Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang tnyafar, yaitu tempat tinggal sementara yang berada di desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tnyafar merupakan pranata yang bercorak sosial-ekonomi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi literatur. Hasil penelitian ini menerangkan tentang tnyafar sebagai pusat pereokomian yang menjadi sumber penghasilan penduduk desa adaut dan masalah land tenure terjadi di tnyafar akibat pembangunan dan perubahan nilai tanah yang bermula hanya sebagai tanah adat, sekarang menjadi bernilai komoditas yang memicu konflik kekerabatan.

---

This undergraduate thesis explains about Tnyafar, which is a garden house in Adaut Village, Selaru Sub-distric, Western Southeast Maluku Regency. Tnyafar is an institution with socio-economic characteristic that includes values to control the community in fulfilling their daily needs. This research methodology uses qualitative methodology with collecting data trough in-dept interview technique, participant observation, and literature study as the attempts.

The result of this research shows Tnyafar as the economic center that becomes the source of income for the people in Adaut Village, and the land tenure problem happened in Tnyafar is the impact of development and the change of land value which was originally a customary land, and now it becomes a commodity that triggered conflicts."

"Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis pranata sasi di kawasan Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Sasi merupakan sebuah pranata yang menjadi tradisi di masyarakat Maluku yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat common property. Dalam prakteknya sasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu juga kaitan terhadap akses yang membentuk siapa saja yang memiliki hak dan keuntungan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Keberlangsungan sasi sebagai suatu pranata secara berkelanjutan terus dilakukan dengan pertimbangan ekonomi sebagai factor utama dan konservasi sebagai keuntungannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan studi literatur. Proses pengumpulan data dan penulisan secara keseluruhan dilakukan sejak Desember 2012 hingga Mei 2013.

---

This undergraduate thesis explains the management of natural resources that are Sasi-institution based in the area of Adaut Village, Selaru District, Maluku Tenggara Barat Regency, Maluku Province. Sasi is an institution that has become a tradition among people of Maluku which has a strong relation with natural resources management with common property characteristic. In the practice, Sasi encountered changes from time to time and also the relation to the access of those who can have rights and benefits in managing natural resources. Sasi as an institution os continously carried out by economic considerations as the main factor and the conservation benefits. The research methodology used in this research is qualitative method by collecting data through in-depth interview, participant observation, and literature study. The whole field observation and writing process has been done since December 2012 until May 2013."

"ABSTRAKKewang adalah lembaga sosial di desa-desa Pulau Saparua, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tindakan semena-mena dari penduduk luar desa maupun penduduk desa itu sendiri, terhadap segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah-tanah desa yang merupakan lumbung alami dari masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha Kewang dalam melaksanakan fungsinya, ialah menetapkan Sasi. Sasi adalah larangan untuk memetik hasil atau panenan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya agar tanaman dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam melaksanakan fungsinya, Kewang berpedoman pada norma-norma pengendali (adat istiadat).Lembaga social ini sudah ada sebelum bangsa-bangsa Eropa (Portugis, 1512; Belanda, 1599) menguasai Saparua. Maka tradisi Kewang ini sebenarnya telah lama berakar dalam masyarakat Saparua. Peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan juga tidak diragukan lagi. Tetapi seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat, maka efektivitas fungsi Kewang ini terus merosot, sehingga banyak desa-desa di pulau Saparua yang meninggalkan tradisi Kewangnya.Salah satu desa di pulau Saparua yang cukup lama mempertahankan fungsi Kewangnya adalah desa Ihamahu. Malahan atas keberhasilannya dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di desanya, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 1982, Korps Kewang Ihamahu memperoleh penghargaan Lingkungan Hidup Nasional berupa pahatan Kalpataru tiga dimensi berlapiskan emas murni. Tampaknya saat itulah puncak keberhasilan Kewang desa Ihamahu, karena pada masa-masa berikutnya efektivitas fungsinya terus merosot, menyusul kewang-kewang lainnya di banyak desa desa dalam wilayah pulau Saparua.Kenyataan sebagaimana diuraikan di atas telah mengundang pertanyaan, faktor-faktor apa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap makin melemahnya efektivitas fungsi Kewang di Pulau Saparua.Dengan menggunakan desain survai dalam telaah korelasi, dipilih enam variabel yang akan diamati kaitan fungsionalnya. Variabel-variabel itu ialah: Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, Fertumbuhan Penduduk, Efektivitas Fungsi Norma Pengendali, Sikap Pimpinan Desa, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:- Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, dan Pertumbuhan Penduduk, tidak berkorelasi secara signifikan dengan Efektivitas Fungsi Norma Pengendali.- Efektivitas Fungsi Norma Pengendali tidak berkorelasi secara langsung dengan Efektivitas Fungsi Kewang, tapi melalui Sikap Pimpinan Desa.Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: Bahwa norma pengendali atau adat-istiadat tidak selalu dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Sebaliknya keputusan-keputusan pimpinan formallah yang justru memegang peranan penting.Berkenaan dengan itu, usaha pelestarian kemampuan lingkungan di desa oleh masyarakat tidak akan dapat diandalkan tanpa peranan aktif pimpinan desa. Berdasarkan kenyataan tersebut betapapun kedudukan dan peranan pimpinan formal yang didukung oleh sistem pemerintahan nasional masih lebih penting daripada pimpinan adat, walaupun seringkali kehadiran pimpinan formal itu menimbulkan kecemburuan sosial.

