Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan oleh perusahaan stasiun televisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, menganalisis implementasi kebijakan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan stasiun televisi ditinjau dari compliance cost, serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tenknik analisis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bawa implementasi peraturan ini belum berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah perbedaan pandangan, perusahaan stasiun televisi yang kurang pro-aktif serta jumlah pegawai pajak yang belum mencukupi sehingga ikut mempengaruhi sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepada perusahaan stasiun televisi.

---

This undergraduate thesis discusses about re-counting input tax which should be repaid by tv station. This research aims to analyse the policy mechanism, analyse the impelementation of re-counting input tax policy which should be repaid by the tv station company in term of compliance cost. Also, problems which occurs in this implementation. This study used a qualitative approach with analyzing technique library research and field research The result of this research is the implementation of this policy didn‟t going as expected. As for the problems which occurs are, differences opinion of this policy, tv station not pro-active, as well as the amount of tax officials who have not been sufficient to influence socialization of regulations related to the company's tv station."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Mekanisme pengembalian kembali pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu migas mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan pengembalian kembaliPPN seperti SKF, SKPN dan konfirmasi faktur pajak dari DJP membuat prosedur pengembalian kembali PPN menjadi lebih lama dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur pengembalian kembali PPN Migas berdasar PMK 218 Tahun 2014 di PT X. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengembalian kembali PT X harus melalui lima tahap yaitu penyiapan surat permohonan kembali PPN, verifikasi dokumen oleh SKK Migas dan konfirmasi DJP, penelitian terhadap surat permintaan pengembalian kembali PPN oleh DJA, pengeluaran surat perintah pembayaran, dan pencairan dana dari rekening migas. Namun, dalam proses pengimplementasiannya PT X mengalami permasalahan seperti birokrasi yang terlalu panjang.

---

The mechanism of reimbursement of Value Added Tax on the upstream oil and gas experienced a significant change since the PMK No. 218 of 2014 was enforced. Additional requirements filing documents VAT reimbursement such as SKF, SKPN, and confirmation tax invoice from the DJP make VAT reimbursement procedures become longer. This study aimed to analyze the implementation of the VAT reimbursement procedure based on PMK 218 2014. This qualitative research used in-depth interview as data collection technique.

As the result, there are five stages that has to be passed in the procedure. The stages are preparation of VAT returns documents, documents verification by SKK Migas and confirmation by DJP, study of VAT reimbursement's letter of request by DJA, the issue of a payment order, and funds disbursement from oil and gas account. However, there are some problems in the implementation, long bureaucracy is one of them."

"Tren restukturisasi usaha atau disebut sebagai Kombinasi Bisnis dalam istilah akuntansi menjadi salah satu strategi bisnis yang menarik bagi perusahaan digital dalam mengambil tindakan reformasi untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penggunaan nilai buku pada kombinasi bisnis dan pertimbangan pajak di perusahaan digital, khususnya PT X Tbk. Tujuannya adalah menganalisis latar belakang perubahan kebijakan, implementasi kebijakan penggunaan nilai buku, dan motif pajak pada kombinasi bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, melalui wawancara mendalam kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, serta PT X Tbk dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penggunaan nilai buku pada PMK No 56/PMK.010/2021 merupakan upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan industri bisnis dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk implementasi kebijakan ini dinilai memadai dalam hal produktivitas, linearitas, dan efisiensi, meski masih ada catatan terkait informasi dan kepastian kebijakan. Kemudian, atas motif pertimbangan pajak dari penggunaan metode nilai pasar dan nilai buku hanya bergantung pada strategi dan kemampuan dari Wajib Pajak dalam menjalankan keputusan yang diambil untuk mendukung aksi kombinasi bisnis yang dilakukannya. Berdasarkan hasil analisis atas kasus pada PT X Tbk menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode nilai pasar dan tidak memanfaatkan kebijakan nilai buku sesuai PMK No 56/PMK.010/2021 dalam pencatatan untuk perpajakan. Sementara itu, saran yang dapat disampaikan adalah DJP perlu menerbitkan sebuah ketentuan standar minimal yang mencakup kepastian terhadap ketentuan atas business purpose test dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tren masa depan, dalam mengantisipasi perkembangan restrukturisasi usaha pada industri bisnis, baik perusahaan digital maupun perusahaan konvensional.

