Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang ada di bank yang sedang dilikuidasi oleh LPS yang menjadi obyek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Pdt.sus/2011, serta bagaimana kewajiban LPS terhadap boedel pailit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa Kurator berwenang untuk mengurus dan mengamankan Boedel Pailit harta kekayaan PT Cideng Makmur Pratama, namun dalam hal obyek perkara ini, kurator tidak dapat menjalankan tugasnya karena boedel pailit tersebut tidak ada (fiktif) dan simpanan PT Cideng Makmur Pratama merupakan simpanan yang tidak layak bayar. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh LPS sesuai kewajibannya adalah menolak pembayaran klaim simpanan tersebut.

---

This study aims to determine the authority of the curator to take care and clear the assets of debtor in bank liquidated by LPS (Lembaga Penjamin Simpanan, Indonesian Bank Customer Insurance) which is the object of the case in the Supreme Court Decision Number 671 K/Pdt.sus/2011, and how LPS should act as its obligations against the assets of debtor mentioned before. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation and books.

The results of this study is concluded that the Curator is authorized to take care of and secure the assets of bankrupt Boedel PT. Cideng Makmur Pratama (debtor's assets), yet for the subject matter of this case, the curator can not carry out their duties because actually the bankruptcy boedel does not exist (fictitious) and saving PT Cideng Makmur Pratama is categorized as not worth-paying. While the actions taken by LPS as fulfilment of its duty is to reject the claim payment obligations deposits coming from the curator."

"Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan sejumlah dana yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Dana tersebut di samping dari modal sendiri, juga dapat diperoleh dari jasa perbankan dengan fasilitas kredit. Kredit perbankan merupakan salah satu pendukung dunia usaha yang berperan pula untuk memajukan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sebagai bukti adanya kredit antara kreditur dan debitur, dibuatlah akta perjanjian kredit. Dalam pembuatan akta perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain ditentukan bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit yang debiturnya telah terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari pasangan nikahnya baik dengan cara ikut menandatangani akta perjanjian kredit tersebut atau dengan memberikan surat persetujuan. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini adalah bank X membuat peraturan internal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, di mana ditentukan bahwa untuk perjanjian kredit tidak diperlukan persetujuan dari pasangan nikah debitur, dengan alasan persetujuan tersebut cukup diberikan dalam perjanjian pengikatan jaminannya, dan peraturan internal tersebut dipatuhi oleh notaris yang membuat aktanya. Menurut penulis, akta perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan pasangan nikah debitur yang terikat perkawinan tanpa perjanjian kawin akibatnya menjadi batal demi hukum, dengan kata lain akta tersebut dianggap tidak pernah ada, serta mengingat sifat perjanjian pengikatan jaminan yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jaminan tersebut walaupun mendapat persetujuan dari pasangan nikah debitur tetap batal demi hukum juga.

---

In running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, require a substantial amount of funds to expand its business. The funds can be obtained not only from their own capital, but also from the bank services such as credit facility. Bank credit is one of the endorsers of the business world and also its role is to improve the economy and the development of Indonesia. As the proof of credit between the lender and the debtor, the deed of the loan agreement is made. The making of the deed of loan agreement shall comply with laws and regulations, such as it is determined by the regulations, that for the signing of the loan agreement whose debtor has been bound in a marriage without prenuptial agreement, it must obtain the approval from his/ her spouse, either by co-signing the loan agreement or by providing a letter of approval. In the case discussed by the writer, the lender, in this case bank X, made an internal regulation that is contrary to the law and regulations, where the bank's internal regulation determined that the approval of the debtor's spouse is not necessary for the loan agreement, the reason is that the approval given in the collateral agreement is sufficient, and moreover that internal regulation is to be complied by the notary who made the deed of loan agreement. According to the writer, the loan agreement, that was made without the consent of the debtor's spouse which married without the prenuptial agreement, shall become null and void as a result, in other words, the deed shall be considered as never exist, also considering the nature of the collateral agreement whose existence always follow its main agreement, which is the loan credit, the collateral agreement, although is approved by the debtor's spouse, will remains null and void as well. "

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, yaitu pemberi fasilitas kredit, terdapat 2 (dua) pihak yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak lepas dari pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit yang diberikan dapat berupa emas yang fisiknya dikuasai oleh bank sebagai pemberi kredit. Atas jaminan kredit berupa emas tersebut, bank hanya menguasai fisiknya dan bukan sebagai pemilik. Kepemilikan emas tersebut masih berada pada si nasabah debitur. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank dengan jaminan, ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor atas perlakuannya terhadap jaminan yang diberikan nasabah debitur. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas jaminan yang diberikannya kepada bank yang disalahgunakan sehingga menimbulkan peristiwa hukum, yaitu pelanggaran hukum yang merugikan nasabah debitur.