---

ABSTRACT

Kewang is a social institution in the villages of Pulau Saparua which functions as a controlling agent toward arbitrary action of inhabitants living outside the village as well as inhabitants of the village itself, toward all what grows and lives on village land which forms a natural rice-barn of the society itself. One of the efforts of Kewang in the performance of its function is to determine Sasi. Sasi is a prohibition to collect harvest in certain periods. The objective thereof is to facilitate the vegetation to provide its optimal yield.

In performing its function Kewang is guided by controlling norms based on customs and traditions.

This social institution existed already before European nations (Portuguese, 1512; Dutch, 1599), governed Saparua. Therefore this Kewang tradition is in fact rooted in the Saparuan society since a long time ago.

Its role the management of natural resources and environment is also not to be doubted any more. In line with the development in the society, however, the effectiveness of the Kewang function is ever declining so that many villages in Saparua leaves their Kewang tradition. One of the villages in Pulau Saparua which has maintained the Kewang function long enough is the village of Ihamahu. For its success in managing natural resources and environment .in its village, at the commemoration of Life Environment Day on 5 June 1982 Ihamahu Kewang Corps has obtained National Life Environment appreciation in the form of a Kalpataru three dimensioned carving with a lining of pure gold. It seems that it was the peak of successful Kewang achievement in the village of Ihamahu because at the therafter following periods the effectiveness of its function is ever declining, following other Kewang in many villages in the Pulau Saparua region.

The fact as described above has raised the question; what factors are really responsible for the weakening of the effectiveness of the Kewang function in Pulau Saparua. In the application of a survey design in a correlation research six variables were chosen of which the functional correlation ship will be observed. Mentioned variables are: Level of Education, Contact with the Outside World, Population Growth, Effectiveness of the Controlling Norm Function, attitude of the Village Headman, and the Kewang Effectiveness Function.

The investigation result shows that:

- Levels of Education, Contacts with the Outside World, and Population Growth have no significant correlation with Controlling Norm Effectiveness Function.

- Controlling Norm Effectiveness Function has no direct correlation with Kewang Effectiveness Function, but is the case via (through) the attitude of village headman.

Hence from the mentioned investigation result can be concluded that a Controlling Norm or Customs and Tradition is not always in a position to perform a social control on society. Contrariwise the decisions of the formal leading authority just play an important role. In connection thereof the effort to make an everlasting environment in the village by the society cannot be relied on without the active role of the village headman. Based on mentioned fact, however that may be, the position and the role of the formal leading authority backed (supported) by a national government system is more important than a backing adat authority, although the pretence of a formal leading authority often cause a social suspicion."

"ABSTRAKPemanfaatan perawatan nifas dalam dua hari di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lain seluruh Indonesia berdasarkan hasil SDKI tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pemanfaatan perawatan nifas dalam dua hari pada ke-5 Provinsi tersebut. Penelitian menggunakan metode cross sectional dengan data sekunder SDKI 2017. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Wanita Usia Subur 15-49 tahun yang memiliki anak dengan 2 tahun kelahiran hidup. Analisis dilakukan dengan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel independent dengan dependen. Hasil penelitian didapatkan rata-rata ke-5 provinsi sebesar 67% dalam memanfaatkan perawatan nifas dalam dua hari. Didapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perawatan nifas adalah status pekerjaan, kunjungan ANC, pendidikan, pengetahuan komplikasi nifas, status ekonomi, tempat persalinan, penolong persalinan, urutan kelahiran, status perencanaan kehamilan, dan komplikasi persalinan. Kementerian Kesehatan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu meningkatkan cakupan kunjungan perawatan nifas oleh tenaga kesehatan berkompeten bagi ibu yang bersalin dirumah, kemitraan dengan penolong persalinan tradisional, promosi kesehatan tentang bahaya komplikasi nifas, dan edukasi penggunaan KB pasca persalinan.

---

ABSTRACT

Utilization of postnatal care in the provinces of Papua, West Papua, Maluku, North Maluku and East Nusa Tenggara is still the lowest compared to other provinces throughout Indonesia. The purpose of this study was to determine factors that associated with postnatal care utilization on the fifth province. The study used a cross sectional method with secondary data of the 2017 IDHS. The population and sample of this study were Reproductive Age Women 15-49 years old who had children with 2 years of live births. Analysis was performed with the chi square test to see the relationship between the independent and dependent variables. The results obtained an average postnatal utilization of 5 provinces is almost close to 67%. The factors that influence utilization of postnatal care are occupation status, ANC visit, education, knowledge of postnatal complications, economic status, place of delivery, birth attendants, birth order, pregnancy planning status, and delivery complications. This study suggest Ministry of Health and National Family Planning Coordinating Agency (BKKBN) to increase postpartum care visits by skilled health workers for women who give birth at home, partnerships with traditional birth attendants, increase health promotion about the dangers of childbirth complications, and increase education on postpartum birth control use."