Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya Undang Undang Zakat baru Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik dalam masyarakat terkait adanya anggapan ketidaksetaraan antara kedudukan BAZNAS dan LAZ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah latar belakang pengajuan permohonan pengujian Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945 oleh Koalisi Masyarakat Zakat KOMAZ serta kedudukan BAZNAS Lembaga Amil Zakat LAZ dan amil zakat perorangan dalam UU No 23 Tahun 2011 Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan pengujian Undang Undang Zakat tersebut berdasar pada lima hal sentralisasi subordinasi diskriminasi marjinalisasi dan kriminalisasi Menurut pemerintah pengaturan dalam Undang Undang Zakat tersebut bukan dimaksudkan untuk sentralisasi subordinasi diskriminasi dan marjinalisasi namun agar pengelolaan zakat dapat terintegrasi secara nasional dan masyarakat tetap dapat berperan dengan pembentukan LAZ Adanya pasal kriminalisasi dimaksudkan agar pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkapasitas sehingga menjamin kepastian hukum bagi muzakki mustahik dan amil zakat itu sendiri Sehingga kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 adalah diakui sebagai pengelola zakat sedangkan amil zakat perorangan tidak diakui kedudukannya karena amil zakat harus berbentuk badan atau lembaga.

---

Since the new Zakah Law No 23 Year 2011 took into effect some polemics in the society regarding inequality between BAZNAS and LAZ are arisen Main issues of this thesis are the background of constitutional review petition of Law Number 23 Year 2011 concerning Zakah Management against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia submission by Zakah Society Coalition KOMAZ and the standing of BAZNAS LAZ and individual zakah official amil in Law No 23 Year 2011 This thesis is written by using juridical normative method with primary and secondary data as the data source Conclusion of this thesis is that the submission of such constitutional review of Zakah Law petition is based on five matters centralization subordination discrimination marginalization and criminalization According to the government the provisions in Zakah Law are not intended to centralize subordinate discriminate and marginalize but in order to zakah management can be integrated nationally and the society is still able to participate by establishing LAZ The existing of criminal provision is intended so that zakah management is conducted by the authorized and capacitive party to guarantee legal certainty for the muzakki mustahik and amil themselves Therefore the standing of BAZNAS and LAZ in Law No 23 Year 2011 is acknowledged as zakah managers meanwhile individual amil rsquo s standing is not acknowledged since amil must be in form of a body or institution "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang tinjauan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia berdasarkan mandat Pasal 6 dan 7 undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7, merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan zakat serta inti dari kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam menyelenggarakan pengelolaan zakat. Di satu sisi, Pasal 6 dan 7 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat negara, namun disisi lain, kewenangan ini direduksi oleh pasal-pasal lain yang ada dalam undang-undang zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS memahami tugasnya sebgaai pengelola tunggal zakat negara berdasarkan undang-unang zakat serta pelaksanaanya, dan bagaimana pelaksnaan dPasal 6 dan 7 undang -undang zakat pada BAZNAS provinsi dan Kab kota serta hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi tidak efektif karena banyaknya fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS. Pelaksanaan pengelolaan zakat di setiap lokasi penelitian memiliki perbedaan, tergantung pada kondisi masyarakat, pemerintahan dan geografis wilayahnya, dan juga hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ hanya didasari pada pelaksanaan pengelolaan zakat, koordinasi sebagai sesama pengelola zakat dan hierarkis sebagai pembantu BAZNAS. Oleh karena itu diperlukan pemisahan fungsi-fungsi yang saat ini ada pada BAZNAS agar tujuan pengelolaan zakat dapat tecapai.

