Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca reformasi 1998, terjadi pertambahan jumlah partai politik yang signifikan di Indonesia, diikuti juga dengan pertambahan jumlah gerakan underbow nya. Termasuk disini Kelompok Pergerakan Mahasiswa UI yang meliputi ; Kelompok Tarbiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang cukup dominan. Tahun 2012, terjadi fenomena calon tunggal dalam Pemira IKM UI 2012 yang mengindikasikan terjadinya dominasi oleh salah satu kelompok dalam persaingan politik yang terjadi. Penelitian ini membahas perubahan teritorial persaingan politik antar kelompok pergerakan mahasiswa di UI yang terjadi pada Tahun 2012. Dengan menggunakan pendekatan territoality (upaya menguasai wilayah) dan teritorial yang meliputi Heartland (Wilayah jantung pergerakan) dan Rimland (Wilayah gerak pergerakan) tiap-tiap kelompok. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis isi, meaning, dan life history dari perspektif spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teritorial persaingan politik didominasi oleh kelompok yang berhasil memiliki territoality lebih besar sehingga mampu menguasai teritorial heartland dan rimland lebih luas. Territoality lebih besar dapat dicapai dengan menguasai organisasi intra kampus. Teritorial persaingan politik terkuat berada di wilayah yang heartland antar kelompoknya berada di area yang sama, hal ini terjadi di wilayah Fakultas Hukum (FH). Pemira 2012 menghasilkan fakta bahwa kemenangannya masih didominasi oleh salah satu kelompok sehingga membuat perubahan teritorial persaingan yang terjadi tergolong rendah. Hal ini berdampak terhadap dua kelompok lainnya yang mengalami stagnasi sehingga menyebabkan pola keruangan heartland-rimland mereka tidak berubah sama sekali.

---

After The Reform of 1998, there was added a significant number of political parties in Indonesia, followed by the increase of its underbow movement. Included here, Group of UI Student Movement; Tarbiyah Group, The Muslim Students Association, and The Indonesian Islamic Students Movement, which is quite dominant. In 2012, there was a phenomenon of single candidates in The Student Election of UI in 2012, which indicates domination by one group in a political competition going on. This study discusses the territotial change of political competition among a group of UI students movement that occurred in 2012. By using the approach territoality (effort control of the territory) and territories that include Heartland (area of main movement) and Rimland (regional motion movement) of each group. This study use qualitative method whose content, meaning, and life history analysis with a spatial perspective. The results showed that the territorial of political competition is dominated by the groups which have a greater territoality so as to master the wider territorial heartland and rimland. Greater territoality can be achieved with master intra-campus organization. The territorial of strongest political competition is located in region whose each of group's heartland areas are in the same area, this is the case in the Faculty of Law (FH). UI Student Election 2012 resulted in the fact that the victory is still dominated by one group, it makes the territotial change of political competition is going low. This has implications for the other two groups that have stagnated, causing spatial patterns of their heartland-Rimland have not changed at all."

"Skripsi ini membahas tentang peranan gerakan mahasiswa Universitas Indonesia dalam Reformasi Indonesia 1997-1999. Menjelaskan perkembangan gerakan mahasiswa Indonesia mulai dari tahun 1978 hingga masuk masa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi tahun 1990 yang ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan, No. 0457/1990. Perubahan pola gerakan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi represi dari pemerintah. Serta kembali berkembangnya gerakan mahasiswa seiring mengendurnya tekanan pemerintah. Skripsi ini juga menguraikan aksi- aksi demonstrasi dan pergerakan mahasiswa UI dalam memperjuangkan reformasi Indonesia, termasuk dinamika internal mahasiswa UI yang terbagi menjadi dua, yaitu Senat Mahasiswa Universitas Indonesia dan Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia.

---

This thesis discusses the role of Universitas Indonesia student movement for Indonesia Reformation 1997-1999. It describes the development of Indonesia student movement from 1978 until the period of Student Senate in 1990, which marked by the Decree of Minister of Education and Culture, Fuad Hassan, No. 0457/1990; the adaptation of student movement to face the repression from the government by changing its pattern; as well as re-development of the student movement as the loosening of government pressure. This thesis also describes the demonstrations and UI student movement in fight for Indonesia Reformation, including the internal dynamics, which divided UI student to Student Senate and Family Action Unit (KB UI)."

