Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor internal bank dan faktor eksternal bank (faktor spesifik industri dan kondisi makroekonomi) terhadap profitabilitas Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. 34 Bank Umum diambil sebagai sampel dengan periode penelitian Januari 2006 hingga Desember 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor efisiensi operasi (BOPO) dan Permodalan (CAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Faktor lain seperti Likuiditas (FDR), Risiko Kredit (NPL), Inflasi, Owner, Herfindhal-Hirschman Index (HHI) dan BI Rate tidak mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Analisis terhadap risiko usaha bank dan tingkat konsentrasi pasar (HHI) dilakukan untuk mencermati hubungan bentuk struktur pasar dengan profitabilitas pada Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2006-2011.

---

This research aims to analyze the effect of bank internal factors and external factors ( industry specific factors and macroeconomic condition) to State-owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks profitability in Indonesia. 34 Banks are choosen to be sample and the observation period is from Januari 2006 until December 2011. The result shows that operating efficiency (BOPO) and capital (CAR), determine State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks Profitability in Indonesia. The other factors such as Liquidity (FDR), Credit Risk (NPL), Inflation, Owner, Herfindhal-Hirschman Index (HHI) and BI Rate do not affect State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks profitability significantly. Analysis of the bank's business risk and the level of market concentration (HHI) is performed to examine the relationship between market structure and profitability in the State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks 2006-2011"

"Biaya kesehatan di Kota Depok dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi analisis tentang pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah untuk tahun 2003 ini belum pernah dilakukan. Analisis tentang hal ini dipandang perlu untuk melihat kecukupan alokasi dana kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Depok meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Bangunan dan FKDS (Forum Kota Depok Sehat), seiuruh instansi ini mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari sektor publik. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari dinas yang bersangkutan dengan sektor kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Depok untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp 25.947.807.423,- atau sebesar 3.8% dari total APBD Kota Depok, dengan alokasi biaya kesehatan per kapita per tahun sebesar Rp 20.804,- atau S 2.3. Angka ini dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok meskipun masih dibawah anjuran WHO maupun angka rata-rata nasional.Biaya kesehatan di Kota Depok belum dapat terserap dengan baik akibat kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di instansi kesehatan. Apabila alokasi dana kesehatan ini ditingkatkanpun maka pembiayaan kesehatan tidak secara langsung memperbaiki karena perlu didukung oleh SDM yang mampu mengelola secara tepat guna.Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Depok yaitu: Pertama, mempertimbangkan pengelolaan dana kesehatan dengan menggunakan sistem JPKM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat) khususnya bagi penduduk miskin. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia agar dana kesehatan dapat dikelola dengan baik menuju Depok Sehat 2006."

"Tahun 2015 merupakan tahun akhir dari pencapaian target pembangunan di dunia, yang disepakati oleh hampir 200 negara anggota PBB di New York, Amerika Serikat, untuk masa awal era melenium ke-3. Kesepakatan ini saat ini populer disebut dengan MDGs. Kesejahteraan masyarakat di dunia adalah ujung dari semua target yang hendak dicapai itu. Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukan dari banyak aspek. Salah satu aspek yang cukup penting adalah kesehatan. Hasil pembangunan tidak akan ada artinya jika sebagian masyarakat tidak sehat. Pembangunan itupun tidak akan langgeng jika sebagian masyarakatnya sakit. Tesis ini mengkaji perihal pengaruh kebijakan pemerintah daerah di Indonesia melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanjanya untuk kesehatan dengan hasil (outcome) kesehatan masyarakat. Outcome kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode tahun 2005 sampai dengan 2010 belanja pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) untuk kesehatan telah berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup dan berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Artinya, selama periode 2005-2010 perkembangan belanja pemerintah daerah untuk kesehatan sejalan dengan harapan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap 1% kenaikan belanja pemerintah untuk kesehatan telah meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0.1 poin dan menurunkan angka kematian bayi sebesar 0.39 per seribu kelahiran bayi hidup.

---

Almost 200 countries, member of United Nation has signed the an aggrement of Millenium Development Goals (MDGs) which will be ending in 2015 as the early of third miillenium era. The purpose of this aggrement is to achieve the community welfare for the whole of the nations. Many aspect can describe community welfare, one of the most important is health aspect. Development results will not be any sense if most people are not healthy. Sustainable development cannot be reach if many people are not healthy.

This research examines the effect of Indonesian government policies through a budget allocation of income and government expenditure for health with the outcomes of public health. The outcomes used in this research is the life expectancy and infant mortality.

