Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan teori voortgezette handeling yang merupakan suatu bentuk ajaran gabungan tindak pidana pada kasus tindak pidana korupsi dengan melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah penerapan voortgezette handeling pada kasus tindak pidana korupsi kerap dicampuradukkan dengan penerapan bentuk gabungan tindak pidana lain yaitu meerdaadse samenloop.Terdapat putusan yang tidak memadai dalam menjelaskan dasar digunakannya teori voortgezette handeling. Hakim dan Jaksa kurang memperhatikan masalah penerapan gabungan tindak pidana karena bukan merupakan materi pokok, Hakim berpendapat jika dipermasalahkan akan menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana. Namun, ternyata tidak terbutinya Pasal mengenai gabungan tindak pidana tidak menyebabkan putusan menjadi bebas. Atas hasil penelitian ini terdapat empat saran. Saran pertama agar digunakan ukuran adanya penentuan jumlah hasil yang akan diperoleh dalam suatu tindak pidana korupsi untuk memenuhi syarat adanya satu niat yang menjadi kehendak dasar dari tiga syarat terdapatnya suatu voortgezette handeling. Saran kedua agar hakim mengembalikan dakwaan untuk dibenarkan saat menemui penerapan voortgezette handelingyang salah sebelum sidang dimulai. Saran ketiga agar hakim membenarkan penerapan gabungan tindak pidanapada amar putusannya namun dengan tetap menjatuhkan pidana tidak lebih dari yang dapat diancamkan stelsel pemidanaan voortgezette handeling yang telah didakwakan. Saran keempat menerapkan ajaran gabungan tindak tindak pidana pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus seperti yang tertuang dalam RKUHP dengan melakukan penafsiran futuristik.

---

This thesis systematically elaborates the implementation of the voortgezette handeling theory, which has become one of the main aspects in criminal conduct concurrence subject. The implementation of such theory could be seen in the legal analysis in the verdicts which were made by the Judges ofCorruption Court on Central Jakarta District Court. Based on this research, judges tend to make a mixture between voortgezette handeling and meerdaadse samenloop, the other type of criminal conduct concurrences. The judges provided inadequate analysis to implement such voortgezette handeling theory on their verdict. Both judges and prosecutors seem pay less attention to the criminal act concurrence matters. Judges also seem concerned that if such theory mistakenly applied, the defendant could be found as not guilty. However, even if the article about the criminal act concurrence had not proven, that does not mean the defendant is automatically decided as not guilty.

There are four suggestions regarding this concern. First, that would be better if the result of the corruption conduct to be determined before in order to answer the question whether the requirements of voortgezette handeling theory had been fulfilled or not. Second, would be better if the judges send the prosecution letter back to the prosecutor to be revised, as long as the trial has not been started, in case any mistake on the voortgezette handeling theory implementation had been found. Third, the judge shall be encouraged to confirm the implementation of any criminal act concurrence whenever found, and this does not mean that the main penalty prosecuted could be reduced by such confirmation. Fourth, judges shall be encouraged to implement the criminal act concurrence matters as provided in the Draft of the New Criminal Code of Republic Indonesia by conducting futuristic interpretation."

"Sudah banyak orang diputus besalah dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Namun, apakah pengadilan Tipikor telah mempertimbangan unsur kesalahan secara komprehensif pada pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan hukum, yaitu (1) Bagaimana pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan unsur kesalahan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam putusan-putusannya; (2) Bagaimana perkembangan penafsiran unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK; dan (3) Bagaimana parameter untuk menilai unsur kesalahan sebagai dasar pertanggung-jawaban pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Metode yang digunakan adalah “Yuridis Normatif” untuk menggali norma hukum dan keputusan pengadilan berdasar ‘library based-study”, dan dilakukan melalui “analytical and critical approach”. Penilaian dan pengujian berdasarkan asas dan teori kesalahan, dan dilakukan melalui model penalaran moralitas “Natural Law”. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pengadilan Tipikor cenderung memidana terdakwa tanpa pertimbangan secara komprehensif unsur kesalahan. Lebih kepada keadaan objektif daripada keadaan objektif dan subjektif, yaitu suatu perbuatan yang tidak mengikuti standar dan prosedur administrasi yang dipersyaratkan, dan belum menyentuh pada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrecchtelijkheid) dan “dengan sengaja” untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga negara dirugikan. Meskipun ada hakim menyebutkannya secara aksplisit atau pun implisit dalam pertimbangan hukumnya, akan tetapi belum digali hubungan antara unsur “sengaja” dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, asas dan teori Kesalahan yang dikolaborasi dengan model penalaran moralitas “Natural Law” dapat menjadi model ideal (parameter) untuk menilai unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Sebab keadaan objektif dan subjektif menjadi syarat pertanggungjawaban pidana, dan pada model penalaran moralitas “Natural Law” tidak melepas pengujian validitas normatif Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK guna memperoleh kebenaran dan keadilan.

