Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam teori dan praktek terkait dengan kepemilikan tanah, khususnya untuk melihat kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dalam hal terjadi sengketa atau perkara dan hal-hal yang memicu terjadinya sengketa tersebut. Di dalam skripsi ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang di dalam masyarakat untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Di dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, contohnya dengan dibuat sebagai jaminan hutang atas tanah yang belum bersertipikat.Berdasarkan analisis ketiga putusan pengadilan, Hakim melihat Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan harganya telah dibayar lunas dengan disertai pemberian Kuasa untuk melakukan peralihan hak.Di dalam skripsi ini, disarankan bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta pembuatan undang-undang mengenai kepemilikan tanah (Undang-Undang Hak Milik), dan pemberian jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik tanah pemegang sertipikat yang di atur dalam undang-undang.

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement execution, in theory and practice related to the land ownership, particularly in order to perceive the standing of the land Sale and Purchase Binding Agreement in the event of dispute and the matters that triggered the dispute. In this thesis, three legal and binding court decisions are analyzed.

From this analysis, it is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled thus the Sale and Purchase Deed can not be established. In practice, the Sale and Purchase Agreement is often misused as a loan agreement of a land that has not been registered.

Based on the court decisions analysis, the Judge considers that the Sale and Purchase Binding Agreement has its legality as long as the valid legal requirement for agreement in Article 1320 of the Civil Code is done authentically and its price has been fully paid by the buyer, followed by the grant of power.

Suggested by this mini thesis, there has to be a regulation that specifically oversee the Sale and Purchase Binding Agreement, as well as the establishment of a regulation on the land ownership (regulation on ownership right), and a strictly legal protection assurance for a certified land owner in the regulation."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor Notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya. Dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi.Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah syarat-syarat sahnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, hal-hal yang mengakibatkan suatu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dianggap tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/PDT/2006.

---

Land preliminary sale and purchase agreement is commonly found in daily practices, both in public and in notary offices. This agreement is an agreement preceding its land sale and purchase agreement that should be conducted before the Land Deed Official (PPAT - Pejabat Pembuat Akta Tanah). In Article 37, verse (1) of Government Ordinance Number 24 Year 1997 about Land Registration, it can be known that, for the purpose of right transfer of land, an authentic certificate composed by a general officer mentioned as Land Deed Officer appointed by the government is required. Thus, a right transfer of land may not be conducted freely without fulfilling the requirements established by the legal law and order. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled.

Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Supreme Court Decision Number 280 K/PDT/2006."

"Skripsi ini membahas tentang sengketa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Di dalamnya akan dibahas mengenaikeabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas bagaimana suatu dalil perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa yang lahir karena suatu perjanjian dimana dalam hal ini diterapkan pada sengketa jual beli tanah dan bangunan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka akan dianalisa putusan dari sengketa jual beli tanah dan bangunan yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the dispute over private deed on the sale and purchase of land and buildings agreement. In thesis will be discussed regarding the validity and binding force of a contract of private deed on sale and purchase of land and buildings agreement. Moreover, this thesis will also discuss how a proposition of unlawful act can be used to file a lawsuit against the dispute, which was born as an agreement where in this case applied to disputes on sale and puchase of land and buildings. To better understand the application of this unlawful act suit is by analyzing the court decision on sale and purchase of land and buildings disputes which sued by the unlawful act suit. This research is a juridical-normative that prioritize research with secondary data, especially on prime legal materials in the form of a court decision."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual beli tidak sah dan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta-akta yang dibatalkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penjualan jaminan yang berupa tanah dengan sertipikat hak milik seharusnya menggunakan Lembaga jaminan Hak Tanggungan. Selain itu jika tidak menggunakan Hak Tanggungan, akta pengakuan hutang itu sendiri dapat dipergunakan untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur cidera janji yakni dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang yang dikeluarkan atas permintaan dari kreditur. Sehingga, notaris sebenarnya tidak perlu membuat perjanjian pengikatan jual beli yang mana bukan merupakan salah satu lembaga jaminan karena dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang itu sendiri, eksekusi sudah dapat dilakukan. Notaris hendaknya memperhatikan asas-asas dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, kode etik notaris serta selalu menambah ilmu pengetahuan dibidangnya. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, praktisi hukum khususnya kepada notaris agar berhati-hati dalam memberikan penyuluhan hukum yang pada akhirnya akan mempengaruhi konstruksi hukum yang akan dibuat.