---

Banks as business entity are doing business activities, which is related with the function and the purpose as the depositary bank and channeling funds to the community in order to improve the living standard of the people. In bank's activities as channeling funds, that is as a credit facilitator, there are 2 (two) parties, that are bank as a creditor and debtor customers. In credit facilities activity between bank and debtor customer, both parties are bound in a relationship of law and therefore need for legal protection for the parties. Provision of credit facilities by banks cannot be separated from the provision of collateral by the customer to the bank for a loan that they have received. Credit assurance or credit collateral that is given to the bank can be form such as gold and the form of the gold is held by the bank as a lender. Gold which is as bank collateral, the bank only has a possesion of the gold physical and not acting as the owner. The ownership of that gold as a credit collateral is still on the debtor customer. On credit facilities activity with collateral, is found the indication of irregularities committed by the banks as creditor for their authority of collateral that is given by debtor customers. Based on that issue, we need legal protection to debtor customers against bank for the collateral that is given to the bank, which is being abused and caused legal events, that is tort law."

"Laporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Bank B. Bank B merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. Tim audit KAP OBSE melakukan prosedur audit dimulai dari tahap penerimaan dan kelanjutan hubungan klien, dilanjutkan dengan perencanaan audit, pendesainan audit, pekerjaan lapangan, dan terakhir penyelesaian dan pelaporan. Temuan dari audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah banyak AYDA yang tidak jelas upaya penyelesaiannya dan dokumentasi upaya penyelesaian hanya mencakup sebagian dari total AYDA. Selain itu banyak AYDA yang dinilai tidak menggunakan KJPP Independen dan laporan penilai intern kurang dapat diandalkan.

---

This report is discussing about audit procedure of foreclosed collateral on PT Bank B. Bank B is a company which provides services on financial industry especially banking. KAP OBSE audit team perform audit procedures starting from the stage acceptance and continuance of client relationship, followed by audit planning, audit design, fieldwork, and the last is completion and reporting. Audit team found there is some asset that isn?t clear about its settlement effort. Besides there is only half of foreclosed collateral which documentation is completed. Another founding is some foreclosed collateral are assessed without independent appraisal and internal appraisal found less reliable."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah penyimpan dana yang berlaku di perbankan Indonesia dan penerapan prinsip perlindungan nasabah penyimpan dana terkait kasus antara PT Bank A Cabang Biak dengan Tn X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia perlindungan nasabah penyimpan dana dilakukan melalui 2 cara yaitu secara implisit dan secara eksplisit. Peraturan - peraturan yang memberikan perlindungan secara implisit antara lain terdapat dalam Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 khususnya pasal 29 37 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang No 21 Tahun 2001 tentang OJK KUHPerdata pasal 1365 1367 1236 dan 1239 dan Peraturan peraturan Bank Indonesia terkait Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menjamin simpanan nasabah jika bank mengalami kegagalan.Terkait dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini disimpulkan bahwa PT Bank A Cabang Biak melanggar tidak menerapkan prinsip kehati hatian dalam melaksanakan transaksi yang diperintahkan nasabahnya Tn X sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 29 Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 PT Bank A Cabang Biak juga melanggar beberapa hak konsumen yang diatur dalam dalam pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu terjadinya kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kontrol internal di PT Bank A Cabang Biak pada waktu itu masih kurang efektif.

---

This thesis is about the arrangements of depositors protection that apply in the Indonesian banking and the implementation of the depositors protection principle related to the case between PT Bank A Biak Branch and Mr X. This study uses a normative legal research method which is by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms.This research concludes that protection of depositors in the Indonesian banking system is done by two ways implicitly and explicitly Some regulations that provide implicit protection are Law Number 7 of 1992 on Banking as amanded by Law Number 10 of 1998 article 29 37 in particular Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority Indonesian Civil Code article 1365 1367 1236 and 1239 and other related Bank Indonesia Regulations Meanwhile explicit protection is protection by the establishment of Indonesia Deposit Insurance Corporation which will guarantee customer deposits if a bank fails.Regarding to the case discussed in this research it can be concluded that PT Bank A Biak branch violated did not apply precautionary principles while executing transaction demanded by its customer Mr X which means that the bank did not comply to article 2 and 29 of Law Number 7 of 1992 on Banking as amanded by Law Number 10 of 1998 PT Bank A Biak branch also violated several consumer rights which is regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in particular article 4. The case also shows that the internal control of PT Bank A Biak Branch at that time was less effective."

