Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terjamin khususnya untuk masyarakat miskin. Salah satu wujud pemerintah Kota Depok dalam memperhatikan kesehatan masyarakat miskin adalah mendirikan UPT Jamkesda. UPT Jamkesda mempunyai fungsi melayani masyarakat secara administratif dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang utuh dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya pengajuan, peralihan, perpanjangan Jamkesda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perpanjangan kartu Jamkesda, UPT Jamkesda juga telah melakukan pelayanan dengan baik. Sedangkan untuk pelayanan peralihan kartu Jamkesda belum baik. Kerja sama yang dilakukan oleh UPT Jamkesda dengan beberapa rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan juga telah baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar para pasien peserta Jamkesda tidak selalu dirujuk.

---

Public service especially of health services belong to government’s duty and its purpose is to guarantee people especially get their access easily and all served without discrimination. In order to provide health services for poor people, the government of Depok City established UPT Jamkesda. UPT Jamkesda’s function is serve people administratively and and cooperate with various parties in delivering health services to people. Those service were submission, transfer, and extension length of time service of Jamkesda. This research applied qualitative approach and analized descriptively.

The result of this research shows in terms of extra card of Jamkesda, UPT Jamkesda has well service delivered. As for service of transactional card of Jamkesda were not good. Cooperation established by UPT Jamkesda with some of hospitals as a health services were good, but there are some aspects need to be improved for a better service."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"ABSTRAKRumah Sakit Daerah (RSD) merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan bagimasyarakat, oleh karena itu keberadaannya perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat dantepat. Upaya memperbaiki kelembagaan RSD terus dilakukan salah satunya dengan mengubahkedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan darisebelumnya berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD). Namun demikian,layaknya perubahan yang terjadi pada setiap organisasi, perubahan ini mendapat pertentangan(resistensi) karena dinilai dapat mengganggu keotonomian rumah sakit serta membuatkoordinasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit menjadi buruk. Melalui pendekatan postpositivist, penelitian kualitatif yang dilakukan di RSUD Gunung Jati Cirebon ini berusahauntuk menganalisis bagaimana konsep kelembagaan RSUD Gunung Jati Cirebon setelahterjadi perubahan kedudukan menjadi UPT Dinas Kesehatan ditinjau dari aspek perspektifinstrumental serta menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi RSUD Gunung JatiCirebon setelah terjadi perubahan kedudukan. Analisis dilakukan dengan membandingkanantara teori yang ada dengan informasi yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagailiteratur baik dari buku, publikasi, laporan atau berita tentang perubahan organisasi khususnyaorganisasi publik . Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk desain organisasi yang dianggappaling sesuai untuk saat ini adalah sebagai entitas tersendiri dan bukan sebagai hubunganatasan-bawahan, serta kendala yang dihadapi setelah terjadi perubahan adalah koordinasi yangburuk antara dinas kesehatan dengan rumah sakit.

---

ABSTRACTRegional Hospital (RSD) is the backbone of health services for the community, thereforeits existence needs to be supported by strong and appropriate institutions. Efforts to improvethe RSD institution continue to be carried out, one of which is by changing its position as aTechnical Implementation Unit (UPT) under the Health Office from previously being aRegional Technical Institution (LTD). However, like the changes that occur in everyorganization, this change gets a conflict (resistance) because it is considered to be able todisturb the autonomy of the hospital and make coordination between the health office and thehospital worse. Through a post positivist approach, this qualitative research conducted atGunung Jati Cirebon Hospital tried to analyze how the institutional concept of Gunung JatiCirebon Hospital after a change of position became the UPT in terms of instrumentalperspectives and to analyze the problems faced by hospital after change in position. Analysisis carried out by comparing existing theories with information obtained in the field supportedby various literature both from books, publications, reports or news about organizationalchanges, especially public organizations. The results of the study show that the form oforganizational design that is considered most appropriate for now is as a separate entity andnot as a superior-subordinate relationship, and the obstacles faced after a change occur are poorcoordination between the health office and the hospital."

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."

"Tahun 2013, Program Jamkesda menambah jumlah peserta dari 183.791 menjadi 280.974 dan memberlakuan kerjasama dengan 16 rumah sakit di luar Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penentu pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesda di Kota Depok. Desan penelitian adalah cross sectional dengan sampel 107 orang yang dipilih viiipurposive dari populasi 183.791 orang. Variabel dianalisis dengan analisis bivariat. Berdasarkan analisis diketahui bahwa utilisasi secara langsung dipengaruhi aksesibilitas (biaya, jarak, waktu ke fasilitas kesehatan) dan nilai pengetahuan. Agar utilisasi lebih baik, promosi kesehatan, mempermudah aksesibilitas penting untuk dilakukan.

