Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada berita kekerasan seksual terhadap perempuan di ‘Lampu Hijau’ selama bulan November 2012 – April 2013. Konsep yang digunakan adalah media massa, kode etik jurnalistik, pemberitaan kekerasan seksual. Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode analisis isi. Namun, sebagai penunjang data digunakan juga wawancara dengan pihak – pihak terkait. Koran Lampu Hijau terkenal dengan pemberitaan kejahatan terutama kejahatan seksual. Dalam menayangkan berita semacam ini, diperlukan etika, sebuah pedoman moral bagi jurnalis dalam kegiatan produksi berita. Penelitian ini menggunakan indikator berita berimbang dan tidak menghakimi, isi pemberitaan, identitas korban kekerasan seksual, hak melindungi narasumber dan berita tidak prasangka dan diskriminasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berita kekerasan seksual terhadap perempuan di “Lampu Hijau’ masih terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

---

This study discusses the Violation of Journalistic Ethics on news of sexual violence against women in the “Lampu Hijau” during November 2012-April 2013. The concept used is the mass media, journalistic ethics, news of sexual violence. This research uses quantitative approach with a content analysis method. However, supporting interviews of related stakeholders are used to support the analysis. “Lampu Hijau” is a newspaper known for its crime reports, especially sex crimes. Ethics are required in presenting this kind of news since a moral guideline for journalists in news production. The indicators of this study are balanced and non-judgmental news, news content, identity of victims of sexual violence, the right to protect resources and the non-prejudice and discrimination news. The results showed that the news of sexual violence against women in "Lampu Hijau" is still violating the Journalistic Ethics."

"Maraknya pemberitaan di sejumlah stasiun televisi terkait COVID-19 di sepanjang periode 1-18 Maret 2020 di Indonesia berkontribusi kepada kenaikan jumlah penonton dalam program berita. Jumlah penonton televisi terhadap program berita naik signifikan sebesar 25%, terutama pada penonton kelas atas. Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyatakan televisi menjadi sumber utama dan terpercaya masyarakat Indonesia guna mendapatkan informasi. Data yang sama menunjukkan bahwa TV One adalah stasiun televisi yang banyak disaksikan masyarakat. Bulan Maret menjadi masa-masa kritis media dalam memulai bekerja memberitakan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, TV One ditemukan melakukan beberapa pelanggaran kode etik dan prinsip Jurnalistik. Studi ini menyajikan fakta dan analisis bagaimana praktik jurnalistik terkait pemberitaan COVID-19 di Indonesia oleh TV One yang melanggar prinsip dan kode etik jurnalistik.

---

The rise of news on a number of television stations related to COVID-19 throughout the period 1-18 March 2020 in Indonesia contributed to increased viewing in program news. Television viewing of program news increased significantly by 25%, especially among high-class viewers. Based on a survey conducted by the Katadata Insight Center (KIC) and in collaboration with the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), television is the main and trusted source for Indonesians to obtain information. The same data shows that TV One is a television station that is widely watched by the public. March is a critical time for the media to start working on reporting COVID-19. In its implementation, TV One was found to have committed several infractions of journalistic principles and code of ethics. This study presents facts and analysis of how journalistic practices related to reporting on COVID-19 in Indonesia by TV One which violates the journalistic principles and code of ethics."

"ABSTRAKJurnal ini membahas bagaimana koran kuning menerapkan Etika Jurnalisme dalam pemberitaannya Koran Lampu Hijau dipilih sebagai obyek bahasan karena Lampu Hijau adalah salah satu Koran Kuning Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini Selain itu penulis merasa penulisan berita di Lampu Hijau dapat dikatakan paling sensasional diantara Koran Kuning Indonesia lainnya Dengan membahas Lampu Hijau penulis berharap media di Indonesia dapat selayaknya menjadi jembatan yang kuat yang mampu mengedukasi dan memberikan informasi yang layak bagi masyarakat Indonesia.

