Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Efisiensi merupakan salah tujuan dalam sebuah instansi, terlebih pada pemerintah provinsi di era desentralisasi seperti saat ini. Efisiensi pemerintah provinsi dalam penelitian ini diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan serangkaian indikator input dan output sebagai acuan, Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa untuk model orientasi output menunjukkan ada 20 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai efisiensi penuh dan 13 provinsi tidak mencapai efisiensi penuh. Penelitian ini juga melihat persebaran daerah yang efisien dan yang tidak efisien dilihat dari sisi besar kecil APBD, banyak sedikit jumlah penduduk, geografis provinsi-provinsi tersebut, serta dibandingkan dengan jenis opini BPK.

---

Efficiency is a focus on all institutions, especially at the provincial government that face decentralization era nowadays. Efficiency of the provincial government in this research is measured by Data Envelopment Analysis (DEA) method. It is used some indicators that can reflect the performance results of local expenditures and the number PNS as inputs. So that, governments, societies, and researchers get the insight whether provincial governments in Indonesia efficient or not. For output indicators in this research used indicators of health, education, and indicators that refer to musgravian, which is a combination of economic stability, economic distribution, and economic performance. As the result of this research, in 2011 there were 13 provinces in Indonesia that did not reach full efficiency, whereas the rest, 20 provinces could achieve full efficieny. This study also elaborated the distribution of efficient and inefficient provinces in terms of the size of budget managed, the population, geographic area, and also opinion result form BPK."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pengelola keuangan dan aset daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, serta kebijakan dan model penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan pencatatan secara akrual basis dan sumber daya manusia juga sudah memadai, tetapi masih ada hambatan dari segi dasar peraturan dan petunjuk teknis penerapan basis akrual, serta sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of DKI Jakarta Provincial Government as one of financial and asset manager, in order to implement accrual based accounting in DKI Jakarta Provincial Government financial statement. This research used qualitative research method (case study). The readiness of local government to implement recording an accrual basis accounting can be examined from supportive infrastructure, i.e. government and political system, law product, human resource, accounting information system, and preparation policy and implementation model. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual based accounting immediately and human resources are also sufficient, but there is obstacle from the rules and technical guidance and also accounting information systems that is used."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelompok bank syariah dan konvensional di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia apabila dilihat dari sisi model bisnis, kualitas aset, efisiensi, dan stabilitas, untuk periode 2008-2012. Variabel yang digunakan dalam penilaian model bisnis adalah FIR, NDF, LDR. Sedangkan untuk faktor efisiensi adalah OH Cost dan CIR. Di sisi lain, kualitas aset dinilai dari LLR, LLP, dan NPL. Sementara stabilitas ditinjau dari sisi ROA, EAR, dan MM. Uji yang digunakan adalah statistik deskriptif dan Mann-Whitney. Hasil olah data secara umum menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal model bisnis, efisiensi, kualitas aset, dan stabilitas di antara kedua jenis bank dalam sampel di tahun 2008 hingga 2012.

---

This study aims to compare business model efficiency asset quality and stability of Islamic and conventional banks which are listed in Indonesia Stock Exchange from 2008 until 2012 The variables used for business model were FIR NDF LDR whereas efficiency were OH Cost and CIR As for the asset quality the proxy used were LLR LLP and NPL Lastly ROA EAR and MM were used for representing stability The statistics tests used were descriptive statistics and Mann Whitney test The results showed that there were no significant differences in business model efficiency asset quality and stability from 2008 until 2012"

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2012. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk LPPD tahun 2011 dan 2012. Pengawasan fungsional diukur dengan latar belakang profesi kepala daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang profesi kepala daerah dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate about the effect of functional and legislative monitoring to the local government performance in Indonesia for the period of 2011-2012. The local government performance is measured by score of Local Government Performance which is released by Ministry of Home Affairs in the form of Local Government Performance Evaluation Report for LPPD 2011 and 2012. Functional monitoring is measured by professional and educational background of local government leader, reelection motive, and political competition and legislative monitoring is measured by size of parliament. Research is conducted with quantitative methods and hypothesis testing using Ordinary Least Square (OLS) method. Overall results reveal that professional background of local government leader and size of parliament positively affect the local government performance. On the other hand, educational background, reelection motive, and political competition do not affect the local government performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik organisasi dan hasil audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2011. Karakteristik organisasi terdiri dari ukuran organisasi, jumlah satuan kerja, dan jenis organisasi, sedangkan hasil audit terdiri dari jumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tingkat penyimpangannya. Hasil regresi terhadap 78 kementerian/lembaga membuktikan bahwa ukuran organisasi dan jenis organisasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga.

---

This study aimed to analyze the influences of organizational characteristics and the results of an audit of financial statements required disclosure level ministries/agencies in 2011. Characteristics of the organization consists of organizational size, the number of units of work, and the type of organization, while the results of the audit consists of a number of audit findings of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and the level of deviation. Results of regression to the 78 ministries/agencies prove that the size of organization and type of organization has an influence on the level of disclosure of financial statements ministries/agencies."

