Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E-money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang saat ini semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pengaturan mengenai e-money secara khusus terdapat dalam PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Namun, penyelenggaraan e-money tidak hanya mengacu kepada peraturan tersebut, melainkan terdapat peraturan-peraturan lain seperti UU ITE, UU Mata Uang, UU Transfer Dana, serta UU Perlindungan Konsumen. Salah satu produk e-money di Indonesia adalah Flazz yang diterbitkan oleh BCA. Penyelenggaraan Flazz oleh BCA masih mengalami kendala-kendala yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan antara peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan emoney serta bagaimana pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem uang elektronik di Indonesia. Di akhir penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia belum dengan jelas mengatur penyelenggaraan e-money. BCA sebagai penerbit e-money juga ternyata masih mengalami kendala yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Flazz belum sepenuhnya andal, aman, dan bertanggung jawab.

---

E-money or electronic money is a method of payment that is currently growing and increasingly used in daily transactions. The regulation of e-money is specifically found in PBI No. 11/2/PBI/2009 on Electronic Money. However, the implementation of e-money not only refers to PBI, but there are other laws such as the UU ITE (Law of Electronic Information and Transaction), UU Mata Uang (Law of Currency), UU Transfer Dana (Law of Transfer of Funds), and the UU Perlindungan Konsumen (Law of Consumer Protection). One of the e-money products in Indonesia is Flazz, published by BCA. The implementation of Flazz by BCA still have constraints that cause disadvantages to the consumer.

This thesis discusses how the relation between the rules that applied in implementing emoney and also how the legal liability of the electronic money system in Indonesia. At the end of this thesis, the author concludes that the existing regulations in Indonesia have not been clearly regulate the implementation of emoney. BCA as an issuer of e-money is also still experiencing barriers that indicate that the Flazz is not fully reliable, secure, and responsible."

"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagaiakibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan olehpenjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

---

Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."

"Dewasa ini, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai macam mesin atau perangkat teknologi yang semakin canggih hingga kini telah mencapai suatu kemampuan otomatisasi yang dapat dilakukan oleh sistem komputer untuk melakukan berbagai macam pekerjaan manusia Salah satunya dalam proses identifikasi dan autentikasi pada sistem elektronik yang bertujuan untuk menunjukkan darimana suatu data atau informasi elektronik berasal terkait identitas subjek hukum dan kewenangannya. Dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik, saat ini terdapat model bisnis terintegrasi yaitu online-to-offline (O2O) e-commerce atau disebut juga new retail yang menggunakan perangkat teknologi kecerdasan artifisial dalam proses transaksinya untuk otomatisasi agar pembeli dapat bertransaksi secara mandiri. Hasil analisis penelitian yuridis – normatif ini menunjukkan pengaturan hukum di Indonesia mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) pada toko ritel tanpa kasir dengan model online to offline (O2O) secara spesifik dalam kasus ini yaitu JD.ID X yang menggunakan kontrak elektronik beserta sistem identifikasi dan autentikasi secara elektronik, belum adanya pengaturan mengenai penerapan teknologi kecerdasan artifisial, serta menjelaskan bahwa mekanisme transaksi dan kontrak berupa syarat dan ketentuan tersebut telah memenuhi keabsahan kontrak dari aspek kelayakan dan akuntabilitas sistem elektronik maupun aspek hukum perjanjian dan secara spesifik dalam konteks kontrak antara pelaku usaha dan konsumen yaitu terkait pencantuman klausula baku yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen.

---

Nowadays, the rapid development of information and communication technology has given rise to various kinds of machines or technological devices that are increasingly sophisticated and have achieved automation capabilities that may be operated by computer systems to perform various kinds of human jobs. One of them is regarding the electronic system's identification and authentication process which aims to show and confirm how an electronic data or information comes from the identity of a legal subject and its authority. In terms of e – commerce nowadays, there is an integrated business model namely online-to-offline (O2O) e-commerce (also known as new retail), which uses artificial intelligence technology devices for automation during the transaction process with the purpose of making the buyers able to transact independently. The result of this juridical-normative research analysis explains about laws and regulations in Indonesia regarding trading through electronic systems (e-commerce) at an online-to-offline (O2O) cashierless retail store specifically in this case JD.ID X which uses electronic contract and electronic identification and authentication systems, the application of artificial intelligence technology, and explains how the transaction mechanism and contract in a form of terms & conditions has fulfilled the validity of electronic contracts from the aspect of feasibility and accountability of the electronic system along with the legal aspect of the agreement and specifically in the context of the contract between business actor and consumer related to the inclusion of standard clause stipulated in the consumer protection law. "

