Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa informasi spasial yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial dilihat dari sisi pengguna informasi spasial sebagai pelanggannya menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, empathy, assurance, dan responsiveness, dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi BAKOSURTANAL menjadi BIG menggunakan framework 4R. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa masih ada indikator kepuasan yang penyampaiannya masih dibawah harapan, dilihat dari kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyatan yang diterima. Namun secara keseluruhan kualitas pelayanan informasi spasial dari BIG dipersepsikan sangat memuaskan oleh pelanggannya. Dalam proses transformasi yang sudah dijalankan dan masih dijalankan sampai saat ini, kekurangan yang dirasakan terutama dari sisi peran pimpinan organisasi. Saran yang diberikan adalah perbaikan terhadap atribut kualitas pelayanan yang masih dipersepsikan dibawah harapan, serta peningkatan peran pimpinan dalam proses transformasi organisasi.

---

This thesis aims to analyze the quality of spatial information service provided by the Geospatial Information Agency in terms of spatial information users as customers using the five dimensions of service quality, that is tangible, reliability, empathy, assurance, and responsiveness, and to analyze the process of organizational transformation from BAKOSURTANAL to BIG using 4R framework. This research is a quantitative and qualitative type of research with descriptive design. Result of the study is that there are still indicators of satisfaction which delivery is still below expectations, indicated by the gap between customer expectations with services perceived. However, the overall quality of spatial information services provided by BIG, perceived by the customer as most satisfying. In the process of transformation that has been run and still running to this day, the shortcomings perceived is especially the role of the leaders of the organization. Advice given is the improvement of the service quality attributes that are still perceived below expectations, as well as increased leadership role in the process of organizational transformation."

"BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi.

---

BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur.

Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension.

The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors."

"Pelayanan publik pada saat ini masih dikenal sebagai pelayanan publik yang memiliki prosedur berbelit-belit, banyaknya praktek pungutan liar dan juga pelayanan yang masih sulit untuk di dapatkan. Dalam hal ini terutama pelayanan perizinan juga masih dikenal sebagai pelayanan yang memiliki kualitas yang buruk. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPPT Kota Bekasi kepada masyarakat pengguna layanan dengan mengukur dari beberapa dimensi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung untuk memperkaya hasil penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sudah baik. Dilihat dari hasil beberapa dimensi yang diteliti, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki lagi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

---

Public services at this time still known as a public service thas has a convoluted procedure, illegal fees, and the services are still hard to get. In this case especially the licensing service is also known as a service that has a poor quality. This research aims to analyses the quality service of Licensing services in Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Bekasi. In this case, researcher wanted to see how the quality of services provided by BPPT Bekasi to the community of service users by measuring multiple dimensions. This study is a descriptive research with quantitative research approach. Data collection techniques which researcher use in this research is survey method by using questionnaire and literature study to obtain supporting data to enrich the research. The results of the research that has been done is that the quality of service licensing in BPPT Bekasi is good. It can be seen from the several dimensions that has been studied by the researcher. But there are still some parts of dimensions that need to be enhanced and repaired to improve the quality of services provided."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 133/ PMK.011/2013. Pertanyaan penelitian ini ialah faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dan bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dalam upaya stabilisasi harga kacang kedelai dalam negeri. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penurunan tarif bea masuk dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu pertama, adanya kenaikan harga kacang kedelai dalam negeri. Kedua, adanya kelangkaan pasokan kacang kedelai dalam negeri. Ketiga, adanya ketidakseimbangan pasar kedelai dalam negeri. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan pangan yang menjamin ketersediaan kacang kedelai dalam negeri, menjaga stabilisitas harga dan melindungi produksi kedelai dalam negeri.

---

This study aims to analyze the policy implemented tariff on the form of the change the import tariff from 5 percent to 0 percent related with implementation the Minister of Finance Regulation No. 133 / PMK.011/2013. The research questions are the factors in determining the decrease on import tariff and how the implementation of the decreasing import soya bean tariff policy to effort a stability of soya bean price in domestic. The approach used for the research is qualitative and the purpose is descriptive.

Based on the results of the research, a decrease in tariffs is caused by several factors: first, the increase in the domestic price of soybeans. Second, the scarcity of soybean supply. And third, the domestic market of soya bean getting imbalance. These results suggested that the government should have food policy can effort to have a stock in soya bean supply from domestic , maintain the soybean domestic price and protect the domestic soybean production."

