Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya tingkat penyebaran infeksi pada pekerja bangunan tidak diseimbangkan dengan tingkat pengetahuan yang baik tentang upaya pemutusan rantai infeksi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif sederhana, cross sectional, dengan teknik pengambilan sample accidental sampling pada 47 pekerja bangunan gedung FIK UI 2013. Hasil penelitian menunjukkan 87% pekerja bangunan memiliki tingkat pengetahuan kurang baik. Instansi terkait, pekerja bangunan, pelayanan keperawatan, serta pendidikan keperawatan perlu menggalakkan promosi kesehatan melalui media massa tentang kontrol portal keluar agen infeksius untuk meningkatkan pengetahuan pekerja bangunan.

---

A high prevalence of infection in the building trade is not balanced with a good level of knowledge about breaking the chain of infection. This study design using simple descriptive, cross-sectional, with accidental sampling technique sampling at 47 construction workers building FIK UI 2013.

The results showed 87% construction workers have a level of knowledge is not good. Agencies, construction workers, nursing services, as well as the need to promote nursing education health promotion through the mass media about the control of infectious agents exit portal to enhance knowledge construction workers."

"Infeksi Nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di Rumah Sakit setelah pasien dirawat lebih dari tiga hari. infeksi ini menjadi masalah besar pada setiap rumah sakit, di Amerika angka kejadian infeksi nosokomial mencapai rata-rata 6 persen. Di Indonesia, beberapa hasil survailens menunjukkan angka kejadian infeksi nosokomial berkisar 1 -15 persen, dengan angka kejadian infeksi paling tinggi di bagian bedah.Kejadian infeksi nosokomial dapat memberikan kerugian, baik terhadap pasien, Rumah Sakit maupun terhadap tenaga kesehatannya. Selain hari rawat akan bertambah dan biaya perawatan tinggi, pasien akan mengalami gangguan fungsi tubuh dari yang paling ringan sampai gangguan berat pada seluruh sistem tubuh. Oleh karenanya, angka kejadian infeksi nosokomial ini telah digunakan sebagai salah satu tolok ukur mutu pelayanan Rumah Sakit.Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, pada tahun 1987 telah dimulai upaya pengendalian infeksi nosokomial dengan menunjuk lima Rumah Sakit Umun Pusat untuk dijadikan Rumah Sakit rujukan pengendalian infeksi nosokomial, termasuk diantaranya RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Lingkup kegiatannya mencakup pelatihan tim pengendalian infeksi nosokomial, penyusunan komite pengendalian infeksi nosokomial , penyusunan standar operasional prosedur, surveilens, dan pelaksanaan tindakan pencegahan. Program ini bertujuan membentuk perilaku petugas kesehatan agar tetap patuh dalam melaksanakan tindakan medic atau keperawatan, dan pengendalian lingkungan dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial.Prioritas pengendalian infeksi nosokomial di RSVP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah pencegahan infeksi luka operasi yang memiliki angka kejadian infeksi nosokomial paling tinggi di bagian bedah. Kegiatan pengendaliannya mencakup tindakan pencegahan sebelum pasien di operasi, selama pasien di operasi dan sesudah pasien di operasi.Atas dasar hal tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan petugas kesehatan dalam pencegahan infeksi nosokomial luka operasi di bagian bedah RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung.Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan survai kros-seksional survei, menggunakan responden tenaga dokter dan perawat yang bekerja di bagian rawat inap bedah dan kamar operasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pengambilan total sampel adalah sebanyak 117 responden dan pertigumpulan data dilakukan melalui observasi tindakan medis 1 keperawatan dan wawancara.Analisis statistik dilakukan dengan univariat, Kai-kuadrat untuk melihat hubungan variabel dependen dengan variabel independen, dan untuk mengetahui variabel independen yang paling berhubungan dilakukan uji multivariat regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara perilaku kepatuhan petugas kesehatan dengan latar belakang pendidikan petugas kesehatan yang tinggi, pengetahuan petugas yang balk, dan sikap petugas kesehatan yang balk dan pengawasan yang baik umumnya dapat melakukan tindakan pencegahan infeksi nosokomial luka operasi yang baik pula.Rata-rata tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam pencegahan infeksi nosokomial tersebut di bagian bedah. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah 40,2 % baik, 39,3 % sedang, dan 21,5 % kepatuhan rendah. Variabel pengawasan tim menunjukkan hubungan paling bermakna terhadap perilaku petugas kesehatan dalam pengendali infeksi nosokomial tersebut. Dengan pengawasan yang baik, petugas kesehatan mempunyai peluang untuk patuh melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial mencapai 89 persen.Keberadaan tim pengendali infeksi nosokomial di Rumah Sakit memberikan dampak yang cukup baik bagi terwujudnya perilaku kepatuhan petugas kesehatan dalam pencegahan infeksi nosokomial luka operasi.

