Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mencari jawaban atas pertanyaan tentang gender dalam institusi peradilan. Pemahaman hakim mengenai gender dan isu-isu gender di Pengadilan Agama, sikap dan perilaku hakim berkaitan dengan gender dalam Pengadilan Agama, serta sensitivitas gender yang dimiliki hakim dan pengaruhnya terhadap putusan yang mereka keluarkan adalah tiga masalah pokok yang memandu penelitian ini. Tiga pokok masalah di atas dijawab dengan cara mewawancarai secara mendalam tiga orang hakim, dan mengamati sejumlah proses pengadilan yang mereka pimpin. Ketiga hakim tersebut dipilih karena ketiganya telah mendapatkan pelatihan sensitivitas gender. Hakim yang memiliki pemahaman tentang gender secara umum diasumsikan akan paham tentang isu-isu gender di Pengadilan Agama yang sensitif gender, dan mereka juga akan mengeluarkan putusan yang sensitif gender. Namun penelitian ini menujukkan bahwa sensitivitas gender yang dimiliki hakim tidak selamanya mengeluarkan keputusan yang sensitif gender. Untuk mengeluarkan putusan dengan sensitivitas gender, seorang hakim tidak hanya memerlukan pemahaman yang sensitif gender, tetapi ia juga harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencari celah yang memungkinkannya mengeluarkan putusan yang adil gender.

---

This thesis seeks answers to questions about gender in judicial institutions. The judges understanding of gender and gender issues in the Religious Court, attitudes and behaviors related to gender issues of judges, as well as gender sensitivity owned by the judges and its influence on the decisions that they made are three main problems that guide this research. Three main problems above are answered by in-depth interview of three religious court judges and observe trials they lead. Those three judges were chosen considering all three have been trained in gender sensitivity training.

Judges with an understanding of gender are generally assumed to be aware of issues in the courts that are gender sensitive, and they will also issue a ruling that is gender sensitive. However, this study shows that gender sensitivity owned by the judges does not always mean that the judges would issue a gender sensitive ruling. To issue a decision with gender sensitivity, a judge not only requires an understanding of gender sensitive, but it is also important that they have the will and the ability to find openings that will enable them to issue a gender-fair decision."

"Tesis ini meneliti perbandingan pertimbangan hakim dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin akibat hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah perbandingan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin karena kehamilan dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang timbul bentuk akibat dari dilakukannya kawin hamil serta tanggung jawab ayah terhadap anak biologisnya. Penelitian tesis ini ditulis dan disusun dengan metode penelitian Yuridis-Doktrinal dan tipologi penelitian Preskriptif-Analisis. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjuk pada pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin karena kehamilan, mencakup dua sudut pertimbangan penetapan hakim yakni dapat kabul atau tolak. Pertimbangan hakim itu juga berdampak pada masa depan pihak bersangkutan dan status hukum bagi kedua pihak serta kejelasan nasab anak, mewaris dan status perwalian. Majelis Hakim dalam pertimbangan dispensasi kawin karena hamil menjadi konsentrasi penting karena mementingkan akibatnya. Dispensasi kawin karena hamil merujuk terjadi Kawin hamil diatur oleh KHI dan masih menjadi pertanyaan mengenai pembatasannya. Para ulama dan fiqh yang memiliki perbedaan pendapat tentu menghasilkan makna dan penafsiran yang berbeda, serta konsekuensi dari perbedaan dan pikiran logis dari para ulama juga mempengaruhi aturan kawin hamil. Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan guna membuat keputusan yang ditujukan tidak adanya hal lain terlanggar dan tidak membawa mudharat yang lebih besar.

---

This thesis examines the comparison of judges' considerations in submitting applications for dispensation of marriage due to pregnancy from the perspective of the Compilation of Islamic Law and Islamic Law (Study of Religious Court Determinations). The subject matter of this thesis is the comparison of judges' considerations in granting and rejecting applications for dispensation of marriage due to pregnancy and how the form of responsibility arising as a result of pregnant marriages and the father's responsibility for his biological children. This thesis research was written and compiled using the Juridical-Doctrinal research method and Prescriptive-Analytical research typology. The results of the research in this thesis point to the judge's consideration in the application for dispensation of marriage due to pregnancy, including two angles of consideration for the judge's decision, namely that it can be accepted or rejected. The judge's consideration also has an impact on the future of the party concerned and the legal status for both parties as well as the clarity of the child's lineage, inheritance and guardianship status. The Panel of Judges in considering dispensation of marriage due to pregnancy is an important concentration because it is concerned with the consequences. Dispensation for marriage due to pregnancy refers to pregnant marriages regulated by KHI and is still a question regarding its restrictions. The scholars and fiqh who have different opinions certainly produce different meanings and interpretations, and the consequences of differences and logical thoughts from the scholars also affect the rules of pregnant marriage. Islamic law, Marriage Law No.16 of 2019, Child Protection Law No.35 of 2014, Supreme Court Regulation No.5 of 2019 and the Compilation of Islamic Law are the basis for the Panel of Judges in making considerations in order to make decisions aimed at not violating other things and not bringing greater harm."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak terkait dengan anak yang lahir diluar perkawinan dan masih dibawah umur. Sebelum perkawinan sah terjadi, sepasang pria dan wanita telah mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sepuluh bulan setelah anak tersebut lahir, sepasang pria dan wanita tersebut melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Ketika terjadi perceraian, timbul permasalahan mengenai pengasuhan anak, yakni kepada siapa yang lebih pantas anak itu dipelihara. Dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibu. Sedangkan, dalam putusan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, hakim menetapkan hak asuh anak kepada bapak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi dokumen dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif.

