Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan posisi 15 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap norma “Responsibility to Protect” dari ‘tidak setuju’ (Majelis Umum 2005) menjadi ‘setuju’ (Majelis Umum 2009). Untuk melakukan hal tersebut, penulis menginvestigasi berbagai fenomena politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi sepanjang 2005-2009 pada level domestik maupun internasional yang terkait dengan ke-15 negara ini, serta menganalisis pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Pada akhirnya, skripsi ini menawarkan ‘Model Bola Menggelinding’ sebagai kerangka analisis yang dapat menjelaskan proses shifting atau pergeseran posisi aktor negara terhadap suatu norma yang diperkenalkan. Model ini berdasar pada asumsi bahwa tidak ada norma yang sama sekali baru; setiap norma dalam Hubungan Internasional merupakan hasil evolusi atau revolusi dari norma sebelumnya.

---

This research aims to analyze the factors affecting the position shift in the United Nations General Assembly speeches of 15 state actors relative to Responsibility to Protect from ‘no’ in 2005 to ‘yes’ in 2009. In order to do so, this research tracks and investigates the various political, economical, as well as social phenomena that took place within, between, and amongst those countries throughout the time frame of 2005-2009. Departing from those findings, patterns and orders are identified in order to provide a preliminary analysis to explain the position shift. Finally, it proposes the ‘Rolling Ball Model’ as an analysis framework to explain state actors’ position shift toward an introduced norm. It relies on the assumption that each international norm emerges from either an evolution or revolution process from previously existing norms or collective values, in addition to understanding that the behavior of state actors relative to norms is dynamic from a time period to another."

"Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberlakuan sanksi ekonomi, serta dampak sanksi ekonomi ditinjau dari perspektif hukum internasional dikaitkan dengan kondisi internal negara, dampak sanksi bagi rakyat sipil serta bagi negara ketiga. Dalam tesis ini, dirumuskan beberapa rekomendasi berkaitan dengan penetapan definisi dan parameter situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi sebagai landasan memberlakukan sanksi ekonomi; pelaksanaan mekanisme monitoring rutin ditindaklanjuti dengan peninjauan sanction exemption bagi alasan kemanusiaan; kerjasama Dewan Keamanan dengan badan internasional maupun badan regional keuangan dalam menyusun dan melaksanakan action-oriented proposal bagi negara ketiga.

---

The focus of this thesis discussess the imposition of economic sanction of the United Nations Security Council for the maintenance of international peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter. Problems analysis is conducted by observing the mechanism to impose economic sanction under Chapter VII of the United Nations Charter, the imposition of economic sanction by means of Security Council resolution which is binding to the United Nations member states that requires cooperation to optimize the imposition of economic sanction, and impact of economic sanction from the perspective of international law in relation with state's internal situation, impact on civil population and on the third state.

This thesis provides some recommendations in relation with the determination on definition and parameter of situation that constitutes action with respect to threats to the peace, breached of the peace and acts of agression as a basis to impose economic sanction; implementation of routine monitoring mechanism and review sanction exemption for humanitarian reasons; cooperation between the Security Council and international or regional financial institution in developing and implementing an action-oriented proposal."

"Operasi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping operation) atau PKO oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir pada 1948 dengan nama United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) di Timur Tengah untuk mengawasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab. Sejak saat itu, misi pemeliharaan perdamaian terus berkembang dari bentukan/model tradisional menjadi lebih kokoh dan multidimensional seperti sekarang. Dunia akademik kemudian menaruh perhatian pada efektivitas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai instrumen manajemen konflik internasional. Terdapat sejumlah literatur akademik yang mengkritisi apakah mandat tersebut benar-benar memiliki dampak atau kontribusi positif dalam melindungi warga sipil, mencegah konflik berulang, menegakkan hak asasi manusia, dan tanggung jawab lain yang ditugaskan pada operasi tersebut. Kajian literatur ini berusaha memetakan ragam argumen/pendapat dari berbagai kelompok pemikiran yang mengkritisi efektivitas PKO melalui metode taksonomi dengan mengklasifikasikan perdebatan argumen ke dalam tiga kategori: (1) standar efektivitas PKO; (2) syarat keberhasilan PKO; dan (3) penyebab keberhasilan PKO dalam perspektif Hubungan Internasional. Masing-masing komponen dari tiga kategori besar tersebut merefleksikan karakter yang berbeda dikelompokkan ke tiga tingkat pemahaman: teoretis, politis, dan praktis/operasional. Berdasarkan sejumlah literatur yang sudah dikaji, tulisan ini menemukan bahwa sewajarnya PKO dapat diklaim efektif/berhasil di standar-standar tertentu, tetapi gagal di standar lainnya. Untuk memenuhi keberhasilan di satu standar, PKO dapat melanggar atau mengabaikan standar lain, dan hal ini berpengaruh pada strategi/faktor penyebab keberhasilan yang dipilih untuk memenuhi standar yang diprioritaskan. Kritik yang mengasumsikan PKO sebagai instrumen yang efektif atau tidak efektif menurut tulisan ini kurang tepat mengingat beragam standar yang disematkan pada misi tersebut.

---

United Nations Peacekeeping Operation (PKO) began in 1948 under the title of the United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) in the Middle East to monitor the armistice agreement between Israel and Arab countries. Since then, the peacekeeping mission has continued to transform from the traditional model to be more robust and multidimensional, in its approach, as it continues to be. In the academic domain, major attention has been given to the effectiveness of peacekeeping operation as international conflict management instrument. There is a large number of academic literatures that criticize whether the mandate, in all conscience, has a positive effect or contribution in protecting civilians, preventing conflicts, promoting human rights, and other responsibilities assigned to the operation. This study seeks to map a variety of arguments/opinions from diverse group of perspectives that criticize the effectiveness of peacekeeping operation using taxonomy by classifying those arguments into three categories: (1) standards of peacekeeping effectiveness; (2) requirements for peacekeeping success; and (3) success factors of peacekeeping through the lenses of IR perspectives. Each component of the three major categories reflects different characteristic and is grouped into three levels of understanding: theoretical, political, and practical/operational. Based on the literatures that have been carefully reviewed, this paper finds that it is fair to claim peacekeeping operation to be effective at certain standards, but ineffective at the others. To successfully complete one standard, peacekeeping could violate or ignore other standards, and consequently affecting the strategy or success factors chosen to meet the priority standards. The binary assumptions evaluating peacekeeping as simply effective or ineffective, according to this paper, is improper considering the variety of standards attached to the mission."