The findings of this research show that during the period of 2005-2010 local government expenditure for health has a positive significant effect on life expectancy and negative significant effect on infant mortality. This finding means that local government expenditure for health significanly increase community health in indonesia during the period of 2005-2010. This research found that every 1% increase of local government expenditure for public health will increase life expectacy by 0.1 poin and decrease infant mortality by 0.39 of thousand life birth."

"Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 berdampak terhadap persoalan makro, seperti kemiskinan, penggangguran, juga mempengaruhi mutu hidup manusia, baik dari sisi pendidikan maupun terhadap aspek kesehatan. Akibat krisis tersebut membuat harapan masyarakat umum menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dan obat yang bermutu serta terjangkau semakin jauh. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat.Upaya pemerintah untuk dapat menanggulangi berbagai masalah di atas adalah mengambil kebijakan darurat dalam mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh krisis terhadap masyarakat, karena itu pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes), yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari program pengurangan subsidi energi bagi masyarakat miskin.Salah satu rumah sakit yang mendapatkan dana PKPS-BBM Bidkes di propinsi Jawa Tengah adalah RSUD Wonogiri. Pada tahun 2003 penyerapan dana PKPS-BBM Bidkes sebesar 52,2%. Rendahnya penyerapan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Variabel yang diteliti meliputi input, proses, dan output. Variabel input meliputi persepsi, pengorganisasian, prosedur pelayanan, mutu layanan, sosialisasi. Variabel Proses terdiri dari penetapan sasaran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat. outputnya Gakin yang berobat dan mendapatkan dana PKPSBBM Bidkes serta pengaduan masyarakat.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data penelitian diambil dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen, kesan dan pernyataan orang mengenai kasus tersebut.Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di kabupaten Wonogiri dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 399 Tahun 2003 tanggal I Oktober 2003 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, jenis pelayanan/kasus, persyaratan pasien Gakin, dan ruang perawatan. Prosedur pelayanan untuk pasien Gakin disusun dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan, selain itu juga dilengkapi alur pelayanan yang bertujuan mempercepat dan memudahkan pelayanan. Tidak ada perbedaan mutu pelayanan antara pasien Gakin dan umum. Sosialisasi PKPS-BBM Bidkes di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik. Sosialisasi dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan aparat terkait dan masyarakat. Jumlah gakin yang berobat di RSUD Wonogiri tahun 2001 sebanyak 208 kasus, tahun 2002 sebanyak 2906 kasus, tahun 2003 sebanyak 750 kasus. Pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di RSUD Wonogiri karena ketidaktahuan pasien mengenai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.Daftar bacaan : 45 (1985-2003)

---

Case Study of Utilization Evaluation for Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division at RSUD Wonogiri Year 2001-2003Economic crisis in Indonesia that happened in the year 1997 affecting to macro problem such as poverty, unemployed, also influenced the quality of human life, both education and also health aspect. The crisis impacted to the access of government and private health center to get health service and certifiable drug seemed so far. It was caused by the need of society for health care progressively increased in line with the increasing of their awareness about healthy life.

Governmental effort to overcome various problem above is to take an emergency policy in lessening the various impact generated by the crisis to society. In consequence, the government had launched the Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division (PKPS-BBM Bidkes) that aimed to decrease the negative impact of program of energy subsidy reduction for poor society.

One of the hospitals in which got the fund of PKPS-EBM Bidkes in Central Java Province was RSUD Wonogiri. The absorption of such fund in 2003 was 52.2%. The lower absorption of that fund attracted the writer to conduct the study at that hospital. Variables that included in the study consisted of input, process, and output. Variable of input consisted of perception, organizing, service procedure, service quality, and socialization. Variable of process consisted of determining of target, liquefaction, financial accountability, community participation and openness. Variable of output included the number of poor family in which got health care and fund of PKPS-BBM Bidkes and also condemnation of society.

Analysis that used in this study was case study. Data was taken by conducting interview, observation, document, impressive and statement of people that concerning about the case.

The study resulted hat implementation of PKPS-BBM Bidkes in the District of Wonogiri provided with Decree of Regent of Wonogiri Number: 399 Year 2003, dated October 1, 2003 in which contained objectives, target, type/case of service, requirement of patient from poor family, and treatment room. Service procedure for the poor family patient was made in order to increase service quality and coverage, besides was also equipped by service path that aimed to facilitate the service. There was no difference of service quality between poor family patient and common patient. Socialization of PKPSBBM Bidkes in the District of Wonogiri worked out. It was conducted as inter-sector by involving related government officer and community. Number of poor family in which got the health care in RSUD Wonogiri in 2001, 2002, and 200 respectively were 208 cases, 2906 cases, and 750 cases. Denunciation of community that concerning the implementation of PKPS-BBM Bidkes in RSUD Wonogiri due to the ignorance of patient about service procedure which have been specified.

