Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana penipuan serta batasan tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (ecommerce) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana penipuan dalam e-commerce sangat besar di Indonesia. Selain itu pengaturan tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana penipuan.

---

This focus of this study is about Crime of Fraud Against Consumers in Electronic Commerce. This subject matter is contain regulation as well as the application of criminal law on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. In addition seen also how the potential occurrence of the crime of fraud as well as limitations on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. This research is the study of juridical-normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the potential occurrence of the crime of fraud in e-commerce is very big in Indonesia. In addition to setting the criminal acts in the electronic information and transactions provided for in the legislation of electronic information and Transactions including the criminal offence of fraud."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."

"Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan dalam kegiatan di Indonesia. Pada bab terakhir, skripsi ini akan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan Yudha Manggala lewat Grab Toko pada Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dengan didukung oleh peraturan-perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan yang dilakukan dalam kegiatan maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara pidana, secara perdata, maupun secara administratif. Lalu, mengenai analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, hakim telah tepat dalam memutus bahwa Yudha Manggala bersalah atas penipuan yang ia lakukan lewat Grab Toko. Hakim telah tepat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan ini. Sayangnya, hakim tidak menguraikan pasal tersebut dengan baik dalam putusannya. Tidak digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya juga menjadi hal yang disayangkan, sebab perbuatan Yudha Manggala lewat Grab Toko melanggar banyak ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the legal protection of the consumer rights and the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities in Indonesia. In the last chapter, this thesis will analyze the fraud case committed by Yudha Manggala through Grab Toko in Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. The research in this thesis was carried out using a normative juridical research method and descriptive research types. Based on the research, it is known that the rights and obligations of consumers and business actors are protected by the Consumer Protection Act supported by other laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems. Regarding the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities, business actors can be held criminally, civilly or administratively responsible. Regarding the analysis of Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the judge was right in deciding that Yudha Manggala was guilty of the fraud he committed through the Grab Toko. The judge has correctly used Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law in this decision. Unfortunately, the judge did not elaborate on the article properly in his decision. The public prosecutor's failure to use the provisions of the Consumer Protection Act in his indictment is also unfortunate, because Yudha Manggala's actions through Grab Toko violated many provisions of the Consumer Protection Act."

"ABSTRAKKeberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACTAn individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."

"Kemajuan teknologi mengubah cara-cara tradisional manusia untuk melakukan segala hal. Tak terkecuali dengan perdagangan. E-commerce XYZ sebagai salah satu pemain e-commerce yang beroperasi di Indonesia ikut mengubah cara bertransaksi secara tradisional. Dari yang harus bertatap muka dengan pedagang, mereka ubah hingga cukup berdiam diri di rumah sambil membuka website e-commerce yang mereka kelola untuk memesan barang.Hingga saat ini, e-commerce XYZ memiliki banyak layanan dalam platform e-commerce-nya, seperti jual-beli, pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, pembayaran asuransi, pembayaran internet, dan masih banyak lagi. Sehingga orang-orang tidak kesulitan untuk melakukan transaksi. Namun, berdasarkan dari pengakuan orang-orang di berbagai forum dalam jaringan internet, e-commerce XYZ ini masih memiliki masalah yang cukup pelik, seperti penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh penjual, pembajakan akun, phising, dan penipuan yang menggunakan dalih sebagai pegawai customer service e-commerce XYZ.Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini oleh e-commerce XYZ adalah membuat suatu divisi pengawasan yang bernama Fraud Prevention Specialis. Namun, kinerja dari divisi ini masih belum efektif dimana tindak kejahatan yang berada dalam e-commerce XYZ masih ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mencoba melihat berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan prinsip Situational Crime Prevention dari Clarke dan dibantu dengan Teori Pilihan Rasional dari Gary Becker dan Teori Aktivitas Rutin dari Cohen dan Felson.Hasil penelitian ini adalah terdapat celah dimana kode kupon potongan harga dapat digunakan secara terus-menerus sehingga menjadi tidak efektif penggunaannya, sumber daya yang kurang cakap dalam menangani permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ dan kurangnya edukasi yang diakukan oleh e-commerce XYZ untuk melakukan penanganan permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ.