"Langkah privatisasi yang dilakukan sejak zaman Deng Xiaoping membuat ekonomi China terus bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi tersebut pun semakin berkembang pesat saat akhir 1990-an ketika internet mulai menjadi konsumsi publik. Dari perkembangan internet tersebut, muncullah Alibaba Group sebagai e-commerce B2B yang menjalankan bisnis melalui skema platformisasi. Model bisnis tersebut pun terbukti berhasil dan mengantarkan Alibaba Group sebagai raksasa bisnis di China. Dengan akumulasi kapital yang diperoleh, keberadaan Alibaba Group tidak lepas dari perhatian Pemerintah China. Kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik sejak awal Alibaba Group berdiri pada tahun 1999 hingga tercatat telah melakukan berbagai kerjasama pada tahun 2019. Namun, hubungan baik tersebut pun pecah pada tahun 2020 ketika Alibaba Group dikenakan denda oleh Pemerintah China dikarenakan ekspansi anak perusahaannya yang bergerak di bidang finansial dan e-commerce menyalahi regulasi Pemerintah China. Menggunakan pisau analisis tipologi strategi manajemen politik, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kegagalan Alibaba Group dalam menjaga hubungannya dengan pemerintah China. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian pemilihan strategi politik yang diterapkan Alibaba Group menyebabkan respons negatif dari Pemerintah China sehingga mereka mendapatkan denda.

---

Privatization taken since Deng Xiaoping era has made China’s economy grow rapidly. This economic growth accelerated in the late 1990s when the internet began to become public consumption. The Internet development led to the born of Alibaba Group with its first B2B e-commerce platform. The platform business model proved successful and made Alibaba Group become a giant in the Chinese platform economy. With the huge amount of capital gained, Alibaba Group cannot get out of the government's sight. Both parties had a good relationship since Alibaba Group was established in 2019 with various collaborations between the two. However, the good relationship ended in 2020 when Alibaba Group was fined by the government due to regulatory violations in the finance and e-commerce sector. Using the political management strategy typology, this study aims to explain the failure of Alibaba Group to maintain its relationship with the government. The analysis found that the incorrect type of political strategy chosen by Alibaba Group made a negative response from the government. The negative response eventually led to the imposition of fines on the Alibaba Group."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan simbol-simbol populer yakni simbol kotak-kotak dan simbol metal dalam kampanye politik Jokowi – Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan simbol-simbol populer dalam kampanye politik Jokowi - Ahok tersebut mendorong aspek awareness dan acceptance publik pada pesan politik untuk mendukung pasangan Jokowi – Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Objek penelitian diteliti menggunakan konsep Komunikasi Organisasi untuk melihat bagaimana tim kampanye berkomunikasi dengan publiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep Komunikasi Politik untuk melihat bagaimana penyampaian pesan bermuatan politis melalui media simbol-simbol populer seperti simbol kotak-kotak dan simbol metal. Penggunaan simbol ini diteliti menggunakan konsep interaksi simbolik, dan bagaimana pemanfaatan simbol populer mendorong awareness dan acceptance publik diteliti menggunakan konsep evaluasi program kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan teknik Evaluasi Program Kehumasan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan simbol populer dalam kampanye, mampu mendorong terciptanya awareness dan acceptance publik pada pasangan Jokowi – Ahok, yang juga mendorong kesuksesan kampanye.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the use of popular symbols in Jokowi and Ahok‟s political campaign in 2012 DKI Jakarta‟s Gubernatorial Election. This study aims to determine the effect of the use of the popular symbols in order to push the awareness and the acceptance of the Jakarta‟s public who‟s participated in 2012 DKI Jakarta Gubernatorial Election, and how the awareness and acceptance aspect contributed for the success of the campaign. The research method used is the evaluative research of public relation program by. Ronald D Smith, and the nature of the research is descriptive research. The approach used is qualitative data techniques in the form of interview with the informant and respondents. Results of this study indicate that the use popular symbols had specifically affected the awareness and acceptance of the public, which also contributed to reach the success of Jokowi – Ahok‟s political campaign in DKI Jakarta Gubernatorial Campaign of 2012."