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa Keppres no. 8 tahun 1978 tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh Menteri Sekretariat Negara dan pemrosesnya anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis menggunakan konsep koordinasi yang diambil dari pendapat Terry yaitu : untuk melaksanakan koordinasi diperlukan seorang koordinator yang menghimpun usaha kelompok dalam satu tindakan guna mengusahakan terciptanya tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kwalitatif, dari informannya diambil dari pejabat yang menangani pemrosesan anggaran Lembaga dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : 1). bahwa penetapan alokasi dana untuk Lembaga Negara adalah wewenang Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengakibatkan tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Sekretariat Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 2). Kegunaan DUK/DUP yang tidak jelas dan dominasi pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan konsep DIK/DIP, menjadikan tidak bebasnya Lembaga Negara menyusun program yang benar. Sebagai saran perbaikan adalah : Wewenang koordinasi administrasi keuangan Lembaga Negara oleh Sekretariat Negara agar terbatas pada pengawasan saja, sedangkan untuk perencanaan anggaran didelegasikan kepada Lembaga Negara yang bersangkutan. Pengajuan DUKIDUP dan konsep DIKIDIP oleh Lembaga Negara yang bersangkutan, agar langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan.

---

The focus of this study is concerning implementation of the population administration policy conducted by Depok Municipal Government. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview.

The researcher recommends Depok Municipal Government to add more infrastructure and equipment in order to assist the day-to-day operation of the government officer; to stimulate people to realize the importance of population documents by providing incentive; to increase the number of socialization and the control of the valid identity documents."

"Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan e-government secara merata di Indonesia, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Tidak hanya pada pelayanan yang diberikan langsung kepada publik, namun juga pada proses pelaksanaan pemerintahan seperti pengawasan dan pengendalian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN kepada seluruh Instansi pemerintah di Indonesia oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan luasnya cakupan pengawasan dan pengendalian NSPK maka BKN meluncurkan Website Indeks NSPK pada tahun 2020 sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pada Website Indeks NSPK pada tahun 2023 dengan menggunakan teori utama E-Government Quality (E-GovQual) dari Papadomichelaki & Menzas (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data campuran (mixed methods) dengan survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Website Indeks NSPK diukur dari seluruh dimensi pengukuran yang utarakan oleh Papadomichelaki & Menzies yaitu (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, dan (4) Citizen Support tergolong dalam kategori baik.

---

As one of the efforts in implementing e-government evenly in Indonesia, the government made Presidential Regulation (Perpres) Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The implementation of SPBE is expected to be utilized in various ways. Not only in services provided directly to the public, but also in the process of implementing government such as supervision and control of ASN management Norms Standards Procedures and Criteria (NSPK) to all government agencies in Indonesia by the State Personnel Agency (BKN). With the wide scope of NSPK supervision and control, BKN launched the NSPK Index Website in 2020 as a tool in conducting supervision and control of the ASN Management NSPK. This study aims to analyze the quality of service on the NSPK Index Website in 2023 using the main theory of EGovernment Quality (E-GovQual) from Papadomichelaki & Menzas (2012). This research uses a quantitative approach and uses mixed methods data collection techniques with surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the NSPK Index Website measured from all measurement dimensions stated by Papadomichelaki & Menzies, namely (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, and (4) Citizen Support is classified in the good category."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebelum kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pelamar Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, dan untuk menganalisis strategi mengatasi masalah dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa permasalahan berawal belum adanya perencanaan yang matang tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil fngsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi belum didahului serangkaian analisis jabatan dan analisis beban kerja serta beberapa permasalahan yang dihadapi adalah seperti masalah rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah melakukan kebijakan moratorium.

---

This research discusses about the procurement analysis of the civil servant Athlete functional and the Coach in the Ministry Youth and Sport of the Republic Indonesia before the moratorium policy. This research uses a qualitative method with the positive approach. This research purpose is to know about the process of procurement of civil servant Athlete functional and the Coach, to know the procedur that is run by the applicant and to analysis the strategy how to overcome the problem in the procurement of Athlete functional civil servant and the Coach.

The result of this research said that the problem begin with the plan without proper calculation about the procurement of the Athlete functional civil servant and the Coach, this procurement is not preceded by the job analysis and analysis burden of work and some problems that is being faced for example: the recruitment problem, selection, promotion and development. This research is conducted before the government decided to do the moratorium policy."