Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Pajak Lingkungan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilihat dari prinsip regulerend, yang berangkat dari bagaimana kontribusi kebijakan fiskal yang selama ini ada di DKI Jakarta terkait pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan dikaitkan dengan konsep pajak daerah, green tax/environmental taxation dan pigouvian tax. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal baik pajak maupun retribusi yang ada selama ini belum memberikan kontribusi yang cukup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Proses formulasi kebijakan pajak lingkungan melalui beberapa proses, namun belum maksimal dalam perumusan konsepnya. Serta disajikan konsep penerapan green tax pada Negara China dan India sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

---

This research discusses the tax policy formulation process of Environmental taxation as one of the Government instrument to managed and protect the environment according to regulerend principle, which depart from how fiscal policy give a contributions in DKI Jakarta. This research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional study with literature review and field research as a data collection techniques. This study used qualitative data analysis techniques refer to theory of Local Tax, green tax/environmental taxation and Pigouvian Tax.

The result shows that fiscal policy whether in tax or levies, have not contributed enough so far for the environment protection. Environmental tax formulation has been through several processes, but has not been fullest in the formulation concept. Therefore, this study presented the application concept of green tax in China and India as additional information in this study."

"[ABSTRAKPenelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakankenaikan Harga Air Baku (HAB) sebagai upaya untuk meningkatkan fungsiregulerend Pajak Air Tanah di Kota Bandung dan menganalisis kendala yangdihadapi selama proses formulasi kebijakan tersebut. Penelitian dilakukan denganpendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian,proses formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) yang diatur dalamperaturan walikota ini melewati empat tahapan, yakni tahap persiapan, tahapanalisis, tahap pelaporan (lokakarya 1-4), dan tahap penyusunan peraturanwalikota (lokakarya 5-6). Menurut sudut pandang Wajib Pajak, kendala di dalamproses formulasi kebijakan ini adalah terjadinya miskomunikasi antara instansiyang berwenang dengan Wajib Pajak terkait dengan partisipasi Wajib Pajak dalamperumusan kebijakan. Akan tetapi, sebenarnya miskomunikasi ini tidak dapatdianggap sebagai kendala yang berarti karena tidak diharuskan adanya partisipasiWajib Pajak dalam pembuatan sebuah peraturan walikota.

---

ABSTRACTThe study was conducted to describe the policy formulation process of increasingwater prices as the government?s effort in enhancing regulerend function ofgroundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraintswhich the Government faced during the process. The study was conducted with aqualitative approach and qualitative data collection. The research results revealedthat there were four stages in the formulation process of increasing water pricespolicy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage.From the tax payer?s point of view, the constraint of this policy formulationprocess was a miscommunication happened between the tax payer and the policymaker due to tax payer?s participation issue in a policy formulation process.However, this miscommunication can?t be considered as a serious constraintbecause tax payer?s participation is not a main requirement in establishing a majorregulations. ;The study was conducted to describe the policy formulation process of increasingwater prices as the government?s effort in enhancing regulerend function ofgroundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraintswhich the Government faced during the process. The study was conducted with aqualitative approach and qualitative data collection. The research results revealedthat there were four stages in the formulation process of increasing water pricespolicy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage.From the tax payer?s point of view, the constraint of this policy formulationprocess was a miscommunication happened between the tax payer and the policymaker due to tax payer?s participation issue in a policy formulation process.However, this miscommunication can?t be considered as a serious constraintbecause tax payer?s participation is not a main requirement in establishing a majorregulations. , The study was conducted to describe the policy formulation process of increasingwater prices as the government‘s effort in enhancing regulerend function ofgroundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraintswhich the Government faced during the process. The study was conducted with aqualitative approach and qualitative data collection. The research results revealedthat there were four stages in the formulation process of increasing water pricespolicy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage.From the tax payer‘s point of view, the constraint of this policy formulationprocess was a miscommunication happened between the tax payer and the policymaker due to tax payer‘s participation issue in a policy formulation process.However, this miscommunication can‘t be considered as a serious constraintbecause tax payer‘s participation is not a main requirement in establishing a majorregulations. ]"

"ABSTRAKWakaf memiliki peranan penting sebagai instrumen ekonomi dalam Islam yang pemanfaatannya telah meluas. Wakaf juga dipercaya berpotensi menyelesaikan berbagai masalah termasuk lingkungan hidup. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memandang wakaf untuk lingkungan hidup dan bagaimana implementasi konsep ini. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif serta perbandingan untuk meninjau wakaf untuk lingkungan hidup dari segi hukum dan konsep. Di akhir, disimpulkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki peluang untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam mengimplementasikannya banyak yang harus dilakukan seperti penyusunan peraturan yang spesifik, sosialisasi pada calon wakif, dan mempersiapkan nazhir yang menguasai bidang lingkungan hidup.

