Santi Hapsari Dewi A.
"
ABSTRAKNetralitas adalah suatu keadaan tidak memihak;
netral. Dalam memberikan pelayanannya, birokrasi harus
mengutamakan profesionalisme, tidak membedakan
berdasarkan kepentingan politik maupun golongan
masyarakat yang dilayaninya. Netralitas Pegawai Negeri
Sipil adalah mutlak diperlukan mengingat tugas dan
kedudukan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan
pelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitas
Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan
untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan
pegawai negeri, serta agar memusatkan segala perhatian,
pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan
kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu,
Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri baik secara hormat atau tidak hormat.
Netralitas PNS sebagai salah satu cara menuju
terciptanya Good Governance dan salah satu upaya yang
dilakukan dalam reformasi birokrasi. Dengan adanya
netralitas PNS, maka pelayanan kepada masyarakat akan
semakin baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan,
dengan metode pendekatan yuridis analitis.
Administrasi negara sebagai organ birokrasi di
Indonesia sulit bersikap independen dan netral karena
berada di bawah kekuasaan pemerintah.
Penelitian ini merekomendasikan agar administrasi
negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan adanya
payung hukum konstitusi, maka posisi dan keberadaan
administrasi negara akan kuat dan lebih independen.
Alternatif lain adalah melalui penyempurnaan peraturan
perundang-undangan. Perlu pengaturan tentang penggunaan
fasilitas negara yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAKdi luar kedinasan. Pada akhirnya, harus ada konsistensi
peraturan mengenai larangan Pegawai Negeri menjadi
ABSTRACTNeutrality is unbiased condition; neutral.
Bureaucrat service majoring profesionalism,
undiscrimination, not based on politic interest people
they served. Neutrality of public servant absolute
needful because of their duty and position as state
servant, people servant and public servant. As eforts
to keep neutrality of public servant from politic party
effect and to assure of totality, compactness, and held
together, bend the mind to attention, energy for the
duty, then with no permitted public servant to be
member, part, and/or board of politic party. Therefore
for public servant as a member and/or board of politic
party have to get the push as public servant courtly of
not courtly.
Neutrality of public servant as one of method
concern good governance established and one of
bureucracy reform eforts. Then, public services will be
better.
Research method as used in is normative law
research method pass through library study, with
analitical juridisch approach method.
State administrator as bureaucracy organ in
Indonesia is hard to be independent and neutral because
of their position is under the government power.
This research recomend that regulate state
administration in contitution. So, existence and
position of state administration will be strong and
more independent. Other alternative is by action of
perfecting law and regulation. Its necessary the
regulation about utilizing state?s facilities that used
unofficial duty. Finally, that must be a regulation
consistency about prohibition of public servant to be a
member and/or board a politic party.
anggota dan/atau pengurus partai politik."
