Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca reformasi 1998, terjadi pertambahan jumlah partai politik yang signifikan di Indonesia, diikuti juga dengan pertambahan jumlah gerakan underbow nya. Termasuk disini Kelompok Pergerakan Mahasiswa UI yang meliputi ; Kelompok Tarbiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang cukup dominan. Tahun 2012, terjadi fenomena calon tunggal dalam Pemira IKM UI 2012 yang mengindikasikan terjadinya dominasi oleh salah satu kelompok dalam persaingan politik yang terjadi. Penelitian ini membahas perubahan teritorial persaingan politik antar kelompok pergerakan mahasiswa di UI yang terjadi pada Tahun 2012. Dengan menggunakan pendekatan territoality (upaya menguasai wilayah) dan teritorial yang meliputi Heartland (Wilayah jantung pergerakan) dan Rimland (Wilayah gerak pergerakan) tiap-tiap kelompok. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis isi, meaning, dan life history dari perspektif spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teritorial persaingan politik didominasi oleh kelompok yang berhasil memiliki territoality lebih besar sehingga mampu menguasai teritorial heartland dan rimland lebih luas. Territoality lebih besar dapat dicapai dengan menguasai organisasi intra kampus. Teritorial persaingan politik terkuat berada di wilayah yang heartland antar kelompoknya berada di area yang sama, hal ini terjadi di wilayah Fakultas Hukum (FH). Pemira 2012 menghasilkan fakta bahwa kemenangannya masih didominasi oleh salah satu kelompok sehingga membuat perubahan teritorial persaingan yang terjadi tergolong rendah. Hal ini berdampak terhadap dua kelompok lainnya yang mengalami stagnasi sehingga menyebabkan pola keruangan heartland-rimland mereka tidak berubah sama sekali.

---

After The Reform of 1998, there was added a significant number of political parties in Indonesia, followed by the increase of its underbow movement. Included here, Group of UI Student Movement; Tarbiyah Group, The Muslim Students Association, and The Indonesian Islamic Students Movement, which is quite dominant. In 2012, there was a phenomenon of single candidates in The Student Election of UI in 2012, which indicates domination by one group in a political competition going on. This study discusses the territotial change of political competition among a group of UI students movement that occurred in 2012. By using the approach territoality (effort control of the territory) and territories that include Heartland (area of main movement) and Rimland (regional motion movement) of each group. This study use qualitative method whose content, meaning, and life history analysis with a spatial perspective. The results showed that the territorial of political competition is dominated by the groups which have a greater territoality so as to master the wider territorial heartland and rimland. Greater territoality can be achieved with master intra-campus organization. The territorial of strongest political competition is located in region whose each of group's heartland areas are in the same area, this is the case in the Faculty of Law (FH). UI Student Election 2012 resulted in the fact that the victory is still dominated by one group, it makes the territotial change of political competition is going low. This has implications for the other two groups that have stagnated, causing spatial patterns of their heartland-Rimland have not changed at all."

"Skripsi ini membahas tentang peranan gerakan mahasiswa Universitas Indonesia dalam Reformasi Indonesia 1997-1999. Menjelaskan perkembangan gerakan mahasiswa Indonesia mulai dari tahun 1978 hingga masuk masa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi tahun 1990 yang ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan, No. 0457/1990. Perubahan pola gerakan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi represi dari pemerintah. Serta kembali berkembangnya gerakan mahasiswa seiring mengendurnya tekanan pemerintah. Skripsi ini juga menguraikan aksi- aksi demonstrasi dan pergerakan mahasiswa UI dalam memperjuangkan reformasi Indonesia, termasuk dinamika internal mahasiswa UI yang terbagi menjadi dua, yaitu Senat Mahasiswa Universitas Indonesia dan Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia.

---

This thesis discusses the role of Universitas Indonesia student movement for Indonesia Reformation 1997-1999. It describes the development of Indonesia student movement from 1978 until the period of Student Senate in 1990, which marked by the Decree of Minister of Education and Culture, Fuad Hassan, No. 0457/1990; the adaptation of student movement to face the repression from the government by changing its pattern; as well as re-development of the student movement as the loosening of government pressure. This thesis also describes the demonstrations and UI student movement in fight for Indonesia Reformation, including the internal dynamics, which divided UI student to Student Senate and Family Action Unit (KB UI)."