---

This thesis discusses the validity of the deed of acknowledgement of debt once Binding Agreement Of Sale and Purchase upon the land as collateral based on the decision of the high court no. 368/PDT/2018/PT.DKI. The method of this research is descriptive normative juridical analytically with a qualitative approach. Based on the research and the analysis that has been indulged, the notary has made a mistake in the application of the law. So, the validity both of the deed is not valid and the notary can be held responsible against the deed-the deed which is cancelled. This is due to the implementation of the sales collateral in form of land with freehold title should be subject with the law of Hak Tanggungan. In addition, even if not using that regulations, deed of acknowledgement of debt itself can be used to execute a guarantee if the debtor injury promises, namely by issuing grosse deed of acknowledgement of debt and must be requested by creditors. So, the notary actually do not need to make Binding Agreement Of Sale and Purchase which is not among the institutions guaranteed. By spending grosse deed of acknowledgement of debt itself, execution has to be done. The Notary should pay attention to the principles and provisions contained in legislation and notary code of ethics as well as always increase knowledge in their major. With the presence of this paper are expected to provide knowledge to the public, legal practitioners in particular to the notary to be careful in providing legal counseling that will ultimately affect the construction of the law will be made."

"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Ada kalanya sebelum dibuat AJB, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah PPJB sebagai perjanjian pendahuluan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding didasari dengan alasan hukum bahwa Pembanding dinilai telah mempunyai alas hak yang kuat dan benar atas objek sengketa berdasarkan Akta PPJB Nomor 02 tanggal 09 Februari 2007 yang telah dibayar lunas. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pokok permasalahan yang diangkat adalah kekuatan hukum PPJB tersebut, perlindungan hukum terhadap pembeli, serta analisis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kekuatan hukum dari PPJB tersebut telah menandakan sahnya jual beli karena telah terjadi penyerahan secara yuridis dan telah dilakukan pembayaran baik sebagian maupun secara lunas, namun hanya mengikat para pihak dalam perjanjian saja. Selain itu menurut penulis, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertipikat. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah alangkah baiknya apabila Indonesia memiliki peraturan yang jelas terkait dengan PPJB, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik ataupun sengketa antara para pihak yang terjadi karenanya. Kata Kunci:Jual Beli Tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Sertifikat Hak Atas Tanah

---

Ownership of land rights must be proved by certificate. One of legal actions to obtain land rights is by buying and selling, where evidence of transfer of rights that can be used to ownership transition process in the Land Office is the Sale and Purchase Deed issued by the Land Deed Officer. Sometimes before Sale and Purchase Deed is created, Conditional Sale and Purchase of Land Agreement is first created as a preliminary agreement. At the Jakarta High Court Verdict Number 307 Pdt 2010 PT.DKI, the Panel of Judges granted the petition of appeal based on the legal grounds that the Appellant was judged to have true entitled on the object of dispute by Conditional Sale and Purchase of Land Agreement Deed Number 02 dated February 9, 2007 which has been paid off. In this thesis, the author uses descriptive normative research methods, which describes the rules and regulations related to the issues to be studied.The conclusion of this study is the legal force of the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement has marked the legitimate of buying and selling because the transfer has occured judicially and the payment has been made in part or in full, but only binding on the parties to the agreement. Also according to the author, the Court of Appeal is less precise in applying the law in accordance with the legislation in force, in which certificate should be the proof of land ownership. The advice can be given by the author is it would be nice if Indonesia has clear rules relating to the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement, that could minimize the occurrence of conflict or dispute between the parties that happened because of it. Keyword Sale and Purchase of Land, Sale and Purchase Agreement, Land certificate."

"Sejak April tahun 2007, pemerintah telah mencanangkan Program 1.000 (Seribu) Menara Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dalam rangka kebijakan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan bagi Rakyat Indonesia.. Sebelum berlakunya UU Rusun No. 20 Tahun 2011, PPJB Sarusun banyak dilakukan secara dibawah tangan, tetapi sejak berlakunya UU Rusun, pembuatan dan penandatanganan PPJB Sarusun dapat dilakukan dihadapan Notaris sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011 pasal 42 ayat (1) dan UU Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 pasal 43 ayat (1), yang mensyaratkan proses jual-beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui perjanjian pendahuluan atau perjanjian pengikatan Jual Beli, yang dapat dibuat di hadapan Notaris.Dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan adalah dapatkah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian baku PPJB Sarusun, dan bagaimanakah eksistensi dari pasal 43 ayat (1) UU Rusun?. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative, dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian pada penulisan ini dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam PPJB Sarusun ini telah diterapkan dengan baik oleh pihak PT. BAP, dengan bukti dimana pihak pembeli telah menandatangani PPJB Sarusun ini. Sarannya agar PPJB Sarusun ini dapat dibuat secara otentik dihadapan Notaris.

---

Since April 2007, the government has launched "1000 Simple Owned Apartemen Tower Program," in the framework of policies to address issues of housing needs of the people of Indonesia. Before enactment of the laws apartemen number 20 Years 2011, a binding agreement of the sale and purchase (SPA) apartemen unit are mostly done in under hand, but since enactment of the laws apartemen, the manufacture and the signing of a binding of the SPA apartemen unit can be done is before the notary as mandated in the act of housing and settlement number 1 Year 2011 article 42 paragraph (1) and the act of apartemen number 20 Year 2011 article 43 paragraph (1), that required the process trade of the apartemen unit before the construction finished can be done by covenant prefatory or a binding of the SPA apartemen unit, that can be made up before the Notary.

