Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas ease of administration menggunakan teori Rosdiana dan Irianto. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 Tentang Retribusi Daerah yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Retribusi IMB, serta bagaimana implementasi kebijakan Retribusi IMB ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian (1) adanya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 dilatar belakangi adanya perubahan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi sehingga harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang berada di atasnya; (2) implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kriteria ease of administration disebabkan masih kurangnya sosialisasi kebijakan Retribusi IMB oleh Dinas P2B, serta belum memadainya penggunaan perangkat sistem berbasis online.

---

This thesis discusses the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta Province, considering ease of administration principle discoursed by Rosdiana and Irianto. The study has two main issues : analyzing the background of Local Law No. 1/2006 modification to be Local Law No. 3/2012 about Local Charges which is contained with building permit charge’s regulation, and describing how the building permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented considering ease of administration principle. The research uses qualitative approach with deep interview, literature study, and field observation as data collection methods.

The study's main issues find that (1) modification of upper regulation became a background factor of modification of Local Law No. 1/2006 to be Local Law No. 3/2012, since the lower local regulations always have to adjust the upper regulations that were in it; (2) the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta province still doesn’t comply yet with ease of administration criterion. The Main reason of this finding is lack of socialization held by Dinas P2B, and the use of media online based system is not available yet."

"Skripsi ini membahas analisis perubahan peraturan gubernur tentang kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari Asas Ease of Administration. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa perbedaan antara Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2005 dengan peraturan yang merevisinya yaitu Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2017 dan bagaimana perbandingan kedua peraturan tersebut ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian 1 adanya perbedaan di beberapa hal seperti penjelasan mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Penentuan Jatuh Tempo, yang belum diatur di peraturan sebelumnya sehingga pelaksanaan teknis pemungutan pajak menjadi lebih jelas; 2 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 memenuhi asas pemungutan pajak yaitu asas ease of administration secara keseluruhan tetapi memiliki kekurangan di satu asas yaitu asas convenience dalam hal pembayaran pajak karena Pajak Air Tanah hanya dapat dilakukan di satu bank saja yaitu Bank DKI sehinga Wajib Pajak memiliki kesulitan dalam pembayaran jika bank tersebut sedang bermasalah.

---

This thesis discusses analysis of governor's regulatory change on ground water tax policy in DKI Jakarta province considering ease of administration principles. This research raised two issues, namely what is the difference between the Governor's Rule Number 76 year 2005 with the regulations that refine it, namely Governor's Rule Number 38 year 2017 and analysis compare both of governor's rules in terms of the principle of ease of administration. This study uses a post positivist approach, with in depth interview and literature study as a data collection.

This study's main issues find that 1 there are some differences between the governor's rule about subject of taxes, tax payers, tax object, tax rates, tax imposition, maturity determination, which has not been regulated in the previous regulations, so that the technical implication of tax collection becomes more clear 2 The Governor's rule number 38 years 2017 fulfilling the principle of tax collection that is ease of administration as a whole but lacks in one principle that is the convenience concept in terms of tax payments because the groundwater tax can only be done in one bank, i.e. Bank DKI, so taxpayers have difficulties in payment if the banks are in trouble."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan wilayah DKI Jakarta telah melakukan pengawasan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan. Serta melakukan upaya-upaya agar pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta menjadi seperti meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi secara tegas, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sosialisasi.

---

The purpose of this research is to determine the role of supervisison in increasing acceptance building permit fees in the Jakarta area and the efforts of local governments in order to optimize the collection of building permit fees in the Jakarta area. This research use qualitative research approach with descriptive research, because of this research try to descript a social phenomenon so that to have a fact description characteristic. The data collecting technique that used are library research and in-depth interview.

The results of this research is that the Office of Supervision and Control Building Jakarta area has been done in accordance with the supervisory system and procedures applicable under the laws so that the acceptance building permit fees have increased. And to make efforts in order to collect Building permit fees in the Jakarta area to be like increasing supervision, enforcing strict sanctions, improving the quality and quantity of human resources and socialization."

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, pemerintah menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN. Fenomena ini yang kemudian akan diteliti kesesuaiannya dengan teori dan konsep ease of administration and compliance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penunjukan kembali BUMN sebagai Pemungut PPN dan menganalisa pemungutan PPN oleh Bank BUMN ditinjau berdasarkan asas ease of administration and compliance. Konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah Administrasi Perpajakan, Ease of Administration and Compliance, dan Konsep Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut PPN didasarkan atas kebutuhan akan penerimaan negara yang besar, tingkat kepatuhan PKP yang rendah, keterbatasan petugas pajak, dan besarnya capital expenditure BUMN. Selain itu pemungutan PPN oleh Bank BUMN tidak sesuai dengan asas ease of administration and compliance.

---

With the target of increasing tax revenue, the government appointed one of them as a collector VAT. This phenomenon, which will then be examined for compliance with the theories and concepts of ease of administration and compliance. The purpose of this study is to explain the background of State Owned Enterprises (SOE) reappointment as a collector of VAT and VAT collection analyzed by state-owned banks to be reviewed based on the principle of ease of administration and compliance. The important concept in this research are the Tax Administration, Ease of Administration and Compliance, and the concept of Value Added Tax. This study uses a quantitative approach with a descriptive research. The data collection technique used is the literature study and in-depth interviews. Results of this study was the appointment of SOE collects VAT based on the need for a large state revenues, low compliance rate PFM, the limitations of the tax man, and the amount of capital expenditure SOE. Besides collecting the VAT by state-owned banks are not in accordance with the principle of ease of administration and compliance."