---

This thesis discusses how the judge's decision in granting a custodian right of the child, in relation to the under age child, who was born in an un-legally marriage spouses. In this case, before legally marriage, this spouse man and woman have had a son who was born outside of legal marriage according to the Islamic Law and the Marriage Law No. 1 of 1974. Later on, in ten (10) months after the child was born, the spouses have their marriages recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) of District of Cilandak, Jakarta Selatan. When this spouse is divorce, then there will be a case on who has more preference to have the child custodian. In the District of Religion Court of Jakarta Selatan No. No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, the judges given an award the child custodian to the mother, while in the Jakarta Religion High Court No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, the judges given an award the child custodian to the father. The research is conducted with secondary data documents that are juridis normative."

"Pro dan kontra terhadap keberadaan kaum transeksual di Indonesia yang menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri, serta mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian adalah tindakan operasi pada dasarnya diharamkan, namun dibolehkan apabila terdapat kondisi cacat sejak lahir, sehingga pada dasarnya Hukum Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama kecuali operasi dilakukan karena terdapat kelainan bawaan sehingga perubahan jenis kelaminnya sah menurut Hukum Islam. Apabila perubahan kelamin sah, maka Kantor Urusan Agama tidak berhak menolak perkawinan, namun apabila perubahan kelamin tidak sah menurut Hukum Islam, maka Kantor Urusan Agama wajib menolak kehendak perkawinan.

---

Pros and cons of the existence of transsexuals in Indonesia which caused the legal problems for the legal status and the legal consequences and marriage by them. The objective of this thesis was to know if Islamic Law forbid the marriage of a transsexual who had been legalized to change the gender by court, and to know the authority of the Office of Religious Affairs in such marriages. The research method used in this thesis is a normative juridical research.

The result of this research is that the surgery is basically forbidden, but can be allowed if there is a condition of birth defects, so basically Islamic Law does not permit the marriage of a transsexual with a person who is actually on the same sex, unless the surgery was performed because there was a congenital abnormalities so the genderchanged can be legal by Islamic Law. If the sex change legal, then the Office of Religious Affairs is not entitled to reject marriage, but if the sex change is not valid under Islamic Law, the Office of Religious Affairs shall refuse the will of the marriage."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kesetaraan gender berbasis agama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan kesetaraan gender secara umum berada di posisi yang berseberangan dengan agama dikarenakan aktor di dalam institusi agama yang menganut dan mempraktikan nilai patriarki. Strategi yang digunakan KUPI dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender meliputi pendekatan komunikasi, pendidikan, advokasi kebijakan, dan kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki visi yang sama dengan KUPI. Penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial menurut Anthony Giddens dan pendekatan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial oleh J. Craig Jenkins untuk menganalisis strategi yang digunakan KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPI menggunakan strategi-strategi yang dialogis dan diplomatis dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. KUPI tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan berupaya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta berargumentasi secara logis dengan mengacu pada fakta dan data yang relevan. KUPI juga berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai organisasi untuk memperkuat gerakan kesetaraan gender yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap KUPI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci KUPI, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber.

---

This research aims to explore the strategies of the Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) in facing groups that don’t support gender equality. Previous studies indicate that the gender equality movement is generally at odds with religion due to actors within religious institutions who adhere to and practice patriarchal values. The strategies employed by KUPI in facing groups that don’t support gender equality include communication approaches, education, policy advocacy, and partnerships with other groups that share the same vision as KUPI. This research utilizesُAnthonyُGiddens’ُconceptُofُsocialُmovementُandُJ.ُCraigُJenkins’ُresource mobilization theory in social movement to analyze the strategies used by KUPI. This research reveals that KUPI employs dialogic and diplomatic strategies in facing groups that don't support gender equality. KUPI avoids confrontational approaches and instead aims to provide knowledge, understanding, and logical arguments based on facts and data. KUPI has also successfully built strong networks with various organizations to strengthen the gender equality movement. This study utilizes a qualitative approach through a case study of KUPI. Primary data is obtained through in-depth interviews with key figures in KUPI, while secondary data is collected from various sources."