Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta pusat. Sensus Pajak Nasonal berawal dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan penerimaan Negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Sampai dengan saat ini Sensus Pajak Nasional telah dilaksanakan sebanyak dua tahapan. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta Pusat baik Tahap I maupun Tahap II sama-sama memperoleh hasil yang tidak mencapai target. Berdasarkaan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I dan Tahap II penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan menganalisis menggunakan Teori Evaluasi dari Dunn. Jika melihat kriteria evaluasi dari Dunn Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih memerlukan banyak perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This research discussed the evaluation of implementation National Tax Census in Regional Tax Office in Central Jakarta. National Tax Census started from governments effort to solve the problem about low level of Tax Payers to pay the tax and to increase state income.The Research is done using a qualitative approach and including in research cross sectional with the technique of collecting data are the study of literature and field studies. Up to now National Tax Census had been held as many as two stage. Implementation of National Tax Census in Central Jakarta Regional Tax Office during phase I and II show the same results that could not hit the target.

Based on the result of Implementation of National Tax Census Phase I and Phase II this research will evaluate the implementation National Tax Census by analyzing the use of the theory evaluation of dunn. From criteria of the evaluation of Dunn the implementation of national tax census still need a lot of improvement in order to attain a desired goal."

"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

---

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."

"Untuk mempermudah mencapai tujuan strategisnya, DJP mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan penggunaan CRM (Compliance Risk Management) pada administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019. Surat edaran tersebut mendorong penggunaan CRM pada beberapa fungsi perpajakan. Pada tahun 2021, DJP memperbaharui surat edaran tersebut dengan menambahkan penggunaan business intelligence (BI) dengan harapan dapat meringankan masalah yang sangat umum pada perpajakan, yaitu kepatuhan. Penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi apakah CRM yang telah dibantu dengan BI mampu meningkatkan kepatuhan materiil wajib pajak. Penelitian ini berbentuk studi kasus kualitatif yang akan mengevaluasi fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Sumber data didapatkan dari wawancara dengan praktisi yang memiliki keahlian dan telah mengalami langsung penggunaan CRM di lapangan. Selain itu, data berupa beberapa gambar dan grafik juga didapatkan untuk melengkapi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, namun data juga didapatkan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur (single-embedded type). Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William Dunn yang diantaranya mengevaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menampilkan pandangan-pandangan para pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan dari evaluasi CRM di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Penelitian ini juga mengungkap beberapa saran dari pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan mengenai harapan dan perkembangan CRM di masa depan. Penelitian ini bersifat subjektif sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan instrumen penelitian lain atau melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian lain untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih objektif.

---

To achieve the organization’s strategic objectives, the Directorate General of Taxation (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) guidance for tax administration in 2019. The guidance encourages CRM application on several taxation functions. In 2021, the DGT renewed the CRM guidance by adding a business intelligence application to lighten one of the most common issues in taxation, namely, compliance. This research is conducted to evaluate if CRM, with business intelligence support, manages to increase taxpayer compliance. This is a qualitative case study research evaluating supervisory and inspection functions. Data sources were obtained through interviews with experienced practitioners. Furthermore, pictures were also obtained as a complementary to the research. This research was conducted at East Jakarta’s DGT Regional Office, however, some data were also obtained from several small taxpayer offices directly under East Jakarta’s DGT Regional Office (single-embedded type case study). The evaluation was conducted using William Dunn’s policy evaluation criteria, namely, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. This research displays supervision and inspection function tax officers’ view on CRM’s impact on their tasks, concluding CRM’s evaluation on East Jakarta’s Regional Office. This research will also reveal some suggestions/recommendations from the informants concerning future CRM progression. As qualitative research is subjective, the next researcher is suggested to try another research method to gain wider insights and produce a more objective result."

"Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang dikemukakan oleh William N.Dunn.

