Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pertimbangan yang mendasari seorang menjadi whistleblower dan mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi di dalam instansi atau organisasi. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang mendasari keputusan menjadi whistleblower. Dengan demikian, maka dapat diketahui langkah evaluasi apa yang dibutuhkan lembaga terkait. Menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Hasil penulisan menyarankan perlu adanya mekanisme pelaporan yang bersifat internal di dalam instansi atau organisasi dan penerimaan yang baik terhadap whistleblower, serta perlu adanya aturan yang mendukung mekanisme tersebut.

---

This mini thesis discusses the underlying judgment became a whistleblower and expose the corruption within the agency or organization. The writing is done to find out what are the considerations underlying the decision to become a whistleblower. Thus, it can be seen what is required evaluation measures related institutions. Using qualitative methods and case studies. Writing results suggest the need for an internal reporting mechanism within the agency or organization and the good reception of the whistleblower, and the need for rules in favor of such a mechanism."

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi metodologi Universitas Indonesia (SIPDUGA) sistem evaluasi dan praktik SALDUGA sesuai dengan kriteria sistem whistleblowing yang tepat dan efektif, serta membandingkan SIPDUGA dengan sistem whistleblowing universitas yang dianggap sebagai praktis terbaik. Metode vir die gebruik van enkelgevalstudie bertemu dengan tegnologie analisis umum stellings oporetiese vertrou. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kontak pimpinan SIPDUGA dari Komite Perizinan UI, kebijakan reward bagi whistleblower, dan akses pelaporan eksternal, SIPDUGA sudah cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar SIPDUGA spyskaart menjadi WBS-menu yang ideal dan efektif, serta beste practice WBS. Penelitian ini bersifat eksploratif Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation Tim Penerima wat di kerja onafhanklikheid, gee opleidingspesifikasi berkala pengelola SIPDUGA UI, kebijakan tindak lanjut untuk balas dendam yang lebih komprehensif, terdapat kebijakan tindak lanjut atas laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdapat pernyataan kepastian dan kecepatan dalam hal waktu dari proses penerimaan laporan dimulainya ondersoek, pembenahan strategi yang membingungkan, saran proaktif kepada whistleblower, pengembangan sistem informasi SIPDUGA, dan sejumlah masukan untuk laporan evaluasi SIPDUGA secara berkala.

---

This study aims to develop a methodological evaluation system of the University of Indonesia (SIPDUGA) evaluation system and SALDUGA practice according to the criteria of an appropriate and effective whistleblowing system, and to compare SIPDUGA with the university's whistleblowing system which is considered the best practice. Van Enkelgevalstudie's vir die method met with tegnologie analysis of general stellings oporetiese vertrou. The conclusion of this research is that the contact of the SIPDUGA leadership from the UI Licensing Committee, the reward policy for whistleblowers, and access to external reporting, SIPDUGA is quite good. However, there are several aspects that need to be improved so that SIPDUGA spyskaart becomes an ideal and effective WBS menu, as well as WBS best practice. This research is explorative in nature Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation The Wat Recipient Team is working on onafhanklikheid, gee opleiding periodic specifications of the SIPDUGA UI manager, follow-up policies for more comprehensive revenge, there is a follow-up policy for reports that cannot be accounted for, there is a statement of certainty and speed in terms of time from the process of receiving the ondersoek commencement report, confusing strategy fix, proactive advice to whistleblower, development of the SIPDUGA information system, and a number of inputs for the periodic SIPDUGA evaluation report."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaanpengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistempengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangansistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untukBPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakanperwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RBdan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untukperbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan cleangovernment. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaanpengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakantahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dantahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirementanalysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dankerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhandan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasiproses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurutmetode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalahperancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yangterdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, registerpelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaanpengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem iniyang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduandi Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.

---

ABSTRACTThis research aims to determine and analyze the business process andwhistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft forwhistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP throughmedia websites. This whistleblowing system is a manifestation of governmentregulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose ofthis system designation is to improve the organization towards the vision, mission,values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance andclean government. The method used in the designation of whistleblowing systemis the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scopedefinition stage until requirement analysis produce maintained activities,additional activities and PIECES framework which later be derived as arequirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecasediagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, datadictionary and user interface are made according to the method of Whitten andBentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system beingbased on website which consists of 15 user interface namely home, send thecomplaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification ofcomplaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-upreport, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Usersof the system are the informant (including the complaint receiver official in workunit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate."

"Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara religiositas dengan intensi melakukan whistleblowing. Islamic Religiosity Scale digunakan untuk mengukur tingkat religiositas dengan memisahkan antara dua dimensi yaitu kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior . Untuk mengukur intensi seseorang dalam melakukan whistleblowing, digunakan tiga kasus yang diikuti oleh beberapa pertanyaan. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 162 orang pekerja, baik di sektor publik maupun swasta, yang beragama Islam di Indonesia. Pengambilan data dilakukan selama satu bulan, selama bulan April 2018. Melalui regresi linier, didapatkan hubungan positif yang signifikan antara religiositas dengan dimensi kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior terhadap intensi melakukan whistleblowing. Seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih tinggi akan memiliki intensi yang lebih tinggi untuk melakukan whistleblowing. Sebaliknya, seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih rendah akan memiliki intensi yang lebih rendah pula dalam melakukan whistleblowing. Penelitian ini memiliki implikasi berupa pertimbangan bagi para pemberi kerja agar mendukung dan melaksanakan berbagai upaya yang dapat meningkatkan religiositas karyawan, sehingga intensi karyawan untuk melakukan whistleblowing sebagai bentuk dari pengendalian anti kecurangan semakin besar.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the relationship between religiosity towards whistleblowing intention. Islamic Religiosity Scale is used to measure the level of religiosity by separating the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior. To measure someone intentions in doing whistleblowing, three cases were followed by several questions. Data were collected through questionnaires distributed to 162 workers, both public and private, who were Muslims in Indonesia. Data were collected for one month during April 2018. Through linear regression, there was a significant and positive correlation between religiosity with the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior, towards whistleblowing intention. Someone with a higher level of religiosity will have a higher intention to do whistleblowing. Conversely, someone with a lower level of religiosity will have a lower intention to do whistleblowing. This study has implications in the form of consideration for employers to support and implement various efforts that can improve employees rsquo religiosity level, so that employees intention to do whistleblowing as a form of anti fraud control becoming higher."

"ABSTRAKWhistleblowing diyakini memiliki peran penting dalam mengontrol terjadinya pelanggaran di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran faktor situasional seperti ethics training, perceived ethical leadership dan perceived ethical climate serta faktor individual seperti moral courage terhadap whistleblowing intention di salah satu lembaga sektor publik. Hasil analisis 239 sampel yang diambil dari pegawai Lembaga Negara Lima Citra menunjukkan bahwa ethics training berpengaruh negatif signifikan sedangkan perceived ethical leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Ethics training dan perceived ethical leadership ditemukan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perceived ethical climate, sedangkan perceived ethical climate berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Efek mediasi perceived ethical climate pada hubungan antara ethics training dan perceived ethical climate dengan whistleblowing intention tidak terbukti begitu juga dengan efek moderasi moral courage terhadap hubungan antara perceived ethical climate dan whistleblowing intention. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada peningkatan sistem whistleblowing di lembaga pemerintah.

---

ABSTRACTWhistleblowing is believed to have an important role in controlling the occurrence of violations in the workplace. This study was conducted to determine the role of situational factors such as ethics training, perceived ethical leadership and perceived ethical climate and individual factors such as moral courage towards whistleblowing intention in one public sector institution. The results of the analysis of 239 samples taken from Lima Citra State Institution employees show that ethics training has a significant negative effect while perceived ethical leadership has a negative and not significant effect on whistleblowing intention. Ethics training and perceived ethical leadership were found to have a significant positive effect on perceived ethical climate, while perceived ethical climate had a positive but not significant effect on whistleblowing intention. The mediating effect of perceived ethical climate on the relationship between ethics training and perceived ethical climate with whistleblowing intention was not proven as well as the effect of moral courage moderation on the relationship between perceived ethical climate and whistleblowing intention. The results of this study are expected to provide input on improving the whistleblowing system in government institutions."

