Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sistem self assessment, diperlukan adanya pengawasan yaitu pemeriksaan pajak. Bermutunya suatu hasil pemeriksaan ditunjukkan dengan dapat dipertahankannya hasil pemeriksaan di Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan dalam pemeriksaan pajak menggunakan teori Dunn dan Wibawa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam pemeriksaan selalu mengikuti peraturan yang berlaku. Perubahan kebijakan dimaksudkan agar pemeriksaan semakin berkualitas sehingga dapat mempertahankan hasil temuan. Penelitian menunjukkan adanya efektivitas dalam perubahan kebijakan, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya penolakan permohonan banding Wajib Pajak di Pengadilan Pajak atau dengan kata lain hasil pemeriksaan dapat terus dipertahankan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan mutu hasil pemeriksaan datang dari Direktorat Jenderal Pajak dan lingkungan eksternal. Hambatan dalam pemeriksaan pajak muncul dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak.

---

In self assessment system, required the supervision which is tax audit. The quality of tax audit indicated by the results of tax audit can be defended in Tax Court. The focus of this thesis is to evaluate tax audit policy considering the theory by Dunn and Wibawa. This research is a descriptive qualitative analysis.

The results of research showed that the policy who applied in the tax audit always follows the applicable regulations. Policy change is intended to get certain quality so as to sustain the findings in Tax Court. Research shows the effectiveness of the policy change, indicated by the increasing rejection of taxpayer appeals in Tax Court or in other words, the results of tax audit can be defended.

Factors that can increase the quality of tax audit coming from the internal side of Directorate General of Taxation and external environment that supports the success of tax audit. The obstacles in tax audit arise from the internal side of the Directorate General of Taxation, Taxpayer and Tax Court."

"Pelaksanaan quality assurance pemeriksaan telah berlangsung lebih dari 12 tahun. Melalui PMK 184/2015, adanya pembatasan terkait dasar hukum menurunkan kebermanfaatan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Tentu hal ini bertolak belakang dengan peran dari quality assurance sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan quality assurance sehingga dapat mengetahui faktor penghambat dan merancang solusi untuk memaksimalkan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data diambil dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi berdasarkan proses kinerjanya belum maksimal dan memberikan kebermanfaatan bagi Wajib Pajak, pelaksanaan tidak efektif yang disebabkan oleh pembatasan pembahasan, waktu pembahasan yang singkat, independensi dan kompetensi, pandangan tidak netral terhadap Wajib Pajak, serta kurangnya quality assurance tidak menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan. Berdasarkan dampaknya, Wajib Pajak tidak merasakan kehadiran quality assurance. Berdasarkan analasis biaya-manfaat pelaksanaan quality assurance menyebabkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan baik untuk Wajib Pajak dan fiskus.

---

The implementation of quality assurance has been going more than 12 years. Through PMK 184/2015, the existence of restrictions related to legal basis reduces objective to improving the quality of tax audit. This is contrary to the role of quality assurance so it is important to evaluate. This research is aimed to evaluating quality assurance policies so that they can identify the inhibiting factors and design solutions to maximize their role. This research was conducted using a qualitative approach and data were taken from literature studies and in-depth interviews with key informants. The results of this study indicate that evaluation based on the performance process is not maximized and provides benefits for taxpayers, implementation is ineffective due to discussion restrictions, time-limit discussion, independence and competence, views that are not neutral towards taxpayers, and lack of outreach. Based on the results of the implementation of quality assurance did not show positive results in improving the quality of tax audit. Based on the impact, taxpayers do not feel the function of quality assurance. Based on a cost-benefit analysis, the implementation of quality assurance causes a lot of time, effort, and costs that must be spent for both taxpayers and tax authorities."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi bukti Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam rangka Persiapan Sidang Banding di Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Pembahasan dilakukan atas kronolgis terjadinya sengketa banding atas Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga dapat diketaui dokumen apa yang diperlukan dalam sidang banding. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banding muncul karena permasalahan bukti dokumen pada saat proses pemeriksaan yang kurang lengkap. Untuk itu proses persiapan dokumen banding dilakukan dengan mengumpulkan dan menambahkan bukti-bukti pendukung atas Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga diharapkan dengan bukti tersebut dilengkapi banding dapat dimenangkan oleh Wajib Pajak. Dokumen pendukung yang perlu dilengkapi yaitu invoice atas bukti transaksi sesuai dengan jenis objek pajaknya, data rekning bank dan buku kas, serta data kredit pajak PPh Pasal 23.