In this study, that the problem is can the principle of freedom of contract applied in standard agreements of a binding of the SPA apartemen unit?, and how the existence of Article 43 paragraph (1) of the act of Apartemens ?. This research is a normative juridical, with the typology analytical descriptive study. Based on the research results in this paper can be concluded that the principle of freedom of contract under the binding of the SPA apartemen unit has been well implemented by the PT. BAP, with evidence of where the buyer has signed a binding of the SPA apartemen unit. His suggestion that the a binding of the SPA apartemen unit can be prepared in an authentic manner before the Notary."

"Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

---

With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party.

The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perubahan regulasi terhadap perjanjian yang merupakan keadaan memaksa bagi pelaksanaan prestasi dari perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, perubahan regulasi yang dijadikan dasar pembelaan oleh Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Batang atas Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Barang di Kabupaten Batang telah menyebabkan pelaksanaan prestasi menurut perjanjian menjadi tidak mungkin secara hukum. Dengan demikian, pihak Penggugat yaitu CV. Usaha Putra Indonesia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban atas ganti rugi terhadap ketidakterlaksanaan dan pemutusan perjanjian.

---

This minithesis analyzes the issues arising from the change of regulation and its impacts to the existing contract. Under such circumstances caused by the change of regulation which then qualified as force majeur, it is used for the Respondent to defend himself from the compensation suits due to the loss of profits and other damages. This minithesis is written using research method of legal-normative research approach and secondary datas through literature study which then this minithesis is classified as descriptive-analitical research.

Based on the analysis, the change of regulation affecting the contract of improvement and operation of cargo base in the Regency of Batang, had become the Respondent ground to defend himself from the accusation of breach of contract as accused by the Plaintiff, CV. Usaha Putra Indonesia. Such ground of force majeur had made the performance of the contract become legally imposibble due to the change of regulation which prohibits the collection of retribution in cargo base by the contractor. Therefore, the Plaintiff was no longer be able to claim for compensation of the loss of profits and damages due to the impossibility of performing the contract and the contract had become annulled."

"Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa menjawab masalah utama, yaitu hal-hal dalam keadaan yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kesalahan dalam pembuatannya. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan berdasarkan teori pengawasan dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa menggunakannya, tapi itu masih kurang tepat.

---

In its arrangement, a person who experiences a mistake when he agrees to an agreement, the agreement can be canceled if he sues him in court and as a result the agreement is canceled and does not have binding legal force. This study discusses the teachings of the Khalafafan (Dwaling) which is one of the reasons for the cancellation of the agreement as regulated in Articles 1321 and 1322 of the Civil Code which is reviewed based on the opinion of the Legal Expert and the judge's consideration in the District Court's Decision. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. This research is a normative juridical study using secondary data, laws and regulations, and books that discuss the cancellation of the agreement. The method of data analysis in this study is a qualitative method, so the form of the results of this study is descriptive analytical. Based on the results of this study, it was concluded that answering the main problem, namely things in circumstances that must be met so that an agreement can be said to have errors in its making. And the results of this study can be concluded that the Panel of Judges has not fully considered the theory based on supervision in its legal considerations. Some use it, but it's still not quite right."

"Konsep B.O.T (Build, Operate and Transfer) yang pada awalnya diterapkan pada proyek-proyek umum milik pemerintah, kini telah banyak diterapkan pada proyek-proyek swasta, yaitu pada gedung komersial yang didirikan oleh perusahaan property. Konsep ini pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pemilik tanah dengan developer dimana pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pihak developer untuk dibangun gedung komersial di atasnya menyerahkan hak pengelolaan gedung tersebut selama jangka waktu tertentu (yang biasanya berkisar antara 20 hingga 30 tahun) dan kemudian setelah jangka waktu tersebut, hak pengelolaan beserta gedung komersialnya dialihkan kembali kepada pemiliknya. Hak pengelolaan ini merupakan imbalan bagi developer atas prestasinya mendirikan gedung, merawat serta mengelolanya, berdasarkan hak pengelolaan ini developer berhak menarik keuntungan yang dihasilkan dari pengoperasian gedung tersebut. Pada prakteknya penerapan konsep B.O.T pada perusahaan property ini tidak selalu sama satu dan lainnya, tergantung pada subyek (pemilik) tanahnya. Pemilik tanah yang merupakan BUMN biasanya mengajukan persyaratan-persyaratan tersendiri dalam pelaksanaan transaksi B.O.T. ini membuat pelaksanaannya lebih rumit bila dibandingkan dengan transaksi B.O.T yang pemilik tanahnya adalah pihak swasta atau perorangan. Melihat perkembangan konsep B.O.T pada perusahaan property akhir-akhir ini, perlu dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini paling tidak dalam menentukan klausula-klausula yang wajib ada dalam setiap perjanjian B.O.T demi melindungi kepentingan kedua pihak yang melakukan perjanjian."