---

ABSTRACTThis article explains how yellow papers apply the ethics of journalism in all of their news Writers choose lsquo Lampu Hijau rsquo as the object of research because thus far it rsquo s still existed as one of Indonesian Yellow Papers Moreover in writer rsquo s opinion how lsquo Lampu Hijau rsquo writes their news is the most sensational between all of Indonesian Yellow Papers By critizing lsquo Lampu Hijau rsquo writer hopes Indonesian Media could become a bridge that would educate and give the right of information for all Indonesian people in particular."

"ABSTRAKProduk jurnalistik sudah seharusnya menaati kaidah dan Kode Etik Jurnalisme yang berlaku. Akan tetapi, pada praktiknya, jurnalisme infotainment seringkali melanggar aturan ini sehingga terjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk kadar jurnalistik pada program televisi jurnalisme infotainment, Insert dan Entertainment News. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis konten pada kedua tayangan dalam jangka waktu satu minggu. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kadar jurnalistik dan kualitas pengerjaan yang berbeda pada kedua program jurnalistik ini.

---

ABSTRACTJournalistic product should follow journalism principal and code of ethics in its works. However, on its practice, infotainment journalism often violates the rules, so that it become a controversial and debatable issue among audience and scholars. The research objective is to determine journalistic value on two infotainment journalism television program such as Insert and Entertainment News. Content analysis method is used to determine journalistic value in those two programs in one week duration. The research finds that there are different set of journalism value and standards among those programs."