---

Nosocomial infection is an infection on patient which occured after care more than three days. This infection become a big problem for every hospital, in America, it have achieved average occurance value of 6 percent for nosocomial infection. In Indonesia, some surveilens results showed the occurence value of nosocomial infection was about 1-15 percent with the highest occurance at the surgical division.

The occurance nosocomial infection could gave disadvantages directly to the patients, hospitals, and also health providers. Besides a long stay care and expensive cost, the patient will faced problem of body faction systems, either from light to heavy disturbances. So that, the occurance value of nosocomial infections was use as measures of quality services of hospital.

To antisipate those conditions, in 1997, it .was started the preventing effort of nosocomial infection with address to five hospitals center as reference to prevent those infections, including for the RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Scope activities covered training for the prevention team, commitee arragement, standard arragement for operational procedure of preventing nosocomial infections, and surveilens.

The prevention priority ofnosocomial infection in RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung is to prevent of wounds which have highest occurance value for nososcomial infection at the surgical division. Those activities also covered preventive measures of the patient before operation, during the operation, and after the operation process.

Based on the above mentions, the objectives of this research was to obtain information concerning factors which retalted to compliance behavior of health providers in preventing nosocomial infections of wounds at the surgical division of RSVP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

The research was conducted through the activities of cross sectional survey, using respondents of medical doctors and nurces which worked at division of surgical care stayed and the operation room in RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. The total samples were 117 respondents, and data collection was done through observation of medical I nursing activities and also the discussion.

Statistical analysis used distribution frequencies and Xi-square analysis to find the relationship among the dependance variable and each independance variables. However, multivariate analysis with the logistic regression was also use to find a dominance independence variable which gave the highest relation.

The research results showed there was significant relationships among compliance behavior of health providers with education level, knowledge, attitudes of health providers, and the monitoring team. The health providers which have higher level education, better knowledge, and better attitudes were usually done better in preventing nosocomial infection of wounds.

The average value of compliance behavior for health providers in preventing nosocomial infections at the surgical division of RSUP Dr, Hasan Sadikin Bandung were 40.2 % better, 39.3 % fair, and 21,5 % low, respectively. The role of monitoring team gave better relationships to the behavior of health providers in preventing those nosocomial infections. The compliance behavior of health providers could be improve to 89 percent in preventing nosocomial infection, through better team monitoring activities.

The availability team of preventing nosocomial infection in the hospitals gave better impacts on the improving compliance behavior of health providers to prevent nosocomial infection of the wounds."

"Sejak tahun 1984 Pemerintah, dalam rangka mewujudkan 'Kesehatan Bagi Semua pada Tahun 2.000' dikembangkan suatu pendekatan yang disebut Keterpaduan KB-KES. Pendekatan ini di dasarkan pada keterpaduan lima program prioritas yakni 1) program KIA, 2) KB, 3) Gizi, 4) lmunisasi dan 5) Penanggulangan Diare. Keterpaduan ini sudah dilaksanakan secara luas dan merupakan kegiatan yang dikenal sebagai Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).Hampir disetiap tempat, pelaksanaan Posyandu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan karena hambatan-hambatan yang bila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan tujuan kegiatan tidak tercapai.Di Kelurahan Penjaringan, khususnya daerah binaan ATMA JAYA, pelaksanaan program secara umum dapat dikatakan cukup lancar, meskipun masih ada hambatan yang dirasakan. Beberapa hambatan yang dirasakan antara lain kehadiran Kader, pencatatan dan pelaporan, ketidak hadiran ibu Balita serta rendahnya tingkat keterampilan Kader dalam penimbangan Balita di Posyandu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan karakteristik dengan tingkat keterampilan Kader dalam penimbangan Balita di Posyandu.Penelitlan ini merupakan penelitian deskriptlf dan analitik dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer, sedang data sekunder diperoleh melalui hasil pencatatan dan pelaporan pada setiap Posyandu.Hasil penelitian ditemukan ada hubungan antara motivasi dengan tingkat keterampilan Kader dalam penimbangan Balita dan secara bersama-sama umur, tingkat pengetahuan dan motivasi berhubungan dengan tingkat keterampilan Kader dalam penimbangan Balita.Untuk meningkatkan tingkat keterampilan Kader dalam penimbangan Balita pada Posyandu di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, disarankan agar dalam pemilihan Kader diperhatikan umur, tingkat pengetahuan mengenai Posyandu, penyusunan suatu standar dan prosedure yang baku dan pengawasan yang ketat serta peningkatan motivasi melalui pemberian pengahrgaan bagi Kader dan yang berprestasi, blmbingan dan pembinaan Kader demi kelangsungan Posyandu seperti pelatihan dari petugas kesehatan.

