Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan tidak dapat terus menerus mengharapkan pembiayaan dari keuangan negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah melalui pengelolaan aset yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan BLU setiap tahunnya meningkat seiring terus bertambahnya jumlah satker yang ada, penerimaan tersebut masih perlu dilakukan pengawasan dan transparansi yang lebih baik, hal ini dikarenakan masih ada satker yang belum melaporkan penerimaan BLU dengan benar yang mereka dapatkan ke negara.

---

Hospital health care providers as an institution can not continue to expect funding from the state to improve the quality of services provided. Therefore, one way that can be taken by the Hospital of the Ministry of Health is through the management of its assets.

Based on Government Regulation No. 23 of 2005, Public Service Agency (BLU) is a government agency established in the environment to provide services to the community in the form of supply of goods and / or services being sold for profit and without priority in its activities based on the principles of efficiency and productivity.

The results showed that each year BLU revenue continues to increase with the increasing number of work units that exist, revenue is still needed supervision and greater transparency, this is because there is still work units that have not been reported revenues BLU correctly they get to state."

"Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan Aplikasi Persediaan Badan Layanan Umum (BLU) terhadap permasalahan pencatatan transaksi persediaan farmasi di Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLU) pada pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus dan sumber informasi utama diperoleh melalui wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan penerapan Aplikasi Persediaan BLU, data transaksi persediaan dapat terkirim dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) ke Aplikasi Persediaan. Penerapan Aplikasi Persediaan BLU juga berdampak terhadap pencatatan persediaan yang lebih cepat dan murah. Selain itu, Aplikasi Persediaan BLU dapat mengakomodasi kode barang persediaan farmasi serta menyajikan kualitas informasi persediaan yang lebih akurat dan tepat waktu. Namun, dampak penerapan Aplikasi Persediaan BLU masih kurang memadai dalam memberikan informasi yang relevan dan belum mampu menyajikan kelengkapan data jenis transaksi persediaan farmasi.

---

The purpose of this thesis is to analyze the impact of the Public Service Agency (BLU) Inventory Application to the problems of recording transactions in the pharmaceutical supplies of Public Service Hospital Agency (RS BLU) on the central government's financial reporting. This thesis uses a qualitative method with case study strategy and the main source of information obtained through interviews. The results show that with the adoption Public Service Agency (BLU) Inventory Application, inventory transaction data can be sent from the Hospital Management Information System (SIM RS) to Central Government Inventory Application. The adoption of Public Service Agency (BLU) Inventory Application also impacted on the recording of inventory to become quicker and cheaper. In addition, the Application can accommodate pharmaceutical supplies code and presents inventory information quality more accurate and timely. However, the impact in providing relevant information is still inadequate and has not been able to present complete types of pharmaceutical supplies transaction data."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"Pada sebuah organisasi/perusahaan keberadaan Sumber Daya Manusia (talent) memiliki peranan yang signifikan yaitu dapat membantu perusahaan mencapai tujuan, visi, misi serta mempertahankan sustainability perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu memiliki pengelolaan SDM atau Talent Management yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan. Sebagai BLU dan organisasi Non Eselon dengan komposisi pegawai Hybrid (terdiri dari PNS, Non PNS, serta Honorer), LMAN perlu mengkaji implementasi Talent Management di internal. Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap 9 orang yang menjabat sebagai Kepala Divisi dan Staf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi eksisting dan menggali persepsi talent terhadap implementasi Talent Management di LMAN untuk kemudian diperoleh rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa LMAN perlu melakukan perbaikan pada aspek penyusunan IKU, melibatkan Kepala Divisi dalam melakukan pemetaan pegawai, menambahkan indikator/ komponen lainnya dalam assessment, penambahan program pengembangan pegawai, pelaksanaan manajemen karir dengan mempertimbangkan aspirasi pegawai, serta perbaikan pada formula penyusunan IKU. Atas temuan tersebut, juga dapat direkomendasi sebuah Talent Management Model baru yang terdiri dari 8 aktivitas yaitu: proyeksi bisnis, analisis ABK, pemetaan/penempatan pegawai, rekrutmen, pengembangan pegawai, manajemen kinerja, manajemen karir, retensi dan pemberhentian.

