Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo.

---

The existence of Savings and Loan Cooperative as an alternative financial institution other than Bank has attracted many people since it can give the solution for those who want to obtain loan in an easy way. The prevailing regulation concerning Savings and Loan activities allow Savings and Loan Cooperative to raise funds and give loan to people who has the potential to be the member. Such regulation is in fact used by so many Savings and Loan Cooperative to raise funds from society without making them as the member of the cooperative itself.

This thesis aims to analyze the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in one Savings and Loan Cooperative named Prima Delta (KSP Prima Delta) located in Jember. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that KSP Prima Delta has violated 5 out of 7 cooperative’s principles regulated under Law Number 25 Year 1992 concerning The Cooperative and the Board of KSP Prima Delta can be held liable for not conducting the meeting of member and for not returning the savings of its member at maturity date."

"Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan mengembangkan koperasi sebagai suatu usaha yang mandiri, demokratis, dan efisien. Namun pada prakteknya, masih banyak koperasi yang tidak aktif bahkan dibubarkan. Penelitian ini membahas tanggung jawab pengurus saat proses pembubaran Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), dimana timbul masalah utang pajak yang tidak dapat dilunasi dengan sisa harta koperasi. Dengan kondisi demikian, diteliti subjek hukum yang harus bertanggung jawab membayar utang koperasi yang tidak terlunasi dengan sisa harta kekayaan koperasi. Penelitian ini bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan hukum di Indonesia mengenai implikasi hukum koperasi mahasiswa berbadan hukum dan pertanggungjawaban pengurus koperasi saat proses pembubaran KpME seharusnya dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, namun untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder dibutuhkan data primer sehingga perlu dilakukan pengumpulan data berupa Akta Pendirian dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi dengan bantuan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa sebagai pengurus koperasi dalam mengelola koperasi tidak didukung dengan dasar hukum yang baik dimana terdapat implikasi hukum yang tidak dilaksanakan sehingga memutuskan untuk membubarkan koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan arahannya kepada masyarakat mengenai eksistensi badan hukum dan bagi masyarakat khususnya mahasiswa untuk mengetahui benar hak dan kewajiban yang timbul dari badan hukum.

---

One of the law orders which are needed to upgrade the economic development incessantly is by develop cooperative as independent work, democratic, and efficient. In practice, there are plenty more of non active cooperatives and even dissolve. The focus of this study is the responsibility on the dissolution process of Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), and accrued liabilities of tax debt arise thereafter which is not fulfill by after acquired property.

The purposes of this study are to understand the implication of cooperative as a legal entity, the consequent to the acquired property, the cooperatives’ board responsibility, and how the board responsibility on the dissolution process of KpME should. This research is normative juridical method by Deed of Establishment and Responsibility Report as secondary data and assisted by literature, observation, and interview.

The result of this research points out that the knowledge of university student as the cooperatives’ board in the cooperatives' dissolution is not according to the law. This is important to the government to improve the existence of legal entity to the society especially to the university student about the right and obligation arising from legal entity."

"Kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha koperasi, disebabkan oleh bebebrapa faktor diantaranya manajemen koperasi itu sendiri, tindakan intra vires maupun ultra vires, tindakan melawan hukum dan tindakan pidana. Setiap faktor-faktor tersebut menyebabkan potensi kerugian, apabila pengurus dan pihak terkait tidak menangani potensi kerugian tersebut secara maksimal maka akan menimbulkan kerugian. Pengurus sebagai manajemen kegiatan usaha koperasi berperan sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Maju mundurnya kegiatan usaha koperasi merupakan tanggung jawab pengurus terutama dalam hal terjadinya kerugian. Kegiatan usaha koperasi dapat dinyatakan mengalami kerugian, apabila potensi kerugian yang ada secara akuntansi memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai kerugian dan atau dinyatakan dalam Rapat Anggota. Penyelesaian pertanggung jawaban Pengurus atas kerugian koperasi perlu diatur secara tegas oleh ketentuan peraturan, sehingga tanggung jawab pengurus dan pihak-pihak yang terkait dengan kerugian koperasi dapat dimintakan pertanggung jawaban yang proporsional dengan segala konsekwensinya.

---

Damage caused to the cooperative business activities, caused by several factors, including cooperative management itself, the action intra vires or ultra vires, unlawful and criminal actions. Each of these factors lead to the potential loss, if the treatment or the role of the board and related parties are not maximal, then cause harm. Board as co-operative management of business activities were instrumental in running the business. responsibilities of the board on the loss is very important, and cooperative losses can be expressed at a disadvantage, if the potential loss is stated in the Meeting of Members. Governing the Settlement of liability for damages need to be determined by the provisions of the regulations, so that the responsibility of the board layout can be accounted for as well as the parties that caused the loss of the cooperative."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia serta dapat atau tidaknya prinsipprinsip korporasi diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Kedua hal tersebut akan digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 1644K/PID/2013 yang secara garis besar berisikan mengenai perkara pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh organ koperasi (Pengurus). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 belum cukup memadai bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ di dalam Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007; Penerapan prinsipprinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; rupa-rupanya Majelis Hakim dalam perkara penggelapan Kopposindo tidak cukup mempertimbangkan dengan baik kedudukan dan peran organ-organ koperasi dan keberlakuan prinsip korporasi terhadap badan usaha koperasi dalam memutus perkara tersebut.