---

The trend of business restructuring or referred to as Business Combinations in accounting terms is an attractive business strategy for digital companies in taking reform actions to support the sustainability of their businesses. This research discusses the implementation of the policy of using book value in business combinations and tax considerations in digital companies, especially PT X Tbk. The aim is to analyze the background to policy changes, implementation of policies on the use of book value, and tax motives for business combinations. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, through in-depth interviews with the Directorate General of Taxes (DJP), Fiscal Policy Agency, Academics, Practitioners, Associations, PT X Tbk and literature studies. The research results show that this policy change is related to the government's efforts to support the development of the business industry and increase state revenues. Implementation of this policy is considered adequate in terms of productivity, linearity and efficiency, although there are still notes regarding information and policy certainty. Then, the motive for tax considerations from using the market value and book value methods only depends on the strategy and ability of the Taxpayer in carrying out the decisions taken to support the business combination action. Based on the results of the analysis of cases in PT X Tbk, it shows that the company uses the market value method and does not utilize the book value policy in accordance with PMK No. 56/PMK.010/2021 in recording for taxation. Meanwhile, the advice that can be conveyed is that the DJP needs to issue a minimum standard provision that includes certainty regarding the provisions regarding the business purpose test and prepares itself to face future trends, in anticipating developments in business restructuring in the business industry, both digital companies and conventional companies."

"Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah diberlakukannya kebijakan Badan Usaha Milik Negara menjadi wajib pungut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Latar Belakang dibuatnya kebijakan penentuan kembali BUMN dan implikasi dilapangan ats penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. (1) Adanya latar belakang di tunjuknya BUMN menjadi badan pemungut adalah kurang patuhnya vendor serta kurangnya pegawai pajak dan untuk mengamankan penerimaan negara (2) Dalam setiap terjadinya perubahan kebijakan perpajakan, pemerintah harus melakukan upaya upaya dalam meminimalkan tax compliance cost.

---

The issue covered in this study is focusing on the policy that elects State Owned Enterprise as VAT withholder. The purpose of this study is to understand the background of this policy and why did the government decided to re-instate this policy and the operational impacts of re-electing State Owned Enterprise as VAT withholder. This study is utilizing qualitative technique as the method of the research. The data gathering was done through intensive interviews and literature study. (1) The state owned enterprise was re-elected as VAT withholder due to the vendors’ lack of compliance and imbalance in the number of tax authorities, as well as to preserve nation’s income. (2) Before implementing the changes in tax policy, the government has to perform certain efforts in order to minimize the tax compliance cost."

"Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalam memanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatu upaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalam prosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya adalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X sebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yang menguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial.

---

This study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentives of revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstacles encountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluation of assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of this study concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax management tools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalammemanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatuupaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalamprosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnyaadalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian inimenyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Xsebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yangmenguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial

---

ABSTRACTThis study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentivesof revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstaclesencountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluationof assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of thisstudy concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax managementtools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial"

"Laporan Magang ini berfokus terhadap kasus sengketa pajak yang ditampilkan di judul laporan yang dihadapi PT.ABC mengenai koreksi DJP Direktorat Jenderal Pajak terhadap jumlah pajak masukan yang diperhitungkan oleh PT.ABC di tahun 2013. Kasus ini telah dibawa ke Pengadilan Pajak dan hingga sekarang, belum mendapatkan hasil keputusan atau resolusi. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menganalisa alasan-alasan dibelakang koreksi penghitungan pajak masukan oleh DJP dan mengusulkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaiannnya.

---

This Internship Report centers on the titular tax dispute case faced by PT. ABC concerning the DGT rsquo s Directorate General of Taxation correction of the amount of Input VAT it recorded in Year 2013. The case has been brought to the Tax Court and as of now, no resolutions have been achieved. The prime objective of this report will be to analyze the reason s behind the corrections and suggest an appropriate recommendation for how the case should be resolved."

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"Penelitian ini membahas tentang implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan efektifitas dari fasilitas pajak penghasilan yang diterima oleh PT.X. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Dengan fasilitas pajak diharapkan terciptanya peningkatan penanaman modal di Indonesia. Tapi yang menjadi pertimbangan, dengan adanya fasilitas pajak penghasilan tersebut pemerintah harus mengorbankan penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan teori yang ada dengan data-data yang telah diperoleh dan peraturan yang berlaku. Perbandingan yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan.

---

This study discusses the implementation of Government Regulation No. 62 of 2008 and the effectiveness of facility income tax received by PT.X. The policy of the facility income tax for investments in certain business areas and / or in certain areas. With the facility expected to create increased tax investment in Indonesia. But that into consideration, with facilities such income tax expense of the government should tax revenue from the income tax sector.

The method used in this study is qualitative. Data was collected using in-depth interviews and literature. The analysis is done by comparing the existing theory with data that have been obtained and regulations. Comparisons were made referring to the theme of this study. Weakness of this thesis research is still a lack of data available to be used as comparison."