"Retail merupakan usaha yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, otomatis usaha retail pun berkembang dengan pesat. Namun hal ini tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pemerintah melalui PPN. Di lapangan masih sering terjadi dispute antara PPh badan dan PPN, ini dikarenakan kebijakan Faktur Pajak khusus retail, dimana retail dapat menggunakan struk yang mereka terbitkan sebagai tanda bukti pemungutan PPN. Hal ini menyebabkan lawan transaksi yang tidak jelas sehingga DJP tidak dapat memantau penerimaan PPN retail. Perlu dikembangkan kebijakan baru yang paling sesuai untuk menghindar potential lost Negara. Penelitian ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan faktur pajak atas retail, menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian murni. Penelitian dilakukan didalam lingkungan direktorat Jenderal Pajak dan retail yang bersangkutan.

---

Retail is a business that is growing very rapidly in Indonesia. With the increasing number of people each year, auto retail business is growing by leaps and bounds. However this is not accompanied by increased government revenue through VAT. Still common in the field of dispute between the corporate income tax and VAT, Tax Invoice is because the policy specifically retail, where retailers can use the receipt as proof they publish the collection of VAT. This led to the counterparty is not clear that DGT can not monitor the VAT retail receipts. Need to develop new policies are most appropriate to avoid potential lost state. This study will explain more about the evaluation of tax policy on the retail invoice. This study used qualitative methods, with the kind of pure research. The study was conducted in the environment directorate general of taxation and retail is concerned."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (Pas Final) ditinjau dari asas kemudahan administrasi dengan studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pas Final ditinjau dari asas kemudahan administrasi serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Gambir Tiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menyimpulkan bahwa pengalihan dan realisasi investasi dan penempatan harta tambahan, Pas Final, dan pengawasan pasca pengampunan pajak sudah memenuhi keempat asas kemudahan administrasi, sedangkan pelaporan berkala harta tambahan belum sepenuhnya memenuhi dikarenakan pelaporan secara elektronik (e-reporting) belum memenuhi asas certainty. Kendala yang dihadapi Wajib Pajak yaitu saat validasi macro pada softcopy formulir laporan harta dan gangguan jaringan server atau traffic, sedangkan kendala yang dihadapi fiskus yaitu sulitnya mengawasi jenis harta tertentu yang mobilitas kepemilikannya mudah berpindah dan perbedaan lokasi Wajib Pajak dengan lokasi harta. Saran yang diberikan antara lain DJP disarankan untuk menerbitkan peraturan pelaksana mengenai e-reporting, menambah kapasitas bandwith, dan melakukan pengawasan khusus kepada Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Di sisi lain, Wajib Pajak disarankan untuk menyampaikan laporan berkala harta tambahan jauh hari sebelum jatuh tempo pelaporan.

---

ABSTRACTThis research discusses the application of post tax amnesty obligations and Pas Final in terms of ease of administration principle with study case in Tax Office Jakarta Gambir Tiga. The purpose of this research is to analyze the application of post tax amnesty obligations and Pas Final in terms of ease of administration principle as well as knowing the obstacles faced in the application at Tax Office Jakarta Gambir Tiga. This research uses a qualitative method, concludes that the application of post tax amnety obligations and Pas Final have not fully met the ease of administration principle because the policy of online reporting (e-reporting) has not met certainty principle, but it has met the other principles which are convenience, efficiency, and simplicity. The obstacles faced by the taxpayer when they file the report by online (e-reporting) is macro validation on softcopy form often errors and for tax authorities is when conducting taxpayer and assets supervision there is difficulty in monitoring certain types of assets whose ownership mobility is easy to move and also the difference of taxpayer location with the location of the assets. Directorate General of Taxes should release an additional regulation for e-reporting, increase the bandwidth capacity, and distinguish and classify supervision between taxpayer who participated in tax amnesty with those who do not. While for taxpayer, they should report far before the due date."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."

"Skripsi ini berisi mengenai studi kasus tentang permohonan keringanan denda retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan pengembang rusunami terkait dengan pembangunan rusunami program 1000 tower. Menurut Pengembang, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengenakan denda atas pelanggaran tersebut. Permohonan keringanan denda retribusi ini masih menjadi piutang di Dinas P2B sehingga menjadi temuan BPK pada Tahun 2011. Penulis ingin meneliti mengapa perbedaan pendapat mengenai pengenaan denda retribusi IMB ini bisa terjadi dan apa saja permasalahan dalam pembangunan rusunami program 1000 Tower. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab denda ini dikarenakan komitmen Pemerintah Pusat yang tidak ditindaklanjuti dengan dasar hukum, sehingga Pengembang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pandangan yang berbeda terhadap pengenaan denda tersebut.

---

This thesis contains a case study of the application fee waivers fines Building permit (IMB) the proposed development associated with the development rusunami rusunami 1000 tower program. According to the developer, the city administration should not impose fines for violations. Application for relief is still a levy fines receivable in the Department of P2B to be finding the BPK in 2011.

The author wanted to investigate why the difference of opinion on the imposition of levies fines IMB can happen and what are the problems in the construction of Tower rusunami 1000 program. The conclusion of this study is the cause of a fine is because the central government's commitment is not followed up with a legal basis, so the developer and the city administration has a different view of the imposition of penalties."