---

ABSTRACTThis study discusses the review of the management of zakat by BAZNAS in Indonesia based on the mandate of Article 6 and 7 of zakat law number 23 of 2011. Articles 6 and 7, are the core of the implementation of zakat management and the core of the authority possessed by BAZNAS in organizing zakat management . On the one side, Articles 6 and 7 provide enormous authority for BAZNAS as the sole manager of state zakat, but on the other side, this authority is reduced by other articles contained in the zakat law. The purpose of this study is to find out how BAZNAS understands its duties as the sole manager of state zakat based on zakat laws and their implementation, and how the implementation of Articles 6 and 7 of zakat laws in provincial and district city BAZNAS as well as the relationship formed between BAZNAS and LAZ . This study uses normative juridical research methods and qualitative methods. This study found that in the implementation of zakat management conducted by BAZNAS became ineffective because of the many functions possessed by BAZNAS. The implementation of zakat management in each research location has a difference, depending on the condition of the community, government and geographical area, and also the relationship formed between BAZNAS and LAZ is only based on the implementation of zakat management, coordination as fellow zakat managers and hierarchical as BAZNAS assistants. Therefore it is necessary to separate the functions that currently exist in BAZNAS so that the objectives of zakat management can be achieved."

"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

---

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.

This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.

The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.

In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.

In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.

In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.

That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale."

"Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang penyelesaian sengketanya adalah di peradilan agama. Namun, penegakan sanksi pidana terhadap perkara zakat belum ditemukan implementasinya pada putusan peradilan agama melainkan ada pada putusan peradilan umum yang tugas dan fungsinya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Penulisan mengenai penegakan sanksi pidana ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan dalam perundangan nasional beserta penerapannya ditambah analisis keputusan lembaga peradilan menggunakan teori integratif keislaman. Analisis dari putusan terhadap obyek perkara berupa harta zakat yang dikorupsi dan kajian peraturan yang terkait pengelolaan zakat, menunjukan peluang adanya kesempatan pemidanaan atas perkara zakat untuk diselesaikan di peradilan agama. Peluang ini dapat terlihat pada Pasal 2 UU Nomor 3 tahun 2006, yaitu dihilangkannya kata ‘perdata’ dari perundangan sebelumnya. Selain itu, hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa wewenang peradilan umum dapat dikecualikan dengan adanya wewenang peradilan lain yang diatur khusus dalam UU. Komitmen bersama antara lembaga leglisatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi tantangan untuk merealisasikan peluang diselesaikannya penegakan sanksi pidana mengenai pengelolaan zakat di peradilan agama.

---

Zakat is a mandatory form of worship according to the Islamic practice which its dispute settlement is conducted in the Islamic court. However, the enforcement of criminal sanctions related to zakat cases has not been found in Islamic court decisions rather in general court decisions whose duties and functions are to examine, decide, and resolve criminal and civil cases. This thesis writing regarding to the enforcement of criminal sanctions is carried out using the normative juridical method, which examines regulations in national legislation and their application as well as analyses the decisions of judicial institutions using Islamic integrative theory. The analysis of the verdict on the object of the case in the form of corrupted zakat assets and review of regulations related to zakat management, shows that there is an opportunity for the punishment of zakat cases to be resolved in the Islamic court. This opportunity can be seen in Article 2 of Law Number 3 of 2006, namely the removal of the word “civil” from the previous legislation. In addition, this is related to the provision that states the powers of the general court can be exempted by the existence of other judicial powers that are specifically regulated in law. Building joint commitment between the legislative, executive, and judicial institutions serve as a major challenge in order to realize the opportunity to resolve the enforcement of criminal sanctions regarding the management of zakat in Islamic courts.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi pendayagunaan dana zakat yangdilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dalam membantumenangani masalah kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan datanyadilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam dengan 13orang informan yang terkait langsung dalam pelaksanaan program – programpendayagunaan dana zakat ini. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa implementasi dari program tersebut memiliki dampak langsung yangsignifikan terhadap permasalahan kemiskinan masyarakat di tingkat terbawah.

---

ABSTRACTThis Thesis disscuss about implementation of zakat fund utilization by LembagaAmil Zakat Dompet Dhuafa in helping to handle poverty issues. This study used aqualitative approach with descriptive type of research and the data collectionmethods are using literature study, observation and indepth interview, with 13informants that directly connected to this zakat fund utilization’s programs. Theresult of this study indicate that the implementation of the program has asignificant direct impact on poverty issues at the lowest level of the community."