"Berita merupakan suatu program televisi yang harus independen dari program lain. Sementara program lain berupaya melaksanakan fungsi entertainment-nya, berita lebih memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi informatif. Ini berarti bahwa berita bukanlah program yang disajikan sesuai dengan keinginan atau minat pemirsanya untuk menarik pemirsa sebanyak mungkin. Sebaliknya, berita harus memberikan informasi dan laporan yang sebaik-baiknya. Kredibilitas berita dapat diperoleh dengan mengacu pada Kode Etik Juralistik sebagai landasan moral. Berita haruslah berada di depan pemirsanya. Karenanya berita haruslah benar, akurat, obyektif, independen dan fair. Dengan banyaknya stasiun televisi yang bermunculan dengan programnya yang beragam, maka menarik untuk diteliti bagaimana program berita televisi kita. Apakah berita televisi kita sudah kredibel dengan mengacu pada Mode Etik Jumalistik. Ini dapat diketahui dengan melihat bagaimana orang-orang yang ada dibelakang berita televisi memahami dan menerapkan Kode Etik Jumalistik dan bagaimana proses produksi berita mempengaruhinya.Kode Etik Juralistik berlaku universal di banyak negara walaupun interpretasi dan penerapannya memiliki keragamaan. Ini tergantung dari budaya dan kepercayaan masyarakat setempat Penelitian ini mengacu pada lima poin kode etik universal yang diambil dari aturan kode etik jumalistik di beberapa negara secara acak. Poin kode etik jumalistik itu adalah akurat, jujur, adil, obyektif dan independen. TPI dipilih dalam penelitan ini dengan perlimbangan kemudahan akses untuk mendapatkan data. Juga bahwa televisi ini adalah salah satu pionir televisi swasta di Indonesia dengan jangkauan pemirsa lebih dari 140 juta pemirsa di seluruh Indonesia. Dengan target audiens kalangan menengah kebawah, yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Indonesia. TPI menjadi suatu sumber berita yang sangat penting bagi kalangan masyarakat tersebut juga karena tingkat menonton televisi lebih tinggi daripada tingkat membaca masyarakat tersebut.Pengumpulan. data dilakukan dengan metode interview mendalam terhadap beberapa kru berita Lintas Lima, seperti: reporter, produser dan pemimpin redaksi. dan observasi terhadap kebijakan redaksi dan rapat redaksi. Penelitian dilakukan dengan metode analisa kualitatif. Analisa wacana kritis akan dilakukan terhadap hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan acuan lima poin kode etik jurnalistik dengan penjelasannya. Pada tingkatan teks akan dilakukan analisa isi terhadap output berita berupa tayangan berita Lintas Lima itu sendiri. Ini dilakukan baik terhadap isi naskah maupun visualisasi berita Lintas Lima.Penelitian ini menunjukkan suatu hal yang cukup menarik. Menilik dari teori donut Shoemaker dan Reese, ternyata penerapan kode etik jumalistik di TPI masih beragam pada berbagai level. Mulai dari level individual hingga level ideology, penerapan kode etik jurnalistik diterapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Walaupun penelitian ini terbatas pada ruang redaksi atau newsroom, sehingga hanya mencakup level individual, rutinitas media dan level organisasi.Bagi beberapa jurnalis, kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang asing. Sementara bagi sebagian lagi ini hanyalah suatu aturan yang justru menghambat pekerjaan mereka. Tapi dalam tataran organisasi, dalam hal ini departemen pemberitaan TPI sedang berusaha membangun imej mereka dengan pemberitaan, khususnya Lintas Lima, usaha untuk tetap mengacu pada kode etik jurnalistik cukup kuat. Ini menjadi tekanan pada beberapa kali rapat redaksi yang sempat penulis hadiri. Tapi dalam prakteknya penerapan ini mengalami banyak hambatan. Kurangnya penyamaan persepsi dan pembelajaran mengenai kode etik jurnalistik adalah salah satunya. Selain itu bagi reporter tenggat waktu juga menjadi hambatan dalam berita yang berimbang, jujur dan akurat Berita yang disajikan menjadi berita yang seadaanya karenanya. Target pemirsa yang menjadi patokan dalam penyajian berita, yaitu kelompok pemirsa menengah kebawah, juga menjadi faktor dalam kualitas berita Lintas Lima. Kesan seadanya dan kurang berkualitas maka tampak jelas dalam laporan-laporan yang ditayangkan di Lintas Lima.Karena kualitas berita juga ditentukan dalam mengacu atau tidaknya berita tersebut kepada kode etik jurnalistik, maka berita sebaiknya tidak diproduksi hanya untuk kalangan tertentu. Semakin baik acuan kode etik jurnalistik, semakin berhatihati dan semakin baiktah kru berita berusaha menyajikan laporannya. Maka ini sebaiknya menjadi perhatian bagi tiap individu yang berada di belakang pemberitaan. Kode etik jurnalistik tidak hanya ada di hati individu tersebut, tetapi juga di pikiran yang mengarahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada kehidupan wanita karir di Korea Selatan yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Penulis berargumen bahwa fenomena itu disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam dunia kerja, meskipun perempuan Korea Selatan sudah banyak yang berpartisipasi dalam dunia kerja profesional. Selain itu, kebanyakan perempuan Korea Selatan cenderung tidak melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Argumen tersebut berbeda dengan studi-studi terdahulu yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja disebabkan oleh budaya patriarkal, kerja lembur, dan budaya hoesik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap wanita karir di perusahaan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan drama Ibeon Saengeun Cheoeumira sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tulis, berupa buku, jurnal, dan berita dari media daring terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan asumsi penulis, kekerasan seksual disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam dunia kerja dan tidak adanya perlawanan dari korban kekerasan seksual. Wanita karir tidak berani melawan karena takut kehilangan pekerjaan dan pelabelan oleh rekan kerja lainnya.

---

ABSTRACTThis research focus on the life of career women in South Korea who are often victims of sexual violence. The author argues that the phenomenon is caused by male domination in the work society, although many of South Korean women have participated in professional work field. Furthermore, most of South Korean women tend not to fight back the sexual violence they had experienced. Those arguments are different from the previous studies stated that sexual violence in workplace is caused by patriarchy culture, work overtime, and hoesik culture. This research aims to know the forms of sexual violence against career women in South Korean company. This reseach used drama Ibeon Saengeun Cheoeumira as the primary data source and used related online and offline books, journals, and news as the secondary data sources. This research shows that in accordance with the argument of the author, sexual violence is caused by male domination in the work society and there is no fighting back from the victims. Career women do not dare to fight back because they are afraid of losing their jobs and labeling from working partners."

