Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Hiburan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Selama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 penerimaan Pajak Hiburan selalu mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan banyaknya penduduk Tangerang Selatan yang taraf hidupnya menengah keatas, maka hiburan sangat dibutuhkan dan merupakan potensi bagi penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki strategi yang dapat membantu dalam melaksanakan proses administrasi bagi penerimaan Pajak Hiburan secara optimal. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun dalam proses optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Dari kendala yang dihadapi merupakan suatu hal yang harus diperbaiki agar dalam rangka penerimaan Pajak Hiburan menjadi optimal.

---

Entertainment tax has contributed significantly to the Revenue South Tangerang City. During from 2009 to 2013 Entertainment Tax receipts are always reaching of the targets set by the government of South Tangerang City. With many residents of the South Tangerang middle and upper living standards, it is much needed entertainment and a potential for tax revenues Entertainment. Local Tax receipts greatly influenced by the ability of the regional organization responsible for the collection of local taxes to optimize the potential of local taxes in their area in order to increase local tax revenue.

In order to optimize the Entertainment Tax receipts, South Tangerang City Government has a strategy that can assist in carrying out the administrative process for receiving optimally Entertainment Tax. Strategies implemented by the South Tangerang City Government consists of the expansion and intensification. But in the process of optimizing the Entertainment Tax receipts are the constraints faced by the Government of South Tangerang city, that is external constraints and internal constraints. The constraints faced is must be corrected in order to be optimal revenue of Entertainment Tax."

"Penelitian ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok. Melalui perspektif manajemen strategis, diharapkan akan teridentifikasi kondisi eksternal dan internal organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi, dan pada akhirnya akan direkomendasikan sejumlah strategi sebagai respon atas permasalahan yang tengah dihadapi. Dari penelusuran mandat, misi organisasi, dan hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok sekaligus formulasi strategi yang direkomendasikan yaitu (1) Isu-isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan isu bagaimana mengeliminir kultur organisasi yang negatif, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan pendidikan; (b) Kebijakan peningkatan keterampilan teknis; (c) Kebijakan re-orientasi kultur organisasi (2) Isu-isu strategis yang berkaitan prosedur manajemen perpajakan yang terdiri dari isu strategis tentang bagaimana memperbaiki prosedur manajemen pemungutan pajak daerah, bagaimana memperbaiki mekanisme pendataan, bagaimana meningkatkan evaluasi kegiatan, bagaimana meningkatkan koordinasi antara dinas terkait dengan strategi: (a) Kebijakan Manajemen "Jemput Bola"; (b) Kebijakan Net Working System; (c) Kebijakan peningkatan kapasitas olah data; Kebijakan peningkatan mekanisme koordinasi dan evaluasi. (3) Isu strategis optimalisasi implementasi perda pajak dengan strategi : (a) Kebijakan Sosialisasi; (b) Kebijakan Kolaborasi disemua lini; (4) Isu Strategis peningkatan sarana dan pra sarana, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana tekonologi informasi; (b) Kebijakan peningkatan sarana/prasarana operasional; (5) Isu strategis penegakan hukum (Law Enforcement), dengan strategi : (a) Kebijakan pembentukan Tim penegakan Hukum; (b) Kebijakan Kebijakan Pemberlakuan sanksi hukum.

---

This study discusses the problems faced by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok. Through a strategic management perspective, is expected to be identified external and internal conditions of the organization, strategic issues faced by the organization, and will ultimately recommended a number of strategies in response to the problems faced. From the search mandate, the mission of the organization, and the results of SWOT analysis identified several strategic issues at the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok well as the formulation of recommended strategies: (1) strategic issues related to the improvement of human resources and the issue of how to eliminate negative organizational culture, with the following strategies: (a) Policy improvement of education; (B) Policies to improve technical skills; (C) The policy re-orientation of the organization's culture (2) The strategic issues related to tax management procedures consisting of strategic issues about how to improve local tax collection management procedures, how to improve data collection mechanisms, how to improve the evaluation of activities, how to improve coordination between departments associated with the following strategies: (a) Management Policy "Pick up Ball"; (B) Net Policy Working System; (C) Policy capacity building if the data; Increase policy coordination and evaluation mechanisms. (3) The issue of strategic optimization of tax regulations implementation strategies: (a) Dissemination Policy; (B) Collaboration policy in all lines; (4) Strategic Issues and infrastructure improvement pre means, with the following strategies: (a) Policy improvement of information technology infrastructure; (B) Policy improvement of facilities / infrastructure operations; (5) The issue of strategic enforcement (Law Enforcement), with the following strategies: (a) the law enforcement team formation policy; (B) Policy Enforcement Policy penalties."