---

Since In 1984, government, to realize her aim " Health for All by the Year 2000 ' has developed a comprehensive approach known as Family Planning and Health. This approach Is based on the comprehensiveness of five main programs, they are 1) Mother and Child Health Care program, 2) Family Planning, 3) Nutrition, 4) Immunization and 5) Overcoming the problem of diarrhea. This comprehensiveness has been executed extensively and known as Posyandu (Pops pelayanan terpadu=Integrated service post).

Almost everywhere, the execution of Posyandu does not work out satisfactorily. Just because of some hindrances which, if aren't solved immediately, can cause failure.

In Penjaringan sub-district, especially in the areas under Atmajaya's supervision, the program generally runs well, although some shortcomings still .can be detected. The shortcomings among others are the absence of the cadre, the recording, the reporting, the absence of the mothers of some under five years old and the low level of competence of the cadre in weighing under five years old at Penjaringan.

The aim this observation is to study the characteristics correlation in the competence of the cadre to weigh under five years old at Posyandu.

This is a descriptive and analytical observation based on data compiling through interviews and observation to obtain primary data, whereas secondary data are taken from the result of the recording and reporting of each Posyandu.

The result of the observation finds out that there is a correlation between motivation and the level of competence of cadre in weighing under five years old, the level of knowledge, age and the motivation all together correlation with the level of competence Of cadre in weighing under five years old.

To Increase cadre's level of competence In weighing under five year old at Posyandu in Penjaringan subdistrict, North Jakarta, it is suggested that in selecting cadre, age as well as knowledge about Posyandu should be taken into consideration. Fixed standardization and procedure should be made, intensive supervision should be done together with effort to increase motivation by giving awards to cadre with satisfying achievement. For the progress of Posyandu, trainings for cadre should also be executed such as training for health attendants."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan subjektif Hernia Nucleus Pulposus (HNP) pada Perawat. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifar cross sectional dan observasi. Sampel penelitian ini adalah perawat yang bekerja di unit yang paling sering terpajan oleh postur membungkuk (bending), memutar (twisting), berdiri (standing), mendorong (pushing), menarik (pulling) dan mengangkat beban berat (heavy liiting) sebesar 60 sampel. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kai square atau uji x2. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara mengangkat beban berat dan riwayat penyakit terdahulu dengan keluhan hernia nucleus pulposus (HNP).

---

This research purposes to know about risk factors of hernia nucleus pulposus (HNP) in nurses. This research uses cross sectional methode and observation. The sample of this research is nurse who works with almost bending, twisting, standing, pushing and pulling postures and heavy lifting with 60 samples. The analysis of this research uses chi square or x2. The results of this research show there are any related factors among hernia nucleus pulposus (HNP) with heavy lifting and musculosceletal disorders history."

