaruhi rumah tangga ter-exclude dan ter-include dari Jamkesmas tersebut.Standar kelayakan rumah tangga berdasarkan karakteristik rumah tangga miskindari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah analisis kuantitatif denganmenggunakan data Susenas 2012. Hasil penelitian ini adalah Program JaminanKesehatan Masyarakat tidak sepenuhnya tepat sasaran.

---

ABSTRACTThis thesis studies appropriateness of targeting of Community Health InsuranceProgram in 2012, better known as Program Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas). Jamkesmas is a Government program aimed to provide socialassistance to poor households in order to improve the human resource qualityespecially about health. Eligibility is based on the definition of poor householdsused by the Indonesian National Statistics Board (Badan Pusat Statistik). Thisstudy examines the phenomena of under coverage and leakage. Whereas undercoverage refers to households which are eligible for but are not beneficiaries ofthe program while leakage refers to those households which should not be eligiblebut nevertheless receive program benefits. In addition, this study describe aboutcharacteristics that explain why households are excluded and included in theprogram. This study was qualitative analysis that relies on data compiled fromSusenas in 2012 and concludes that the program targeting has not been fullyeffective."

"Penandatangan Nota Kesefahaman antara KemenParekraf dan Kemenkes pada tahun 2012 dan disahkannya PMK No. 76 Tahun 2015 tentang Wisata Medis merupakan sebuah bentuk dukungan dari pemerintah terhadap program wisata medis di Indonesia. Hal tersebut pun disambut baik oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan adanya penandatanganan Nota Kesefahaman antara 4 rumah sakit besar di Lombok pada 19 Februari 2019 dan adanya SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Gugus Kerja Pengembangan Wisata Medis di NTB. Ikut andil di dalamnya adalah RS Harapan Keluarga sebagai salah satu rumah sakit swasta yang juga telah lama berkecimpung dalam penanganan pasien mancanegara. Dengan demikian, perlu dilakukan penetapan strategi pemasaran berdasarkan penetapan segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar untuk program tersebut. Telah dilakukan wawancara pada 12 informan kemudian dilakukan analisis konten. Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Kesimpulan penelitian adalah kesiapan RS Harapan Keluarga dalam program wisata medis berdasarkan PMK No. 76 tahun 2015 tentang Wisata Medis masih harus dilengkapi, terutama dalam kesiapan syarat administratif. Dari segi strategi pemasaran telah ditetapkan segmen, target, dan posisi pasar, namun masih perlu dilakukan pengembangan dan dibutuhkan dukungan dalam kebijakan dan kesiapan, peningkatan kemampuan SDM dalam bahasa mandarin dan arab, pembentukan tarif dalam US Dollar, dan promosi untuk program unggulan Total Knee Replacement (TKR) di RS Harapan Keluarga Mataram.

---

Memorandum Of Understanding that been signed between Ministry of Health and Ministry of Tourism and Economis also the passed of PMK No. 76 2015 about Medical Tourism are the support of Indonesia goverment for medical tourism program. This support was welcomed by West Nusa Tenggara Goverment by signed the Memorandum Of Understanding from 4 big hospitals in Lombok and Governor decree about The Formation of Medical Tourism Program Workforce Team in West Nusa Tenggara. Harapan Keluarga hospital is one of the hospital that have a lot of experience with expatriat patient. Therefore, need to establish the marketing strategy by segmenting, targeting, and positioning for this program. There were twelve informan have been asked. Validation is using source and methode triangulation. Study showed that Harapan Keluarga hospital isnt ready enough, especially from the administratif aspect, refer to PMK No. 76 2015 about Medical Tourism. From marketing strategy, need more support from policy and readiness, enhacement of Mandarin and Arabic for communication, also promotion for Total Knee Replacement (TKR) as their prime service."