"ABSTRAKFraud dalam dunia perbankan bukanlah suatu hal yang baru lagi untuk terjadi, terutama dalam bidang perkreditan. Dalam praktiknya, jenis dan modus dilakukannya fraud selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi sehingga sudah tentu makin sulit pula untuk dideteksi. Modus dilakukannya fraud dalam perkreditan dapatlah bermacam-macam bentuknya seperti pembuatan rekening fiktif, pemberian kredit dengan menggunakan nominee, penyerahan jaminan kredit yang fiktif atau tidak senilai dengan nilai kreditnya itu sendiri, dan sebagainya. Untuk itulah pada tanggal 9 Desember lalu BI mengeluarkan suatu peraturan baru untuk bank-bank umum di Indonesia yang dinamakan dengan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana saja bentuk fraud dalam perbankan, khususnya perkreditan yang di antaranya seperti contoh yang disebutkan di atas. Serta akan dibahas pula mengenai pengawasan BI atas bentuk penerapannya dalam bidang perkreditan oleh bank umum di Indonesia dengan menggunakan Bank X (nama disamarkan) sebagai sampelnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BI telah menyusun kebijakan tentang mekanisme pengawasan fraud yang cukup komperhensif dan bentuk penerapan Strategi Anti Fraud ini oleh Bank X pun, dalam bidang perkreditannya, dapat dikatakan telah memenuhi standar penerapan dalam peraturan tentang Strategi Anti Fraud untuk bank umum tersebut.

---

ABSTRACTFraud is not a new thing to happen in banking anymore, especially in its credit sector. In practice, types and modes of bank fraud are always developing along with the development of information technology which make it more difficult to be detected. Fraud in banking credit sector can be conducted in several ways such as make an account with a fictive id, granting a credit solicitation which use a nominee party, giving a fictive collateral in a credit solicitation, delivery of a collateral that does not have a same value with the credit itself, etc. Because of that, Bank Indonesia (?BI?) has make a new regulation named ?Anti Fraud Strategy? for Indonesian banks. This study will explain about the forms of fraud, especially in credit sector like what are explained above. Besides that, this study will also explain about BI?s oversight mechanism over the implementation of this anti fraud strategy by Indonesian banks with Bank X (the real name is disguised) as the sample. By using normative juridical method, this study gives conclusion that BI has made a comprehensive oversight mechanism and the implementation of anti fraud strategy by Bank X, in its credit sector, is can be said has already met the requirements that are stipulated in the anti fraud strategy regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel-variabel yang mewakili determinan spesifik bank (asset size, capital adequacy, asset quality, credit risk, deposit dan non-interest income) dan makroekonomi (economic activity, inflation, dan interest rate) terhadap profitabilitas (return on asset dan return on equity) dan produktivitas (Malmquist index) pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengukuran dengan return on asset, determinan profitabilitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas adalah asset size, credit risk, non-interest income, dan economic activity. Pada pengukuran dengan return on equity, determinan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas adalah asset size, credit risk, dan economic activity. Sedangkan pada pengukuran dengan Malmquist index, determinan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas adalah deposit, non-interest income, economic activity, inflation, dan interest rate.

---

This research aims to analyze the effect of variables that representing bank-specific determinants (asset size, capital adequacy, asset quality, credit risk, deposit and non-interest income) and macro economy (economic activity, inflation, and interest rate) towards profitability (return on asset and return on equity) and productivity (Malmquist index) of commercial bank listed in the Indonesia Stock Exchange in 2008-2012. This research is a quantitative research and utilizes panel regression method in the process.

The results indicates that for return on asset measures, determinants that have significant effect towards profitability were asset size, credit risk, non-interest income, and economic activity. Return on equity measurement shows that determinants that have significant effect towards profitability were asset size, credit risk, and economic activity. Whereas on Malmquist index measurement, determinants that have significant effect towards productivity were deposit, non-interest income, economic activity, inflation, and interest rate."