References: 45 (1985-2003)"

"Penelitian ini menunjukkan determinan dari net interest margin (NIM) dan non interest income (NII) yang bertujuan untuk menganalisa hubungan antara NIM dan NII di Indonesia. Hanya sedikit penelitian dengan tujuan ini dan penelitian tersebut menghasilkan hasil yang berbeda untuk setiap sampel dan periode. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk fokus pada bank-bank di Indonesia. System GMM digunakan untuk mengontrol hubungan yang simultan pada NIM dan NII bank umum nasional devisa di Indonesia selama 2004-2011.Penelitian ini menemukan adanya beberapa determinan NIM dan NII yang tidak berpengaruh signifikan secara statistik di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik antara NIM dan NII. Akan tetapi, risiko aktivitas tradisional yang tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas non tradisional secara statistik memberikan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu bank meningkatkan aktivitas non tradisional bukan untuk menutupi penurunan dari pendapatan margin.

---

This study examines the determinants of bank net interest margin (NIM) and non interest income (NII) in order to analize the relationship between NIM and NII in Indonesia. System GMM is employed to control for the simultaneity between NIM and NII for foreign exvhange bank in Indonesia during the period of 2004-2011.

This paper find some the determinants of NIM and NII statistically insignificant in Indonesia. This study's result also shows a statistically significant negative relationship between NIM and NII. However, risk of the traditional activities statistically insignificant correlated with non traditional activities provides a different conclusions with earlier studies that is banks increase their non traditional activities not to offset the decline in margin income."

"Penelitian ini menganalisis risiko kredit, risiko likuiditas dan profitabilitas Bank Asing di Indonesia pada periode 2009-2018 di mana sejak 2014, Bank Asing diwajibkan untuk memenuhi persyaratan permodalan baru dalam rangka penerapanBasel 3, yakni regulasi Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). CEMA mengharuskan modal Bank Asing untuk ditempatkan pada aset keuangan tertentu, sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk penyaluran kredit. Hasil penelitian menunjukkan Bank Asing memiliki risiko kredit yang lebih baik (terlihat dari penurunan NPL dan peningkatan CAR), namun mengalami penurunan profitabilitas (terlihat dari penurunan ROA). Selain itu, risiko likuiditas yang diharapkan dapat turut dimitigasi, ternyata mengalami peningkatan (terlihat dari penyaluran kredit yang meningkat dan LDR yang tetap tinggi). Pada Bank Asing BUKU 2, penerapan CEMA tidak memberikan perubahan signifikan bagi penurunan NPL dan perubahan LDR. Pasca penerapan CEMA, risiko kredit pada Bank Asing BUKU 3 lebih membaik sedangkan risiko likuiditasnya lebih meningkat dibandingkan pada Bank Asing BUKU 2. Walaupun demikian, profitabilitas Bank Asing BUKU 2 lebih menurun dibandingkan Bank Asing BUKU 3. Penelitian ini menggunakan metode uji beda mean two sample dengan t- Test.

---

The study is analysing credit risk, liquidity risk and profitability of foreign banks in Indonesia for the period 2009-2018, of which since 2014, foreign banks are required to meet new capital requirements following implementation of Basel 3, which is the regulation of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). CEMA requires foreign banks to channel their capital into specific financial assets, which resulting the funds cannot be used for credit disbursement. Result of the study shows that foreign banks have better credit risk (shown by lower NPL and increase in CAR), however they experiences lower profitability (shown by lower ROA). In addition to that, liquidity risk which was intended to be mitigated, is actually showing elevated level (shown by continuously increase of credit disbursement while LDR ratio is still showing high). BUKU 2 type foreign banks after CEMA implementation does not significantly have lower NPL nor have change of LDR ratio. After CEMA implementation, credit risk of BUKU 3 trpe foreign banks is better while their liquidity risk is elevated compare to BUKU 2 type foreign banks. On the contrary, profitability of BUKU 2 type foreign banks are lower compare to BUKU 3 type foreign banks. This study is using method of mean two sample difference with t-Test."

