Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan mengenai praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP saat ini sudah tidak lagi memadai. Pengadilan yang berwenang melakukan pemeriksaan Praperadilan yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat upaya paksa justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Misalnya terkait upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal putusan praperadilan berada di luar kewenangan lembaga tersebut. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut terhadap kemungkinan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pihakpihak yang berperkara dan kasus serupa yang mungkin timbul di masa depan. Agar dapat menjelaskan mengenai pengaturan praperadilan yang ada saat ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu penulisan ini juga dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang terjadi serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas suatu putusan praperadilan yang telah melampaui batas kewenangan. Hasil dari penulisan ini menyarankan agar segera dilakukan pembaharuan KUHAP agar tercipta kepastian hukum mengenai pengaturan praperadilan. Selain itu tulisan ini juga memberi solusi terhadap pihak yang ingin melawan putusan yang melampaui kewenangan institusi tersebut, yaitu melalui permohonan kepada Mahkamah Agung.

---

Recently Regulation regarding Pretrial Review (Habeas Corpus) which is stated in the Code of Criminal Procedure is no longer sufficient. District Court's Competency to do the examination of Pretrial Review (Habeas Corpus), aims to protect the parties violated by coercive measures, however could make new problems. For example, a problem related to legal remedy in terms of a pretrial judgment which is exceeds the competency of the Pretrial review. This lack of regulation is more likely shall create legal uncertainty for litigants parties and similar cases that may arise in the future. Normative research method is used in order to illustrate the current pretrial rules. This writing is also intended to be an overview of legal issues and remedies on a pretrial judgment that have exceeded the competency. Results of this study suggest that immediate revision of the Criminal Procedure Code in order to create legal certainty of pretrial issues. In addition, this paper also gives solutions to those who want to challenge the pretrial judgment or court decision that exceeds their competency."

"Tesis ini membahas permasalahan pada pengujian keabsahan bukti permulaan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, bagaimana urgensi pengujian keabsahan bukti permulaan yang dilakukan praperadilan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka, dan bagaimana standar dan mekanisme pengujian yang dijadikan parameter untuk menguji keabsahan bukti permulaan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk kemudan dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pranata praperadilan merupakan mekanisme check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang dimungkinkan dalam prosesnya terjadi kekeliruan sehingga berimplikasi merampas hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan mewujud dalam bentuk pengujian keabsahan perolehan alat bukti, sehingga dengan pengujian tersebut alat bukti dapat dipercaya keabsahannya reliability. Pengujian tersebut merupakan suatu keharusan yang mendesak urgens, kaitannya sebagai upaya yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan jaminan diterapkannya asas praduga tidak bersalah atas kemungkinan arbitrary process dalam proses mencari dan menemukan bukti di tahap penyidikan, dengan output suatu jaminan bahwa alat bukti yang diperoleh penyidik merupakan "alat bukti yang sah menurut hukum". Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016, standar pemeriksaan pengujian keabsahan bukti permulaan menggunakan standar kuantitatif. Standar pemeriksaan ini berpotensi bahwa bukti permulaan yang manipulatif tidak dapat digali kebenarannya secara komprehensif. Penetapan tersangka secara sewenang-wenang yang didasari bukti permulaan yang tercemar tainted evidence tersebut bertentangan dengan due process of law.

---

This thesis discusses the problem of testing the validity of preliminary evidence in the examination of the validity of the suspect 39 s determination by the pre trial post Constitutional Court decision No. 21 PUU XII 2014. The scope of the discussion is how the basis of consideration of the Constitutional Court in decision Number 21 PUU XII 2014 which extends the pretrial authority to examine the legality of the suspect's determination, the urgency of testing the validity of the preliminary evidence of pretrial evidence in the legitimate examination of the suspect's determination, and how the testing standards and mechanisms Parameters to test the validity of the preliminary evidence in the legitimate examination of the suspect's determination by the pretrial to follow up the decision of the Constitutional Court. The research method used is normative doctrinal, using statute approach, case approach, comparative approach and conceptual approach. The data obtained will be described for later analyzed qualitatively and described systematically. The result of the research concludes that pretrial institution is a mechanism of check and balance system for the act of determining the suspect by the investigator which is possible in the process of mistake so that the implication of depriving human rights. The monitoring mechanism takes the form of testing the validity of the acquisition of evidence, so that by testing the evidence can be trusted its reliability. The test is an urgent necessity, its linkage as an effort to guarantee human rights protection and the guarantee of the presumption of innocence on the possibility of an arbitrary process in the process of seeking and finding evidence at the inquiry stage, with the output of a guarantee that evidence obtained by the investigator is legal evidence according to the law. Based on Article 2 paragraph 2 of Perma Number 4 Year 2016, the standard of examination of the validity test of preliminary evidence using quantitative standards. This standard of examination has the potential that manipulative preliminary evidence can not be explored in a comprehensive way. The arbitrary determination of suspects based on tainted evidence is against the due process of law."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan larangan pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2018 apabila ditinjau dari prinsip due process of law sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Adapun hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penerbitan DPO terhadap tersangka, penyidik harus mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penerbitan DPO. Larangan dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 memiliki pengaruh besar terhadap kebolehan tersangka dalam DPO untuk mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, sehingga keabsahan penerbitan DPO itu sendiri tetap harus dibuktikan dalam sesi pembuktian pada sidang praperadilan. Adapun berdasarkan analisis pemeriksaan praperadilan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk dan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis, hakim praperadilan pada kedua putusan tersebut tidak ada yang mempertimbangkan mengenai keabsahan penerbitan DPO padahal penerbitan DPO dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang belaku sehingga jelas bertentangan dengan asas due process of law.

---

This thesis discusses the implementation of prohibition on submitting a Habeas Corpus examination request for suspects of The List of Wanted Persons after the issuance of Supreme Court Circular Number 1 of 2018 and its juridical review based on the principle of due process of law as a basic principle in conducting investigative activities. This study uses normative juridical methods, where the data used are sourced from literature studies and interviews with informants. The results of research on the issues discussed in this study are that in issuing The List of Wanted Persons, investigators must refer to the provisions governing the mechanism for the issuance of The List of Wanted Persons. Prohibition in Supreme Court Circular Number 1 of 2018 has a major influence on the ability of suspects in The List of Wanted Persons to submit requests for Habeas Corpus examination, so the validity of the issuance of The List of Wanted Persons itself must be proven in the evidentiary session at the Habeas Corpus examination. Based on the analysis of Habeas Corpus examinations in Decision Number 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk and Decision Number 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis, the Habeas Corpus examination judges in both decisions did not consider the validity of The List of Wanted Persons issuance even though The List of Wanted Persons issuance had been conducted not in accordance to the mechanism in force so it clearly contradicts the principle of due process of law."