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box sejak tahun 2013 dengan tujuan melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak restoran, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa apakah implementasi tapping box efektif atau tidak sejak awal implementasi hingga tahun 2018. Skripsi ini menganalisis mengenai implementasi tapping box pada Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori keefektifan implementasi kebijakan oleh Matland dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dengan implementasi tapping box, dan terdapat pula faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Faktor pendukung yaitu adanya upaya hukum yang jelas, adanya kesadaran Wajib Pajak, adanya keunggulan dari alat atau sistem yang digunakan dan adanya dukungan yang diberikan dari lembaga-lembaga terkait implementasi tapping box. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keengganan wajib pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan jumlah alat tapping box, dan terdapat kendala teknis.

---

The Government of South Tangerang City has issued a policy of implementing tapping boxes since 2013 to supervise taxpayers to optimize restaurant tax revenue, so this research will analyze whether the implementation of tapping boxes is effective or not from the beginning of implementation until 2018. This thesis analyzes the implementation of tapping boxes on Restaurant Tax in the City of South Tangerang. This research uses a post-positivist research approach with descriptive analysis methods and uses techniques of collecting data by literature study and in-depth interviews. This implementation analysis uses the theory of the effectiveness of policy implementation by Matland with the results of the study that there are still mismatches between dimensions and the implementation of tapping boxes, and there are also supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of tapping box implementation. Supporting factors are the existence of clear legal remedies, the awareness of taxpayers, the superiority of the tools or systems used and the support given from institutions related to the implementation of tapping boxes. While the inhibiting factors are the reluctance of taxpayers, inadequate human resources, the limited number of tapping box tools, and there are technical problems."

"Penelitian ini membahas kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Strategi yang dilihat berkaitan dengan indikator Memperluas Basis Objek Pajak dan Minimalisasi Object exemption, Penerapan Presumtive tax pada objek yang Hard To Tax, Pemanfaatan Diskresi Tarif, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Dari hasil penelitian diidentifikasi kndala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni : 1 Kendala Regulasi; 2 Kendala Implementasi; 3 Lemahnya basis data perpajakan; 4 Lemahnya koordinasi internal Pemerintah Daerah; 5 Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; 6 Keterbatasan sumber daya aparatur; dan 7 Keterbatasan kemampuan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penerapan strategi berupa Perluasan Basis Objek Pajak dan Meminimalkan object exemption, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittingi dengan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kelemahan. Sedangkan untuk Penerapan Presumtive Tax dan Diskresi Tarif berupa leveling tarif belum dilaksanakan oleh Pemda Kota Bukittinggi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengevaluasi setiap strategi yang telah dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan.

---

This research discusses problems faced by Local Government of Bukittinggi and analyzes strategies they did in optimizing their local tax revenue. Using the post positivist approach, quantitative method, and data collection using indepth interview technique. The strategies are observed related to the indicators of Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Applying Presumtive tax among the Hard To Tax objects, Utilizing Tax Rate Discretion, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency, Strengthening Monitoring and Sanction Enforcement.

From the result, some problems are identified in the Local Government of Bukittinggi in optimizing the local tax revenue, which are 1 Regulation Problems 2 Implementation Problem 3 Weaknesses in Tax Data Basis 4 Weaknesses in Local Government internal coordination 5 Weaknesses in Monitoring and Sanctions Enforcement 6 Lacking in human resources and 7 Lacking in ability and disobedience of Tax Payer.