"Pada saat ini, tingkat kesibukan yang tinggi bagi masyarakat di kota besar menyebabkan waktu sangat berharga bagi mereka. Untuk itulah maka mereka mencari cara untuk memanfaatkan waktu dengan seefisien mungkin. Dengan adanya kemajuan teknologi khusus nya di bidang telekomunikasi dan telematika, memanfaatkan waktu dengan efisien bukan masalah. Karena dengan teknologi, berbagai kegiatan akan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Melalui teknologi telematika, yaitu internet dapat di lakukan berbagai kegiatan, termasuk berbelanja. Berbelanja lewat internet atau yang dikenal dengan electronic commerce sangat mudah untuk dilakukan, dengan hanya mengklik gambar barang yang ada dilayar kemudian membayarnya lewat kartu kredit atau alternatif pembayaran lain, seseorang sudah dapa memiliki barang yang diinginkan. Dalam melakukan transaksi electronic commerce, tanpa di sadari seseorang telah membuat sebuah kontrak (perjanjian) dengan adanya kesepakatan berbentuk "kliku yang dibuat. Hanya saja perlu dikaji bagaimana keberlakuan ketentuan perjanjian jual beli yang terdapat dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata pada transaksi electronic commerce. Timbulnya sebuah kontrak (perjanjian) pada transaksi e - commerce membuka kemungkinan terjadinya wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang terjadi dapat bermacam-macam, diantaranya barang yang d ikirim tidak sesuai dengan pesanan atau mungkin juga pengiriman barangnya terlambat. Dalam tulisan ini yang akan di bahas hanyalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual (merchant), karena dalam transaksi e-commerce, pembeli (konsumen) merupakan pihak yang lebih lemah dan perlu dilindungi. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam transaksi electronic commerce, ganti rugi yang dapat diperoleh konsumen jika merchant melakukan wanprestasi dan akan dibahas juga mengenai perlindungan konsumen yang diberikan oleh Undang-undang Nomor· 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli (konsumen) yang melakukan transaksi e-commerce."

"Layanan Pembayaran melalui online payment gateway merupakan salah satu bentuk instrumen pembayaran yang dirancang untuk memperluas jangkauan metode pembayaran yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi komersial melalui sarana elektronik. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia selaku lembaga negara yang berwenang menerbitkan regulasi sektor keuangan makro masih terlambat untuk menerbitkan regulasi yang tepat terkait pelaksanaan layanan pembayaran melalui online payment gateway. Selain regulasi, perlindungan hukum juga menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan khususnya dalam rangka perlindungan konsumen. India sebagai salah satu negara berkembang seperti Indonesia telah lebih dahulu menerbitkan regulasi mengenai layanan pembayaran online payment gateway khususnya terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan. Perbandingan regulasi dan perlindungan hukum layanan pembayaran online payment gateway di Indonesia dan India menunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan yang akan menunjukkan tidak spesifiknya regulasi yang telah terbit di Indonesia.

---

The darting development of payment instruments is one of the consequences of the need of a more efficient and reachable payment method. Online Payment Gateway Services is the prime example which supports electronic commerce in accordance with electronic payment methods. One of the negative aftermath particularly in developing countries are the late implementation and outdated legal cornerstone regarding the real-life execution of the said payment services. Bank Indonesia as the governing body which authority is to implement macro monetary regulations is still sluggish in producing the perfect regulations in accolade to online payment gateway services. As important as the regulations, protection of law is another aspect that the governing bodies need to address as it directly affect the stakeholders most importantly consumers. India as another developing country have excelled in terms of implementing regulations of online payment gateway services. The comparison between Indonesia and India’s regulations and protection of law will distinguish the differences and similarities between both countries and in conclusion will reveal the unspecificness of Indonesia’s current regulations."

"PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., melalui Jalin trade E-Auction, merupakan salah satu lembaga yang sudah mengembangkan sistem lelang melalui internet. Namun, pelaksanaan lelang melalui internet belum cukup diatur oleh pemerintah. Walaupun pengertian lelang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2002, sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur lelang melalui internet. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selain itu, data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Penulis juga milakukan wawancara dengan nara sumber sebagai pelengkap data yang ada. Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian bersifat evaluatif-analisitis. Berdasarkan uraian tersebut di atas sebenarnya jual beli melalui Jalin trade e-auction bukanlah merupakan golongan pengertian lelang sebagaimana yang di atur dalam Vendu Reglement tersebut. Pelaksanaan lelang secara online tidak dihadiri oleh pejabat lelang maka dapat dikatakan bahwa lelang tersebut tidak sah. Ketidakadaan risalah lelang memang tidak ada konsekuensi terhadap transaksi jual beli, akan tetapi menurut ketentuan lelang perjanjian jual beli secara lelang tersebut tidak sah dan pembuktiannya cukup lemah apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga. Lelang jenis ini menurut hemat penulis harus dikategorikan sebagai lelang khusus yang diatur dengan aturan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari lelang pada umumnya."