---

Many people have been convicted and sentenced for criminal acts of corruption in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. However, the Corruption Court has not been able to comprehensively consider the elements of guilt for the crimes committed. This study examines three legal issues, namely (1) How the Corruption Court considers the elements of guilt in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law in its decisions; (2) How is the development of the interpretation of the element of guilt in the formulation of the criminal act of corruption of Article 2 and Article 3 of the PTPK Law; and (3) What are the parameters for examining and evaluation of the element of guilt as a basis for criminal responsibility in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. The method used is Doctrinal legal research methodology, also called "black letter" methodology, which focuses on the letter of the law to compose a descriptive and detailed analysis of legal rules found in primary sources (cases and regulations). The purpose of this method is to gather, organize, and describe the law; provide commentary on the sources used; then, identify and describe the underlying theme or system and how each source of law is connected or explore legal norms and court decisions based on library-based studies. The analysis is based on the principles and theory of Criminal Responsibility through the analytical and critical approach to avoid liability without fault and to ensure that "committed intentionally" is the main element used in decision-making regarding corruptor sentencing. Examining and evaluating are based on the "Natural Law" morality reasoning model. This study shows that the judge's decision is more about proving objective facts than subjective facts - or "intentions" of the perpetrators. The corruption court tends to punish defendants without comprehensively considering the elements of guilt or more to an act that does not follow the required administrative procedures and standards and has not yet touched on the concept of an unlawful act and "intentionally" that contributes to losses of the state finances. Even though some judges mentioned it explicitly or implicitly in their legal considerations, however comprehensively consider the elements of guilty yet. Therefore, the principle and criminal responsibility, and collaboration with the models of moral "Natural Law" can become an ideal model of legal reasoning for examining and evaluating the element of guilt as a basis for criminal responsibility under Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. In this case, objective and subjective conditions are to examine the validity of Articles 2 and 3 of the PTPK Law to obtain truth and justice."

"ABSTRAKTesis ini membahas pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidanakorupsi, dengan mengkaji keterlibatan korporasi yang pengurusnya bertindak atasnama dirinya sendiri, serta pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasipada tindak pidana korupsi. Dalam tesis ini yang ingin didapatkan oleh penulisadalah (1) bagaimana bentuk penyertaan tindak pidana korupsi yang melibatkankorporasi atau pengurus dari korporasi tersebut; (2) kapan pengurus dapatdikategorikan bertindak atas nama korporasi ataupun tidak, pada tindak pidanakorupsi; (3) mengkaji/menganalisa sistem pertanggungjawaban korporasi terkaitdengan keterlibatannya pengurus yang diduga melakukan tindak pidana korupsiatau tidak. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri daribeberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh korporasi. Korporasi sebagai pelaku ataupun subjek hukum pidanadalam suatu tindak pidana, jika suatu korporasi dijadikan subjek hukum dalamtindak pidana, beban pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh merekayang memiliki hubungan dengan korporasi tersebut, baik hubungan berdasarkanpekerjaan maupun yang lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Pembedaanpengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri dengan yang bertindak atasnama korporasi dalam tindak pidana korupsi, yaitu tergantung dengan adanyasuatu business policy atau kebijakan usaha dari korporasi tersebut. Sistempertanggungjawaban pidana korporasi, yang pengurusnya terlibat melakukantindak pidana korupsi, dikenakan sanksi penahanan maupun denda sertapenutupan sementara.

---

ABSTRACTThis thesis examines criminal liability on corporate corruption, toexamine the involvement of corporate board acting on behalf of itself, as well asthe management corporation that act on behalf of the corporation in corruption.In this thesis the author want to be achieved are (1) how the shares of corruptioninvolving the corporation or trustee of such corporation, (2) when the board canbe considered to act on behalf of the corporation or not, the corruption; (3 )examine / analyzing system of corporate liability related to involvement unionleaders who are suspected of corruption or not. This research using primary legalmaterials consisting of several laws relating to corruption offenses committed bycorporations. Corporation as the perpetrators or subject of criminal law in acriminal offense, if a corporation is the subject of the criminal act law, the burdenof criminal liability is carried out by those who have a relationship with acorporate entity, and the relationship is based on work other than a workingrelationship with the corporation. Distinction of corporate board that act on behalfof its own with which to act on behalf of the corporation in corruption, which isdependent on the presence of a business policy or business policy of thecorporation. System of corporate criminal liability, their management thatinvolved in committing corruption, sanctioned incarceration and fines andtemporary closure."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif. Untuk itu, dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai dasar pemikiran dan dasar hukum dari pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia, Britania Raya dan Thailand. Usaha Indonesia dalam upaya pengembalian aset ini pun tidak hanya dengan instrumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi juga menggunakan instrumen- instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Bantuan Hukum Timbal Balik.Pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi karena dasar pemikiran dalam konsep ini sejalan dan tujuan dari keadilan restoratif dan pengembalian aset pun sejalan dan harmonis. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih pelik dengan masalah penindakan hukum atas tindak pidana korupsi memerlukan gagasan dan pemikiran mengenai upaya pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi.