Furthermore, the application of strategies such as Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency have been quite well done by the Local Government of Bukittinggi although there are still some weaknesses. Meanwhile for the Application of Presumtive Tax dan Tax Rate Discretion such as tax rate leveling have not been done by the Local Govenment of Bukittinggi. That is why, it is hoped that the Local Govenment of Bukittinggi can evaluate every strategies that have been done to increase the optimalization of the local tax revenue in the future. "

"Perubahan lingkungan yang cepat telah memaksa pemerintah daerah Pemda perkotaan mengembangkan strategi perencanaan kota yang efektif mewujudkan kenyamanan masyarakat. Tangerang Selatan Tangsel merupakan salah satu daerah yang berubah cepat, sehingga analisis perumusan strategi perencanaan kota layak huni livability di Tangsel sangat menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses serta hasil perencanaan livability di Tangsel, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang mengkolaborasikan antara perencanaan livability dan kerangka manajemen strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemda Tangsel telah berinisiatif membangun livability, yang dibuktikan dengan munculnya konsep dan tujuan livability dalam pernyataan visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD . Namun, visi dan misi tersebut tidak dilanjutkan menjadi pernyataan tujuan, sasaran strategis dan program strategis yang efektif mendukung pernyataan visi misi. Keadaan ini terjadi karena perencana tidak mengikuti aturan dalam perumusan strategi, yaitu rumusan strategi yang saling terkait dan berkesinambungan, hasil rumusan strategi pada tahap sebelumnya tidak digunakan sebagai acuan untuk merumuskan strategi selanjutnya. Menggabungkan perencanaan livability dengan manajemen strategis seperti dalam penelitian ini merupakan metode untuk menghasilkan strategi perencanaan yang efektif, yang mendukung keberhasilan pencapaian konsep livability.

---

Rapid environmental change has forced urban local governments to develop appropriate and effective urban planning strategies so that people do not lose their comfort. South Tangerang city is one of the regions in Indonesia that change fast enough, so the analysis of Tangsel 39 s livability strategy formulation is interesting. This research aims to analyze the process and result of the livability planning in South Tangerang, use qualitative method with case study approach that collaborated between the livability planning and the strategic management framework. The analysis shows that South Tangerang Local Government has had initiative to build a livable city, as evidenced by the emergence of vision and mission of livable city in the development strategy planning. However, the vision and mission are not maintained in the statement of strategic goal, objectives and strategic programs. This situation occurs because the planners do not follow the rules of strategy formulation, which is inter related and continuous inter phase formulation, the result of previous stage formulation is not used as a reference to formulate the next strategy. Combining livability planning with strategic management in this research is a method to produce an effective planning strategy, which supports the successful achievement of the livable city concept."

"Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi terdiri dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dan penertiban reklame tidak berizin, pemberian reward kepada wajib pajak, penerapan teknologi informasi, sosialisasi, strategi terkait kebijakan, koordinasi, dan pendataan titik reklame. Sedangkan strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penataan ulang titik reklame di area Tol Bekasi-Cawang-Melayu dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak reklame dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, kurangnya koordinasi, perubahan struktur organisasi yang sering terjadi, dan adanya pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.

---

According to Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, advertising tax revenue in 2013 until 2017 has never reached its target. Therefore, the local government of Bekasi has undertaken the strategies to optimize advertising tax revenue. The aim of this research is to analyze the optimization strategies of advertising tax revenue in Bekasi City and its restricting factors. This research was conducted by qualitative method which are data literature studies and in-depth interviews. In conclusion, there are two types of strategies to optimize advertising tax revenue, intensification strategy and extensification strategy. Intensification strategies consist of law enforcement such as practising tax penalties and controlling unlicensed advertisement; rewarding taxpayers; implementing information technology; socialization; strategy related to policy; coordination; and collecting the advertisement point. While extensification strategies consist of collecting and rearranging advertisement point at Bekasi-Cawang-Melayu Toll and constructing Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Besides, the restricting factors are divided to internal and external factors. Internal factors consist of inadequate quantity and quality of human resources, insufficiency budget, lack of coordination between employees, frequently organizational structure changes, and extortion and abuse of power. While external factors is low tax compliance."