"[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan didalam laporan tahunan pada perusahaan publik di Indonesia. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberadaan komisaris dan direksi asing, kepemilikan asing, reputasi sosial, dan regulasi industri. Penelitian ini menggunakan 395 observasi yang merupakan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia selama perioder 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pengungkapan keberlanjutan dipengaruhi signifikan oleh kepemilikan asing, reputasi sosial, dan regulasi industri, sementara keberadaan komisaris dan direksi asing ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan keberlanjutan.

---

The objective of this study is to examine the effect of the existence of foreign Commissioner and Director, foreign ownership, social reputation, and industry regulation to the level of sustainability disclosure in annual report. This study used on a sample of 395 observations from 79 public listed companies in Indonesia during 2009-2013. The empirical results give evidence that sustainability disclosure in annual reports significantly affected by foreign ownership, social reputation, and industry regulation, while the existence of foreign Commissioner and Director is found has negative effect on the level of sustainability disclosure.

, The objective of this study is to examine the effect of the existence of foreign Commissioner and Director, foreign ownership, social reputation, and industry regulation to the level of sustainability disclosure in annual report. This study used on a sample of 395 observations from 79 public listed companies in Indonesia during 2009-2013. The empirical results give evidence that sustainability disclosure in annual reports significantly affected by foreign ownership, social reputation, and industry regulation, while the existence of foreign Commissioner and Director is found has negative effect on the level of sustainability disclosure.

]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis kriteria informasi yang diungkapkan di dalam sustainability reporting pada website pemerintah daerah. Website merupakan salah satu sarana yang lebih efektif dan efisien yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjukkan transparansi dan akuntabilitas mereka terkait dengan kinerja sosial dan lingkungan mereka.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisa kriteria informasi yang seharusnya diungkapkan di dalam sustainability reporting pada website pemerintah daerah yang disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, GRI 3.1 dan Pilot Version 1.0 of the Sector Supplement for Public Agencie, serta benchmarking negara-negara lain diantaranya Amerika Serikat, Hong Kong, dan Brazil.

---

ABSTRACTThis study focus on analysis of information that should be disclosed on local government's website about their sustainability reporting. Website is one of the efficient and effective tool that can be used by local government to disclose their transparency and accountability in their social and environmental performance.This study is qualitative descriptive research that analyze sustainability reporting information that should be disclosed by local government in their website.Researcher obtained all of that information criteria from laws and regulations in Indonesia, GRI 3.1 and Pilot Version 1.0 of the Sector Supplement for Public Agencies, and also benchmarking from another countries, such as USA, Hong Kong, and Brazil."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah beban karyawan memiliki kontribusi pada prediktabilitas pendapatan dan relevansi nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 244 perusahaan dengan total firmyears observation sebanyak 897 pada tahun 2008-2012. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Guenther and Schiemann (2011) yang meneliti tentang kontribusi inkremental beban karyawan terhadap prediktabilitas pendapatan dan relevansi nilai di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Inggris, berdasarkan tahun dan industri penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa beban karyawan memang memiliki kontribusi pada prediktabilitas laba baik berdasarkan tahun maupun industri. Namun, beban karyawan hanya memiliki kontribusi pada relevansi nilai ketika penelitian berdasarkan tahun tidak pada industri.

---

The purpose of this research is to analyze whether employee expense has a contribution in the earnings predictability and value relevance of firms. The sample for this observation is 244 firms with firm-years observations 897 during year 2008-2012. This is a research replication from Guenther and Schiemann (2011) which examined the incremental contribution of employee expense in firms earnings predictability and value relevance in UK firms, based on industry classification and year. The result from this research shows that employee expense does have an incremental contribution on earnings predictability, both based on industry and year. But, employee expense only has a contribution to value relevance when the research is based on year, not on industry."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2009 - 2012, dan juga menganalisis pengaruh efektifitas komite audit dalam mempengaruhi hubungan tax avoidance dan cost of debt dimana penelitian ini menggunakan model discretionary accrual yang digunakan Lim (2010) dalam mengukur tax avoidance dan menggunakan pengukuran cost of debt yang digunakan oleh Lim (2010). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif signifikan antara tax avoidance dan cost of debt dimana terdapat hubungan substitusi antara tax avoidance dan cost of debt. Efektifitas komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan negatif antara tax avoidance dan cost of debt.

---

This thesis discusses the analysis of the effect of tax avoidance on the cost of debt on manufacturing company in Indonesia in year 2009 - 2012, and also analyze the effect of effectiveness audit committee in influencing the relationship of tax avoidance and cost of debt. This study used model discretionary accrual same used by Lim (2010) to measure tax avoidance.

The result of this study showed a negative significant correlation between tax avoidance and cost of debt and there is a substitution relationship between tax avoidance and cost of debt on manufacturing in Indonesia in year 2009 - 2012. This thesis find that the effectiveness of audit committee had no significant effect in influencing the negative relationship between tax avoidance and cost of debt."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 di Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku efektif setelah berjalan 4 tahun diimplementasikan (2008).Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2006 kepatuhan LKPD sebesar 38% dan meningkat hingga 54% di tahun 2010. Pos yang paling meningkat kepatuhannya adalah kebijakan fiskal dan asumsi makro, sebab BPK mewajibkan pelaporan secara lengkap untuk proses audit dan pos ini yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

---

This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented (2008).

The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010. Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly citizens concern only on this section."