---

In an organization the presence of Human Resource/Talent has a significant role which can help the organization to achieve its objectives, vision, mission and to maintain sustainability. Therefore, company need to implement a Talent Management that fit to the company’s characteristic and needs. As a public service agency and non-echelon government organization, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) has a unique characteristic that reflects from its Hybrid employee (consist of 3 Category: Civil Servants, Non-Civil Servants/Professional, and Supporting Staff). By this condition, LMAN should conduct the implementation of Talent Management internally. This research is an empirical study with qualitative approach to 9 participants (from Division Head and Staff). The purpose of this study is to describe the existing conditions and to explore internal perceptions toward the implementation of Talent Management at LMAN and also to propose recommendations for continuous improvement in accordance with the characteristics/ needs of the organization. The research findings show that LMAN should improve several aspects from its Talent Management Model, there are: improvement in ABK formula, involving the Division Head in Employees placement, adding various employee development programs, implementing career management by considering employee aspirations, and improving the KPI (IKU) Formula. Furthermore, researcher also proposes a new Talent Management Model that consists of 8 steps, there are: business & income forecast, ABK Analysis (with new formula), job/current employee placement, recruitment, talent development, performance management, career management, retention and termination.

"

"Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam mengelola penerimaan negara secara efisien. Badan Penerimaan Negara, khususnya dalam sektor perpajakan, dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi perbaikan kondisi eksisting DJP ketika di bawah Kementerian Keuangan dalam rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Indonesia sangat tinggi karena penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, diperlukan sebuah lembaga khusus yang fokus pada pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak. Dalam sisi kelembagaan Pentingnya kelembagaan perpajakan di Indonesia, terutama dalam upaya pembangunan nasional. Kelembagaan ini memiliki peran utama dalam mengelola dan mengawasi sistem perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam sisi Administrasi adalah integrasi sistem pengelolaan pajak yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Dengan adanya BPN, fungsi pengelolaan pajak dan bea cukai dapat disatukan, menciptakan sebuah sistem yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Dengan adanya BPN, diharapkan pengelolaan penerimaan negara dapat lebih fokus dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam pembuatan Badan Penerimaan Negara Dalam merancang undang-undang pembentukan BPN, kerangka hukum yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memperhatikan pengaturan pengawasan yang ketat.

---

The objective of this research is It is hoped that the establishment of the State Revenue Agency will make it easier for the Government to manage state revenues efficiently. The State Revenue Agency, especially in the taxation sector, is considered the backbone of state revenue. This research aims to provide justification for improving the existing conditions of the DJP when it was under the Ministry of Finance in the plan to establish a State Revenue Agency. The research approach used is a post-positivist paradigm. Data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the urgency for establishing a State Revenue Agency (BPN) in Indonesia is very high because state revenue is still very dependent on the taxation sector. Considering the important role of taxes in financing various development programs and public services, a special institution is needed that focuses on managing and increasing tax revenues. On the institutional side, the importance of taxation institutions in Indonesia, especially in national development efforts. This institution has a major role in managing and supervising the tax system effectively and efficiently. On the administrative side, there is the integration of tax management systems which were previously spread across various agencies. With the existence of BPN, tax and customs management functions can be unified, creating a more coordinated and structured system. With the existence of BPN, it is hoped that state revenue management can be more focused and efficient, as well as increase transparency and accountability. Therefore, researchers suggest that in creating a State Revenue Agency in designing the law establishing BPN, the legal framework that is built has a strong basis and is in accordance with applicable legal principles, as well as paying attention to strict supervisory arrangements."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian metode penilaian tingkat maturitas Badan Layanan Umum (BLU) sebagai metode untuk menilai kinerja BLU, khususnya perguruan tinggi BLU yang memiliki karakteristik seperti PKN STAN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penilaian tingkat maturitas BLU, secara garis besar, telah sesuai dengan metode penilaian kinerja lain, seperti penilaian tingkat kesehatan BUMN dan kriteria akreditasi BAN-PT. Meskipun demikian, terdapat penyesuaian yang harus dilakukan yaitu dengan membedakan aspek penilaian berdasarkan jenis layanan dan ukuran sebuah BLU. Selain itu, penilaian tingkat maturitas BLU juga harus disesuaikan untuk mengakomodasi penilaian bagi BLU yang tidak memperoleh pendapatan sehingga tetap dapat memenuhi tingkat kemandirian.