"Meskipun sebagian diantara pakar antropologi meragukan adanya kebudayaan di rumah sakit, namun penelitan ini memperlihatkan banyaknya peranan unsur-unsur kebudayaan terlibat dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit.- Tesis mengkaji masalah hubungan antar pelaku dan masalah dalam proses pelayanan kesehatan di IGD, Rumah Sakit Umuum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo, Jakarta, yang pada hakekatnya adalah tinjauan tentang subkebudayaan rumah sakit.Kajian dalam tesis ini berhasil mengangkat dua hal pokok mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku para pelaku dalam proses pelayanan kesehatan di IGD.Pertama, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi secara positif terhadap perilaku para pelaku, sehingga proses pelayanan yang terjadi berdampak pada terpenuhinya standar ideal pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ialah adanya kesamaan diantara para pelaku dalam hal pengetahuan dan penghayatan terhadap nilai luhur yang menganggap penting, mulia dan terpuji upaya memberikan pertolongan kepada orang sakit untuk mencegah kematian atau keadaan kesehatan yang semakin memburuk. Selain itu diantara para pelaku pemberi pelayanan kesehatan, mereka memiliki pengetahuan dan kepatuhan terhadap tatanan birokrasi yang telah digariskan. Adanya peranan unsur kekerabatan diantara para pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, disatu sisi memberikan dukungan terhadap kelancaran pelayanan kesehatan bagi pasien di IGD.Kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi secara negatif terhadap perilaku para pelaku, sehingga proses pelayanan yang terjadi berdampak pada belum terpenuhinya. standar' ideal pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ialah adanya perbedaan persepsi diantara para pelaku yang terlibat, pengaruh negatif dari perilaku birokrasi, pengaruh negatif dari peranan unsur kekerabatan dan adanya pengaruh negatif dari primordialisme berdasarkan spesialisasi medis.Adanya perbedaan persepsi antar para pelaku bersumber dari kebutuhan yang berbeda-beda dan berbeda pula dalam hal model-model pengetahuan yang dimiliki yang secara selektif digunakan sebagai rujukan untuk memahami dan menginterpretasi kan objek yang dihadapi serta melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut,. sedangkan di IGD tidak tersedia forum yang memungkinkan berbagai pihak yang .terlibat untuk dapat saling memahami mengapa seseorang berbuat seperti apa yang ia lakukan, juga tidak tersedia petugas yang bertugas memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang mekanisme pelayanan kepada pasien.Adanya pengaruh dari perilaku birokrasi yang bersumber dari aturan birokrasi yang bersifat imperatif dan hierarkikal, yang menuntut kepatuhan mutlak dan melihat manusia dari sudut pandang pangkat dan jabatan, yang diterapkan secara kurang bijaksana, ternyata berdampak kepada terabaikannya etika profesi dan kode etik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di IGD.Selain itu peranan hubungan kekerabatan, sebagai salah satu unsur kebudayaan, yang ada diantara pemberi dan penerima pelayanan, berpengaruh pula terhadap pengambilan keputusan dalam pemberian prioritas pelayanan, dan melemahkan komitmen petugas terhadap pelaksanaan etika profesi dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dalam pemberian prioritasnya seyogyaanya berdasarkan kepada tingkat kegawaian pasien tanpa membedakan suku bangsa, agama, status sosial ekonomi, namun pada kenyataannya sering berorientasi kepada ada atau tidaknya hubungan kekerabatan diantara pemberi dan penerima pelayanan.Adanya sifat primordialisme spesialisasi yang ternyata berpengaruh terhadap model pembagian ruangan-ruangan IGD, berpengaruh pula terhadap proses pelayanan kepada pasien, dan berdampak mengurangi sifat integratif pelayanan, sebagai sifat yang menjadi ide dasar pembentukan unit pelayanan gawat darurat menjadi satu instalasi tersendiri. Dalam pelayanan kesehatan di IGD, ruang spesialisasi masih sangat menonjol dalam pembagian ruangan, khususnya di lantai I, sehingga pemanfaatan ruangan meniadi kurang efisien bagi pelayanan kepada pasien."

"

Tugas dan tanggung jawab dari tenaga ahli teknologi laboratorium medik, melaksanakan pelayanan laboratorium medis, yang meliputi pengambilan dan analisis terhadap spesimen biologi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan minimal 9 jenis tenaga di Puskesmas, salah satunya tenaga ATLM, berdasarkan data SISDMK terdapat 43 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, semantara Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM hanya ada 15 Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan tenaga ATLM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus Analisis Ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Atlm) Puskesmas di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 Puskesmas di level Kabupaten ada 28 Puskesmas yang belum memiliki tenaga ATLM sehingga belum memenuhi kesesuaian standar PMK 43 tahun 2019, hanya 15 Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM dan baru 7 Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga. Perencanaan yang baik, insentif yang memadai, pengembangan karier yang jelas diharapakan mampu menjadi solusi terhadap ketersediaan dan pemenuhan tenaga ATLM di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

---

Duties and responsibilities of medical laboratory technology experts, carrying out medical laboratory services, which include taking and analyzing biological specimens. Minister of Health Regulation Number 43 of 2019 states that there are a minimum of 9 types of personnel in Puskesmas, one of which is ATLM personnel. Based on SISDMK data, there are 43 Puskesmas in the Lebak District Health Service, while there are only 15 Puskesmas that have ATLM personnel. The aim of this research is to see a picture of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill ATLM personnel. This research uses a qualitative research method with a case study design, analysis of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill medical laboratory technology experts (ATLM) for health centers in Lebak Regency, Banten Province in 2023. The results of the research show that of the 43 health centers at the district level, there are 28 health centers that do not yet have ATLM personnel therefore do not meet the standards of PMK 43 of 2019, only 15 Community Health Centers have ATLM personnel and only 7 Community Health Centers have 9 types of personnel. Good planning, adequate incentives, clear career development are expected to be a solution to the availability and fulfillment of ATLM personnel in the Lebak District Health Service, Banten Province.