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk menerapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) kepada seluruh bank umum konvensional di Indonesia, penerapan LCR ini akan menjadikan Bank dalam Kelompok Berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) yang saat ini tidak diwajibkan untuk menghitung dan memenuhi LCR, kedepannya akan diwajibkan memenuhi dan melaporkan LCR. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan pemenuhan LCR bagi KBMI 1, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Liquidity Coverage Ratio (LCR). Penelitian ini juga mengkaji perbedaan determinan LCR antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Analisis menggunakan regresi dengan data panel menggunakan data rasio keuangan bank sebagai faktor determinan LCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank (SIZE), rasio kecukupan modal (CAR), current account saving account per total dana pihak ketiga (CASA), return on asset (ROA), loan to deposit ratio (LDR) dan suku bunga bank sentral berpengaruh terhadap LCR. Penelitian ini menemukan perbedaan determinan LCR antara sebelum dan saat pandemi Covid-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi LCR sebelum pandemi adalah CASA, CAR, NPL, ROA dan suku bunga acuan bank sentral. Sedangkan pada masa pandemi faktor yang mempengaruhi LCR adalah CASA, CAR dan LDR

---

The Financial Services Authority (FSA) plan to applies Liquidity Coverage Ratio (LCR) to all conventional commercial banks in Indonesia, this implementation of LCR will make Banks in Group Based on Core Capital 1 (KBMI 1) which is currently not required to calculate and fulfil LCR limit, in the future required to fulfil and report LCR. Therefore, in order to make preparations for the fulfilment of the LCR for the KBMI 1, research is needed to examine what factors affect the Liquidity Coverage Ratio (LCR). This study also examines the difference LCR determinants between before and during pandemic Covid-19. The analysis use regression with panel data using bank’s financial ratio as the determinant factors of LCR. The results showed that bank size (SIZE), capital adequacy ratio (CAR), current account per total third party fund (CASA), return on assets (ROA), loan to deposit ratio (LDR) and central bank interest rates had an effect on the LCR. This research found several differences in the LCR determinants between before and during pandemic Covid-19 situation. Factors that affect LCR before the pandemic are CASA, CAR, NPL, ROA and BI rate. Meanwhile, during the pandemic, factors that affect LCR are CASA, CAR and LDR."

"Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatandisamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsiekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalahpasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 jutaUSD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 BMI, 2015 . Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90 alatkesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik IndeptInterview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasilriset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya diUniversitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Madamasih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan.Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurangbersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusundalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunyaserta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usahauntuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya perisetsecara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secarakonsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Sertalaboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada.Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasidalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dariprototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. Inaddition to having a social function, medical devices also has an economic function andcommodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devicesmarketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated toreach 1.2 billion USD by 2019 BMI, 2015 . However, the need for medical devices isstill fulfilled by more than 90 of imported medical devices. This research usesqualitative method with In depth Interview technique. Research Result of Communication on the hilirization policy implementation of medical devices researchresults in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah MadaUniversity such as human resources, facilities and funds have not been optimal.Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation ofmedical devices research results.

Conclusion the hilirization policy implementation ofmedical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in thehilirization implementation of medical devices research results. Obstacles Gadjah MadaUniversity researchers'communication with LKPP is less synergic so that the productsthat should be arranged in the governance of medical devices procurement are stillrejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medicaldevices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devicesand business actors to invest in the medical devices industry. Research resources inquantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, sofar the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testinglaboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. Theorganizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and theadvocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement ofthe objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization ofresearch results."

"Pembiayaan kesehatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak metode dan system yang telah dikembangkan mengenai hal ini. Indonesia seperti halnya Negara lain, menghadapi masalah yang sama dalam pengembangan sislem pembiayaan kesehatan. Dihadapkan dengan keadaan saat ini dalam krisis pembiayaan kesehalan, DKI Jaya dipaksa untuk dapat mengendalikan biaya. Mendapatkan biaya satuan yang handal dalam semua RSUDnya merupakan kebutuhan dasar dalam pertahanan ekonomi, di masa system pembiayaan kesehatan yang masih kurang baik di Indonesia. Definisi dari biaya satuan yang handal merupakan kunci kesuksesan semua rumah sakit. Clinical pathways disadari oleh DKI Jaya sebagai alat esensial dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat. Pengembangan pathways ini kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk perhitungan biaya tiap pathway yang ada. Dengan diketahuinya biaya ini selanjutnya untuk menganalisa efektifitas biaya per pathway pun mudah dilakukan. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui metoda untuk menghitung cost of treatment berbasis clinical pathway dari diagnoa yang telah dibuat oleh RSUD DKI Jaya. Kemudian dilanjutkan dengan metode untuk mengaplikasikan cost index untuk mengendalikan biaya diseluruh RSUD DKI Jaya. Angka yng didapatkan di dalam penelitian ini adalah untuk selanjutnya dapak diklarifikasikan keakuratannya dan terbuka untuk penelitian lebih jauh, karena data yang didapatkan untuk pendukung masih belum dapat dijustifikasi. Diagnosa terpiih adalah Diare Anak sebagai perwakilan penyakit medis, dan Sectio Caesaria sebagai perwakilan tindakan bedah. Kedua diagnosa terpilih karena merupakan frekuensi paling tinggi di DKI Jaya dan pelayanannya melibatkan banyak sumber daya. Budi Asih dan Tarakan adalah rumah sakit yang dipilih secara purposive sebagai perwakilan RSUD DKI Jaya.