"Lembaga Amil Zakat kini tumbuh berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk memungut atau menerima zakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga lain yang mengelola zakat tapi didirikan oleh Pemerintah biasanya di sebut dengan Badan Amil Zakat Infaq sodakoh atau di singkat BAZIS. Sesuai dengan Undang - Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat' - yang selanjutnya dalam tulisan ini di sebut Undang-Undang Zakat, pasal 6 (1) Pengelolaan zakat di lakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh Pemerintah. Sedangkan lembaga anvil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang di bentuk dan di kelola oleh masyarakat berdasarkan pasal 7 (1) Undang-Undang Zakat. Penjelasan Pasal 7 (1) menyebutkan lembaga amil zakat adalah instituasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Posisi lembaga amil zakat yang bentukan masyarakat dan badan amil zakat yang bentukan pemerintah selain kuat dalam hokum positif, juga memiliki posisi yang kuat dalam ajaran islam. Amil zakat dalam hal ini lembaga amil zakat dan badan amil zakat merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan ajaran zakat.Menurut seorang pakar zakat, Didin Hafidhuddin, dalam surat At Taubah ayat 60 di kemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam At Taubah 103 di jelaskan bahwa zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah petugas (amil).Dalam perkembangan di lapangan lembaga mil zakat lebih mendapat kepercayaan di bandingkan dengan badan amil zakat. Hal ini merujuk pada penuturan Zaim Saidi , menurut catatan Publik Interest Research And Advocacy atau PIRAC dalam hasil surveinya, perolehan dana zakat infag dan sedekah enam lembaga amil zakat di Indonesia dalam tahun 2000 mencapai angka 32, 7 milyar. Lembaga amil zakat tersebut adalah Yayasan Dompet Dhuafa 15 milyar rupiah, Yayasan Dana social Al Falah 3,5 milyar rupiah, Yayasan Darut Tauhid 4,5 milyar rupiah, Dompet Sosial Ummul Qura' 2,5 milyar rupiah, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Baitulmaal Muamalat 4,2 milyar. Saat ini peran Bazis sebagai lembaga resmi pengelola zakat semi pemerintah Cuma dipercaya oleh 4 persen responden. Bazis hanya mampu menggalang zakat sekitar Rp 270 milyar setahun, di tambah 2 persen yang di serahkan kepada Yayasan amal."

"Potensi Zakat di Indonesia dihitung sekitar Rp. 7,5 Triiyun, namun yang terealisasi di Badan Amil Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat hanya sekitar Rp 250 Milyar per tahun. Penelitian PIRAC manyatakan bahwa diperkirakan total zakat yang dibayarkan masyarakat secara sendiri-sendiri mencapai angka sekitar 3,7 Trilyun. Rendahnya penerimaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa Badan Amil Zakat Nasional pada kepuasan dan kepercayaan muzakki. Model yang digunakan adalah model penelitian Morgan dan Hunt (1994) menyatakan bahwa konsep pemasaran relasional yang berbasiskan kualitas jasa mempengaruhi kepuasan, kepercayaan dan komitmen nasabah dalam konteks perbankan. Penelitian dilakukan dengan metode Struktural Equation Model untuk mengetahui penggunaan model Morgan dan Hunt di bidang perbankan jika diterapkan dalam Badan Amil Zakat.The potential of zakah fund in Indonesia is counted around Rp. 7.5 Billions, but in real is only Rp 250 Millions per annual those have been collected by zakah foundation or institution. PIRAC research says total number of zakahs that people paid by self reached Rp 3.7 Billions. This problem is caused by the low level of knowledge in our people, and the low level of trust to pay zakah through institution.

The objective of this research is to know the influence of service quality of Badan Amil Zakat Nasional (National Institute of Zakat) on level of satisfaction and trust of zakah payer. Researcher uses Morgan and Hunt model (1994) to explain that relational marketing concept based on service quality will influence level of satisfaction, trust and commitment in banking context. This research is done by Structural Equation Model method to know how Morgan and Hunt model in banking field applied in zakah institution."