---

This study aims to evaluate the suitability of the BLU maturity level assessment method as a method for assessing Public Service Agencies’ (BLU) performance, especially BLU university which have characteristics such as PKN STAN. This study uses a qualitative descriptive analysis method with a case study approach. The results of the study show that the assessment of the maturity level of BLU, in general, is in accordance with other performance assessment methods, such as the assessment of the soundness level of BUMN and BAN-PT accreditation criteria. Even so, there are adjustments that must be made, namely by differentiating aspects of the assessment based on the type of service and the size of a BLU. In addition, BLU's maturity level assessment must also be adjusted to accommodate assessments for BLUs that do not receive income so that they can still meet the level of independence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambatpelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU dengan studi kasus pada PKN STAN. PKNSTAN merupakan salah satu BLU pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang digunakanmerujuk pada teori keagenan, teori pilihan rasional, teori Edward III, dan tinjauan penelitianterdahulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Pengumpulandata menggunakan teknik semi-structured in-depth interview secara virtual. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU adalahSDM, Peraturan, Pengawasan dan Pengendalian, Peranan dan Komitmen Pimpinan, sertaTarif. Sedangkan, faktor yang menghambat adalah Manajemen Kegiatan, SDM, Peraturan, Peranan dan Komitmen Pimpinan, serta Tata Kelola. Implikasi penelitian ini adalah BLU berperan penting dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap melalui penataan SDM dan manajemen kegiatan. Selain itu, para regulator turut berperan untuk menguatkan fleksibililitas BLU dalam lingkup pemanfaatan aset tetap melalui peraturan yang jelas.

---

This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of the

utilization of fixed assets in BLU with a case study on PKN STAN. PKN STAN is one of

the BLU of education in Indonesia. The factors used to refer to agency theory, rational choice

theory, Edward III theory, and a review of previous research. This research uses an

explorative qualitative analysis method. Data collection uses virtual semi-structured in-depth

interview techniques. The results showed that the supporting factors for the utilization of

fixed assets in BLU are Human Resources, Regulation, Supervision and Control, the Role

and Commitment of Leaders, and Tariff. Whereas, the inhibiting factors are Activity Management, Human Resources, Regulation, the Role and Commitment of the Leaders, and Governance. This research implies that BLU has a significant role in optimizing the utilization of its fixed assets through Human Resources management and activity