"Berbagai riset menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kondisi kesehatan, status gizi dan tingkat pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proporsi KPM graduasi hingga tahun 2019 hanya sekitar 12 persen dari KPM tahun 2017 dan 2018, hal ini menunjukkan terbatasnya kemampuan program dalam meningkatkan status ekonomi keluarga miskin dan rentan yang menjadi target sasarannya. Oleh karenanya, targeting graduasi KPM berdaya menjadi arah kebijakan PKH saat ini, bukan lagi tentang sekedar memastikan bantuan tepat sasaran, namun utamanya bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM mandiri secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai target tersebut maka Kementerian Sosial mengembangkan strategi percepatan graduasi yang mengadopsi model graduasi The Consultative Group to Assist the Poor/CGAP. Penelitian ini mencoba menganalisis outcomes terhadap strategi graduasi KPM PKH dalam kerangka Result Based Management (RBM) di Kabupaten Cianjur. RBM sebagai pendekatan perencanaan strategis berbasis hasil (result), berfokus pada analisis asumsi (assumption) dan risiko (risk) untuk mencapai masing-masing result pada level outputs, outcomes dan impact (UNDP, 2009). Pengumpulan data utama menggunakan in-dept interview pada 21 informan yang merupakan representasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia PKH dan KPM PKH di Kabupaten Cianjur. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) outcomes dalam strategi graduasi yang dihasilkan di Kabupaten Cianjur, diantaranya pertama, pendapatan meningkat dan beban pengeluaran menurun; kedua tercipta perubahan pola pikir, perilaku positif, dan kemandirian KPM; ketiga memiliki aset produktif; dan keempat mengenal dan mampu memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal

---

Some studies explained that the Program Keluarga Harapan (PKH) gave a positive contribution for improving the health, nutritional status and education level of Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat). However, this program still had limitation for family-economical improvement, which is shown as graduated KPM for 2019 were only 12% of graduated KPM on 2017 and 2018. Therefore, targeting of graduated-capable KPM became PKH policy objective, not only just ensuring the sosial assistence was on target, but also ensuring poverty alleviation by creating socially and economically independent KPM. To achieve this target, the Ministry of Social Affairs developed a accelerated-graduation strategy by adopting The Consultative Group to Assist the Poor/CGAP model. This research tried to analyze the outcomes of the KPM PKH graduation strategy within the Results-Based Management (RBM) framework in Cianjur. RBM as approach of result-based strategic planning, focused on analyzing assumptions and risk to achieve each result at the output, outcome and impact level (UNDP, 2009). The main data collection used in-dept interviews with 21 informants that represented as the Central Government, Local Government, PKH Human Resources and KPM PKH in Cianjur. From this research resulted 4 (four) outcomes resulting from the graduation strategy in Cianjur, there were, first increased income and decreased expenses; second, creating a change in mindset, positive behavior, and independence of KPM; the third has productive assets; and fourth knowing and being able to utilize formal financial products and services. from the graduation strategy"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang berhasil melepaskan rumah tangga penerima manfaat PKH dari bantuan sosial (tergraduasi) dan merekomendasikan kebijakan publik berdasarkan temuan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Melalui metode analisis regresi logit dengan menggunakan data cross section Indonesian Family Life Surveys (IFLS) tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel yang berkorelasi dengan kondisi tergraduasi penerima manfaat PKH antara lain adalah rumah tangga yang memiliki paling tidak satu anak yang mengenyam pendidikan SMA, partisipasi dalam kegiatan komunitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga, usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, dan ukuran rumah tangga atau banyaknya anggota rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dengan bantuan sosial yang mendorong keberlanjutan kesejahteraan penerima manfaat melalui beberapa program CCT yang lebih inklusif. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan bantuan sosial PKH tidak hanya berfungsi dan dirancang untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga secara jangka panjang dan berkelanjutan.

---

Indonesia implements a direct This study aims to identify and analyze key factors that contribute to the successful graduation of beneficiary households from social assistance program PKH (Program Keluarga Harapan) and provide policy recommendations based on research findings related to factors influencing such success. Employing the logistic regression analysis method using cross-sectional data from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) of 2014, this research reveals that variables correlated with the graduation status of PKH beneficiaries include households with at least one child attending high school (SMA), engagement in community empowerment activities, the age and education level of the household head, the number of employed household members, and household size. These findings offer insights that can inform government policymakers when formulating policies pertaining to social assistance, encouraging the sustained well-being of beneficiaries through more inclusive Conditional Cash Transfer (CCT) programs. In this regard, it is hoped that PKH social assistance will not only function and be designed as a short-term solution to poverty but also a long-term and sustainable solution."

"Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan mengentaskan kemiskinan, dan keberhasilannya diukur melalui jumlah graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejak tahun 2007, jumlah graduasi KPM fluktuatif dan sering tidak mencapai target tahunan, sehingga peran pendamping sosial yang efektif sangat penting untuk mempercepat graduasi, terutama graduasi mandiri saat KPM PKH sudah berdaya dan memilih keluar dari program. Pendampingan PKH menghadapi berbagai masalah, seperti penilaian sosial ekonomi yang belum sepenuhnya terealisasi dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan graduasi sehingga tidak tepat sasaran. Selain itu, sering terjadi penyalahgunaan etika, seperti pendamping yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM karena 'gagap teknologi' dan minimnya pengetahuan KPM, yang dapat menimbulkan risiko pungutan liar dan risiko lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan masih belum menerapkan hal-hal yang dapat mendorong keberdayaan dan kemandirian KPM PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur strength perspective serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses pendampingan sosial PKH dalam upaya mendorong graduasi sejahtera mandiri KPM PKH. Metode penulisan ini menggunakan literatur review dengan menghimpun penelitian-penelitian mengenai pendampingan dan graduasi PKH yang dipublikasi pada tahun 2018-2023. Pemilihan lima literatur sebagai bahan rujukan utama berdasarkan kriteria rangkaian hasil penelitian tersedia secara utuh, minimal membahas dua dari ketiga konsep PKH, pendampingan PKH, atau graduasi KPM PKH, memiliki perbedaan metode dan lokus penelitian, serta memiliki pembahasan yang dapat menjawab pertanyaan penulisan dalam studi ini. Dengan menggunakan pendekatan context review, penulis meninjau literatur utama yang membahas proses pendampingan PKH dalam upaya mendorong graduasi mandiri dan mengaitkannya dengan konteks strength perpsective untuk mendeskripsikan bagaimana proses pendampingan PKH jika menerapkan perspektif tersebut. Hasil tinjauan proses pendampingan menunjukkan adanya unsur strength perspective, yang melihat KPM PKH mampu belajar, bertumbuh, dan berubah menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Partisipasi aktif dari KPM PKH sangat diharapkan, dengan strategi kolaborasi dan kemitraan antara pendamping, KPM, serta pihak luar untuk mencapai tujuan pendampingan. Faktor pendorong dipengaruhi oleh kompetensi pendamping, partisipasi KPM, serta dukungan institusional dan kebijakan pemerintah, yang membantu KPM PKH mencapai graduasi mandiri. Faktor penghambat berasal dari ketidakstabilan ekonomi dan sosial, rendahnya kepercayaan diri KPM, minimnya akses ke pendidikan dan peluang kerja, ketidakseimbangan rasio pendamping dan KPM, beban kerja pendamping yang tinggi, proses validasi data yang tidak sesuai, kurangnya sumber daya, serta ketidakcocokan jadwal pendampingan dengan jam kerja KPM.

---

The Family Hope Program (PKH) aims to alleviate poverty, and its success is measured by the number of beneficiary family graduations. Since 2007, the number of KPM graduations has fluctuated and often does not reach the annual target, so the role of effective social assistants is very important to accelerate graduation, especially independent graduation when KPM PKH is empowered and chooses to leave the program. PKH mentoring faces various problems, such as socio-economic assessments that have not been fully realized and subjectivity in making graduation decisions so that they are not on target. In addition, ethical abuses often occur, such as assistants holding KPM's Prosperous Family Card (KKS) due to 'technology stuttering' and KPM's lack of knowledge, which can lead to the risk of illegal levies and other risks. This shows that the mentoring has not yet implemented things that can encourage the empowerment and independence of KPM PKH. This study aims to identify the elements of strength perspective as well as the driving and inhibiting factors in the PKH social assistance process in an effort to encourage independent prosperous graduation of KPM PKH. This writing method uses a literature review by collecting research on PKH assistance and graduation published in 2018-2023. The selection of five literatures as the main reference material is based on the criteria that the series of research results are available in full, at least discuss two of the three concepts of PKH, PKH assistance, or KPM PKH graduation, have differences in research methods and locus, and have discussions that can answer the writing questions in this study. Using a context review approach, the author reviews the main literature that discusses the PKH mentoring process in an effort to encourage independent graduation and relates it to the context strength perspective to describe how the PKH mentoring process would look if it applied this perspective. The review of the mentoring process shows an element of strength perspective, which sees KPM PKH able to learn, grow, and change into a more prosperous family. Active participation from KPM PKH is expected, with collaboration and partnership strategies between facilitators, KPM, and external parties to achieve mentoring goals. The driving factors are influenced by facilitators' competence, KPM participation, as well as institutional support and government policies, which help KPM PKH achieve independent graduation. The inhibiting factors stem from economic and social instability, low KPM self-confidence, lack of access to education and employment opportunities, imbalance in the ratio of facilitators to KPM, high facilitator workload, inappropriate data validation process, lack of resources, and incompatibility of the facilitation schedule with KPM working hours."