"ABSTRAKProvinsi Banten mempunyai potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan proses penetapan target penerimaan dan mengidentifikasi strategi optimalisasi penerimaan PKB oleh Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan dalam penetapan target menggunakan penerimaan PKB pada tahun sebelumnya ditambahkan prediksi penerimaan PKB tahun berikutnya. terdapat dua macam strategi yang dilakukan, yang pertama adalah ekstensifikasi pajak (pembebasan biaya mutasi kendaraan bermotor, penerapan tarif progresif rendah, dan pemberian tax holiday) dan yang kedua intensifikasi pajak (intensifikasi data, memperkuat proses pemungutan, sosialisasi, penerapan sistem administrasi modern, memperkuat hubungan dengan instansi terkait, penerapan hukum pajak, dan penyempurnaan sumber daya manusia).

---

ABSTRACT

Banten Government have a high potential of vehicle tax revenue. This research aimed to describe the process in determining revenue target and identify strategies in increasing vehicle tax revenue in Banten. The research was conducted with qualitative descriptive method and in-depth interview as data collection technique. The research shows that in determining target use the revenue from previous year and the revenue prediction of vehicle tax in the next year. There are two strategies that used, the first is tax extensification which is dispensation in mutation fee, low tax progressive, and tax holiday. The second is tax intensification which is database intensification, strengthen the tax collection, socialization, modern tax administration, strengthen the relation with other institute, law enforcement, and improvement in human resource."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.

---

This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.

The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."

"ABSTRAKPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan membuat sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah proses administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan sudah tepat, sesuai dengan 13 indikator administrasi pajak daerah yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Kelebihannya adalah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kelemahannya adalah sistem online akan terhambat jika ada gangguan koneksi internet serta adanya resiko rekayasa penerimaan pajak yang dilakukan pihak bank.

---

ABSTRACTThe decreasing of the growth of restaurant tax revenues in South Tangerang City encourages local government to improve services to tax payerss that is by creating an online system in restaurant tax collection. This study aims to analyze the process of local tax administration and identification an advantage and disadvantage in restaurant tax collection with online system in South Tangerang CIty. This study uses quantitative approach with in depth interview. As a result, the process of local tax administration in restaurant tax collection with online system in South Tangerang City is appropriate, in accordance with 13 indicators of local tax administration which are divided into 3 stages of identification, assessment and collection. The advantage is to facilitate tax payers to fulfill their tax obligations and the disadvantage is online system will be hampered if there is an interface on internet connection, also the risk of engineered tax revenue made by the bank."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP saat ini sedang melakukan transformasi kelembagaan menuju Semi-Autonomous Revenue Authority yang sudah dicantumkan dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan DJP sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang dilakukan oleh DJP, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi pajak, transformasi organisasi, perencanaan strategis, compliance risk management, semi-autonomous revenue authority, dan fiscal blueprint. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan wawancara mendalam . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan strategis dalam penerapan cetak biru transformasi kelembagaan DJP sudah terlaksana baik dalam bidang strategic plan, IT dan HR plan, communication, hiring dan training, restructuring dan reengineering, dan budget allocation.

---

ABSTRACTDirectorate General of Taxes is doing institutional transformation to Semi Autonomous Revenue Authority which has been set in Institutional Transformation Blueprint Directorate General of Taxes as one of the efforts to achieve the tax revenue target. This research aims to analyze strategic plan on institutional transformation blueprint that done by Directorate General of Taxes, using qualitative approach. The theories used in this research are tax administration, institutional transformation, strategic plan, compliance risk management, semi autonomous revenue authority, and fiscal blueprint. This research is using data collection of literature study and field research in depth interview . The result shows that strategic plan on institutional transformation blueprint Directorate General of Taxes had been done well including strategic plan, IT and HR plan, communication, hiring and training, restructuring and reengineering, also budget allocation."