---

This report to evaluation of Income Tax Article 23 Evidence for Tax Appeal Preparation in Tax Court based on tax regulation. The discussion is conducted towards chronology of the occurrence of an appeal dispute over Income Tax Article 23 so that the documents needed in the appeal hearing can be required. The evaluation results show that the appeal arose because of the problem of documentary evidence during the incomplete examination process. For this reason, the process of preparing an appeal document is carried out by collecting and adding supporting evidences on Income Tax Article 23, so it is expected that with the evidence completed with an appeal the Taxpayer can win. Supporting documents that need to be completed are invoices for evidence of transaction according to the type of tax object, bank account data and cash book, and tax credit data Income Tax Article 23"

"Dengan semakin banyaknya perusahaan di Indonesia yang memenuhi kriteria pemeriksaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4, mengharuskan perusahaan yang memenuhi kondisi tertentu untuk menjalani proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini mengevaluasi jasa konsultan pajak dalam memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan selama proses pemeriksaan pajak di Indonesia dan apakah hasil pemeriksaan pajak pada akhirnya menguntungkan perusahaan, dimana manfaat diukur dengan pengurangan jumlah kewajiban pembayaran pajak Perusahaan. Perusahaan pada penelitian ini adalah dua perusahaan yang bergerak pada bidang farmasi dan otomotif dan telah dilakukan pemeriksaan pajak rutin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan wawancara konsultan pajak dan manajer pajak internal perusahaan dan analisis dokumentasi. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak selama proses pemeriksaan pajak mengakibatkan adanya penurunan kewajiban perpajakan perusahaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perpajakan di Indonesia khususnya konsultan pajak dan perusahaan dalam menjalani proses pemeriksaan pajak

---

With the increasing number of companies in Indonesia that meet the criteria for tax audits in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 Article 4, which requires companies to be audited related to their tax practices. This study evaluates the services of tax consultants in providing consulting services to companies during the tax audit process in Indonesia and whether the results of the tax audit ultimately benefit the company, in which case the benefit is measured by the reduction in the amount of the company's tax payment obligations. The companies used as evaluation objects in this study are two companies in the pharmaceutical and automotive industries that have been involved in routine tax audits. The method used in this research is a case study by interviewing tax consultants and companies’ internal tax managers and documentation analysis. This study concludes that using the services of tax consultants during the tax audit process has resulted in a higher decrease in a company’s tax obligation compared to when the company did not use tax consultant services. This research is expected to provide benefits for the taxation sector in Indonesia, especially tax consultants and companies dealing with the tax audit process"

"Penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara sejak beralihnya status Indonesia menjadi negara net importer minyak bumi yang dikarenakan produksi minyak dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Kriteria kinerja penerimaan pajak suatu negara dilihat dari tax ratio negara tersebut, dimana kalau berdasarkan tax ratio , negara kita memiliki index yang paling rendah di antara negara Asean, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkannya Tax ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak dan salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.Dalam melakukan pemeriksaan, seringkaii masyarakat mempertanyakan mutu dan laporan Pemeriksaan Pajak dan standar yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Untuk menjawab keragu-raguan tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP-Jawa Bagian Barat I melakukan review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak tahunan yang menyatakan lebih bayar datas Rp 100 juta yang diiakukan oleh Karikpa dalam Iingkungannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk meiihat hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang dan Hasil Audit Review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Iebih bayar yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang Mutu Laporan Pemeriksaan Pajak, terkait dengan profesionalisme pemeriksa dan untuk meneliti mutu Laporan Pajak tersebut dilakukan dengan mengajukan kuesioner terhadap 20 orang perneriksa di Karikpa Tangerang, dimana kuesioner tersebut meliputi : pemeriksa pajak, perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan untuk Audit review, dilakukan analisa terhadap hasil review dan mengkuantifisir dengan cara pemberian nilai terhadap hasil review.Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dengan eksplanasi asosiatif dimana alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan pajak sebagai independen variabel, dengan hasil audit review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak sebagai dependen variabel.Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan hasil audit review.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang profil Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemerik sadari tingkat pendidikan, pengalaman, dan usia. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak Ianjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak Serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian yang menggunakan uji statistik Spearman rank diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas pemeriksaan di Karikpa Tangerang dengan hasil audit review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Iaporan pemeriksaan pajak lebih bayar.