"Whistleblowing di sektor publik, walaupun berisiko, sangat krusial bagi akuntabilitas karena meningkatkan persepsi risiko terdeteksi bagi pelaku pelanggaran. Studi ini menyelidiki faktor-faktor penentu yang mempengaruhi niat whistleblowing, peran moderasi dari dukungan organisasi, dan pendekatan kelembagaan potensial untuk meningkatkan sistem whistleblowing. Kami membangun model PLS-SEM yang menggabungkan faktor-faktor situasional, individual, dan kultural tertentu untuk mengevaluasi niat whistleblowing. Faktor-faktor yang diperiksa meliputi keseriusan pelanggaran, posisi kuasa pelaku pelanggaran, locus of control, persepsi individualisme-kolektivisme, kecenderungan untuk melaporkan pelanggaran, persepsi kompleksitas sosial, dan persepsi keketatan budaya. Temuan kami mengungkapkan bahwa efek langsung dari keseriusan pelanggaran, kompleksitas sosial, keketatan budaya, dan kolektivisme terhadap niat whistleblowing tidak signifikan. Namun, semua faktor yang diperiksa menunjukkan efek total yang signifikan (p<0,05), dengan hasil f-test R² sebesar 0,555 untuk pelaporan internal dan 0,500 untuk pelaporan eksternal, dengan dukungan organisasi berperan sebagai moderator yang signifikan.Untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing di Indonesia, otoritas disarankan untuk mereformasi secara komprehensif agar memperkuat dukungan hukum, administratif, finansial, dan kultural, memastikan perlindungan dan insentif yang kuat bagi whistleblower. Mengembangkan kerangka institusional dan mengombinasikan regulasi formal dengan praktik budaya kerja, dengan menetapkan standar yang jelas, adaptif, dan dapat ditegakkan akan melindungi whistleblower dan mendorong pelaporan yang etis. Kerangka ini harus menyeimbangkan kerangka hukum dengan dinamika budaya, menciptakan lingkungan yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kepemimpinan etis menjadi aspek kunci dalam mempromosikan kebijakan yang mendorong perilaku etis dan mengintegrasikan whistleblowing sebagai aspek sentral dari integritas sektor publik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi tetapi juga memastikan integritas etis dan transparansi, mendorong komitmen terhadap praktik etis di berbagai konteks budaya.

---

Whistleblowing in the public sector, while risky, is crucial for accountability as it heightens a wrongdoer's perceived risk of detection. This study investigates the determinant factors influencing whistleblowing intention, the moderating role of organizational support, and potential institutional approaches to enhance whistleblowing systems. We constructed a PLS-SEM model incorporating selected situational, individual, and cultural factors to evaluate whistleblowing intention. The factors examined include seriousness of wrongdoing, wrongdoer's power status, locus of control, perceived individualism-collectivism, propensity to blow the whistle, perceived social complexity, and perceived cultural tightness. Our findings reveal that the direct effects of seriousness of wrongdoing, social complexity, cultural tightness, and collectivism on whistleblowing intentions are insignificant. However, all examined factors demonstrated significant total effects (p<0.05), with an f-test result of R² of 0.555 for internal reporting and 0.500 for external reporting, with the organizational support serving as a significant moderator.

To enhance whistleblowing efficacy in Indonesia, authorities should implement comprehensive reforms strengthening legal, administrative, financial, and cultural supports, ensuring robust whistleblower protection and incentives. Developing institutional frameworks that merge formal regulations with cultural practices is crucial, establishing clear, adaptable, and enforceable standards that safeguard whistleblowers and encourage ethical reporting. These frameworks should balance legal mandates with cultural dynamics, fostering an environment that prioritizes transparency, accountability, and integrity. Ethical leadership is key in promoting policies that encourage ethical behaviors and integrate whistleblowing as a central aspect of public sector integrity. This approach not only enhances organizational effectiveness but also ensures ethical integrity and transparency, fostering a commitment to ethical practices across diverse cultural contexts."

"Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal.

---

Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market."