Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian PTKP tahun 2013 berdasarkan kemampuan membayar pajak yang dikaitkan dengan kecukupan kalori yang dibutuhkan manusia sebagai kebutuhan dasar sebagai penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah menentukan penghasilan yang tidak seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan kemampuan membayar pajak kaitannya dengan kecukupan kalori. Dari hasil penelitian menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang mengenai penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penghasilan, agar penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum bebas dari Pajak.

---

The focus of this study discusses the provision of non-axable income policy in 2013, based on ability to pay taxes relation with adequacy of calories that human needs as basic necessities as income exempt from income tax. This research is a qualitative descriptive research, result of this study was to determine the income that should not be tax based on ability to pay related to the adequacy of calories. From the results of the study suggest that government should review the basis on which income imposition of income tax, so the income is used to meet the basic need not taxed."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"Tesis ini membahas pembentukan pemahaman bersama dalam proses komunikasi interpersonal bemedia Smartphone dengan keterlibatan emoticon di dalam pertukaran pesannya. Studi ini memusatkan perhatian pada penggunaan stiker yang terdapat pada Instant Messenger Application, Line. Penelitian ini adalah studi Kualitatif dengan paradigma Konstruktivionisme dan menggunakan in-depth interview sebagai metode pengambilan datanya. Penggunaan Teori Coordinated Management of Meaning dalam penelitian ini menunjukan hasil bahwa memaknai suatu simbol emosi tidak dapat dimaknai secara berdiri sendiri, konteks pemakaian simbol emosi yang melingkupinya memiliki kontribusi dalam proses pemaknaan pesan secara keseluruhan.

---

This thesis discuss about building common understanding in interpersonal communication using Smartphone media with emoticon involvement on its message exchange. This study is focusing on sticker usage in Line, a Smartphonebased Instant Messenger Application. This is a qualitative study with based on constructivism paradigm and using in-depth interview as a method of data collection. Using The Coordinated Management of Meaning Theory, the results in this research shows that interpreting emoticon symbol can not be interpreted as a stand-alone context, the context of emoticon symbol usage that surrounds it also has a contribution in interpreting the whole message."

"Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan tetap terbitnya peraturan lama yaitu angsuran Pajak Pengahsilan Pasal 25, memunculkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Pedagang Pengecer, dalam menggunakan peraturan dalam tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang penerbitan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan perbandingan kedua peraturan ditinjau dari prinsip Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian adalah kemudahan adalah kata kunci dari latar belakang dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan prinsip Ease of Administration sebagian besar dipenuhi oleh PER 32/PJ/2010 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Upaya untuk memenuhi prinsip Ease of Administration, pemerintah membenahi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

---

Issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and the old rules are still the issuance of income tax installment Article 25, led to confusion for the individual taxpayer primarily Merchant Retailers, in using the rules in 2013. This study was conducted to determine the background of the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and a comparison of the two rules in terms of the principle of Ease of Administration. This study used a qualitative approach with in-depth technical analysis of interviews and literature studies.

The results of the study were convenience are the key words of background issued Government Regulation No. 46 of 2013 and the principle of Ease of Administration largely met by PER 32/PJ/2010 compared to Government Regulation No. 46 of 2013. Efforts to meet the principle of Ease of Administration, the government fix the back of Government Regulation No. 46 of 2013."

"Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.

The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation."

"Penelitian ini membahas formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan P3B yang telah disepakati oleh Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pasal bantuan penagihan pajak di P3B Indonesia dan di dalam Multilateral Convention, maka diperlukan aturan domestik yang mengatur tentang bantuan penagihan pajak. Per-42/PJ/2011 membatasi bantuan penagihan pajak untuk jenis pajak yang sudah diatur khusus dalam pasal bantuan penagihan pajak di P3B dan berlaku untuk penduduk dari negara pihak yang terikat P3B. Tindakan Bantuan penagihan pajak masih bersifat pemantauan pembayaran pajak, belum sampai pada tindakan penagihan aktif dikarenakan belum ada basis hukum untuk melegalkan penerbitan SKP atau instrumen legal lainnya sebagai dasar penagihan dalam rangka bantuan penagihan pajak.

---

This research discusses the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidance of Double Taxation Agreement in Indonesia. The research objective is to analyze the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidanceof Double Taxation Agreement agreed upon by Indonesia government. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The study concluded that the assistance in the collection of taxes in P3B Indonesia and in the Multilateral Convention, the necessary domestic rules of assistance in the collection of taxes. Per-42/PJ/2011 restrict tax covered for types of taxes that have been specially arranged in article of asssistance in the collection of taxes in Avoidance of Double Taxation Agreement and applies to residents of the state party is bound by Avoidance of Double Taxation Agreement. Action of assistance in the collection of taxes are still monitoring of tax payment, not to the active collection action because there is no legal basis for legalizing the issuance of tax assessment or other legal instruments as the basis in order to asistance in the collection of taxes."