---

The focuses of this thesis are how the cooperative law regulates the position and role of the organs in cooperative entity and whether or not the corporate principles are implemented to the cooperative enterprises. Both of these will be used to analyze the verdict of Supreme Court number 1644K/PID/2013 that the outline is about the criminal case of embezzlement committed by the organ of the cooperative. Type of this research is qualitative normative juridical research methods. The results of this research show that the position and role of the organs regulated by the cooperative law still not sufficient when it’s compared with corporate law; implementation of corporate principles in cooperative in cooperative law (both are regulated in cooperative act 1967, cooperative act 1992, or cooperative act 2012) still not sufficient when it’s compared with corporate law; and apparently the judges did not use cooperative law, especially the part that regulates the position and role of the organs and implementation of corporate principles in cooperative, as one of their verdict considerations."

"Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam.

---

One way to overcome the prolonged economic crisis is to strengthen the national economy. This can be done by developing the private sector, both formal business sector and the informal sector, included are cooperative. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. Cooperatives have received considerable attention from both the government and the future of time now. In this paper the authors raised about one of the co-operatives in particular regarding Business Unit Employee Savings and Loan. Madania Teachers and Employees Cooperatives (hereinafter referred to as Cooperative Madania) is a cooperative owned by PT. Kalima Sadamulia or referred to as a Cooperative employee and have the nature Multy Purpose Cooperation or business cooperatives. In this study the authors wanted to know about the internal arrangements that exist in Cooperative Madania particularly regarding the implementation of the Capital and Business Savings and Loans in the Teachers and Employees Cooperative Madania whether compliance with existing regulations regarding cooperatives that have business unit borrowed Save."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi, yaitu Pengurus koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, serta dapat atau tidaknya prinsip-prinsip korporasi yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon Common Law System diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Hal-hal tersebut akan digunakan dengan studi kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang secara garis besar berisikan mengenai kasus pidana, perdata, bahkan PKPU atau kepailitan pada koperasi sehingga timbul suatu kerugian pada koperasi. Hal tersebut perlu diketahui apakah kerugian yang dialami oleh koperasi terlebih dahulu, kemudian siapakah yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Direksi di dalam Perseroan Tebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan prinsip-prinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan penerapannya tidak terlalu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum apabila terjadi berkaitan dengan koperasi.

---

The thesis discusses the position and the role of organs in cooperatives entity, especially Board of Directors of cooperative which regulated by the Act Cooperatives in Indonesia, as well as whether or not the corporation principles derived from the legal system of Anglo Saxon Common Law System applied to cooperatives entity in Indonesia. These things will be use to analyze with a case study Koperasi Cipaganti Guna Karya Persada which generally contains about criminal cases, civil, even bankruptcy of the cooperative causing a loss to the cooperative. It is important to know whether the losses incurred by the cooperative, then who can be responsible for it. Type of research is qualitative normative juridical research methods. The results showed that the position and role of the Board of Directors of cooperatives in the Cooperative Act 1992 is not sufficient when compared with arrangements regarding the position and role of the Board of Directors in the Company regulated in Company Act 2007. The regulations of the corporate business principles for cooperatives entity in Indonesia has not been sufficiently clearly regulated in the Cooperative Act, both Cooperative Act 1967, Cooperative Act 1992, and Cooperative Act 2012. Unlike the arrangement in the Company Act 2007. This resulted in the application is not too considered by the judges to decide if there is a lawsuit related to the cooperative."

"ABSTRACTSkripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang dibahas dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi koperasi dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip korporasi bagi koperasi yang berlaku belum cukup memadai dan penerapannya dapat terlihat dalam kasus meski beberapa prinsip korporasi tidak diterapkan dengan baik. Saran ditujukan bagi pemerintah, organ koperasi, dan peneliti selanjutnya.

---

ABSTRACTThis thesis background is the fact that many cooperatives do not execute the members meeting regularly so it has bad management. Cooperation will improve if good cooperative governance was implemented, but the regulation in Indonesia did not support this. This is related to the case in Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. The primary problems are how are the implementation of corporate principles in Indonesias cooperative regulation and how were the implementation of corporate principles in the execution of cooperative members meeting in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Purposes of this research are to analyze the regulation about corporate principles in Indonesias cooperative regulation and the implementation in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, for cooperative, government, and readers. The research method is juridical normative with secondary data and qualitative analysis. The conclusions of are the current regulation about the implementation of corporate principles in cooperation is not yet adequate and the implementation can be seen from the case even if there are some corporate principles that were not implemented. Suggestions are intended to the government, cooperative organs, and the next researcher."

"Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan suatu saat akan menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Dari sekian banyak Koperasi di Indonesia, tidak sedikit yang harus dibubarkan ataupun dipailitkan karena alasan-alasan tertentu. Skripsi ini membahas mengenai Kepailitan Badan Hukum Koperasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Anggota Koperasi sebelum mengajukan Kepailitan atas Badan Hukum Koperasi, sebaiknya menggunakan Hak nya sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menyuarakan pendapatnya hingga membuat Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi agar dapat memenuhi Asas Kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi, serta menyatakan bahwa Modal Penyertaan tidak dapat dikategorikan sebagai Utang sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Cooperative is a people rsquo s economic movement which is expected to be a pillar of National Economy. Among many Cooperatives in Indonesia, there is little to be disbanded or bankrupted because of certain reasons. This thesis discusses about Cooperative Legal Entities Bankruptcy that conducted by the member of the Cooperative by analyzing the Semarang Commercial Court rsquo s Decision Number 7 Pailit 2013.Pn.Niaga.Smg. This research is a qualitative study in the form of normative judicial. Result of this research is stated that before the Members of Cooperative proposed bankruptcy against the Cooperative Legal Entity, the Member should have used their privileges according to what is stipulated in Law No. 25 of 1992 to express their opinion and to make the Member Meeting in order to disbanded the Cooperative to satisfy the Kinship Principles which is embraced by the Cooperative. As well stated in this thesis that Capital Participation could not be considered as a debt as defined by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in accordance with the Provision of Law No. 25 of 1992 about Cooperative."

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"Permasalahan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi maupun yang mengatasnamakan koperasi sering terjadi, dengan berbagai macam modus operandi yang dilakukan. Permasalahan yang timbul juga dapat disebabkan kerena adanya niat maupun tujuan untuk melakukan segala cara oleh pelaku baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan pribadi, kurangnya pengetahuan, pendidikan dan pemahaman tentang Perkoperasian yang berdampak kurangnya pemahaman dan pelaksanaan yang menjiwai prinsip-prinsip koperasi. Permasalahan hukum yang sering terjadi dengan modus operadi diantaranya usaha investasi berkedok koperasi, Koperasi mobilisasi dana masyarakat baik menggunakan sistem arisan, Multi Level Marketing (MLM), penerimaan modal penyertaan, iming-iming yang menggiurkan dan lainnya. Permasalahan hukum tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru yang setidaknya meminimalisir permasalahan hukum serta membangun dan member perlindungan terhadap koperasi, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Ketentuan Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan undang-undang sebelumnya, khususnya mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan dalam peraturan undang-undang Perkoperasian terhadap meminimalisir permasalahan hukum koperasi simpan pinjam telah mengalami perubahan, diantaranya status badan hukum dan izin usaha koperasi simpan pinjam melalui Menteri koperasi dan UKM, Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam yang berbentuk lembaga non struktural Menteri Koperasi dan UKM, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan perangkat organisasi koperasi, serta struktur organisasi perkoperasian tersebut dapat meminimalisir serta mencegah permasalahan hukum, sehingga perlu adanya keterkaitan masalah hukum yang terjadi dengan ketentuan undang- undang Perkoperasian yang dulu dengan yang baru, dalam penyesuaian dan penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam.

---

Legal issues conducted by the legal entity on behalf of a cooperative or cooperatives often occur, with a variety of modus operandi. The problems arising can also caused because the existence of an intention or purpose to do all manner of an offender either by individuals or by together to private interests, a lack of knowledge, education and understanding of cooperative externalities lack of understanding and the implementation of the who animates the principles of cooperative. Legal issues such as often happens with a mode of operadi investment business pretended to be cooperative koperasi mobilization of public fund better to use the system arisan, multi the level of marketing (MLM), the reception of capital participation, a lure that interesting and other. The legal issues pushed the government to issue new policies which at least minimize the problem of law and build member cooperatives, and protection against by enacting law number 17/2012 about cooperative. A statutory provision has had a change to the statute formerly, particularly regarding loan and save cooperative. Changes in the regulation of the act of cooperative to minimize the problem law loan and save cooperative has undergone a change, such as its legal entity status and business license of loan and save cooperative through minister of cooperatives small and medium enterprises institution supervisory loan and save cooperative that is shaped lembaga non structural minister of cooperatives small and medium enterprises institution warrantor the mistress of loan and save cooperative. Changes in regulations the act of cooperative to minimize the problem law loan and save cooperative has experienced change, including legal entity status and business permit loan and save cooperative through minister cooperatives and smes, institution supervisory loan and save cooperative shaped institution non structural minister cooperatives and smes, insurance agency mistress loan and save cooperative. Change device organization cooperative, and organizational structure the cooperative can minimize and preventing legal issues, so that it needed entanglement legal problems happened to statutory provision cooperative formerly with the new, in a readjustment governance and loan and save cooperative."