Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian jual beli karbon kredit pada skema Clean Development Mechanism (CDM) yang tidak dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur mengenai perjanjian jual beli karbon kredit. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat konsep perjanjian jual beli karbon kredit dalam tinjauan hukum perdata Indonesia, baik aspek hukum perikatan dan juga aspek hukum kebendaan. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya perjanjian karbon kredit telah sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Karbon kredit sebagai sebuah komoditas yang diperjualbelikan juga dianggap sebagai benda tanpa warkat yang penyerahannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

---

This thesis discusses about carbon credit purchase agreement on Clean Development Mechanism (CDM) scheme which unknown in Indonesia?s private law. Indonesia?s private law do not regulate about carbon credit purchase agreement. From that background situation, this thesis concern about legal aspects in carbon credit purchase agreement, including contract law and property law aspects.

These problems are discussed using library research methods, and conclude that basically carbon credit purchase agreement has compatibility with Indonesia?s contract law. Carbon credit as a tradeable commodity are known as a scripless rights and used book entry settlement for the transfer of the rights."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penerapan suatu asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk perjanjian baku standart contract .Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah karena bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku jelas tidak ada posisi tawar yang sama, di sini bank sebagai kreditur lebih dominan dalam menentukan persyaratan dan juga memilik klausul-kalusul yang merugikan pihak debitur. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitia hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuan bila para pihak memiliki posisi tawar bargaining power yang sama kuat.Skripsi ini membahas penerapan suatu asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk perjanjian baku standart contract .Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah karena bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku jelas tidak ada posisi tawar yang sama, di sini bank sebagai kreditur lebih dominan dalam menentukan persyaratan dan juga memilik klausul-kalusul yang merugikan pihak debitur. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitia hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuan bila para pihak memiliki posisi tawar bargaining power yang sama kuat.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis is discusses the implementation of a principle of freedom of contract in the credit agreements issued by banks. The form of a bank loan agreement is always in the form of agreement standard contract . In the making of loan agreement between the banks with the customers, the form of the agreement is in standard agreement obviously no equal in bargaining position, the Bank as the the creditor is more dominant in determining the terms and also having an adverse clauses debtor. In preparing this undergraduate thesis, the author uses normative juridical research method, which is the undergraduate thesis is refers to the legal norms as contained in the legislation. It can be concluded that freedom of contract would only achieve a purpose when the parties have an equal bargaining position bargaining power."