"Teknologi digital menciptakan kemajuan bidang perdagangan barang dan jasa yang ditandai tingginya nilai transaksi e-commerce serta jumlah pengguna internet yang mendorong tumbuhnya jumlah pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Dalam menganalisa persaingan, otoritas persaingan perlu mendefinisikan struktur pasar yang terbentuk dan menjadi lebih rumit akibat adanya efek jaringan tidak langsung yang menjadikan pasar yang terbentuk lebih dari satu dan saling berkaitan. Hal tersebut menimbulkan kendala pada penerapan alat uji SSNIP serta mempengaruhi KPPU dalam penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini akan menganalisis kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, maupun perkara di Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019.  Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bagaimanakah penentuan pasar bersangkutan sektor e-commerce dalam perspektif hukum persaingan usaha di era ekonomi digital serta pengaturan penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri bahan hukum maupun non hukum dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alat uji SSNIP pada multisided market menjadi perdebatan, tidak ada kesepakatan apakah harus diterapkan ke seluruh struktur harga platform atau per sisi. Tolok ukur pasar bersangkutan akan berubah dari uji harga beralih ke uji kualitas SSNDQ. KPPU perlu membedakan alat uji dalam menentukan pasar bersangkutan baik terjadi pada pasar konvensional atau pasar multisided market. Dalam penegakan hukumnya, tata cara penanganan perkara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanannya sangat terbatas dan diperlukan penerbitan peraturan terbaru.

---

Digital technology creates progress in the field of trade in goods and services, which is marked by the total value of e-commerce transactions and internet users, which encourages the growth of the number of business actors in the relevant market. In the analysis of competition, competition competition needs to define the market structure that is formed and becomes more complicated due to the indirect network effect that makes the formed market more than one and interrelated. This creates obstacles in the application of the SSNIP test equipment and affects KPPU in its law enforcement. In this study, we will analyze cases that occurred in the United States, Europe, and cases in Indonesia in the Decision on Case Number 13/KPPU-I/2019. This study describes how the relevant market for the e-commerce sector is in the perspective of business competition law in the digital economy era and its law enforcement arrangements based on Law Number 5 of 1999. The research method used is normative juridical by using a conceptual approach and a comparative approach. . The research materials consisting of legal and non-legal materials were carried out through the study of legal documents and literature studies. The results showed that the application of the SSNIP test tool in the multi-sided market was implemented, there was no agreement whether it should be applied to the entire platform price structure or per side. The relevant market benchmark will change from the price test switch to the SSNDQ quality test. KPPU needs to differentiate the test equipment in determining the relevant market, whether it occurs in the conventional market or the multi-sided market. In law enforcement, the procedure for handling cases in Law no. 5 of 1999 and its implementing regulations are very limited and the issuance of the latest regulations."

"Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia. Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal.

---

Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia.

The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available."

"Dalam perkembangan dunia internet, di penghujung abad ke-20, mulai bermunculan sebuah industri baru di dunia jaringan komunikasi yang disebut dengan electronic commerce, yang biasa disingkat dengan e-commerce. Banyak versi dari definisi e-commerce. Namun, secara garis besar, e-commerce dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan media internet sebagai media komunikasinya. Sehingga, telah terdapat beberapa kasus e-commerce yang telah terjadi di Indonesia yang menyangkut aspek hukum perdata internasional yang diteliti oleh Penulis dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan hal pilihan forum dan status personal badan hukum. Penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi e-commerce dan pilihan forum serta karakteristik e-commerce secara umum. Selain itu, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat eksplanatoris, berbentuk evaluatif, bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact – finding), berfokuskan masalah (problem-focused research), dan secara case – study design

---

In the development of the internet world, at the end of the 20th century, began to emerge a new industry in the world of communication network called electronic commerce, which is usually abbreviated as e-commerce. There are many versions of the definition of e-commerce. However, in broad outline, e-commerce can be defined as a series of trading business activities that partially or wholly use the internet as its communication media. Thus, there have been numerous of e-commerce cases that have occurred in Indonesia involving aspects of international private law that was examined by the author in conducting this research, particularly related to the choice of forum and personal status of a legal entity. This research also discusses the provisions that apply to e-commerce and the choice of forums and the characteristics of e-commerce in general. In addition, the research methods conducted by the author are normative or literature law research, which is explanatory, evaluative, aims to find facts (fact-finding), focus on the problems (problem-focused research), and with case – study design."