management. Besides, regulators also play a role in strengthening the flexibility of BLU within the scope of the utilization of fixed assets through clear regulations."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan manajemen risiko serta memberikan usulan perbaikan untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan XYZ sebagai objek penelitian, sesuai dengan regulasi dan penerapan best practice. Penelitian tentang penerapan manajemen risiko pada lembaga pendidikan masih belum banyak dilakukan di Indonesia. Mengingat lembaga pendidikan menghadapi risiko internal dan eksternal, lembaga pendidikan memerlukan manajemen risiko agar organisasi dapat memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen data berupa analisis dokumentasi, wawancara, dan FGD. Penelitian ini menggunakan kerangka konsptual manajemen risiko ISO 31000 (2018) dan metode benchmarking dalam mengevaluasi penerapan manajemen risiko pada objek penelitian dengan membandingkan manajemen risiko pada Balai Pendidikan dan Pelatihan XYZ dengan manajemen risiko pada lembaga pendidikan yang dianggap sebagai best practice. Hasil penelitian ini adalah sebuah evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko pada Balai Pendidikan dan Pelatihan XYZ saat ini dan juga sebuah usulan perbaikan manajemen risiko bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan XYZ yang lebih sesuai dengan regulasi dan penerapan best practice. Berdasarkan penelitian ini, Balai Pendidikan dan Pelatihan XYZ telah melaksanakan proses identifikasi dan analisis risiko, tetapi belum melaksanakan proses evaluasi dan mitigasi risiko. Usulan perbaikan yang diajukan berupa usulan memasukkan risiko baru pada daftar risiko, perbaikan skala kemungkinan risiko, penghitungan ulang skor risiko, penyusunan prioritas risiko, penetapan selera risiko, dan penyusunan mitigasi risiko. Seluruh usulan perbaikan yang diajukan telah disetujui dan dapat diaplikasikan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan XYZ.

---

This study aims to evaluate risk management application and provides suggestions for improvement for the XYZ Education and Training Center as an object of research, following regulations and best practice implementation. In Indonesia, research on risk management application in educational institutions is not widely carried out. Considering that educational institutions face internal and external risks, educational institutions need risk management so that organizations can mitigate risks that may block organizational goals achievement. This study used a descriptive qualitative method with documentation analysis, interviews, and FGD as data instruments. This study used ISO 31000 (2018) risk management conceptual framework and benchmarking method to evaluate the research object's risk management application by comparing risk management at the XYZ Education and Training Center with risk management at educational institutions as best practices. The results of this study were an evaluation of the existing risk management application at XYZ Education and Training Center and risk management improvement plans for the XYZ Education and Training Center that aligned with regulations and best practice implementation. Based on this research, the XYZ Education and Training Center had carried out the risk identification and analysis process but had not completed the risk evaluation and mitigation process. The improvement plans included new risks in the risk register, risk likelihood scale improvement, risk scores recalculating, risk priorities developing, risk appetite determination, and risk mitigation preparation. All the improvement plans are applicable at XYZ Education and Training Center."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban perpajakan pada Universitas Indonesia setelah diberlakukannya Status Badan Layanan Umum. Pertanyaan penelitian ini ialah perubahan-perubahan kewajiban perpajakan Universitas Indonesia serta upaya yang dilakukan Universitas Indonesia dalam rangka adaptasi Peraturan Badan Layanan Umum. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kewajiban perpajakan yang terjadi diakibatkan karena penetapan Nomor Pokok Wajib Universitas Indonesia menjadi NPWP Bendaharawan kemudian Universitas Indonesia berupaya untuk mensosialisasikan perubahan kewajiban perpajakan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar Universitas Indonesia memperjelas Standar Operating Procedure guna melaksanakan kewajiban perpajakannya, Agar Universitas Indonesia menambah sumber daya yang memiliki keahlian pajak dan mengadakan pelatihan kepada sumber daya yang ada.

---

This study aims to analyze the implementation of tax responsibility at the University of Indonesia after the regulation of the Public Service Agencies Status are applied. This research question is the tax liability changes the University of Indonesia and the efforts of the University of Indonesia in order to adapt regulation Public Service Agencies. The approach used for this study was qualitative and objective of the study is descriptive.

The results of this study concluded that changes in tax responsibility that occurred due to the establishment of the University of Indonesia tax number became tax number for government agent then University of Indonesia try to promote change in the tax responsibility to be implemented properly.

The results of this study suggest that the University of Indonesia considering the Standard Operating Procedure to do the tax responsibilty, University of Indonesia To add more resources that have tax expertise and provide training to existing resources."