"Disertasi ini menjelaskan studi tentang gerakan politik mahasiswa. Disertasi ini menggunakan studi kasus untuk menganalisa dua tipe polarisasi gerakan mahasiswa. Pertama, polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kedua, polarisasi gerakan mahasiswa pada pemerintahan Abdurahman Wahid. Lebih jauh lagi, studi ini menjelaskan gerakan politik mahasiswa yang menggunakan pernyataan politik moral force sebagai kekuatan politik. Penelitian dari disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisa deskriptif. Data dari studi ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan sumber data sekunder. Beberapa teori digunakan sebagai kerangka analisa. Pertama, teori demokrasi dari Maswadi Rauf dan Larry Diamond. Kedua, teori konflik dari Maswadi Rauf. Ketiga, teori gerakan massa dari Eric Hoffer. Keempat, teori elit dari Suzane Keller. Disertasi ini juga menggunakan tipologi gerakan politik mahasiswa dari Philip G. Altbach dan Burhan D. Magenda untuk memperkaya kajian gerakan mahasiswa di Indonesia. Kerangka teori ini sangat berguna untuk menganalisa gerakan politik mahasiswa dalam disertasi ini. Beberapa penemuan dari disertasi ini adalah pertama, polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah antara HMI, KAMMI kontra FORKOT, FKSMJ. Gerakan mahasiswa ini dapat dikategorikan sebagai gerakan politik mahasiswa ekstra universiter. Sementara itu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid polarisasi gerakan mahasiswa adalah antara BEMI kontra BEMSI yang dapat disebut sebagai gerakan politik mahasiswa intra universiter. HMI, KAMMI dan FORKOT, FKSMJ pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berada dalam payung organisasi BEMI dan BEMSI. Dengan demikian polarisasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah organisasi ekstra vs ekstra universiter sementara pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah organisasi intra universiter vs intra universiter. Kedua, polarisasi gerakan mahasiswa tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap figur kepemimpinan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Di satu sisi, HMI, KAMMI percaya bahwa B.J. Habibie adalah tokoh muslim dan telah memenuhi tuntutan reformasi. Sementara itu FORKOT, FKSMJ berpendapat bahwa B.J. Habibie merupakan kroni Soeharto. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, BEMI pendukung Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid bukan hanya sukses menyelesaikan agenda reformasi, tetapi adalah tokoh reformis dan pemimpin pluralis. Sementara BEMSI penentang Abdurrahman Wahid, selain menganggap Abdurrahman Wahid terlibat dalam Buloggate dan Brunaigate, juga menganggap tidak serius menyelesaikan agenda reformasi yaitu memberantas KKN dan menganggap Abdurrahman Wahid sebagai anti demokrasi dan anti Islam. Ketiga, disertasi ini menemukan bahwa gerakan mahasiswa HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI merupakan gerakan politik. Gerakan mahasiswa ini mendapat dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik. Dengan demikian gerakan mahasiswa memiliki kesamaan kepentingan dengan elit politik baik secara politik dan ideologis. Studi ini mengajukan perspektif teoritis baru dalam konteks gerakan politik mahasiswa, yaitu: (1) polarisasi gerakan mahasiswa tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan politik dan ideologi di antara aktivis mahasiswa. (2) Gerakan mahasiswa di Indonesia selalu menggunakan pernyataan politik moral force, sehingga moral force ini dijadikan dasar legitimasi politik mahasiswa untuk memperluas dukungan politiknya. (3) Relasi kekuasaan elit politik dengan gerakan mahasiswa karena keduanya memiliki kepentingan ideologi dan politik yang sama. (4) Polarisasi gerakan mahasiswa diakibatkan oleh dasar legitimasi moral dan dukungan elit politik. Studi ini menegaskan bahwa untuk mempertahankan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral harus dibebaskan dari ketergantungan finansial dari elit politik walaupun secara ideologi dan psikologi antara aktivis mahasiswa dan elit tidak dapat dipisahkan.

