Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi tinggi. Perusahaan yang mengusahaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia (kontraktor) harus menanggung pembiayaan serta risiko selama penyelenggaraan proyek. Selain kebutuhan keterlibatan para pihak yang berkompeten di bidang pembiayaan proyek berskala besar, kontraktor membutuhkan struktur pembiayaan yang dapat mewadahi transaksi pembiayaan yang besar, pengalokasian risiko, serta kepentingan para pihak. Pada umumnya, struktur pembiayaan dapat menaungi kebutuhan dalam proyek berskala besar tersebut ialah struktur project finance. Struktur project finance telah dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya proyek Liquefied Natural Gas ("LNG") di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktur project finance pada pembiayaan proyek LNG di Indonesia adalah proyek LNG Arun di Nangroe Aceh Darussalam, hingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran kontraktor dalam struktur pembiayaan proyek LNG di Indonesia dengan suatu studi kasus, maka dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini akan membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Peran Kontraktor Dalam Struktur Project finance Pada Pembiayaan Kegiatan Usaha Hulu Liquefied Natural Gas (LNG) Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Proyek LNG Arun".

---

For a company who plans a large scale project operation related to strategic assets as such power plant, toll road, oil and gas ("O&G") in a developing country, as such Indonesia, the role of state remains inseparable. In O&G upstream business enterprise, the role of state related to the authority of O&G ownership remains in state until the agreed point of transfer. However, state needs the involvement of an experienced-company due to the character of O&G upstream business enterprise as such high risk, lucrative, and high technology one. That company (contractor) should bear the financing and risk during operational of project in Indonesia. Beside, the needs of the involvement of experienced parties in large scale financing, contractor needs financing structure that would accomodate large scale financing transaction, risk alocation, and parties' interest. Generally, financing structure that able to accomodate the needs of large scale financing project thereof is project finance structure. Project finance structure has been utilised in O&G upstream business enterprise,particularly Liquefied Natural Gas ("LNG") project in Indonesia. One of samples for the implementation of project finance structure in financing Indonesia LNG projects is LNG Arun project located in Nangroe Aceh Darussalam, until the enactment of Law Number 22 of 2001 concerning oil and gas. Therefore, to further analyse the role of contractor in project finance structure due to financing LNG project in Indonesia including analyse a case study, further the scope of this undergraduate thesis is "Juridical Analysis of Contractor's Role In Project Finance Structure of Financing Upstream LNG After Law Number 22 of 2001 Concerning Oil And Gas In Indonesia – Case Study Arun LNG Project"."

"Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terdapat ketentuan-ketentuan baru yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha hulu LNG existing. Antara lain, ditariknya kembali kuasa pertambangan yang dipegang PERTAMINA oleh pemerintah, lahirnya BPMIGAS, berubahnya PERTAMINA menjadi PT. Pertamina (persero) melalui, dan adanya pengalihan kontrak-kontrak dalam kegiatan usaha hulu LNG existing. Atas keadaan tersebut maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain bagaimanakah perkembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, bagaimanakah struktur kontrak dalam kegiatan usaha LNG yang telah berjalan (existing) setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang mninyak dan gas bumi, dan apa kendala setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha LNG. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber. UU No. 22 tahun 2001 telah mengubah struktur kontraktual kegiatan bisnis LNG Existing. Kontrak pokok dan kontrak-kontrak turunan lainnya, kecuali Kontrak jual beli dan kontrak trasportasi, dialihkan ke BPMIGAS. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007, kontrak-kontrak turunan yang telah dialihkan ke BPMIGAS (berdasarkan UU No. 22 tahun 2001) dikuasakan kembali ke PT. Pertamina (persero). Kedudukan dan kapasitas hukum BPMIGAS selaku pengawas kegiatan usaha hulu melalui PSC berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tidak sama dengan PERTAMINA berdasarkan UU nomor 44 PRP/1960 jo. UU nomor 8 tahun 1971. Mengingat ada kontrak-kontrak yang beralih dari PERTAMINA ke BPMIGAS, dan adapula yang tidak dialihkan, sementara terdapat perbedaan kedudukan dan kapasitas hukum antara BPMIGAS dengan PERTAMINA. Secara normatif hal ini akan menimbulkan persoalan hukum yang dapat berpotensi menimbulkan Breach of contract."

"Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan (pasokan) sumber daya alam yang takterbarukan (unrenewable) bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Sejarah perkembangan pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat kolonialisme sebagaimana yang diatur dalam Indische Mijn Wet, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia menciptakan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang merupakan produk hukum berlandaskan pada falsafah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi hukum serta pada tataran filosofis telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap pemahaman makna Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah berlangsung harmpir empat dasa warsa. Perubahan tersebut antara lain pola kegiatan (pengusahaan) usaha hulu, penyusunan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, demikian juga implementasi pengaturan dalam kontrak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, maka kegiatan usaha hulu sejak awal telah ditentukan pola kerja samanya, yaitu melalui kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selama ini ditangani oleh Pertamina, sekarang beralih kepada Pemerintah dan BPMIGAS. Klausul-klausul yang ada dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan formulasi (penuangan) dari apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

---

Oil and gas business activities in Indonesia have been established even before the Republic of Indonesia has been declared. Oil and gas are considered as having strategic and vital value towards the national interest. Therefore the government of Republic of Indonesia is expected to have important role in this area of business. Intervention from the government is crucial to ascertain the increase of state revenue, security of supply of un-renewable energy resources in the future and to avoid domestic scarcity of oil and gas. In its history, oil and gas businesses have undergone a lot of changes since imperialistic era. During the Dutch colonization, oil and gas business were regulated with Indische Mijn Wet. After independence, in accordance with circumstance, Indonesia established Law Number 44 Year 1960 which adopted philosophical values set in article 33 (2) and (3) of the 1945 constitution. In response to change such as globalization, economic crises, privatization of state owned companies, legal reforms and shifting of existing paradigms, the Government enacted Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. Law Number 22 Year 2001 has brought fundamental changes towards modern oil and gas business in Indonesia which has been implemented for almost four decades. The changes comprised of, inter alia, methods of upstream oil and gas businesses, drafting of upstream oil and gas contracts, and its implementation. By the enactment of Law Number 22 Year 2001, upstream oil and gas business is outlined to be carried out in upstream oil and gas Cooperation Contract Agreement. Cooperation Contract that are used to be handled by Pertamina are now conducted by the Government and BPMIGAS. Term and conditions specified in Cooperation Contract shall reflected the required condition in Number 22 Year 2001."

"Ditahun 2010 Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 ditetapkan akan revisi. Alasannya, diundangkannya undang-undang ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya diindustri hulu. Tesis ini meneliti ketentuan apa saja dalam undang-undang tersebut yang harus direvisi dan apakah system kontrak PSC harus direvisi karena tidak memiliki asas keadilan. Metode penelitiannya yuridis normative dan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan dalam UU migas yang harus direvisi menyangkut tiga aspek, yaitu kurang tegasnya ketentuan mengenai preferensi kepentingan dalam negeri; rumitnya birokrasi yang dapat menghambat investasi; dan efektifitas Badan Pelaksana. Penelitian ini juga menunjukan bahwa system kontrak PSC sudah menganut asas keadilan, sehingga sistem ini tidak perlu diubah.

---

In the year of 2010, natural oil and gas act No.22 year 2001 planned for revision. The reason beyond is this act has been predicted to causing several problems, especially in upstream industry. This study aims to examine on critical points that need revisions of the act and whether the PSC contract system need to be revised to fulfill social justice aspects. This study using juridical normative as research method and processing secondary data. The result of the study indicates that, critical points that need revision consisting of three aspects, the lack of firmness of ruling for domestic preference, complicated bureaucracy which impede investment and the effectiveness of executor body. This study result show also that the PSC contract system has no need to be revised as it already fulfilled social justice aspect."

"Istilah pembangunan telah menjadi kata kunci dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,istilah tersebut diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan dimaksud terutama adalah kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi.Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui beberapa segi, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Adapun cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan, menunjukkan bahwa masalah pembangunan suatu bangsa bukan merupakan masalah pertumbuhan ekonomi semata-mata."

"Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa Hindia sampai dengan Massa Reformasi Ketiga Politik Hukum Pengelolaan Migas sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang undang Migas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai negara atas sumber daya Migas merupakan landasan kokoh sebelum menetapkan langkah kebijakan politik hukum pengelolaan Migas Negara harus mampu mengelola kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Politik hukum pengelolaan Migas di Indonesia merupakan sikap dan atau perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan Migas berupa kebijakan kebijakan yang dituangkan ke dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia selalu mengalami gejolak dan perubahan baik Setiap terjadinya perubahan Orde politik pemerintahan ataupun beberapa faktor yang mendasarinya seperti halnya tuntutan masyarakat sampai dengan permohonan Judicial review Undang undang Migas di Mahkamah Konstitusi Atas dasar itulah perubahan politik Hukum pengelolaan Migas harus segera dilaksanakan sesuai dengan Pancasila Undang undang Dasar Politik keberpihakan Pemerintah serta penguataan kelembagaan negara dalam pengelolaan Hulu Migas Disamping itu penulis menyampaikan bahwa Rancangan perubahan Undang Undang Migas diharapkan dapat mengakomodir segala masalah yang selalu terjadi yang dikeluhkan oleh berbagai pihak baik dalam hal hak menguasai negara dan maupun kebijakan teknis guna mendukung berkembangnya industri Migas Nasional sebagai wujud kemandirian dan ketahanan energi.