---

Tax revenue has become the back bone of the state's earning since the change of status of Indonesia to becoming a net importer of oil for the domestic production of oil cannot meet the domestic demand. The criterion of performance of tax eaming of a country is viewed from the tax ratio of the country, where based on the tax ratio point of view, our contry has the lowest index amongst the Asean countries, so tha there is still a potential to improve it. Tax ratio is influenced by some factors, among others by the obedience of Tax Payers and one of the efforts of the Directorate General of Tax to enhance the obedience is through verification of Tax Notice Submitted by Tax Payers.

ln doing the verification, people often raise questions regarding the quality of the Tax Verification Report and the srandard applied by the tax verification official in carrying out the verification. To respon to the hesitation, the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java I, conducts a review on the Tax Verification Report on annual Tax Notice indicating over payment over Rp 100 million carried out by the Tax Verification Office within its circle.

The purpose of this survey is to see thr relationship between the verification quality carried out by the Office of Tax Verification Tangerang and the outcome of Audit Review carried out by the Regional Office of Directorate General of Tax Westem Java I against te Tax Verification Report on over-payment Tax notice done by the Office of Tax Verification Tangerang. The quality of Tax report is related to the professionalism of the verification officials and in order to examine the quality of the Tax Report a set of questionnaries is addressed to 20 verification officials in Tax Verification Office Tangerang ; the questionnaries include : tax verification, verification planning, and implementation of verification. As for Audit Review, analyze the outcome of review and quantify by giving point to the review result.

The survey method used is a survey method with associative explanation where the main data gathering is questionnaries and to explain the relationship between two variables namely the quality of tax verification as an independent variable, with the result of audit review of Tax verification report as dependent variable. The hypothesis put forward is the significant relationship or influence between the quality of verification and the result of the audit review.

From the result of examination, we can get a picture regarding the profile of Human Resources of the responding verification officials ; from education, experience, and age point of view generally they have good qualification for becoming verification officials. As for implementation of verification, the steps to be taken, namely starting from planning, implementation of verification, reporting of verification result, follow-up action of the verification result, response of Tax Payers, as well as knowlwdge of taxation regulation have been caried out appropriately. The result of the survey using statistical test spearman rank indicates that there is no significant relationship between the verification quality at Tax Verification Office Tangerang and the result of Audit Review carried out by the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java i on the verification report on over-paid tax."

"[ ABSTRAK Pemeriksaan pajak merupakan bentuk penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi kemungkinan diperiksa. Jika kemungkinan diperiksa tinggi, maka kemungkinan ketidakpatuhan terdeteksi juga tinggi. Untuk meningkatkan kemungkinan wajib pajak diperiksa tinggi, maka DJP seharusnya memperluas lingkup pemeriksaan atau biasa yang disebut dengan rasio cakupan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya rasio tersebut dan sektor yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio cakupan pemeriksaan rendah karena masalah pemilihan bahan baku dan kurang berbasis risiko dan potensi penerimaan.;

---

ABSTRACT Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

, Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer’s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer’s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer’s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer’s that has less risk-based assessment and less potential revenue

]"