---

Technological advances are changing the traditional ways people do things. No exception with commerce. E commerce XYZ as one of the e commerce players operating in Indonesia also changed the way of traditional transactions. From face to face with merchants, they change enough to stay at home while open their e commerce website that they manage to order goods.Up to this date, e commerce XYZ has many services in its e commerce platform, such as buying and selling, purchasing credit, purchasing train tickets, insurance payments, internet payments, and much more. So, people do not have to go out of home again for making transactions. However, based on the recognition of people in various online forums, this e commerce XYZ still has quite a complicated problem, such as fraud because purchased goods do not fit the description from the seller, account hijacking, phishing, and fraud that uses the pretext of being a customer service employee e commerce XYZ.Therefore, one of the current efforts by XYZ e commerce is to create a division called Fraud Prevention Specialist. However, the performance of this division is still not seen and the crime within the XYZ e commerce platform still exists. Using a qualitative approach, the author tries to look at these problems using the Crime Prevention Principle by Clarke and assisted by Rational Choice Theory by Gary Becker and the Theory of Routine Activities from Cohen and Felson.The result of this study is that there is a bug where the discounted coupon code can be used continuously so it becomes ineffective, resource incompetent in handling e commerce XYZ member complaints and lack of education provided by XYZ e commerce to complain."

"Penulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan transaksi online pada situs Forum Jual Beli Kaskus. Anonimitas yang masih dijunjung tinggi oleh situs Kaskus sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini menimbulkan Kaskus menjadi situs e-commerce yang sangat rentan menjadi ladang para pelaku penipuan online mencari korbannya. Lemahnya pengawasan serta penjagaan oleh place manager dalam situs Kaskus juga menjadi salah satu faktor pemicu utama munculnya kejahatan ini. Kemudian penulisan ini juga akan memberikan rekomendasi keamanan bagi situs Kaskus dengan menerapkan situational crime prevention ke ranah cyber untuk mengintervensi anonimitas , khususnya anonimitas e-commerce pada Forum Jual Beli Kaskus.

---

This thesis aims to describe and identify factors that causes deceptive online transaction in Kaskus 39 Forum Jual Beli FJB . Anonymity has always been its main emphasis by Kaskus ever since its inception, which makes Kaskus a really vulnerable e commerce website for potential online deception offenders in search of victims. Weak surveillance and guardianship, provided by place managers in Kaskus website also acts as the main precipitator of this kind of crime. Eventually, this thesis will also formulate a security recommendation for Kaskus with the application of Situational Crime Prevention for cyber realm to intervene anonymity, specifically on the anonymity of e commerce in Kaskus 39 Forum Jual Beli."

"

Penelitian ini mengambil permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait e-commerce pada  saat ini, tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce serta pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang  informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce pada masa  yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  Dalam Penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan sebagai patokan untuk mencari data dan gejala atau peristiwayang menjadi objek penelitian  Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang  informasi dan transaksi elektronik terkait e-commerce saat ini  baik KUHP, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki kekurangan mengenai pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, kapan korporasi melakukan tindak pidana siapa yang dapat dipertangggungjawabkan, bagaimana pertanggungjawabannya serta tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce. Oleh karena itu kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan dan memperhatikan beberapa hal dalam penyempurnaannya untuk mewujudkan tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemafaatan.

---

This study takes the issue of corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e-commerce at present, procedures for handling corporate criminal acts in the field of information and electronic transactions related to e-commerce and  as well as corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e -commerce in the future. The method of approach used in this study uses normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or conducting a search of regulations and literature relating to the problem. In researching legal issues with a normative juridical, the researcher must conduct research by studying and explaining secondary data, as a guide for finding data and events that are the object of research. From the research that has been found, corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e-commerce today are KUHP, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik still has deficiency regarding the regulation of the corporation as a legal subject, who can be accounted when the corporation commits a crime, and how corpotarate criminal liability responsibility and procedures for handling corporate criminal acts. Therefore, the policy on the formulation of corporate criminal liability for the future needs to be changed and pay attention to several things to realize the legal goals in achieving justice, certainty and morality

"

"Transaksi dalam perdagangan elektronik (E-Commerce) telah mejadi fenomena hukum baru. Transaksi seperti ini selain memiliki masalah dalam tandatangan dan pembuktiannya juga terkait erat dengan masalah perlindungan konsumen..."