---

Health financing has always been an ongoing issue in the world. There are many methods and systems that had been developed all over regarding this subject. Indonesia, like many countries, faces the same problem in developing its health financing system. Confronted with the current health care financial crisis, DKI Jaya is forced to control its cost. Setting up a reliable cost unit in its hospitals is a fundamental necessity for economic survival, given the current general conditions in Indonesia's healthcare system. Defin ion is the crucial factor for success. Clinical pathways are recognized by DKI Jaya as essential tools for delivering health services to people. Developing these pathways should then be followed by evaluating !he cost of each pathway. Once the cost of the pathway is known, analyzing the cost effectiveness of the pathway can easily be done.

The purpose of this research is to more understand the method to calculate cost of treatment based on the clinical pathways of the diagnoses that have been developed by DKI Jaya. Then followed by the method to apply cost index to control cost within DKI Jaya's hospitals. As for the values are for futher clarification and research as the supporting data are not yet justified as the best data provided. The diagnoses that are chosen are children?s Diarrhea, representingmedical treatments and Caesarian Delivery, which is representing surgical treatments. The 2 (two) diagnoses are selected as they are the highest frequency within DKI Jaya' s hospital and the treatments involve many resources. Budi Asih and Tarakan are the hospitals that are purposively chosen for the research, as representatives of all DKI Jaya's hospitals. The cost of treatment based on the clinical pathway are then analyzed with the existing conditions followed by the cost index which then is studied as it represents the variables that could effect cost of treatment and its control."

"Bank BUMN sebagai mitra strategis pemerintah berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kekayaan negara, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, Bank BUMN diperlukan untuk memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Indikator yang mampu merepresentasikan dengan baik kinerja Bank BUMN adalah profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan profitabilitas dengan menguji pengaruh Firm Size, Liquidity, Solvency, Financial Leverage, dan Capital Adequacy terhadap ROA, ROE, danROS. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling, dan menggunakan model statistik regresi berganda data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, danBank BTN periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Firm Size terhadap ROAdan ROS namun negatif terhadap ROE. Liquidity berpengaruh positif terhadap ROEdan ROS namun negatif terhadap ROA. Solvency berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE, dan ROS. Financial Leverage berpengaruh positif terhadap ROAnamun negatif terhadap ROEdan ROS. Capital Adequacy berpengaruh positif terhadap ROAdan ROEnamun negatif terhadap ROS.

---

As strategic partners of the government, state-owned banks play a role in supporting the implementation of national development in the context of economic growth, increasing the country’s wealth, equitable development, and national stability towards improving living standards. Therefore, state-owned banks must persist to have good performance in all its business activities. An indicator that can represent well the performance of state-owned banks is profitability. This research aims to analyze the determinants of profitability. Those determinants include Firm Size, Liquidity, Solvency, Financial Leverage, and Capital Adequacy while the profitability is evaluated by three different ratios which is ROA, ROE, and ROS. This research is using a quantitative research with a purposive sampling technique and used a multiple regression statistical model of panel data. The data used in this research are the financial statements and annual reports of Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, and Bank BTN for the 2016-2019 period. The research results showed that Firm Size has a positive impact on both ROA and ROS but a negative one on ROE. Liquidity impacts positively on ROE and ROS but negatively on ROA. Solvency impacts negatively on ROA, ROE, and ROS. Financial Leverage has a positive impact on ROA but it has the opposite effect on ROE and ROS. Capital Adequacy has a positive impact on both ROA and ROE but negative on ROS."