Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kriteria, fungsi, dan tugas yang seharusnya dilakukan dewan pengawas syariah pada PT. Bank XYZ. Analisis dilakukan berdasarkan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT. Bank XYZ dan DSN-MUI. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah sebagai perpanjangan tangannya di PT. Bank XYZ. Secara umum peran dewan pengawas syariah pada Bank XYZ telah sesuai dengan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pelaksanaan peran tersebut masih kurang.

---

This study aimed to analyze the implementation of the criteria, functions, and duties that should be performed by the Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ. Analysis was conducted by DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. Research method used in this study is interview with PT. Bank XYZ and DSN-MUI. The analysis shows that in controlling the implementation of sharia practices, the Sharia Supervisory Board assisted by Sharia Compliance Department and Sharia auditor as their liason officers at PT. Bank XYZ. In general, the role of Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ is already in accordance with DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. However, the quality of the implementation is still lacking."

"Penelitian ini membahas penjelasan mengenai sistem transaksi produk Tabungan Saham Syariah yang dimiliki oleh Bank XYZ. Penelitian ini juga membahas skema sistem transaksi Tabungan Saham Syariah. Dilakukan analisis mengenai kesesuaian produk Tabungan Saham Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi laporan triwulan 2014 Bank XYZ. Hasil penelitian ini menunjukan masih adanya perbedaan dalam hal pelaksanaan operasional Tabungan Saham Syariah dengan Standar Pelaksanaan Operasional pada Bank XYZ, sedangkan yang lain telah sesuai.

---

This study discussed the description of the Sharia Stocks Saving's product transaction system held by Bank XYZ. This study also examines the Sharia Stocks Saving’s transaction system scheme and contains an analysis about the conformity of Sharia Stocks Saving based on Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/ IV/2000 about savings and PSAK 105 about Mudharabah accounting. The methods used in this study is descriptive qualitative with interviews and observation on the 2014 Bank XYZ quarterly report as the means to data collection. The result of this study shows that there are differences in terms of implementation of the Sharia Stocks Saving with Standard Operational at Bank XYZ, while others have been appropriate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap tingkat pengungkapan. Karakteristik DPS diukur dengan IG Score yaitu melihat keberadaan, latar belakang pendidikan (ekonomi dan syariah), pengalaman (crossmembership dan reputasi dibidang ekonomi) serta melihat jumlah DPS. Ukuran KAP diproksikan dengan dummy antara big4 dan non-big4. Untuk tingkat pengungkapan diukur dengan memformulasikan indeks pengungkapan didasarkan pada Shariah Enterprise Theory.Formulasi indeks merupakan kompilasi dari beberapa indeks dari peneliti-peneliti sebelumnya. Sampel dari enam Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Bahrain, Qatar, Iran dan Inggris. Kemudian membuat content analysis berdasarkan tema pengungkapan dan regresi berganda dengan tambahan variabel pengendali yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan populasi muslim. Hasil Menunjukan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

---

The purpose of this study was determine the impact of Shariah Supervisory Boards? Characteristic and Audit Firm Size against Disclosure Level. Shariah Supervisory Boards (SSB)?s Characteristic measured with Islamic Governance (IG) Score are include existent, background of education (economics and syariah), experience in economic (cross-membership and reputation in economics) and number of SSB. Audit firm size was proxied with dummy between big4 and non big4. For disclosure level measured with formulating disclosure index based on Shariah Enterprise Theory.Formulating index is compilation from few index in previously researchs. Sampel from six countries are Indonesia, Malaysia, Bahrain, Qatar, Iran and United Kingdom. Then make content analysis based on disclsoure?s thems and multiple regretion with additional variable control are profitability, firm size and moslem population. Result show that all independent variables are significant to disclosure levels."

"Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

---

To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat salah satunya karena pelaksanaannya didasarkan dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah. Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah harus selalu dipenuhi dan membutuhkan pengawasan khusus agar kesyariahan produk, kegiatan, dan jasa bank tetap terjaga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan perbankan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan bagaimanakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Mega Syariah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah Dewan Pengawas Syariah hanya bertanggung jawab di awal pemeriksaan pedoman dan tidak terlibat secara teknis. Peran Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan opini dan melakukan review berkala terhadap bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur organisasi bank secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pengawasan dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut masih belum seperti yang diharapkan.