"Jakarta sebagai kota megapolitan, dengan beragam aktivitas dan berkembangnyamobilitas mengakibatkan permasalahan transportasi. Salah satu terobosan untukmengatasi masalah tersebut dengan dibangunnya sistem transit cepat berskalamassal atau Mass Rapid Transit (MRT). Untuk meningkatkan aksesibilitas MRTsebagai sistem utama yaitu dengan disediakannya layanan feeder. Data yangdiperoleh dari website jakartamrt.co.id yaitu selama 6 bulan (bulan April-September 2019) rata-rata jumlah penumpang MRT per hari adalah 83.473 orang,sedangkan perusahaan memperkirakan akan mengangkut lebih dari 174.000 orangsetiap harinya. Dalam hal ini penumpang yang diharapkan untuk menaiki MRTmasih kurang dari kapasitas yang disediakan. Tarif terintegrasi dimaksudkan untukmengurangi biaya transfer sehingga menarik bagi penumpang. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis kemampuan dan kesediaan penumpang terhadap tarifterintegrasi feeder service dengan MRT. Sehingga dilakukan analisis Ability ToPay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP), dengan faktor yang dianggapberpengaruh dalam penelitian ini adalah biaya, waktu dan kenyamanan berpindahmoda. Pengolahan data hasil survey stated preference dilakukan dengan analisisModel Logit Biner. Dari hasil penelitian adalah nilai ATP diatas nilai WTP, makamasyarakat dianggap mampu untuk membayar tarif terintegrasi yang diikutipeningkatan pelayanan seperti kemudahan berpindah moda, sedangkan untuk tarifsaat ini berada dibawah nilai WTP dan ATP sehingga terdapat keleluasaan dalamperhitungan/ pengajuan nilai tarif baru (Tamin et.al., 1999), untuk itu perludilakukan evaluasi tarif lebih lanjut

---

Jakarta as a megapolitan city with a variety of activities and growing mobility has

problems. One of the breakthroughs to overcome this problem is the construction

of a mass-scale rapid transit system or Mass Rapid Transit (MRT). To increase the

accessibility of the MRT as the main system by providing feeder services. The data

obtained from the jakartamrt.co.id website is that for 6 months (April-September

2019) the average number of MRT passengers per day is 83,473 people, while the

company estimates that it will carry more than 174,000 people every day. In this

case the passengers expected to ride the MRT are still less than the capacity

provided. Integrated fares are intended to reduce transfer costs so that they are

attractive to passengers. The purpose of this research is to analyse the ability and

willingness of passengers to the integrated fare of feeder service with MRT. So that

analysis of Ability To Pay (ATP) and willingness To Pay (WTP) is carried out, with

factors that are considered influential in this study are cost, time and convenience

of changing modes. Stated preference survey data processing was performed using

The Binary Logit Model analysis. From the results of the research, the ATP value

is above the WTP value, so the community is considered capable of paying

integrated rates which are followed by service improvements such as ease of

transferring modes, while the current rates are below the WTP and ATP values so

that there is flexibility in calculating / submitting new tariff rates (Tamin et.al.,

1999), it is necessary to evaluate further rates."

"ABSTRAKPertumbuhan industri pasar modal di Indonesia dapat dinilai dari meningkatnya nilai transaksi bursa efek harian. Peningkatan nilai transaksi bursa efek harian ini mengakibatkan semakin tinggi risiko pada transaksi bursa. Salah satu alat yang digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah Dana Jaminan, dimana KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa wajib melakukan pengukuran atas Dana Jaminan yang dikelola KPEI. Di sisi lainnya, Anggota Kliring sebagai pelaku pasar melihat bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI sudah cukup besar sehingga pungutan atas Dana Jaminan sebaiknya sudah tidak dilakukan. Namun, pada kenyataannya Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI belum cukup untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, Penulis melakukan analisis atas kecukupan Dana Jaminan dengan melakukan stress testing atas faktor pendorong risiko (transaksi harian bursa efek, return IHSG, efisiensi netting, agunan/jaminan dan pangsa pasar Anggota Kliring dengan menggunakan Montecarlo Simulation. Sehingga, melalui analisis tersebut Penulis dapat mengetahui besarnya Dana Jaminan yang dibutuhkan oleh KPEI. Hasil yang diperoleh Penulis melalui Montecarlo Simulation menunjukkan bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI masih belum mencukupi untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, hingga saat ini pungutan atas Dana Jaminan atas setiap transaksi bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring masih masih berlaku.