---

Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed by William N.Dunn. "

"ABSTRAKJoint analysis merupakan bagian dari Joint Program, dirilis oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kegiatan joint analysis menghasilkan suatu rekomendasi berupa data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh keseluruhan Joint Program sehingga sangat perlu untuk dikaji agar pemanfaatan data dan informasi tersebut efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi OECD dan menganalisis faktor-faktor pemampu dalam implementasi kebijakan berdasarkan WCO Guidelines. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dan menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan joint analysis relevan dalam memecahkan masalah terkait kebutuhan sinkronisasi data Pajak dan Bea Cukai, dilaksanakan dengan efektif dan efisien di wilayah Jakarta Utara, memiliki dampak positif yaitu meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan, dan oleh karena itu kebijakan ini perlu dilanjutkan dan diperbaiki. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pemampu dalam implementasi telah dilaksanakan dengan cukup baik meliputi dukungan politis dan komitmen pimpinan, peraturan hukum, sumber daya dan proses tata kelola.

---

ABSTRACTJoint analysis is part of the Joint Program, released by the Ministry of Finance with the aim of optimizing state revenue and increasing compliance in the fields of taxation, customs and excise. Joint analysis activities produce a recommendation in the form of data and information that can be utilized by the whole Joint Program so that it is very necessary to be reviewed so that the utilization of the data and information is effective and efficient. The purpose of this study is to analyze the policy using the OECD evaluation concept and analyze the enabling factors in implementing the policy based on the WCO Guidelines. This study adopts the positivism paradigm and uses qualitative analysis methods. Data sources consist of primary and secondary data. The results show that the joint analysis policy is relevant in solving problems related to the need for synchronizing Tax and Customs data, implemented effectively and efficiently in the North Jakarta area, has a positive impact of increasing state revenue and compliance, and therefore this policy needs to be continued and improved. In addition, the results of the study indicate that the enabling factors in the implementation have been implemented quite well including political support and commitment of the leadership, the rule of law, resources and governance processes."

"Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini.

---

The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program."

"Usaha-Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang secara signifikan setiap tahunnya. Namun perkembangan ini tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan kebijakan berupa pengenaan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet yang diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian ini mengambil site penelitian di Kepulauan Seribu. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak, dan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPh Final di Kepulauan Seribu tergolong cukup. Implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final menunjukkan titik tarif yang optimal. Serta kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KPP Jakarta Pademangan dan KP2KP Kepulauan Seribu dalam mengimplementasikan kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu.

---

Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia develops significantly each year. However, this development was not followed by the level of tax compliance of MSME actors. The government is trying to improve tax compliance from MSME actors, one of which is by providing a policy in the form of imposing Final tax income of 0.5% of turnover which is expected to increase tax compliance of MSME actors. This study took the research site in Kepulauan Seribu. This study uses a mixed approach with qualitative and quantitative data analysis techniques. This study examines how the implementation of the MSMEs Final tax income policy in the Thousand Islands and its impact on tax compliance, and looks at the factors that affect tax compliance. This study shows that the implementation of the Final Income Tax policy in the Thousand Islands is sufficient. The implementation of the Final Income Tax rate reduction policy shows the optimal tariff point. And the policy for reducing the MSMEs Final tax income tariff has a significant effect on tax compliance. This research is expected to provide input to office tax Jakarta Pademangan and Kepulauan Seribu in implementing the MSMEs Final tax income policy in Kepulauan Seribu.

"

"Program sosialisasi pajak merupakan sebuah program yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program sosialisasi pajak yang sudah dilakukan selama ini, terutama pada Kantor Wilayah Jakarta Pusat dengan menggunakan enam kategori evaluasi Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan survey dan wawancara mendalam. Hasil menunjukkan program sosialisasi pajak sudah berjalan dengan baik dari sisi efektifitas, responsivitas, dan ketepatan, hanya saja kekurangannya adalah masih belum efisien, masih belum cukup memecahkan masalah kepatuhan dan juga belum meratanya penyebaran dari program ini.

---

Tax socialization program is one of efforts provided by Directorate General of Taxation to increase knowledge about right and obligation of taxation in society. The aim of this study is to evaluate tax socialization program which has been held all these time, especially in Central Jakarta Regional Office by using six Dunn’s evaluation categories, such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study uses quantitative approach, and collecting data methods use survey and in-depth interview. The results shows that tax socialization program goes well in effectiveness, adequacy, responsiveness, and accuracy, but this program wasn’t efficienct, not enough to solve the problem of compliance and not distributed well to all of taxpayers."

"Tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan negara, salah satu pelaksana kebijakan tersebut adalah Kanwil DJP Jawa Barat III yang merupakan Kantor Wilayah yang baru berdiri selama setahun yaitu pada oktober 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ImplementasiTax Amnesty berserta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian bersifat deskriptif dan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Tax Amnesty khususnya di Kanwil DJP Jawa Barat III kurang baik karena ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan sumberdaya, peraturan yang tidak diikuti dengan sistem, peraturan yang terlalu banyak dan terdapat gangguan pada sistem. Implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jawa Barat III dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : Komunikasi, Sumber daya dan Struktur Birokrasi. Kata Kunci: pengampunan pajak, Implementasi Kebijakan, Administrasi Pajak.

---

Tax Amnesty as the government seffort to increase state revenue target, one of the executors of the policy is Directorate General of Taxation Regional Office III West Java which is a newly established regional offices during the year at october 2015. The purpose of this research is analyzing the implementation of the Tax Amnestyalong with the obstacles in the implementation of the policy. This research used qualitative approach with descriptive design. Collecting data techniques use deep interview.

The result of this research that Implementation is deficient becauseobstacles that occur in implementation.Tthere are resource contraints, rules that are not followed by system, many regulation and system interruption.There are three aspects to see how Implementation in Kanwil DJP Jawa Barat III Comunication, Resource, and bureaucracy Key words Tax Amnesty, Policy Implementation, Tax Administration."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Tebet dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Evaluasi ini ditinjau menggunakan salah satu tipe kritera evaluasi implementasi kebijakan William Dunn, yaitu efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma post-positivist deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR tidak efektif meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penyebabnya antara lain (1) minimnya SDM, (2) karyawan Wajib Pajak yang belum menguasai perpajakan, (3) Wajib Pajak belum memahami ketentuan perpajakan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh dan cara pengisiannya, (4) data Wajib Pajak sudah tidak valid sehingga menyulitkan AR untuk menghubungi dan melakukan kunjungan (visit)., (5) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, serta (6) masih terdapat job description diluar tugas dan fungsi yang telah ditentukan sehingga dengan adanya kebijakan pemisahan fungsi, AR yang menjalankan fungsi pengawasan tetap menjalankan fungsi pelayanan Upaya yang dilakukan AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah 1) memberikan kemudahan penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (e-filing, e-spt), (2) melakukan upaya edukatif, (3) memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dan (4) penegakan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh.

---

This study discusses the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions in an effort to improve taxpayer compliance in submitting Annual Income Tax Returns and identifies the efforts of KPP Pratama Jakarta Tebet to improve compliance with the submission of Annual Income Tax Returns. This evaluation is reviewed using one of the criteria for evaluating William Dunn's policy implementation, namely effectiveness. This research is a quantitative research with a descriptive post-positivist paradigm and data collection techniques by means of literature studies and field studies, namely by in-depth interviews. The result is that the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions is not effective in increasing the compliance of the submission of the Annual Tax Return of KPP Pratama Jakarta Tebet. The reasons include (1) lack of human resources, (2) Taxpayer employees who have not mastered taxation, (3) Taxpayers do not understand tax provisions related to submitting Annual Income Tax Returns and how to fill them, (4) Taxpayer data is no longer valid, making it difficult for AR to contact and make visits., (5) lack of awareness of taxpayers in submitting annual tax returns, and (6) there are still job descriptions outside the assigned duties and functions so that with the policy of segregation of functions, AR is carrying out a permanent supervisory function. carrying out service functions The efforts made by AR in improving taxpayer compliance are 1) providing convenience in submitting Annual Tax Returns through electronic media (e-filing, e-spt), (2) making educational efforts, (3) providing an appeal for submitting Annual Income Tax Returns with persuasive approach to taxpayers and (4) enforcement of sanctions for late reporting of Annual Income Tax Return."