Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan intern salah satu Kegiatan PNPM Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pembagian tugas pengawasan di dalam KKP terhadap kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari kegiatan PUGAR terletak pada kecukupan Tenaga Pendamping (TP) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petambak garam, ketegasan pemerintah dalam menegakkan tata niaga garam dan larangan impor garam konsumsi, peningkatan kualitas SDM petambak garam dan TP, serta penyediaan infrastruktur produksi yang memadai.

---

This thesis is focused to analyse the internal control of PNPM Mandiri activity that organized by Ministry of Marine Affairs and Fisheries and analyse how they segregate their duties to control the activity among the ministry itself. Method that being used areinterviewing and literature study. The analysis is concluded that the key to achieve success from PUGAR activity are the adequacy of Tenaga Pendamping (TP) as a party that interacts with salt farmers directly, government strictness in salt price regulation and upholding a ban on import of salt consumption, improvement of salt farmer's skill and also TP?s skill, and sufficient infrastructure of salt production."

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Latar belakang penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil wawancara dan studi kepustakaan yang penulis lakukan dengan pimpinan dan staf di Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, dimana masih terdapat permasalahan mengenai pengawasan internal di unit organisasi ini. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI sudah cukup dilaksanakan dengan baik. Tetapi, masih ada beberapa unsur dari sistem pengawasan internal yang masih harus diperbaiki. Pengawasan internal akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh unsur dari sistem pengawasan internal berjalan dengan baik.

---

This research discusses the internal control system in the general division of Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture. This research is a qualitative with descriptive analysis method. The background of this thesis is based on the results of the interviews and literature study conducted by the author with the chairman and staffs at the General Affairs Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture, who have concerns about internal controls in the organization unit.

The results show that the system of internal control in the general Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture is well implemented. However, there are some elements of the internal control system that should be improved. Internal monitoring will be carried out effectively and efficiently if all the elements of the internal control system run well."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan untuk menganalisis apakah pengendalian intern atas piutang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dengan menggunakan purposive technique, dan dengan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan empat jenis piutang PNBP yaitu piutang Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi, piutang Tarif Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, piutang Biaya Hak Penyelenggaraan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, serta Biaya Hak Penyelenggaraan Izin Pita Frekuensi Radio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan pengendalian intern yang selama ini berjalan belum cukup memadai. Oleh karena itu masih diperlukan beberapa perbaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan piutangnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan kekayaan publik.

---

ABSTRACTThis study is aimed to analyze whether the management of accounts receivable in the Ministry of Communications and Information Technology has been implemented in accordance with the best practices receivable management and to analyze whether internal control over these receivables have been implemented effectively in accordance with Government Regulation No. 60, 2008. The method used is qualitative research with research instruments are observation, interviews using purposive technique, and with the analysis of the documentation which is owned by the Ministry of Communications and Information Technology. This research was conducted on four types of accounts receivable management of non tax revenues, they are Cost of Providing Telecommunication Rights, Receivables Rates Contributions Universal Service Obligations Universal Service Obligation, Rights Fees Receivable Provision for Radio Frequency Radio Station License and Operation License Fee of Radio Frequency Band. The results of this study indicate management of receivable at the Ministry of Communications and Information has not been carried out in accordance with best practices receivable management and internal control during this run has not been sufficient. Therefore, it still needed some improvements by the Ministry of Communications and Information Technology in the management of their receivables as a form of accountability of the management of public wealth."

"Penelitian ini membahas fungsi internal auditor yang terdapat pada PT DW, serta melihat dan menganalisis penerapan audit internal pada PT DW. Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data-data, mengolahnya, serta menganalisisnya. Analisis audit internal dilakukan dengan cara membandingkan antara kebijakan prosedur operasional yang telah ditetapkan manajemen kantor pusat dengan kenyataan sewaktu pemeriksaan audit di lapangan. Dalam penelitian ini juga dibahas salah satu fungsi internal auditor yaitu melakukan audit khusus. Audit khusus dilakukan oleh internal auditor atas permintaan direksi karena adanya penyimpangan yang terjadi di salah satu cabang PT DW yang berada di luar kota. Dari hasil pemeriksaan audit atas operasional cabang dan audit khusus tersebut, ditemukan temuan-temuan audit atas salah satu cabang terbesar PT DW, dimana atas temuan tersebut, tim internal auditor menyampaikan koreksi, saran, rekomendasi kepada pihak cabang agar tidak lagi terdapat penyimpangan atas prosedur operasional di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa fungsi internal auditor pada PT DW masih belum sepenuhnya maksimal karena internal auditor pada PT DW hanya menjalankan fungsi operasional, padahal banyak fungsi internal auditor yang dapat dilakukan.