"Persaingan dalam industri perbankan terutama di bidang KPR di Indonesia membuat semua pelaku perbankan menerapkan segala cara yang mungkin digunakan. Mulai dari menyediakan bunga yang rendah hingga mempermudah layanan mereka untuk membuat konsumen memilih produk mereka. Namun citra bank yang positif dinilai mempunyai peranan dalam membentuk keputusan pembelian produk KPR oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan citra bank dalam keputusan pembelian produk KPR oleh konsumen. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra perusahaan dan keputusan pembelian oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Wawancara dilakukan kepada konsumen yang menggunakan produk KPR dan sales person KPR sebuah bank. Pada penelitian ini daapt digamabrkan peran citra perusahaan dalam membentuk keputusan pembelian oleh konsumen.

---

The Competition in the banking industry, especially in the mortgage sector in Indonesia makes all the bankers to apply all possible ways to achieve victory. They start from providing low interest to improve their services so the consumers choose their products. However, positive image of the bank has assessed the role in shaping consumer's purchase decisions of mortgage product. This study aims to analyze and describe the bank's image in the consumer's purchase decision. The Concepts that are used in this study are the corporate image and consumer's purchase decision. This study uses a post-positivist paradigm, qualitative and descriptive approach. Indepthinterviews were conducted to consumers who use the mortgage product and to sales person of Bank Mandiri. This research can describe the bank image in consumer's purchase decision of mortgage product."

"Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Pasca berlakunya UU no 24 tahun 2004 tentang LPS, kewenangan likuidasi yang dahulu berada di Bank Indonesia (BI) berpindah ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana dalam hal ini LPS akan membentuk Tim Likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi di lapangan. Dan bagi nasabah yang banknya di tutup, simpananya akan di bayarkan oleh LPS selama memenuhi persyaratan yang di tentukan. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan nasabah tidak di bayarkan oleh LPS adalah di himpunnya simpanan tersebut pada masa bank dalam pengawasan khusus BI. Dalam skripsi ini akan di uraikan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab LPS bagi nasabah bank yang dilikuidasi. Di mana LPS sesungguhnya masih memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah walaupun simpananya termasuk simpanan yang tidak di jamin. Pembahasan mengenai hal ini di lakukan dengan studi kasus pada salah satu bank yang di likuidasi yakni PD BPR Bungbulang Garut (DL).

---

Bank liquidation is a process for the bank whose license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. After the law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation, the authority to liquidation is remove from Bank of Indonesia (BI) to Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). And to do this, IDIC appoint a liquidation team to make bank liquidation on the field. And for the depositors who bank is closed, the deposits will pay by IDIC as soon as fullfil the requirement. One of the reason make deposits will be not eligible for payment becauses the deposits is take when bank in special survailance unit.

In this research will be describe how the position and the responsible of IDIC to depositors who bank has been liqiuidation. Whereas actually IDIC still have moral responsible to the depositors even the deposits is not eligible to pay. This research will describe with case study in on of the liquidation bank, it is PD BPR Bungbulang (DL)."

"ABSTRAKBank BNI merupakan salah satu BUMN yang tidak termasuk dalamkategori Bank dilikuidasi, sehingga masih memiliki peluang untuk dapatberkembang dalam industri jasa perbankan di Indonesia.Masalah utama yang dihadapi oleh Bank BNI, yaitu adanyaperubahan lingkungan strategi perusahaan. Kondisi politik dan ekonomiyang relatif stabil sebelum pertengahan tahun 1997, kini telah berubahtotal. Oleh karena itu dalam kondisi Iingkungan strategis perusahaansedang berubah dan dengan sumber daya yang terbatas, agar dapatmelaksanakan misinya diperlukan suatu strategi yang tepat.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi (kaji ulang)strategi yang sedang dijalankan oleh Bank BNI dan menjelaskan strategialternatif yang dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan dayasaing pada masa mendatang.Penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi Iingkunganinternal dan eksternal perusahaan. Dalam menganalisis tersebut digunakanmetode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk membobot derajat kepentingansetiap faktor. Sedang untuk menentukan posisi bersaing Bank BNIdigunakan General Electric Matrix.Dari uji PHA dan GE Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNIpada kuadran Il GE Matrix yang artinya Bank BNI berada di area usahagrowth and build (tumbuh dan bangun). Berdasarkan posisi bersaingtersebut dengan melihat , kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamanserta tujuan perusahaan maka alternatif strategi yang cocok adalahstrategi penetrasi pasar.Setelah strategi ditetapkan, untuk menyusun program ataupenjabaran strategi yang lebih detil diberikan usulan strategi fungsionalnya.yaitu strategi untuk memperkuat setiap fungsi dalam perusahan.

---

"