---

The development of Islamic Bank in Indonesia has progressed rapidly either because the implementation based on sharia principle. One of product that widely used by the public is financing with murabahah principle. Sharia principle in banking activities must always be filled and needs special supervision so that the sharia principle in product, activities, and service stay fulfilled. The problems of this phenomenom are how is the mechanism of sharia bank supervision by Sharia Supervisory Board, how are the duties and function of Sharia Supervisory Board at supervising Non Performing Financing rescue, and how is the role and function of Sharia Supervisory Board at supervising Murabahah Non Performing Financing rescue in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah. This research is done by qualitative method with used normative juridical toward secondary data and interviews. The analysis shows that in supervising Murabahah Non Performing Financing rescue, Sharia Supervisory Board has only responsibility at the beginning of SOP (Standard Operational Procedure) examination and technically not involved. The roles of Sharia Supervisory Board are giving opinion and do the periodic reviews. Sharia Supervisory Board was helped by Sharia Compliance Department and Sharia Auditor in performing their duties. In general, role and function of Sharia Supervisory Board on PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah was already compliance with Bank Indonesia’s Regulation. However, the quality of supervision at implementation of Murabahah Non Performing Financing rescue is still not enough."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

---

This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kesesuaian operasional dan akuntansi perusahaan asuransi syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 dan No.53/DSN-MUI/III/2006 dan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT DEF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan asuransi syariah terhadap pedoman dan peraturan yang ada. Analisis kesesuaian ini adalah hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 dengan beberapa batasan, sehingga hasil penelitian juga terbatas. Salah satunya adalah tidak ada analisis terkait akad mudharabah musytarakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan akuntansi Unit Usaha Syariah PT DEF, sebagian besar sudah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dan harus diperbaiki. Terkait operasionalnya terdapat satu kebijakan yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait akad tabarru?, dimana entitas dalam akad tidak menyatakan kondisi di saat tidak ada pembagian surplus underwriting dana tabarru?. Sedangkan dalam perlakuan akuntansinya, adanya penggabungan dana tabungan dengan akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah dalam satu akun yaitu dana syirkah temporer mudharabah, belum sesuai dengan PSAK 108.

---

This thesis discusses the suitability analysis and accounting operations of Islamic insurance company based DSN MUI Decrees related to Islamic insurance, the MUI DSN Decrees No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 and No.53/DSN-MUI/III/2006 and then PSAK 108. This research is a qualitative descriptive design with a case study on Islamic Business Unit PT DEF. This study aims to determine adherence to the Islamic insurance company guidelines and regulations. The suitability analysis is only based on DSN MUI Decrees and PSAK 108 with some restrictions, so that the results of the study are also limited. One is not related analysis mudharabah musytarakah. Results of this study indicate that the operations and accounting Sharia PT DEF, most of it in accordance with the terms set forth in the provisions, although there are still some who do not fit and had to be repaired. Related operations, there is one policy that is not in accordance with the relevant DSN MUI Decree related contract tabarru', in which each entity in the contract does not state the conditions when there is no distribution of surplus funds underwriting tabarru'. While the accounting treatment, the merging funds and savings with mudharabah mudharabah musytarakah funds in an account that is temporary syirkah mudharabah, not in accordance with PSAK 108."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mengenai ujrah yang dikenakan pada pembiayaan Ijarah Multijasa pada bank umum syariah tersebut tidak mengandung Riba dalam bentuk apapun karena ujrah yang terjadi sesuai dengan negoisasi dan tidak ada perubahan sekaligus kesesuaian dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hal lain yang dilihat adalah mengetahui bahwa bank umum syariah tersebut telah mengikuti pencatatan sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 2013 No. 6 agar tidak ada kesalahan dalam pengelompokkan terhadap aset tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengamatan serta wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder internal dan sekunder eksternal. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Bank XYZ Syariah telah memenuhi persyaratan dari segi rukun dan syarat sahnya dari transaksi Ijarah Multijasa dan sebagian besar akad-akad yang ada telah menjelaskan rukun dan syarat yang dimaksud oleh Fatwa DSN, meskipun ada kekurangan dalam pelaksaan transaksi Ijarah Multijasa tersebut. Kemudian dari segi pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi sama dengan PAPSI hanya terdapat beberapa perbedaan pada nama akun dan alur pencatatannya karena alur pencatatan pada Bank XYZ Syariah lebih panjang dari PAPSI No. 6 tentang sewa jasa dan PSAK 107 Ijarah dikarenakan sistem pecatatan bank tersebut.

---

This research aims to determine the application of the ujrah imposed on Ijarah financing multiservice on Islamic banks does not contain any form of of Riba because ujrah happens according to the negotiation and no changes at the same time compliance with Fatwa No. DSN. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Another thing that is seen is find out that the Islamic banks have been following the recording in accordance with PSAK No. 107 and PAPSI 2013. 6 in order there are no mistakes in classifying those assets. This study is a qualitative study using case study method with observation and interviews as one of the techniques of data collection. The data collected is primary data, secondary internal and external.

The results showed overall XYZ Bank Syariah has met the requirements in terms of harmony and validity requirements of multiservice Ijarah transaction and most of the existing contract has been explained in harmony and conditions referred to by DSN, although there are shortcomings in the implementation of the multiservice Ijarah transactions. Then in terms of recording, presentation and disclosure of accounting similar with PAPSI. There are only a few differences in the account name and flow of recording, because the recording of flow of on XYZ Bank Syariah longer than PAPSI No.. 6 of rental services and SFAS 107 Ijarah due the bank recording system."