---

This thesis discussed about the relation of stolen asset recovery on proceeds of corruption offense with the concept of restorative justice. So that, the discussion chapters of this thesis explained about the premises and legal basis of stolen asset recovery on the proceeds of corruption offense in Indonesia, the United Kingdom and Thailand. Indonesia?s effort in an endeavor to return these stolen assets was not only mandated by national law instruments such as Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 regarding Corruption Eradication, Law Number 15 Year 2002 regarding The Crime of Money Laundering, but also used of international law instruments such as United Nations Convention Against Corruption 2003 which ratified by Law Number 7 Year 2006 and Mutual Legal Assistance on Criminal Matters (MLA).

Restorative justice as one of the objectives of punishment is an appropriate intellection to be applied as the underlying principle of stolen asset recovery is reciprocally along with the concept of restorative justice as the intellection of this concept. Indonesia as a developing country which still complicatedly deal with the eradication of corruption offense matters, seriously needs an idea and reasoning on endeavor of restoring state's loss caused by corruption offense."

"ABSTRAKPengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya sajaUndang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaanhakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak PidanaKorupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan.Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang bersifatdeskriptif. Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap data sekunder yang akandipadu dengan hasil penelitian empirik yang berupa data primer. Hasil daripenelitian ini didapatkan beberapa permasalahan yang muncul sehubungandengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1) besarnya biaya yang dikeluarkan dansulitnya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi; 2) sulitnya merekruthakim ad hoc yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang hukumkhususnya pemberantasan tindak pidana korupsi serta kurang terbukanya sistemrekrutmen hakim karier yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalamproses rekrutmen.

---

AbstractThe Court of Corruption is very needed. Act number 46 of 2009 orderedestablishment of The Court of Corruption, which meanwhile in the capital of theprovince, as well as the presence of a judge ad hoc in the criminal justice systemwhich according to the author raises some problems. The research method used isthe normative-empirical. This research is based on a study of secondary data willbe combined with the empirical research results in the form of primary data. Theresult of this research acquired some of the issues that appears with the enactmentof Act number 46 of 2009 which are : 1) the magnitude of the cost and difficultyof the case handling process of the criminal acts of corruption; 2 ) the difficulty torecruiting judge ad hoc who has knowledge and ability in the law of especiallycorruption eradication, and less fair system recruitment careers judge notinvolving public participation in the process of recruitment"

"Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negera (GBHN) di tegaskan antara lain, bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun pada kenyataannya untuk menuju dan meraih city-cita yang mulia tersebut pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah sate masalah yang menjadi kendala di dalam konteks pembangunan nasional itu adalah masalah korupsi yang terus berkecamuk, sehingga dana-dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, telah berpindah ke kantong para koruptor."

"Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (studi kasus put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) a.n Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla , yaitu Pengadaan Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Sistem PNBP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan Proses Lelang yang sesungguhnya, akan tetapi hanya melaksanakan proses administrasi yang seolah-olah ada lelang. Sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 35.424.607.631,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Atas dasar tersebut harus dibentuk Badan Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi secara independen atau dibawah langsung Presiden RI, yang bertugas mengawasi aktifitas kinerja aparat institusi-institusi hukum dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

---

State Asset recovery process in corruption act (case study put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) on behalf Capt. Tarcisius Walla namely Capt. Walla is procurement goods or infrastructure service, data center, computer set data application for developing PNBP system in Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Procurement committee never perform the real auction process, but only perform administration process which like has done before. As a result for what has the defendant done, our country suffers lost as much as Rp. 35.424.607.631,- (Thirty five billion for hundred twenty four million sixth hundred sevent thousand sixth hundred thirty one) regarding that, our country must form a Badan Pengembalian Aset for the corruption act independently or directly under President of Indonesia, which duty is to control the activity of the law institution in state asset recovery on corruption act."