---

This study discusses on the function of audit intern function, analyze the audit intern practice on PT DW. The study was conducted to obtained data, processed and analyzed. Analysis made by comparing the operational policy which are held by head office management with the field fact result. In this study also discusses one of the audit intern function which is special audit. Special audit made as the board of director wishes because there is fraud in one of PT DW?S branch. The result of the comparison are audit evidence on one of PT DW?s biggest branch, based on those evidence, audit team delivered correction and recommendation to branch. The correction and recommendation are used to prevent mistakes of operational procedures on future. The result of this study is the function of audit intern on PT DW still not properly done because there are still some element that audit intern can be implemented."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP menggunakan Internal Audit-Capability Model IA-CM dengan studi kasus pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas Inspektorat Utama BPS saat ini berada pada level 2 infrastructure mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berada pada level 1 initial , serta langkah peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama BPS menuju level 3 integrated di tahun 2019.

---

This research aims to evaluate the capability improvement of internal audit rsquo s officer by adopting Internal Audit Capability Model IA CM , case study at general inspectorate of central bureau of statistics. This research is designed as a qualitative model with a descriptive method by which literature reviews, questionnaire distributions, observations, interviews and law referencing are used as a primary data collection. This research shows, currently the capability of general inspectorate of BPS reaches second level infrastructure , increased from 2010 that was in initial level first level and the attempt in improving its capability has generated a positive progress toward third level integrated on 2019."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal yang terdapat pada PT. DEF menggunakan kerangka pengendalian internal Commission of Sponsoring Organizations COSO tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT. DEF sebagai data primer dan menggunakan data-data sekunder sebagai data pendukung berupa dokumen yang terkait dengan kegiatan pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui PT. DEF belum sepenuhnya menetapkan kebijakan pengendalian internal yang cukup dan memadai sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO tahun 2013. Dari 69 aspek yang ada di dalam kerangka, sebanyak 60 aspek telah dipenuhi dan 9 aspek belum memenuhi kerangka pengendalian internal COSO tahun 2013.

---

This study aims to analyze the internal control on PT DEF, using the COSO internal control framework 2013. Research method used in this study is interviewing PT DEF as the primary data and also use documents related to internal control activities as the secondary data. Based on the result of this study, PT DEF has not fully implement the sufficient internal control policy yet, in accordance to the COSO internal control framework 2013. From 69 aspects in the framework, 60 aspects are already fulfilled by the company, and 9 aspects have not fulfil the COSO internal control framework 2013."

"Pemeriksaan intern adalah kegiatan penilaian yang bebas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, sebagai pemberian jasa pada pimpinan. Kegiatan pemeriksaan intern merupakan salah satu unsur pengendalian manajemen yang menjalankan fungsinya dengan menilai unsur-unsur pengendalian lainnya. Didalam Badan Usaha Milik Negara kegiatan pemeriksaan intern dilakukan oleh bad an yang bernama SPI. Efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern di dalam BUMN "X" dapat diukur melalui kedudukan organisasi, dukungan manajemen, wewenang dan tanggung jawab, kondisi personal pemeriksa, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan tadi. Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku auditing dan penelitian langsung, khususnya yang menyangkut teoriteori standar-standar, pendapat-pendapat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitan yang didapat Untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang baik, kegiatan pemeriksaan intern perlu didukung dengan personil yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dan sikap mental yang baik. Keberhasilan pemeriksaan intern juga ditentukan oleh dukungan manajemen dan pengelolaan kegiatan yang tepat. Dukungan pimpinan tercermin dari penetapan kedudukan BPI yang tepat dalam organisasi adanya wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta dilaksanakannya tindak lanjut yang jelas dan segera atas saran dan rekomendasi BPI. Selain itu, keberhasilan pemeriksaan intern mensyaratkan juga adanya pengelolaan yang tepat terhadap tahap-tahap dalam kegiatan pemeriksaan intern, yang meliputi tahap perencanaan- pelaksanaan. serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan intern masih dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan pelaksanaan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang selama ini dilaksanakan lebih mengarah pada pemeriksaaan keuangan dan ketaatan, dapat ditingkatkan dengan mengarahkan pada pemeriksaan operasional."