---

Since 2013, Jamkesda added extra participant from 183.791 to 28.974 and started contract sixteen hospitals outside the City of Depok. Purpose of this study is to determine most significant factor of the health care facility?s utilization by participants of Jamkesda Depok in 2014. With cross sectional design study, this study selected 107 respondent purposively from the population. To analyze variables, this study used logistic regression prediction model. Results showed utilization determined by accessibilities (cost, distance, and time to nearest health care facility) and knowledge score. Better utilization can be achieved with promotion and facilitation for accessibilities."

"Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat.

---

In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community."

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan distres kerja sebagai epidemi global abad ke-21. Pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan sangat berisiko mengalami distres kerja, termasuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan distres kerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 174 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) III ditambah dengan 4 pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas pegawai mengalami distres ringan (62,6%). Berdasarkan analisis inferensial dengan uji chi square terdapat hubungan faktor individu (jenis kelamin) dengan distres kerja, dan terdapat hubungan faktor psikososial (work-life balance) dengan distres kerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam Tahun 2023. Uji regresi logistik ganda menunjukan variabel jenis kelamin merupakan faktor yang paling dominan, yaitu pegawai perempuan memiliki peluang sebesar 6,2 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk mengalami distres kerja setelah dikontrol variabel usia, sifat pekerjaan, hubungan interpersonal, dan work life balance. Perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan distres kerja pegawai dengan menerapkan manajemen stres di tempat kerja baik di tingkat individu maupun organisasi.

---

The World Health Organization (WHO) classifies job distress as a global epidemic of the 21st century. Employees working in government agencies are highly at risk of experiencing job distress, including the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam. This study aims to analyze the determinants of job distress among employees in the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam in 2023. The study adopts a cross-sectional design, with a sample of 174 individuals selected using purposive sampling method. Data collection is done using the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) III, supplemented with 4 open-ended questions. The results of the study show that the majority of employees experience mild distress (62.6%). Based on inferential analysis using the chi-square test, there is a relationship between individual factors (gender) and job distress, and a relationship between psychosocial factors (work-life balance) and job distress among employees in the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam, 2023. Multiple logistic regression analysis indicates that gender is the most dominant factor, with female employees having a 6,2 times higher chance of experiencing job distress compared to male employees, after controlling for age, job nature, interpersonal relationships, and work-life balance variables. Efforts to control and prevent job distress among employees are necessary, including the implementation of workplace stress management at both individual and organizational levels."

"Permenkumham No.217/2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham dan kebijakan turunan Dirjenpas No.PAS.32.PK.01.07.01/2016 Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Rutan-Lapas merupakan kebijakan utama untuk menyelesaikan masalah kesehatan di UPT Rutan-Lapas yang merupakan tempat Tahanan dan Narapidana menjalani proses hukum. Rutan-Lapas di Indonesia memiliki jumlah penghuni yang melebihi kapasitas/overcrowded sampai 109%, wilayah Banten mencapai 211% sehingga termasuk dalam populasi rentan dan kunci dalam penyebaran penyakit. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan model Van Metter Van Horn (1975). Kesimpulannya kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas wilayah Banten belum dilakukan secara komprehensif dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi Van Metter Van Horn (1975) ditemukan kendala-kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu: (1) pelayanan promotif dan rehabilitatif belum sesuai standar, (2) Pemanfaatan sumber daya anggaran belum maksimal, SDM kesehatan belum merata, fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan belum lengkap dan dengan kondisi rusak, (3) Komunikasi dan koordinasi belum memiliki kontrol, (4) karakter dan sikap pelaksana yang belum memiliki penilaian baku. (5) ekonomi, sosial, dan politik memerlukan komitmen lintas kementerian yang perlu dipenuhi, (6) kecenderungan dan disposisi belum ada penguatan dan monitoring evaluasi yang berkesinambungan. Hal tersebut harus dipenuhi agar implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas dapat dilakukan secara maksimal.

---

Guideline Permenkumham No.217/2011 for Health Services within the Ministry of Law and Human Rights and derivative policy from Dirjenpas Number PAS.32.PK.01.07.01/2016 concerning Basic Service Standards for Health Care in Prisons Prison and Detention Center which is a place where them in violation of the law. Prisons condition in Indonesia has an overcrowded population up to 109%, Banten area it reaches 211%, so in the vulnerable and key population easily spread of disease. This study used qualitative descriptive research method from Van Metter Van Horn's (1975) model theory. The conclusion is health service policies in UPT Rutan-Prisons in Banten region haven’t been carried out comprehensively, judging from the variables that affect the implementation of Van Metter Van Horn (1975), obstacles were found to supporting the process of policy implementation, there are: (1) Promotive and rehabilitative services aren’t like standard, (2) Utilization of budget resources haven’t been maximized, health human resources aren’t distributed well, health service infrastructure facilities are incomplete and in damaged condition, (3) Communication and coordination haven’t control yet, (4) character and attitude of implementers don’t have a standard assessment, (5) Economic, social, and political require cross-ministerial commitments, and tendency, (6) disposition haven’t been strengthened and monitored by continuous evaluation. These are must be fulfilled so the implementation of health service policies in Prison and Detention Center Banten Region can be running optimally."