---

The study was based on the Law of Political Management of Oil and Gas in Indonesia in accordance with the mandate of Article 33 of the Constitution of 1945 This study addresses three main issues First the relation of the Political Law of Oil and Gas Management Oil and Gas sovereignty theory in realizing the Welfare State Secondly Political Developments in Indonesia Oil and Gas Management Law of the Indies to the mass Mass Reformation Third Political Law of Oil and Gas Management after the Constitutional Court Decision on Testing Oil and Gas Act The method used in this study is a normative juridical using secondary data The results showed that the state over oil and gas resources are the bedrock before setting policy measures law of oil and gas management Countries should be able to manage natural resources for the greatest welfare of the people Political management of oil and gas law in Indonesia is the attitude or the attention of the government and the management of oil and gas in the form of policies that poured into the Law and Government Regulation Management and Operation of Oil and Gas Political management of oil and gas law in Indonesia has experienced turmoil and change both political Any Order changes in government or some underlying factors as well as the demands of the public to request a judicial review of Oil and Gas Law in the Constitutional Court On this basis the management of oil and gas law for political change must be implemented in accordance with Pancasila the Constitution the Government Political alignments as well as institutional Strengthening the state in the management of upstream oil and gas In addition the authors convey that the draft oil and gas law change is expected to accommodate any problems that always occur complained of by the various parties both in terms of rights and state control of the technical and policy to support the development of the National Oil and Gas industry as a form of self reliance and energy security."

"Monetisasi Liquefied Natural Gas (LNG) dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, mendasarkan sistem usahanya pada kontrak, yaitu Kontrak Kerja Sama sebagai kontrak baku, yang membutuhkan perjanjian tambahan yaitu Principal of Agreement/Development Agreement dan Fiscal Agreement. Namun, monetisasi LNG cenderung menghadapi kendala berupa adanya tindakan sepihak Pemerintah Indonesia dalam mengubah kebijakan hukum, fiskal, tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, maupun perizinan terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melaksanakan kontrak, sehingga menghambat kegiatan monetisasi LNG. Stabilization Clause yang berkembang dalam kontrak konsesi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Amerika Serikat, hingga negara-negara produsen LNG lainnya, berperan untuk menjaga kontrak tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang disepakati. Penelitian terhadap Stabilization Clause sangat diperlukan karena dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan monetisasi LNG di Indonesia.

---

Liquefied Natural Gas (LNG) monetization in upstream business activities of petroleum and natural gas in Indonesia, based its business system on the contract, named Production Sharing Contract (PSC) as standart contract, which requires accesoir agreement, such as Principal of Agreement/Development Agreement and Fiscal Agreement. However, monetization of LNG tends to face constraint in form of unilateral action of the Government of Indonesia in changing the law, fiscal regime, overlapping central and local government regulation, as well as licensing of agreed contract by the parties. It creates no legal certainty for contractor of PSC to perform the contract, thereby inhibites LNG monetization activities. Stabilization Clause, which grows in concession agreement in business activities of petroleum and natural gas in United States of America to other LNG's producer countries, acts to remain the contract in force throughout the period agreed in the contract. Research on Stabilization Clause is vital because it can be used as a solution to the problem of LNG monetization in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjianya serta kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupan objek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selain melalui literatur, juga melalui Focused Group Discussion (FGD). Dari sana ditemukan bahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu migas ini oleh regulator kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlu pembahasan lebih lanjut mengenai komponen dalam negeri berkaitan dengan prinsip penutupan asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri.

---

This undergraduate thesis examines about juridical observation of insurance management in the upstream oil and gas business. The observation examines the insurance's policy format, and its relevance with the insurance principles such as freedom to choose the insurer, and the principle of insurance covering object with national insurance company. The method that been used to arrange this thesis is juridical-empiric method, which was in data colleting, aside from the literature study; we held a focused group discussion (FGD). As the result, it had been found that there should be more of socialization about insurance management system in this kind of business from the regulator to the parties who needed it. And also, more explanation needed about domestic component in the terms of insurance covering from national insurer principle."