---

ABSTRACTWaqf has a prominent role as an economic instrument in Islamic world. It has been used widely and is believed potential to solve economic and other social problems, including environmental issues. However, environmental waqf should be first discussed regarding how Islam and Indonesia national law see it, and how to implement this newly emerging concept. This research uses juridical normative method with comparative study to discuss environmental waqf from legal and conceptual perspectives. At the end, the conclusion shows that environmental waqf is instructed by Islam and accomodated by Indonesia national law. Nevertheless, to implement the concept there are things to do such as arranging specific regulation, socialization especially to potential waqifs, and preparing nazhir who has expertise on environment. "

"Lingkungan hidup sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung kehidupan manusia. Sehingga lingkungan hidup terus dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang pemanfaatan lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlunya perlindungan dan perlestarian lingkungan hidup oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan perlindungan lingkungan hidup adalah dengan menerapkan pajak lingkungan.

---

Environment as an important element in supporting human life. So that the environment continues to be used by humans to meet their needs. Not infrequently the use of environmental negative impact on the environment. To the need for environmental protection and perlestarian by the government. One form of government policy in preserving and protecting the environment is by implementing environmental taxes."

"Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen lingkungan sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Maka, Pemerintah setelah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa penataan IUP dilakukan dengan mengevaluasi tata cara penerbitan IUP Mineral dan Batubara melalui 5 kriteria aspek, yakni administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.Hasil dari evaluasi 5 kriteria aspek atas IUP ini yang selanjutnya menghasilkan status dan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan memenuhi 5 kriteria aspek tersebut. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menata, kebijakan ini di sisi lain juga memaksakan ketaatan/kepatuhan compliance terhadap pemegang IUP untuk menaati/mematuhi 5 kriteria aspek evaluasi tersebut agar IUP nya dapat menjadi IUP Clear and Clean. Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Clear and Clean dengan mengaitkannya sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan melalui pendekatan manajemen lingkungan dan tipologi kebijakannya.

---

The objective of Clear and Clean policy at the beginning is to manage the Mineral and Coal Mining Business License IUP due to the findings of administration and territoriality issues during the IUP issuance process by Provincial Government and or Local City Government based on their authority. However, other issues had also been found afterwards during the IUP issuance process, one of them is the incompletion of environmental documents which is required in order to run a mining business, thus, Government subsequently invoke a Minister of Energy dan Mineral Resources Regulation which regulates that IUP management is conducted by evaluating the IUP issuance procedure through 5 criterias, which are administration, territoriality, technical, environment, and financial.

The evaluation that is conducted on IUP through these 5 criterias hereafter resulting a Clear and Clean status and certificate for the IUP holder which declared the IUP holder has met all the 5 criterias. As a policy that aims to manage, this policy in the other hand is also forcing a compliance towards IUP holder to comply all the 5 evaluation criterias in order to have their IUP as Clear and Clean IUP. This thesis discusses Clear and Clean policy by associating it as an instrument of environmental law compliance through environmental management approach and the typology of its policy."

"Mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang mengalami kerusakan dengan tingkat degradasi yang tinggi. Dalam rangka menimimalisasi tingginya tingkat kerusakan yang terjadi pada mangrove, perlu diupayakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Skripsi ini hendak meneliti tentang bagaimana pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia dengan beberapa negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan studi perbandingan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan mangrove berkelanjutan telah diupayakan oleh Indonesia meskipun masih mengalami beberapa kendala. Demikian pula dengan pengelolaan mangrove berkelanjutan di beberapa negara lain yang masih menemui beberapa kendala, kekurangan, dan kelebihan.

---

Mangrove is one of natural resources that suffered damage with high degradation rate. In order to minimize the high level of damage that occurs in mangroves, sustainable mangrove management should be sought. This thesis will study how mangrove management is sustainable in Indonesia and some other countries. The research method used in this thesis is normative juridical research using secondary data and comparative study. The results obtained in this study is that sustainable mangrove management has been pursued by Indonesia although still experiencing some obstacles. Similarly, sustainable mangrove management in several other countries still encounters some obstacles, shortcomings, and strengths."

"Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang - Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang - undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang - Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang - undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

This study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue.

The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders involvement in every stages of formulation environmental tax process.

Based on the result of this research I conclude that the process of Law - Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax's Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses formulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 yang terbit tanggal 1 April 2019. Peraturan tersebut diundangkan karena Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku dinilai belum secara spesifik menjelaskan definisi dari Bentuk Usaha Tetap sehingga menimbulkan banyaknya sengketa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses formulasi dari kebijakan ini ditinjau dari metode formulasi kebijakan untuk mengetahui apakah dalam formulasinya kebijakan tersebut sudah memenuhi kaidah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur dalam mencari data penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika dilihat dari teori formulasi kebijakan publik Patton dan Sawicky, dan dari teori kebijakan publik Kelsen yaitu teori grundnorm kebijakan ini tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh kedua teori tersebut. Seharusnya pihak external diikutsertakan dalam memformulasikan kebijakan ini dan konsideran yang tepat untuk kebijakan ini seharusnya merujuk kepada UU PPh dan UU KUP

---

This thesis discusses how the formulation process of the Minister of Finance Regulation Number 35/PMK.03/2019 which was published on April 1, 2019. The regulation was enacted because the applicable Income Tax Act is considered not to have specifically explained the definition of Permanent Establishments so as to cause disputes. By using a qualitative approach, this study aims to analyze how the formulation process of this policy is reviewed from the policy formulation method to determine whether the formulation of the policy meets the applicable rules. This study uses in-depth interviews and literature studies in finding research data. The results of this study concluded that when viewed from Patton and Sawicky's public policy formulation theory and Kelsen's public policy theory, namely the grundnorm theory does not fulfilled in this policy. External party should have been invited to co-formulate the policy and the right consideration for this policy should refer to the Income Tax Law and the General Provisions and Tax Procedures Law"

"Penggunaan plastik sendiri sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kebiasaan menggunakan plastik inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah plastik yang menyebabkan pencemaran di berbagai tempat. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai instrumen penataan lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah plastik ini, seperti Voluntary Arrangement Instrument, Command-and-Control Instrument (CAC), hingga Environmental Economic Instrument. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjajaki kemungkinan penerapan instrumen ekonomi pada plastik untuk mengurangi dan mengendalikan sumber timbulan sampah plastik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi lingkungan ini dapat diaplikasikan pada plastik sebagai instrumen pengendalian pencemaran sampah plastik. Instrumen ekonomi tersebut dapat diterapkan dalam bentuk instrumen fiskal atau pungutan yang terkait dengan lingkungan. Jika diterapkan di Indonesia, ada 3 kemungkinan yang bisa digunakan, yaitu Pajak, Cukai, dan PNBP. Dari hasil pungutan tersebut dapat dilakukan earmarking tax yang dananya akan dialokasikan kepada lembaga pengelola dana lingkungan yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan. Dana tersebut akan dikelola oleh badan tersebut untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber timbulan sampah plastik.

---

The use of plastic itself is very close to everyday human life. The habit of using plastic is what causes a buildup of plastic waste which causes pollution in various places. The Indonesian government implements various environmental structuring instruments to reduce the generation of plastic waste, such as Voluntary Arrangement Instruments, Command-and-Control Instruments (CAC), to Environmental Economic Instruments. This research itself aims to explore the possibility of applying economic instruments to plastics to reduce and control the source of plastic waste generation. This research is a normative juridical research, which is carried out by conducting research on library materials or secondary materials. The results of this study indicate that this environmental economic instrument can be applied to plastics as an instrument for controlling plastic waste pollution. These economic instruments can be applied in the form of fiscal instruments or levies related to the environment. If implemented in Indonesia, there are 3 possibilities that can be used, namely Taxes, Excise, and PNBP. From the results of these levies an earmarking tax can be carried out whose funds will be allocated to environmental fund management institutions established based on the mandate of Presidential Regulation Number 77 of 2018 concerning Environmental Fund Management. The funds will be managed by the agency to finance management and control activities for the source of plastic waste generation."

"buku ini membahas tentang suatu reaksi multi level yang dilakukan dalam ranah kebijakan terkait lingkungan."