---

ABSTRACT

The Indonesian capital market industry growth can be observed through the increase of daily stock exchange transaction value. This impacts to the rise of risk exposure of stock exchange transaction. Guarantee funds is a tool to minimize this risk. KPEI, as an Clearing and Guarantee Institution for Exchange Transaction, is obligated to take measurements over the guarantee funds it manages. On the other hand, Clearing Members, as capital market participants, notice that the guarantee fund shares owned by KPEI is sufficiently large so the charges for guarantee funds should be eliminated, while in fact, the guarantee fund have is not sufficient to cover the risks. For this reason, the writer conducted an analysis with stress testing in Risk Factors (daily transaction value, JCI index returns, netting efficiency, collateral / guarantees, and market shares of Clearing Members) using the Montecarlo Simulation. Through this analysis, the writer obtained the amount of the guarantee fund required by KPEI. The result of the analysis is that the guarantee funds are still not sufficient to cover the market risks. For this reason, the guarantee fund charges for each clearing member transaction are still needed."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan dengan fokus pada pengakuan dan pengukuran atas aset biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan atas aset biologis berdasarkan asas ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PMK 72/2023 belum memenuhi asas ease of administration dalam penerapannya. Asas certainty belum terpenuhi karena subjek dan objek dalam ketentuan PMK 72/2023 belum bisa mencakup aspek aset biologis yang luas. Pemenuhan asas efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kenaikan beban berupa biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam penerapannya. Pemenuhan asas kesederhanaan dalam prosedur administrasi belum terpenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan karena WP masih perlu mengajukan permohonan penetapan kelompok masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP. Di sisi lain, susunan aturan PMK 72/2023 sudah memenuhi asas kesederhanaan yang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan simplifikasi regulasi pada PMK 72/2023 yang disusun dengan menyatukan aturan turunan yang sebelumnya.

---

This research analyzes accounting and income tax policies with a focus on recognition and measurement of biological assets. The purpose of this study is to analyze the application of accounting policies and income tax on biological assets based on the principle of ease of administration. The research method used is the post-positivist approach method with descriptive research type and uses qualitative analysis techniques. The data collection process was carried out by collecting primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of this study reveal that the tax policy on the recognition and measurement of biological assets in PMK 72/2023 has not fulfilled the principle of ease of administration in its application. The principle of certainty has not been fulfilled because the subjects and objects in the provisions of PMK 72/2023 cannot cover the broad aspects of biological assets. The fulfillment of the principle of efficiency has not been fulfilled because there is still an increase in the burden in the form of costs and time incurred by taxpayers in its application. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. This is because taxpayers still need to apply for the determination of the actual useful life period of the assets to the DGT. On the other hand, the arrangement of PMK 72/2023 has fulfilled the principle of simplicity, which is aligned with the government's efforts in simplifying regulations in PMK 72/2023, which was compiled by unifying the previous regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terhadap imbalan dalam bentuk kenikmatan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam klaster pajak penghasilan, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan kesimpulan berdasarkan 6 (enam) dimensi kepastian hukum, yaitu (1) dimensi materi/objek hukum belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai; (2) dimensi subjek hukum memberikan kepastian hukum yang memadai, (3) dimensi pendefinisian belum memberikan kepastian hukum, (4) dimensi perluasan/penyempitan juga belum memberikan kepastian hukum, (5) dimensi ruang lingkup belum memberikan kepastian hukum, dan (6) dimensi penggunaan bahasa hukum masih belum mampu memberikan kepastian hukum. Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat bahwa kebijakan pajak penghasilan terbaru terkait imbalan kenikmatan belum mampu memberikan kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa pajak dalam implementasinya. Oleh karena itu, disarankan agar muatan undang-undang lebih diperjelas dan disempurnakan melalui regulasi perpajakan yang berkaitan dengan imbalan kenikmatan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan meningkatkan kejelasan hukum, para pengambil kebijakan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi, yang menguntungkan baik bagi para wajib pajak maupun administrasi perpajakan. Memperkuat kerangka hukum akan mengurangi potensi sengketa yang berlarut-larut dan berkontribusi pada pembangunan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

---

The objective of this research is to comprehensively analyze the legal interpretation of benefits in the form of perks, which have undergone modifications as a result of the enactment of the Harmonization of Tax Regulation Act in the income tax cluster, with a specific focus on establishing the extent of legal certainty. Employing a post-positivist paradigm, the study employs a combination of literature review and in-depth interviews as data collection techniques. The research findings shed light on the six dimensions of legal certainty. Firstly, the material/legal object dimension fails to provide the required level of legal certainty. Secondly, while the legal subject dimension achieves a satisfactory level of legal certainty, shortcomings are observed in other dimensions. Thirdly, the definition dimension lacks the necessary legal certainty. Fourthly, both the expansion/narrowing dimension and the scope dimension exhibit inadequacies in ensuring legal certainty. Lastly, the utilization of legal language dimension falls short in establishing legal certainty. Based on these research outcomes, it becomes apparent that the latest income tax policy concerning perks fails to guarantee legal certainty, which in turn may lead to tax disputes during implementation. Consequently, it is strongly recommended to clarify and enhance tax regulations pertaining to perks to ensure a higher level of legal certainty. By fostering improved legal clarity, policymakers can cultivate a stable and predictable tax environment that benefits both taxpayers and tax authorities. Strengthening the legal framework will reduce the likelihood of protracted disputes and contribute to the development of an equitable and effective tax system."