"Makalah ini bertujuan untuk mengajukan argumentasi bahwa kode etik jurnalistik yang berlandaskan Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan moral multikulturalisme, karena keduanya menekankan inklusivitas, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesadaran akan persatuan di tengah perbedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan di bidang filsafat yang bersifat kualitatif deskriptif untuk menunjukkan arti dan mengungkapkan maknanya yang esensial. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan tentang multikulturalisme, filosofi, etika jurnalistik, dan pemberitaan media siber.Hasil penelitian menunjukkan, perkembangan teknologi internet memberikan banyak perubahan pada cara hidup masyarakat dan memengaruhi preferensi masyarakat terhadap segi-segi komunikasi massa. Evolusi ekologi media ini melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teknologi internet dengan berbagai variannya semakin menentukan bagaimana masyarakat berkomunikasi pada level interpersonal, kelompok, maupun massa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik jurnalistik yang inklusif, media dapat berperan sebagai agen yang memperkuat kesadaran multikulturalisme, mendorong persatuan, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Melalui pemberitaan yang mengedepankan penghormatan, persatuan, dan kesetaraan, media dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan masyarakat yang kuat, bersatu, dan beradab, sambil memperkuat ikatan sosial di antara warga negara. Prinsip toleransi aktif menciptakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa jurnalisme tidak hanya menghindari konten pemberitaan merugikan kelompok-kelompok tertentu melalui liputan yang bias, tetapi juga berusaha untuk mendukung pemahaman, dialog, dan perdamaian antar kelompok yang berbeda yang merupakan langkah penting dalam menciptakan jurnalisme yang bertanggungjawab, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

---

This paper aims to illustrate the strong relationship between the Pancasila-based journalistic code of ethics and the morality of multiculturalism, emphasizing inclusivity, respect for diversity, and the consciousness of unity amidst diversity. Employing a qualitative and descriptive literature review methodology in the field of philosophy, this research aims to objectively uncover the philosophical essence and significance. The methodology involves a critical analysis of relevant literature concerning multiculturalism, philosophy, journalistic ethics, and online media reporting.

The research findings reveal that the advancements in internet technology have significantly altered societal lifestyles and influenced people's preferences for various forms of mass communication. This evolution in media ecology has impacted societies globally, including Indonesia. The diverse variations of internet technology increasingly shape how people communicate at interpersonal, group, and mass levels. Integrating the values of Pancasila into inclusive journalistic practices enables the media to play a pivotal role in reinforcing multicultural awareness, fostering unity, and advocating for equality and justice among all citizens. By prioritizing reporting that underscores respect, unity, and equality, the media can positively contribute to the development of a resilient, cohesive, and cultured society while strengthening social bonds among its citizens.

The principle of Active Tolerance creates a framework that ensures journalism not only avoids prejudice in its coverage but also strives to enhance understanding, dialogue, and peace among diverse groups. This is a crucial step towards cultivating responsible and inclusive journalism that is dedicated to serving the public interest."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Dengan semakin maraknya penggunaan data pribadi dalam suatu transaksi elektronik yang tidak dengan sepengetahuan atau tidak dengan sepertujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan, menjadi suatu permasalahan bagaimana hukum melindungi privasi dan data pribadi termasuk hak pemilik data untuk menghapus informasi. Dengan melakukan penelitian hukum terhadap norma hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa di Indonesia hak ini sudah ada dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam revisi Undang Undang Informasi dan Transkasi Elektronik yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang didalamnya juga memuat mengenai hak pemusnahan data pribadi yang tidak lagi relevan pada sistem elektronik pada pasal 26 dan Pasal 28. Namun, ketentuan dalam peraturan tersebut masih belum efektif karna lebih banyak membuka ruang bagi penyedia jasa aplikasi untuk menolak penghapusan khususnya dengan alasan relevansi.

---

As the number of personal data flow is increasing in electronic transaction, there are troubles that occurs that it needs a right to erase. This research is juridically normative. From this study showed In Indonesia, the new right is recognized and endorsed in 2016 precisely on 29 November 2016 in the renewal of Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on article 26. A few days after the Ministry of Communications and information Indonesia issued a Ministerial Regulation No. 20 of 2016 on the Protection of personal Data also includes the rights to erase personal data that is no longer relevant. There is no further elaboration regarding the extent to which the information can be regarded as irrelevant and that it can be used as a reason for the rejection deletion by an Application Service Provider under the pretext that the information is still relevant and still have an interest. "