"Langkah privatisasi yang dilakukan sejak zaman Deng Xiaoping membuat ekonomi China terus bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi tersebut pun semakin berkembang pesat saat akhir 1990-an ketika internet mulai menjadi konsumsi publik. Dari perkembangan internet tersebut, muncullah Alibaba Group sebagai e-commerce B2B yang menjalankan bisnis melalui skema platformisasi. Model bisnis tersebut pun terbukti berhasil dan mengantarkan Alibaba Group sebagai raksasa bisnis di China. Dengan akumulasi kapital yang diperoleh, keberadaan Alibaba Group tidak lepas dari perhatian Pemerintah China. Kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik sejak awal Alibaba Group berdiri pada tahun 1999 hingga tercatat telah melakukan berbagai kerjasama pada tahun 2019. Namun, hubungan baik tersebut pun pecah pada tahun 2020 ketika Alibaba Group dikenakan denda oleh Pemerintah China dikarenakan ekspansi anak perusahaannya yang bergerak di bidang finansial dan e-commerce menyalahi regulasi Pemerintah China. Menggunakan pisau analisis tipologi strategi manajemen politik, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kegagalan Alibaba Group dalam menjaga hubungannya dengan pemerintah China. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian pemilihan strategi politik yang diterapkan Alibaba Group menyebabkan respons negatif dari Pemerintah China sehingga mereka mendapatkan denda.

---

Privatization taken since Deng Xiaoping era has made China’s economy grow rapidly. This economic growth accelerated in the late 1990s when the internet began to become public consumption. The Internet development led to the born of Alibaba Group with its first B2B e-commerce platform. The platform business model proved successful and made Alibaba Group become a giant in the Chinese platform economy. With the huge amount of capital gained, Alibaba Group cannot get out of the government's sight. Both parties had a good relationship since Alibaba Group was established in 2019 with various collaborations between the two. However, the good relationship ended in 2020 when Alibaba Group was fined by the government due to regulatory violations in the finance and e-commerce sector. Using the political management strategy typology, this study aims to explain the failure of Alibaba Group to maintain its relationship with the government. The analysis found that the incorrect type of political strategy chosen by Alibaba Group made a negative response from the government. The negative response eventually led to the imposition of fines on the Alibaba Group."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan simbol-simbol populer yakni simbol kotak-kotak dan simbol metal dalam kampanye politik Jokowi – Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan simbol-simbol populer dalam kampanye politik Jokowi - Ahok tersebut mendorong aspek awareness dan acceptance publik pada pesan politik untuk mendukung pasangan Jokowi – Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Objek penelitian diteliti menggunakan konsep Komunikasi Organisasi untuk melihat bagaimana tim kampanye berkomunikasi dengan publiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep Komunikasi Politik untuk melihat bagaimana penyampaian pesan bermuatan politis melalui media simbol-simbol populer seperti simbol kotak-kotak dan simbol metal. Penggunaan simbol ini diteliti menggunakan konsep interaksi simbolik, dan bagaimana pemanfaatan simbol populer mendorong awareness dan acceptance publik diteliti menggunakan konsep evaluasi program kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan teknik Evaluasi Program Kehumasan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan simbol populer dalam kampanye, mampu mendorong terciptanya awareness dan acceptance publik pada pasangan Jokowi – Ahok, yang juga mendorong kesuksesan kampanye.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the use of popular symbols in Jokowi and Ahok‟s political campaign in 2012 DKI Jakarta‟s Gubernatorial Election. This study aims to determine the effect of the use of the popular symbols in order to push the awareness and the acceptance of the Jakarta‟s public who‟s participated in 2012 DKI Jakarta Gubernatorial Election, and how the awareness and acceptance aspect contributed for the success of the campaign. The research method used is the evaluative research of public relation program by. Ronald D Smith, and the nature of the research is descriptive research. The approach used is qualitative data techniques in the form of interview with the informant and respondents. Results of this study indicate that the use popular symbols had specifically affected the awareness and acceptance of the public, which also contributed to reach the success of Jokowi – Ahok‟s political campaign in DKI Jakarta Gubernatorial Campaign of 2012."

"The anlysis of implicatures made by the legislative candidates in the campaign billboards and banners shows that these two media are basically used for their political struggles...."

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"This research is intended to answer the following research questions: 1) What the motivation of women in the management of a political party; 2) how the positiomn, role and contribution of women in the management of a politicl party and 3) what the weakness and excess of the women involvement in political party management. sampling included Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . This research showed that women who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role involved who hold some authority in management structure of PDI as well as PKS , actively involved in party activity. women contribution who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role. The excess of the women involvement in management were expressed in terms of in patience, accuracy, spirit and wisdom. The weakness of there involvement in management may be influence by internal and external factors."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.

---

This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party.

The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Politic is not a simple word. Aristotle identifies it with human togetherness. In line with this identification, Hannah Arendt suggests that politics is not a kind of dominating actions, but the way in which the human beings promote freedom of actions in the public sectur. The essence of politics, then is communication. In this line of thought, power can be understood as one' ability to act/behave with and within others / in togetherness with others on base of a given mandate."