"

"Maldistribusi tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian dunia karena keengganan tenaga kesehatan untuk tinggal dan bekerja di DTPK. World Health Organization (WHO) merekomendasikan retensi tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK. Di dalam manajemen sumber daya manusia, retensi merupakan output pemeliharan sumber daya manusia (SDM), artinya bagaimana mempertahankan SDM yang kompeten untuk tetap bekerja dalam periode waktu yang maksimum. Salah satu cara yang dipakai untuk meretensi SDM adalah dengan pemberian insentif, baik berupa material maupun non material. Penelitian ini dilakukan pada program penugasan khusus tenaga kesehatan di DTPK yang dilaksanakan pada bulan September 2011 di Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang kompeten yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Data sekunder menggunakan data hasil pemetaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK. Faktor kebijakan pemerintah lebih menentukan retensi tenaga kesehatan di DTPK. Pemerintah belum memiliki kebijakan khusus tentang retensi tenaga kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan khususnya di DTPK, pemerintah menggunakan strategi mutasi dan rotasi serta menyelenggarakan program-program yang sifatnya temporarly dan tidak sustainable seperti pengadaan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, dan tenaga kesehatan kontrak atau honorer. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian tentang kebijakan retensi tenaga kesehatan.

---

Maldistribusi of health workers especially in the Rural, Border and Islands area (DTPK) became the world's attention due to the reluctance of health workers to live and work in DTPK. World Health Organization (WHO) recommends retention of health workers as part of efforts to increase the availability of health workers in DTPK. In the human resource management, retention is the output of human resources (HR) maintenance, which is how to maintain competent human resources to keep working within a maximum period of time. One way used to retaining HR is by providing incentives, either material or non material.

The research was conducted on a special assignment program of health workers in DTPK held on September 2011 in Keerom District, Sarmi District and Jayapura city, province of Papua. In this study the data used consists of primary data and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews conducted with a range of competent informants of the Provincial Health Office, District Health Office and Center for Health Human Resources Planning and Utilization of Ministry of Health. Secondary data using mapping data from health workers conducted by the Center for Health Human Resource Planning and Utilization, Ministry of Health in 2010 Republic of Indonesia.

The results showed that the incentive is not a major factor influencing the retention of health workers on special assignment in DTPK. Factors determining government policy over retention of health workers in DTPK. Governments do not yet have specific policies regarding the retention of health personnel. To meet the availability of health workers especially in DTPK, the government uses mutation and rotation strategies and organizing programs that are temporarly and not sustainable as the procurement of non-permanent employee health workers (PTT), Special Assignment, and health workers or temporary contracts.Therefore, governments need to do studies of health personnel retention policies."

"Pandemi Covid-19 (coronavirus diseases 2019) yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 yang pertama kali muncul Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. Virus ini muncul di berbagai negara di dunia sehingga menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi global. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 juga menimbulkan kekhawatiran dan berbagai gangguan kesehatan mental lainnya di masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan juga rentan terhadap gangguan kesehatan mental selama menangani pasien Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prevalensi gejala kecemasan dan depresi pada tenaga kesehatan laboratorium terpadu di Rumah Sakit Universitas Indonesia selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang dilakukan di Laboratorium Terpadu Rumah Sakit Universitas Indonesia pada bulan Juli 2021. Analisis yang digunakan yaitu, univariat, bivariat dan multivariabel dengan derajat kepercayaan 95%. Dari 42 tenaga kesehatan laboratorium terpadu RS UI didapatkan prevalensi gejala kecemasan sebesar 11,9% dan prevalensi gejala depresi sebesar 14,3%. Hasil analisis bivariat dengan uji chi-square menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara gejala kecemasan ataupun depresi dengan variabel independen penelitian.

---

The Covid-19 pandemic (coronavirus diseases 2019) caused by the SARS-Cov-2 virus which first appeared in Wuhan City, Hubei Province, China at the end of 2019. This virus appeared in various countries in the world, causing a significant impact on society and the global economy. Covid-19 pandemic has also caused concern and various other mental health disorders in the community. Furthermore, healthcare workers are also vulnerable to mental health disorders while treating Covid-19 patients. The purpose of this study is to estimate the prevalence of anxiety and depression symptoms in healthcare workers in the integrated laboratory at the Universitas Indonesia Hospital during the Covid-19 pandemic. This study uses a cross sectional design conducted at the Integrated Laboratory of the Universitas Indonesia Hospital in July 2021. The analysis used is univariate, bivariate and multivariable with a 95% confidence interval. Of 42 integrated laboratory health workers at Universitas Indonesia Hospital, the prevalence of anxiety symptoms was 11.9% and the prevalence of depressive symptoms was 14.3%. The results of the bivariate analysis with the chi-square test there is no significant relationship between symptoms of anxiety or depression with the independent variables of the study. "