---

This disertation examines the study of the students political movements. This disertation uses case study to analysis two types of polarization of the students movements. First, polarization of student movements during B.J. Habibie government. Second, the polarization of student movements during Abdurahman Wahid government.

Furthermore, this study explains the trends of the students movements from political statement of moral force into a real political force.

The research of this disertation uses qualitative approach and discriptive analysis. The data for this study collected by indepth interview and secondary resources. Some theories are used as analytical framework. First, theory of democracy from Maswadi Rauf, Larry Diamond, Juan J. Linz and Alfred Stepan. Second, Theory of conflict from Maswadi Rauf. Third, social movement theory from Eric Hoffer. Fourth, elite theory of Gaetano Mosca and Suzane Keller, Harold D. Laswell, Gabriel A Almond and Roberth Dahl. This thesis is also used the study of students movement from Philip G. Altbach, Arbi Sanit, Suwondo and Muridan to enrich the analysis on student movements in Indonesia. This theoretical framework are valuable for analysing the student movements in this disertation. Several findings of this disertation are firstly, the polarization of student movement in B.J. Habibie era was between HMI, KAMMI vs FORKOT, FKSMJ. This students organization is categorise as the extra-universiter organization. While in Abdurrahman Wahid government, polarization of student movements was between BEMI and BEMSI which called the intra universiter student governments. HMI, KAMMI and FORKOT, FKSMJ in Abdurrahman Wahid government were under the the umbrella of BEMI and BEMSI category. In other words, the polarization of student movements in Abdurrahman Wahid government was using the intra-universiter organisation such as BEMI. Therefore, the polarization of student movements during the B.J. Habibie government was extra organization and during Abdurrahman Wahid government was intra organization. Secondly, the polarizations of students movements are caused by the perception towards the leadership figure of B.J. Habibie and Abdurahman wahid. In one hand, HMI, KAMMI believe that B.J. Habibie as Muslim leader and already tackle the reformation demands. However, on the other hand, FORKOT, FKSMJ considered B.J. Habibie as a cronie of President Soeharto. While in Abdurrahman Wahid Era, BEMI as supporter of Abdurrahman Wahid believe that his government has been succeded to comply with most of the reformation agenda. He was also consider as a reformist and pluralist leader. However, BEMSI found that Abdurrahman Wahid was involved in the Bullogate and Brunaigate. He was also not seriously tackling the KKN, consider as anti democracy and anti Islam. Thirdly, the study is also suggested that students movements moved from moral force into the political movement. the students movements supported by political elites through the logistic support, financial and psychological support. Therefore, the political elites have the similar interests politically and ideologically.

This study is also propose a new theoretical perspective in the student political movement, that are: (1) polarization of student movement can not ovoid it because of the differences of the political and ideological interest among students activist.(2) Student movements in Indonesia always use political moral force, so that moral force is used as legimaticy basis of the students to enlarge their political support. (3) the power relation between political elite and student movement because of both of them have a similar ideological and political interests.(4) the polarization of students movement are caused by moral legitimacy basis and the support from political elites.

This study suggested that to maintain the moral force of the students movements have to liberated from the financial dependency from the political elites. Even though ideologically and psychologically between the students activist and the elites cannot be separated."

"The anlysis of implicatures made by the legislative candidates in the campaign billboards and banners shows that these two media are basically used for their political struggles...."

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"This research is intended to answer the following research questions: 1) What the motivation of women in the management of a political party; 2) how the positiomn, role and contribution of women in the management of a politicl party and 3) what the weakness and excess of the women involvement in political party management. sampling included Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . This research showed that women who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role involved who hold some authority in management structure of PDI as well as PKS , actively involved in party activity. women contribution who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role. The excess of the women involvement in management were expressed in terms of in patience, accuracy, spirit and wisdom. The weakness of there involvement in management may be influence by internal and external factors."

"Politic is not a simple word. Aristotle identifies it with human togetherness. In line with this identification, Hannah Arendt suggests that politics is not a kind of dominating actions, but the way in which the human beings promote freedom of actions in the public sectur. The essence of politics, then is communication. In this line of thought, power can be understood as one' ability to act/behave with and within others / in togetherness with others on base of a given mandate."